Perencanaan Pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Sukabumi

Abstract

Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan sumber daya alam meningkat, salah satu bentuk kebutuhan sumber daya alam adalah hasil hutan berupa kayu. Penurunan pasokan kayu hutan alam terjadi dari tahun 2008- 2016 sebesar 2.80%, akan tetapi terjadi peningkatan pasokan kayu dari hutan rakyat pada periode tersebut sebesar 4.33%. Kondisi ini mengindikasikan produksi kayu dari hutan rakyat menjadi alternatif pasokan bahan baku seiring berkurangnya pasokan kayu hutan alam untuk kebutuhan industri skala kecil maupun industri besar. Penelitian ini bertujuan untuk membuat arahan pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Sukabumi. Untuk mendukung tujuan tersebut dibutuhkan tujuan antara yaitu: (i) mendeliniasi citra penggunaan lahan/penutupan lahan tahun 2018, (ii) menentukan lahan yang tersedia, (iii) menghitung lahan yang tersedia dan sesuai, (iv) pola sebaran hutan rakyat indikatif, (v) arahan pengembangan hutan rakyat. Metode yang digunakan adalah interpretasi citra secara visual, menganalisis lahan yang tersedia dengan metode overlay, menganalisis lahan yang sesuai dan tersedia dengan metode Multi Criteria Evaluation, menganalisis pola persebaran hutan rakyat dengan Indeks Morans dan arahan pengembangan hutan rakyat berbasis lokasi menggunakan metode TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) dan arahan pengembangan hutan rakyat berbasis jasa ekosistem menggunakan metode overlay. Penutupan/penggunaan lahan dibagi menjadi 11 kelas. Lahan yang tersedia untuk pengembangan hutan rakyat sebesar 13.9% dari luas Kabupaten Sukabumi. Lahan yang sesuai dan tersedia untuk pengembangan hutan rakyat sebesar 97.9% dari luas lahan tersedia yaitu 53 415.5 ha yang terbagi dalam kelas S1, S2 dan S3. Pola persebaran hutan rakyat eksisting bersifat mengelompok dengan nilai Indeks Moran 0.156. prioritas lokasi pengembangan hutan rakyat berbasis wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi dihasilkan bahwa Kecamatan Jampangtengah merupakan wilayah prioritas pertama, kemudian Kecamatan Tegalbuleud, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Kalibunder yang mempunyai lahan tersedia lebih dari 3 300 ha sedangkan arahan pengembangan hutan rakyat berdasarkan indeks jasa ekosistem menyesuaikan dengan kelas jenis jasa ekosistemnya.