Perhutanan Sosial dan Langgengnya Ketimpangan Penguasaan Lahan Hutan

Abstract

Hutan merupakan kesatuan ekosistem yang vital perannya bagi masyarakat sekitar hutan. Dalam upaya mengurangi ketimpangan penguasaan, pemerintah melegalisasi penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah kerja Perhutani dengan Perhutanan Sosial skema IPHPS. Peraturan tersebut merubah sistem tenurial yang telah ada dan menciptakan kapital-kapital dalam lapisan sosial pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sistem tenurial pasca Perhutanan Sosial IPHPS dengan stratifikasi sosial baru dalam masyarakat serta implementasi Perhutanan Sosial dengan skema IPHPS mengubah sistem tenurial yang mengarah pada pemerataan dan keadilan agraria. Lokasi penelitian ini yaitu Dusun Patrol, Desa Dano, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Metode yang digunakan ialah metode survei dengan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner dan didukung data kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling dan snowball. Data dianalisis menggunakan uji korelasi Rank Spearman dan uji Paired T-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah diantara sistem tenurial pasca Perhutanan Sosial dengan stratifikasi sosial yaitu dengan P-value dari korelasi 0,048 dan nilai koefiesien Rank Spearman sebesar 0.261. Adapun perubahan sistem tenurial pasca Perhutanan Sosial meliputi penguasan lahan yang lebih luas oleh elit petani, durasi penguasaan yang diperpanjang, penguasaan moda produksi lebih dimiliki oleh elit, dan menurunnya intensitas relasi dengan Perhutani.