Model Kerjasama Regional Pengelolaan DAS Cimanuk untuk Keberlanjutan Produktivitas Waduk Jatigede ProvinsiJawa Barat.

Abstract

Potensi sumberdaya air Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk memiliki nilai strategis karena melintasi wilayah potensial secara fisik dan ekonomi dalam konstelasi regional Jawa Barat. DAS Cimanuk melintasi empat wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat, meliputi wilayah hulu di Kabupaten Garut dan sebagian kecil Kabupaten Sumedang, wilayah tengah meliputi sebagian Kabupaten Sumedang dan sebagian Kabupaten Majalengka, sedangkan wilayah hilir masuk ke Kabupaten Indramayu. DAS Cimanuk memiliki nilai strategis karena di bagian hulu berkembang pariwisata, perkebunan, dan perkotaan, di wilayah tengah DAS terdapat Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dan Kawasan Aerotropolis Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka, dan di hilir DAS merupakan kawasan segitiga emas REBANA (Cirebon, Patimban dan Kertajati) dimana Kabupaten Indramayu masuk di dalamnya. Perubahan penggunaan lahan di hulu DAS Cimanuk didominasi oleh perubahan hutan menjadi perkebunan, ladang/tegalan, dan kebun campuran, sebagian beralih fungsi dari perkebunan, sawah, dan lahan terbangun. Peningkatan kawasan perkebunan sayur dan palawija merubah wajah kawasan konservasi dan lindung di hulu DAS Cimanuk. Hal ini menyebabkan air limpasan cukup tinggi, sedimentasi di sub DAS dan DAS juga meningkat, pembangunan di wilayah hulu yang tidak sesuai rencana tata ruang, dan pada akhirnya musibah banjir bandang di Kota Garut pada September 2016 banyak merugikan masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan DAS Cimanuk sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan daerah yang dilintasi Sungai Cimanuk termasuk mempertahankan produktivitas Waduk Jatigede sebagai sebuah investasi infrastruktur hijau yang mesti dimaksimalkan manfaatnya. Terdapat lima tujuan penelitian dengan alat analisis sebagai berikut: (1) Menganalisis inkonsistensi tata ruang eksisting khususnya kawasan catchment area DAS Cimanuk terhadap Rencana Pola Pemanfaatan Ruang RTRW Provinsi Jawa Barat dan implikasinya terhadap biaya reboisasi menggunakan metode analisis overlay; (2) Menganalisis hubungan pengaruh antar variabel keberlanjutan dalam pengelolaan DAS Cimanuk menggunakan metode analisis MICMAC; (3) Menganalisis hubungan pengaruh antar stakeholder (antar aktor) dalam pengelolaan DAS Cimanuk menggunakan metode analisis MACTOR; (4) Mengidentifikasi program prioritas yang dapat dikerjasamakan dalam pengelolaan DAS Cimanuk melalui metode analisis dekriptif; (5) Merumuskan model kerjasama regional pengelolaan DAS Cimanuk untuk keberlanjutan Waduk Jatigede Provinsi Jawa Barat menggunakan metode analisis dekriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada September 2020 hingga Februari 2022 di empat kabupaten yang dilewati oleh DAS Cimanuk, yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu. Responden pada penelitian ini meliputi pemerintah dan legislatif yang terkait dengan DAS Cimanuk. Lembaga pemerintah yang menjadi responden yakni BBWS Cimanuk Cisanggarung, Perhutani Jabar, PT. BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) Kertajati, Bappeda Jabar, DISPERKIM Jabar, DPRD Jabar, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Jabar, Dinas PUPR Kabupaten Garut, Bappeda Kabupaten Garut, DPRD Kabupaten Garut, Dinas PUPR Kabupaten Sumedang , Bappeda Kabupaten Sumedang, DPRD Kabupaten Sumedang, Dinas PUPR Kabupaten Majalengka, Bappeda Kabupaten Majalengka, DPRD Kabupaten Majalengka, Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Bappeda Kabupaten Indramayu dan DPRD Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian ini adalah teridentifikasi luas kawasan catchment area yang masuk ke dalam kriteria inkonsistensi tata ruang yaitu 115.478,55 ha (32%). Jadi luas catchment area yang harus direboisasi adalah 115.478,55 ha dengan pembagian beban biaya reboisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Variabel yang berpengaruh pada kerjasama regional pengelolaan DAS Cimanuk terdiri dari 18 variabel. Variabel Kerjasama Regional Pengelolaan DAS (KRP DAS) dan Dukungan Kebijakan Anggaran Pengelolaan DAS (DKAP DAS) merupakan variabel yang paling berpengaruh (influence variable). Variabel ini adalah variabel kunci yang dapat menentukan keberhasilan kerjasama pengelolaan DAS Cimanuk dan berpengaruh terhadap variabel lainnya di kuadran II, III dan IV. Berdasarkan hal tersebut KRP DAS dan DKAP DAS merupakan instrumen pengendali inkonsistensi tata ruang pada masa yang akan datang. Pemetaan interaksi antar aktor dikelompokkan kedalam empat kategori yaitu influence stakeholder, relay stakeholder, dependence stakeholder, dan autonomous stakeholder. DPRD Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, Indramayu, Dinas PUPR Indramayu, dan Bappeda Garut dan Sumedang merupakan influence stakeholder dengan tingkat pengaruh paling tinggi namun memiliki ketergantungan yang rendah di kuadran I. Posisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kerjasama pengelolaan DAS Cimanuk sangat ditentukan pada komitmen dari lembaga-lembaga di Kuadran I ini. Aktor di kuadran I mempengaruhi kinerja aktor di kuadran II, III, dan IV. Aktor-aktor yang terdapat pada kudran 1 merupakan aktor kunci dalam proses pengendalian inkonsistensi tata ruang khususnya pada catchment area di DAS Cimanuk. Program prioritas yang teridentifikasi dapat dikerjasamakan dalam pengelolaan DAS Cimanuk yaitu reformulasi kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan DAS Cimanuk, sinkronisasi rencana tata ruang kawasan DAS Cimanuk sebagai satu kesatuan ekologis bukan berdasarkan kesatuan administrative, meningkatkan penyerapan kesempatan kerja di kawasan DAS Cimanuk, meningkatkan dukungan keputusan politik dari DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD di kabupaten-kabupaten terkait, Perlu adanya institusi yang mengelola DAS Cimanuk yang dapat mewadahi seluruh kepentingan fisik lingkungan, sosial, dan ekonomi. Model kerjasama regional pengelolaan DAS Cimanuk untuk keberlanjutan Waduk Jatigede Provinsi Jawa Barat dirancang pada dua model kerjasama. Model pertama adalah model yang memaksimalkan peran setiap lembaga terkait baik pusat maupun daerah. Model kedua merupakan model yang membentuk suatu lembaga khusus yang mengurus kerjasama regional pengelolaan DAS Cimanuk dengan menyertakan seluruh elemen stakeholder pembangunan meliputi pemerintah (pusat hingga daerah), swasta, dan masyarakat (lembaga legislative dan lembaga swadaya masyarakat).