Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Mapilli di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Abstract

Kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebagai unit terkecil pada tingkat tapak memerlukan sinergitas oleh semua pihak dalam mengimplementasikan. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu kebijakan publik ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan operasionalisasi KPHL-Mapili. Penelitian ini dilakukan di KPHL Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indept interview) dengan menggunakan kusioner. Data dianalisis dengan menggunakan teori Reed 2009, teori Edward III 1980 dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda dan pengaruh yang berbeda. Implementasi kebijakan pembangunan KPHL-Mapilli terhambat disebabkan oleh keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, kurangnya komunikasi antara pengelola, sikap pelaksana yang tidak sinergis dengan kebijakan yang telah dibuat serta birokrasi yang tidak memahami terhadap tujuan dari sebuah kebijakan pembentukan KPHL tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, strategi diversifikasi dibutuhkan dalam pembangunan KPHL Mapilli yaitu sebagai berikut: (1) strategi memanfaatan kekuatan KPHL untuk mengatasi ancaman klaim lahan masyarakat di wilayah kawasan hutan. (2) strategi komitmen pemerintah memberdayakan masyarakat, sehingga dapat meminimasi klaim lahan oleh masyarakat melalui program kemitraan. (3) strategi memperkuat dukungan perundangan tentangan KPHL Mapilli sebagai bahan rujukan institusi pengelolaan KPHL Mapilli. (4) Strategi memperkuat promosi mengenai keanekaragaman satwa serta keindahan wisata yang dimiliki oleh KPHL Mapilli.