PENDAHULUAN
Perumusan Masalah	
Indonesia merupakan sebuah negara agraris. Sebanyak 75% penduduk Indonesia saat ini tinggal di pedesaan dan lebih dari 54% di antaranya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dengan pendapatan yang relatif rendah daripada penduduk di perkotaan (Sutrisno, 2002). Sebagian besar petani Indonesia, yakni 40,73% berpendidikan sekolah dasar; 4,62% berpendidikan SLTA; dan hanya 0,39% yang berpendidikan akademi/universitas. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2003 angka putus sekolah hingga usia anak 15 tahun mencapai 19,62% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Persentase angka putus sekolah di pedesaan lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka putus sekolah daerah perkotaan. Data-data tersebut menunjukkan masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Oleh karenanya, desa masih harus menjadi topik utama dalam setiap program pembangunan.
Pertanian masih merupakan mata pencaharian utama masyarakat pedesaan di tengah-tengah konversi lahan pertanian menjadi lahan industri yang semakin marak. Konversi lahan tersebut menyebabkan masyarakat pedesaan kehilangan pekerjaan di sektor pertanian. Sementara itu, masyarakat pedesaan yang mencoba merambah dunia industri, belum memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi baru seperti mesin-mesin pabrik yang memerlukan keterampilan khusus. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat desa tidak mampu bersaing di dunia industri, sehingga angka pengangguran semakin meningkat. Menurut data statistik tahun 2005, masyarakat pedesaan usia produktif yang tidak bekerja sebesar 4.965.960 jiwa. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan memiliki berbagai keterbatasan modal untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.
Keterbatasan modal masyarakat pedesaan dapat diatasi dengan membentuk manusia yang mandiri, sebagai perwujudan masyarakat madani yang mampu membangun bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Salah satu cara untuk menciptakan manusia yang mandiri adalah melalui pendidikan. Hal ini menuntut adanya kualitas pendidikan terbaik, baik dalam hal kurikulum, proses pembelajaran, maupun evaluasi pembelajaran.
Indonesia memiliki kurikulum baru yang mulai berlaku sejak tahun 2006 yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang biasa disingkat KTSP. KTSP yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2004 (KBK) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan/sekolah (Muslich, 2007). Artinya, pihak sekolah memiliki wewenang yang besar untuk memperbaiki mutu pendidikannya, baik dengan menyusun dan mengembangkan kurikulum, maupun dengan mendorong guru untuk berinovasi, dan mengajak partisipasi masyarakat (Megawangi, 2007). 
KTSP yang saat ini berlaku pada sistem pendidikan di Indonesia memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk “meramu” sendiri, mulai dari metode belajar mengajar hingga sistem penilaian evaluasi belajar siswanya. Kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi sekolah untuk menghasilkan generasi yang berkualitas dengan mengoptimalkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh sekolah.
Sistem pendidikan di Indonesia saat ini yang mengacu pada KTSP dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) seharusnya dapat memberikan kontribusi bagi kualitas output pendidikan dan pemerataan pendidikan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut Prof. Aleks Maryunis, guru besar Universitas Negeri Padang (Sawali, 2007), selama ini pemerintah sibuk mengurusi dan membenahi dokumen tertulisnya saja. Menurutnya, perubahan kurikulum di Indonesia, saat ini hanya menitikberatkan pada perubahan konsep tertulis, tanpa memperbaiki proses pelaksanaannya di tingkat sekolah. Kurikulum di Indonesia sebenarnya memiliki empat dimensi dasar, yakni konsep dasar kurikulum, dokumen tertulis, pelaksanaan, dan hasil belajar siswa. Di Indonesia yang sering mengalami perubahan hanya dimensi dokumen tertulis, berupa buku-buku pelajaran dan silabus. Akan tetapi untuk dimensi pelaksanaan dan hasilnya, tidak pernah mampu dijawab oleh kurikulum pendidikan di Indonesia. Artinya, masih banyak permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan, terutama dalam hal pengimplementasian kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Masalah utama dari implementasi KTSP adalah masih belum siapnya sumberdaya manusia yang menerapkan kebijakan pemerintah tersebut, di samping sarana dan prasarana yang tidak mendukung pengimplementasian KTSP. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pendekatan dengan memasukkan konsep pendidikan holistik berbasis local wisdom atau kearifan lokal yang bisa membentuk modal sosial serta membentuk manusia seutuhnya dalam pengimplementasian kurikulum pendidikan di Indonesia. Hal ini diperlukan sehingga anak memperoleh pendidikan secara menyeluruh dan tidak “mengasingkan” anak dari realita sosialnya.
Tujuan 
	Tujuan dari penulisan ini adalah :
1.	Mengidentifikasi implementasi KTSP di Indonesia.
2.	Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian KTSP di Indonesia.
3.	Mengidentifikasi solusi alternatif untuk mengatasi masalah implementasi dari KTSP dalam rangka meningkatkan social capital Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa.
Manfaat
Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini, adalah :
1.	Bagi penulis, merupakan sarana pelatihan untuk pembuatan karya tulis ilmiah, serta sarana untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, serta mencarikan solusi alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
2.	Bagi pemerintah atau pihak yang terkait, hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai gambaran mengenai kondisi kesejahteraan penduduk Indonesia, terutama dalam hal pendidikan dan menjadi referensi pemerintah untuk menetapkan kebijakan selanjutnya agar permasalahan pendidikan di Indonesia dapat terselesaikan.
3.	Bagi masyarakat, hasil penulisan ini bisa membantu pengembangan kearifan lokal dengan memperkenalkan kearifan lokal kepada generasi penerus bangsa melalui jalur formal sehingga kelestariannya tetap terjaga.