Potensi Dampak Ekonomi dari Kebijakan Pelarangan Jaring Arad di Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong Kabupaten Indramayu

Abstract

Peraturan pelarangan alat tangkap yang tertera dalam Permen KP No.71/PERMENKP/ 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menimbulkan dampak bagi kehidupan nelayan, khususnya nelayan jaring arad di PPI Karangsong. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan kondisi umum perikanan jaring arad di PPI Karangsong, mengidentifikasi persepsi nelayan arad terhadap penerapan kebijakan, menghitung pendapatan dan multiplier effect sebagai potensi dampak pelarangan, serta menentukan strategi yang harus dilakukan terhadap kebijakan pelarangan jaring arad. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus sedangkan metode pengambilan data yaitu accidental sampling yang dilanjutkan snowball sampling dengan analisis deskriptif, analisis multipier effect, analisis pendapatan, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan jumlah kapal jaring arad yang digunakan oleh nelayan PPI Karangsong sebanyak 45 kapal dengan ukuran <5GT dan jaring arad yang dioperasikan memiliki ukuran mata jaring sebesar 0.5 inch sampai 1 inch. Sebanyak 90% nelayan arad tidak setuju terhadap penerapan kebijakan pelarangan jaring arad. Potensi pendapatan yang didapatkan sebesar Rp 52.107.500 dan nilai Keynesian Income Multiplier yang dihasilkan sebesar 2.69, Ratio Income Multiplier Tipe I sebesar 1.85 dan Ratio Income Mutliplier II sebesar 2.17. Strategi yang perlu dilakukan yaitu penegakan hukum yang tepat, pengembangan zonasi baru untuk alat tangkap jaring arad, serta meningkatkan potensi pemasaran ikan hasil tangkapan jaring.