Penerapan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 terhadap Ekonomi Nelayan Rajungan di Desa Pabean Udik

Abstract

Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong di Indramayu memiliki produksi perikanan laut yang cukup tinggi setiap tahunnya. Salah satu jenis komoditinya yaitu rajungan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Tingginya permintaan rajungan di pasar membuat nelayan rajungan menangkap rajungan dengan berbagai ukuran. Kondisi ini membuat pemerintah menetapkan kebijakan minimum legal size agar populasi rajungan tetap terjaga. Ditetapkannya kebijakan tersebut berdampak pada nelayan rajungan dan ekonomi yang positif di sekitar pelabuhan. Tujuan dari penlitian ini yaitu mengetahui penerapan peraturan tersebut di Desa Pabean Udik, mengetahui tingkat pengetahuan nelayan rajungan di Desa Pabean Udik terhadap peraturan tersebut, mengetahui dampak ekonomi yang terjadi di Desa Pabean Udik akibat peraturan tersebut dan menyusun strategi perikanan berkelanjutan di Desa Pabean Udik. Dilakukan wawancara kepada nelayan setempat untuk mengetahui pengetahuan, tindakan dan persepsi mereka terhadap peraturan yang diterapkan. Pengambilan responden menggunakan metode accidental sampling dan snowball sampling. Responden terdiri dari 10 nelayan jaring rajungan, 10 nelayan bubu dengan ukuran kapal <10 GT, dan 5 nelayan bubu dengan ukuran kapal >10 GT. Hasil penelitian menunjukan masih banyak nelayan rajungan yang tidak mengetahui dan menerapkan peraturan tersebut. Nelayan rajungan tersebut bahkan tidak setuju adanya kebijakan minimum legal size karena dianggap merugikan nelayan. Hasil analisis didapatkan bahwa perikanan rajungan di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong memberikan dampak ekonomi pada nelayan rajungan dan aktivitas di sekitar pelabuhan. Penelitian ini juga menghasilkan strategi-strategi yang dapat membuat perikanan rajungan di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong berkelanjutan.