Prosedur Pendataan Hasil Tangkapan dan Pelaksanaannya: Studi Kasus Pelabuhan Perikanan di Jakarta

Abstract

Data hasil tangkapan ikan diperlukan untuk mengkaji dan membuat kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Data hasil tangkapan ikan diperoleh dari pelabuhan perikanan. Sistem pencatatan di pelabuhan perikanan mengindikasikan adanya peluang terjadinya ketidak akuratan data hasil tangkapan, baik karena tidak tercatat, hilang ataupun tidak sesuai. Bila hal ini tidak diidentifikasi dan diatasi maka kebijakan pengelolaan perikanan dapat tidak sesuai kondisi sumberdaya yang sesungguhnya. Penelitian mengidentifikasi peluang terjadinya data hilang di pelabuhan perikanan DKI Jakarta, menganalisis kinerja sistem pendataan hasil tangkapan ikan, dan merekomendasikan saran tindak perbaikan. Penelitian dilakukan dengan metode observasi langsung di lapang, wawancara mendalam serta analisis deskriptif komperatif antara pelaksanaan sistem pendataan dengan standar prosedur yang ditetapkan. Diagram tulang ikan (fishbone) digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang ditemukan dan menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap penyebab hilangnya data hasil tangkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang data hilang saat proses pengambilan data di PPS Nizam Zachman, PPN Muara Angke, dan PP Cilincing masing-masing sebesar 8,33%, 25%, dan 100%. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya standar baku prosedur pengambilan data hasil tangkapan yang mengatur secara rinci mekanisme pengambilan data beserta perlengkapannya. Penyebab lainnya adalah kurangnya sarana prasarana, jumlah tenaga pendata, dan kesadaran akan pentingnya data. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan sarana prasarana, sumberdaya manusia dan perlu dibuatnya standar operasional pendataan hasil tangkapan agar dalam pelaksanaannya tidak ada lagi kesalahan sehingga data hasil tangkapan ikan merupakan data yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.