Prosedur Pendataan Hasil Tangkapan dan Pelaksanaannya: Studi Kasus Pelabuhan Perikanan di Jakarta
Abstract
Data hasil tangkapan ikan diperlukan untuk mengkaji dan membuat kebijakan
pengelolaan perikanan berkelanjutan. Data hasil tangkapan ikan diperoleh dari
pelabuhan perikanan. Sistem pencatatan di pelabuhan perikanan mengindikasikan
adanya peluang terjadinya ketidak akuratan data hasil tangkapan, baik karena
tidak tercatat, hilang ataupun tidak sesuai. Bila hal ini tidak diidentifikasi dan
diatasi maka kebijakan pengelolaan perikanan dapat tidak sesuai kondisi
sumberdaya yang sesungguhnya. Penelitian mengidentifikasi peluang terjadinya
data hilang di pelabuhan perikanan DKI Jakarta, menganalisis kinerja sistem
pendataan hasil tangkapan ikan, dan merekomendasikan saran tindak perbaikan.
Penelitian dilakukan dengan metode observasi langsung di lapang, wawancara
mendalam serta analisis deskriptif komperatif antara pelaksanaan sistem
pendataan dengan standar prosedur yang ditetapkan. Diagram tulang ikan
(fishbone) digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang ditemukan dan
menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap penyebab hilangnya
data hasil tangkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang data hilang
saat proses pengambilan data di PPS Nizam Zachman, PPN Muara Angke, dan PP
Cilincing masing-masing sebesar 8,33%, 25%, dan 100%. Salah satu
penyebabnya adalah tidak adanya standar baku prosedur pengambilan data hasil
tangkapan yang mengatur secara rinci mekanisme pengambilan data beserta
perlengkapannya. Penyebab lainnya adalah kurangnya sarana prasarana, jumlah
tenaga pendata, dan kesadaran akan pentingnya data. Oleh karena itu, perlu
dilakukan peningkatan sarana prasarana, sumberdaya manusia dan perlu dibuatnya
standar operasional pendataan hasil tangkapan agar dalam pelaksanaannya tidak
ada lagi kesalahan sehingga data hasil tangkapan ikan merupakan data yang baik,
benar dan dapat dipertanggungjawabkan.