Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan (Kasus Organisasi Tani, Pemerintah, Asosiasi Pengusaha Beras dan DPR)

Abstract

Ketersediaan beras sebagai komoditas makanan pokok memerlukan penataan dan manajemen yang berbasis pada kemampuan sumberdaya masyarakat dalam negeri. Kebijakan perberasan dengan mekanisme impor telah memberi dampak dan konsekuensi politik yang tinggi bagi kemampuan dan kemandirian bangsa dalam pengadaan makanan pokok nasional. Kebijakan impor beras menjadi pro-kontra di tengah-tengah masyarakat, karena hal ini tidak sesuai dengan komitmen pemerintah merealisasikan kebijakan revitalisasi pertanian. Hal ini juga bertentangan dengan realitas tingginya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian khususnya padi. Terjadinya kekurangan beras dalam jumlah besar akan cepat mempengaruhi kondisi stabilitas sosial masyarakat. Pentingnya peranan beras terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong kebijakan beras menjadi sorotan dan menjadi fokus perhatian publik. Pemerintah mengeluarkan instrumen pelaksanaan kebijakan perberasan meliputi: penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), mekanisme melakukan impor, subsidi benih dan pupuk, pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur (Deptan, 2004). Hal ini merupakan kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah untuk menjawab persoalan perberasan di dalam negeri. Berhasilnya Indonesia dalam swasembada beras di tahun 1984 juga merupakan salah satu peran komunikasi (Levis,1996).