Opsi Kebijakan Penggunaan Lahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Hutan

Abstract

Lahan hutan masih menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Keterbatasan lahan di luar kawasan hutan menjadikan masyarakat bergantung pada lahan hutan. Peningkatan kebutuhan lahan garapan sebagai sumber mata pencaharian menyebabkan perubahan penggunaan lahan di kawasan hutan dan berdampak perubahan fungsi hutan. Peningkatan jumlah penduduk sebaiknya diikuti dengan peningkatan lahan garapan. Upaya untuk mengatasi penggunaan lahan di dalam kawasan hutan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi spesifik wilayah dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan lahan dalam kawasan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan (2) merumuskan opsi kebijakan dalam mengatasi permasalahan penggunaan lahan dalam kawasan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini dilakukan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner dan studi literatur. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis deskriptif, uji chi square, regresi logistik serta analisis kebijakan melalui analisis teks peraturan perundangan yang terkait dengan penyelesaian penggunaan lahan dalam kawasan hutan yaitu kebijakan perhutanan sosial dan alokasi sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan lahan dalam kawasan hutan yaitu kebutuhan masyarakat akan lahan garapan, mengikuti kebiasaan masyarakat menggarap hutan, serta nilai komoditas hasil hutan yang relatif rendah. Opsi kebijakan yang dapat diterapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pengampunan penggunaan lahan dan kebijakan TORA. Berdasarkan data alokasi sumber TORA di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut, masih terdapat pemukiman, pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur yang dapat diselesaikan dengan kebijakan TORA namun belum masuk dalam peta indikatif. Pelaksanaan kebijakan TORA dapat dimulai dengan kebijakan pengampunan penggunaan lahan. Opsi pengampunan penggunaan lahan sesuai untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena adanya jual beli lahan di dalam kawasan hutan yang berarti masyarakat mampu untuk melakukan pembayaran denda. Selain itu fungsi kawasan hutan masih bisa diperbaiki dengan pola agroforestry atau dengan pengayaan jenis.