http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/99 Sat, 19 Sep 2026 23:02:13 GMT 2026-09-19T23:02:13Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179948 ANALISIS EFISIENSI BELANJA FUNGSI KESEHATAN DAN FASILITAS KESEHATAN DAERAH DALAM MENGATASI STUNTING DI INDONESIA: PENDEKATAN DEA 2019-2023 AKBAR, MUHAMMAD FARREL Penelitian ini bertujuan menganalisis efisiensi relatif pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya kesehatan untuk mendukung penurunan stunting serta mengidentifikasi sumber inefisiensi. Penelitian ini menggunakan data 34 provinsi selama 2019-2023. Efisiensi diukur dengan Data Envelopment Analysis (DEA) berorientasi output dengan asumsi VRS melalui tiga model, yaitu efisiensi finansial, sistem, dan komprehensif, serta dilengkapi analisis slack. Hasil menunjukkan rata-rata efisiensi relatif finansial sebesar 0,86, sistem sebesar 0,85, dan komprehensif sebesar 0,87. Bali menjadi provinsi dengan efisiensi sistem tertinggi, dan bersama DKI Jakarta menjadi provinsi dengan efisiensi komprehensif tertinggi. Nusa Tenggara Timur memiliki efisiensi komprehensif terendah sebesar 0,677. Analisis slack menunjukkan bahwa inefisiensi terutama berasal dari penggunaan input, khususnya DAK dan Puskesmas, serta kombinasi keduanya pada model komprehensif. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan tata kelola kesehatan.; This study aims to analyze the relative efficiency of local governments in utilizing health resources to support stunting reduction and identify sources of inefficiency. The study uses data from 34 provinces during 2019-2023. Efficiency is measured using output-oriented Data Envelopment Analysis (DEA) under the VRS assumption through three models: financial, system, and comprehensive efficiency, complemented by slack analysis. The results show average efficiency scores of 0.87 for financial efficiency, 0.85 for system efficiency, and 0.87 for comprehensive efficiency. Bali records the highest score for system efficiency, while DKI Jakarta and Bali achieve perfect score in comprehensive efficiency. East Nusa Tenggara records the lowest comprehensive efficiency at 0.68. Slack analysis indicates that inefficiency is primarily associated with input utilization, particularly DAK and Puskesmas, as well as their combined use in the comprehensive model. These findings highlight the importance of optimizing health resource utilization and governance. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179948 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179691 Pengaruh Keterbukaan dan Tingkat Pendapatan terhadap Intensitas Energi ASEAN Plus Three: Negara Maju dan Berkembang Muharam, Rezi Penelitian ini menganalisis pengaruh keterbukaan ekonomi dan tingkat pendapatan terhadap intensitas energi negara maju dan berkembang ASEAN Plus Three periode 2000–2021 menggunakan Panel ARDL dengan estimator Pooled Mean Group (PMG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada negara berkembang, tingkat pendapatan dan kuadratnya berpengaruh signifikan dalam jangka panjang dengan pola inverted U, sedangkan keterbukaan perdagangan, FDI, dan harga energi dunia tidak signifikan. Dalam jangka pendek, seluruh variabel tidak signifikan, namun terdapat penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Pada negara maju, tingkat pendapatan dan kuadratnya, FDI, keterbukaan perdagangan, dan harga energi dunia berpengaruh signifikan dalam jangka panjang dengan pola U antara tingkat pendapatan dan intensitas energi. Dalam jangka pendek, hanya tingkat pendapatan dan kuadratnya yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan ekonomi dan tingkat pendapatan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap intensitas energi antara negara maju dan berkembang ASEAN Plus Three.; This study analyzes the effects of economic openness and income level on energy intensity in developed and developing ASEAN Plus Three countries during 2000–2021 using Panel ARDL with the Pooled Mean Group (PMG) estimator. The results show that in developing countries, income level and its squared term have significant long-run effects with an inverted U-shaped pattern, while trade openness, FDI, and world energy prices are insignificant. In the short run, all variables are insignificant, although adjustment toward long-run equilibrium occurs. In developed countries, income level and its squared term, FDI, trade openness, and world energy prices have significant long-run effects, with a U shaped relationship between income level and energy intensity. In the short run, only income level and its squared term are significant. These findings indicate that economic openness and income level have different effects on energy intensity between developed and developing ASEAN Plus Three countries. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179691 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/178963 Pengaruh Belanja Pro-Poor Fiskal terhadap Indeks Foster-Greer-Thorbecke (P0, P1, P2) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur NAJMULMUNIR, ZIDNY LAGORBY Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersifat persisten dan multidimensional, dengan tingkat kemiskinan yang secara konsisten berada lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional selama periode 2018–2024. Penelitian ini menggunakan data panel 22 kabupaten/kota dan diestimasi dengan Fixed Effect Model (FEM) untuk menganalisis efektivitas belanja pro-poor fiskal, meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Sosial (Bansos), Dana Desa, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), terhadap indeks Foster–Greer–Thorbecke (P0, P1, dan P2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP merupakan instrumen yang paling efektif dan konsisten dalam menurunkan seluruh dimensi kemiskinan. Bansos efektif menurunkan P0 dan P1, sedangkan Dana Desa hanya efektif di Wilayah Pulau Flores dan Lembata. BOK tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada seluruh model. PDRB per kapita berpengaruh signifikan di Wilayah Pulau Alor, Timor, dan Rote, sedangkan pandemi COVID-19 memperburuk seluruh dimensi kemiskinan, terutama di Wilayah Pulau Sumba. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di NTT perlu dirancang secara asimetris melalui perluasan PIP, peningkatan ketepatan sasaran Bansos, dan penguatan sinergi Dana Desa dengan pembangunan kemandirian ekonomi.; Poverty in East Nusa Tenggara Province remains persistent and multidimensional, with poverty levels consistently exceeding twice the national average during 2018–2024. This study employs panel data consisting of 22 district/city and estimates a Fixed Effect Model (FEM) to examine the effectiveness of pro-poor fiscal expenditure, including the Indonesia Smart Program (PIP), Social Assistance (Bansos), Village Fund, and Health Operational Assistance (BOK), on the Foster–Greer–Thorbecke (FGT) poverty indices (P0, P1, and P2). The results indicate that PIP is the most effective and consistent instrument in reducing all poverty dimensions. Social Assistance significantly reduces P0 and P1, while the Village Fund is effective only in the Flores–Lembata island region. BOK has no significant effect across all models. GRDP per capita significantly reduces poverty in the Alor–Timor–Rote region, whereas the COVID-19 pandemic significantly worsened all poverty dimensions, particularly in the Sumba region. These findings suggest that poverty alleviation policies in East Nusa Tenggara should adopt an asymmetric approach by expanding PIP, improving the targeting accuracy of Social Assistance, and strengthening the integration of the Village Fund and the development of economic self-reliance. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/178963 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/178670 PENGARUH INFLASI PANGAN TERHADAP KERAWANAN PANGAN DI INDONESIA SINURAT, BERNARDA THERESIA TRI PUTRI Kerawanan pangan di Indonesia menjadi tantangan di tengah fluktuasi harga pangan dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menganalisis pengaruh inflasi pangan dan faktor lainnya terhadap kerawanan pangan yang diukur melalui ketidakcukupan konsumsi energi dan keterbatasan akses pangan di 34 provinsi Indonesia periode 2020-2024 dengan menggunakan regresi data panel. Hasil menunjukkan inflasi pangan memperburuk kedua dimensi kerawanan pangan. Pangsa pengeluaran pangan meningkatkan ketidakcukupan konsumsi energi sejalan dengan Hukum Engel, namun menunjukkan hubungan berlawanan pada dimensi akses pangan. Pengangguran meningkatkan pengalaman kerawanan pangan, sedangkan kemiskinan meningkatkan ketidakcukupan konsumsi energi. Indeks Ketersediaan Pangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kedua dimensi, sementara PDRB per kapita berkaitan dengan penurunan kedua dimensi kerawanan pangan. Temuan ini mendorong kebijakan yang tidak hanya menyasar produksi, tetapi daya beli masyarakat dan perlindungan sosial yang terarah pada daerah berpendapatan rendah.; Food insecurity in Indonesia remains a challenge amid food price fluctuations and income inequality. This study analyzes the effects of food inflation and other factors on food insecurity, measured by insufficient energy consumption and limited access to food, across 34 provinces in Indonesia during 2020-2024 using panel data regression. The results show that food inflation worsens both dimensions of food insecurity. Food expenditure share increases insufficient energy consumption in line with Engel’s Law, but exhibits an opposite relationship with the access to food dimension. Unemployment increases the experience of food insecurity, while poverty increases insufficient energy consumption. The Food Availability Index has no significant effect on either dimension, while higher PDRB per capita is associated with lower levels of both dimensions of food insecurity. These findings call for policies that address not only food production but also household purchasing power and targeted social protection in lower income regions. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/178670 2026-01-01T00:00:00Z