Sistem Kelembagaan dan Nilai Kebersediaan Membayar Masyarakat terhadap Keberlanjutan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisalimar (Studi Kasus Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi)

Abstract

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Cisalimar merupakan pembangkit listrik dengan tenaga air sungai yang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Desa Cipeuteuy. PLTMH ini dibangun pada tahun 2004 dengan dana yang diberikan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). PLTMH ini dikelola oleh masyarakat dalam bentuk kelompok masyarakat. PLTMH Cisalimar ini memiliki peranan penting dalam kebutuhan masyarakat terutama untuk penerangan pada malam hari. Belum masuknya jaringan listrik ke Desa Cipeteuy akibat daerahnya yang terpencil dan sulit terjangkau. Masyarakat Desa Cipeuteuy terutama yang menggunakan PLTMH ini berharap PLTMH Cisalimar dapat digunakan secara berkelanjutan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu mengidentifikasi sistem kelembagaan pada pengelolaan PLTMH Cisalimar. Tujuan kedua untuk mengestimasi nilai jasa lingkungan yang bersedia dibayar (WTP) oleh masyarakat Desa Cipeuteuy untuk ketersediaan air sungai agar PLTMH Cisalimar dapat berkelanjutan. Tujuan terakhir adalah untuk mengidentifikasi kebijakan untuk keberlanjutam pengelolaan PLTMH Cisalimar. Hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa tujuan adalah Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) dan PLTMH Cisalimar memiliki sistem kelembagaan. Sistem kelembagaan BTNGHS dan PLTMH Cisalimar memiliki aktor-aktor dan aturan-aturan yang berperan penting dalam keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Aturan-aturan yang ada dalam sistem kelembagaan ini adalah aturan tata batas (boundary rule), sanksi, monitoring, akses terhadap sumberdaya dan penyelesaian konflik. Keterkaitan pengelolaan BTNGHS dan PLTMH Cisalimar untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar. Berdasarkan pertanyaan yang ditawarkan dalam kuesioner melalui metode bidding game, maka diperoleh besarnya rata-rata nilai WTP responden sebesar Rp 10.000,00 per bulan per kepala keluarga dan nilai total WTP responden adalah sebesar Rp 312.000,00 per bulan dan Nilai total WTP masyarakat sebesar Rp 2.995.200,00 per bulan. Nilai tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk biaya pengelolaan PLTMH agar dapat berkelanjutan. Kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan penambahan biaya atau retribusi kepada masyarakat yang memanfaatkan PLTMH Cisalimar . Biaya tersebut digunakan untuk pengelolaan kawasan taman nasional dan ketersediaan air sungai untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar sebesar nilai rata-rata WTP yang didapat dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan. Retribusi ini digunakan untuk membantu mengelola hutan yang terdapat dalam kawasan taman nasional sebagai biaya jasa lingkungan. Diperlukannya aturan yang jelas dalam sistem kelembagaannya dan diharapkan pengelolaan kelembagaan dapat ditunjang dengan sistem kelembagaan yang lebih baik. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat menjaga, merawat dan melindungi hutan yang berada di dalam kawasan taman 4 nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya kegiatan konservasi-konservasi yang melibatkan masyarakat. Adanya kebijakan-kebijakan lain yang dapat ditetapkan untuk keberlanjutan PLTMH Cisalimar dan menjaga ekosistem taman nasional.