DF - Human Ecology

Model Penyuluhan Pola Asuh Makan pada Anak Usia Dini Melalui Whatsapp Group

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Model Penyuluhan Pola Asuh Makan pada Anak Usia Dini Melalui Whatsapp Group Indriani Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penanganan stunting. Data dari Survei Kesehatan Indonesia (2023) menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada anak berusia 0-59 bulan adalah 21,5 persen, yang masih jauh dari target 14 persen pada 2024. Sejumlah studi menunjukkan perilaku pemberian makan yang tidak tepat akibat kurangnya pengetahuan pengasuh atau orang tua berkaitan erat dengan status gizi anak. Kabupaten Lombok Timur dipilih karena berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2024 merupakan salah satu daerah dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan prevalensi stunting 27,6 persen atau masih berada di atas rerata nasional yakni 21,5 persen. Kabupaten tersebut juga memiliki komitmen tinggi dalam penanganan stunting yang dibuktikan dengan lahirnya sejumlah peraturan daerah dalam upaya penanganan stunting. Perlu upaya penyuluhan untuk mendorong perubahan perilaku pemberian makan pada anak, melalui pemanfaatan WhatsApp. Sementara platform WhatsApp dipilih karena merupakan media sosial yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia (We Are Social 2024). Penelitian menggunakan faktor-faktor yang dipengaruhi Theory of Planned Behavior (TPB) dan Technology Acceptance Model (TAM) untuk menjelaskan mekanisme perubahan perilaku melalui pembentukan persepsi, kendali perilaku yang dirasakan, serta penerimaan terhadap media digital sebagai sarana penyuluhan. Penelitian dengan metode eksperimen semu ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pola asuh makan anak usia dini di Kabupaten Lombok Timur, menganalisis pengaruh pemanfaatan WhatsApp terhadap perubahan praktik pemberian makan dalam upaya penanganan stunting, dan merumuskan model pemanfaatan WhatsApp dalam penyuluhan penanganan stunting. Penelitian yang dilakukan mulai Juli hingga Oktober 2025 tersebut melibatkan 128 responden yang berasal dari enam PAUD di tiga kecamatan yang dibagi ke dalam dua grup yakni kontrol dan intervensi. Pengumpulan data dilakukan dua tahap yakni data awal (baseline) dan data akhir (endline). Pada tahap baseline, seluruh responden pada kedua kelompok memperoleh brosur terkait pola asuh makan dengan konsep Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) dan Panduan Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal (PGS-PL). Selanjutnya, kelompok intervensi memperoleh delapan video penyuluhan mengenai praktik pemberian makan dengan konsep B2SA dan PGS-PL yang dibagikan melalui grup WhatsApp selama sepuluh minggu, sedangkan kelompok kontrol tidak menerima intervensi tambahan. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji hubungan struktural antarvariabel, uji Wilcoxon dan Mann–Whitney untuk menguji perbedaan sebelum dan sesudah intervensi, serta Multi-Group Analysis (MGA) untuk mengidentifikasi perbedaan mekanisme antar kelompok. Hasil SEM-PLS pada tahap baseline menunjukkan bahwa faktor dukungan lingkungan dan karakteristik pesan penyuluhan berperan penting dalam membentuk persepsi kemudahan pemberian makan serta persepsi terhadap WhatsApp Group sebagai saluran difusi pesan. Persepsi kemudahan pemberian makan dan persepsi terhadap WhatsApp Group selanjutnya berhubungan positif dengan perilaku pola asuh makan anak. Pada tahap endline, persepsi kemudahan pola asuh makan dan persepsi terhadap WhatsApp Group berpengaruh positif dan signifikan terhadap pola asuh makan anak. Perubahan perilaku tidak terjadi secara langsung akibat paparan intervensi digital, melainkan melalui pembentukan persepsi yang memperkuat kendali perilaku yang dirasakan dan penerimaan terhadap media penyuluhan. Dalam mekanisme ini, WhatsApp Group berperan sebagai mediator parsial yang efektif memperkuat jalur pengaruh lingkungan terhadap perilaku, meskipun pengaruhnya bersifat tidak langsung dan bergantung pada dukungan sosial. Hasil uji beda nonparametrik menunjukkan bahwa intervensi video edukasi berbasis WhatsApp Group selama sepuluh minggu efektif menghasilkan perubahan yang signifikan secara statistik pada aspek sikap dan praktik pola asuh makan dibandingkan kelompok kontrol yang hanya menerima brosur. Pada aspek pengetahuan dan loyalitas, kelompok intervensi menunjukkan kecenderungan peningkatan yang lebih besar daripada kontrol, namun perbedaannya belum mencapai taraf signifikan. Belum signifikannya kedua aspek tersebut diduga dipengaruhi tingginya skor baseline pada sebagian besar responden, yang mengindikasikan adanya efek langit-langit (ceiling effect) sehingga ruang peningkatan menjadi terbatas. Hasil analisis Multi-Group Analysis (MGA) memberikan temuan tambahan bahwa intervensi video melalui WhatsApp Group cenderung memperkuat jalur pengaruh lingkungan sosial terhadap persepsi saluran difusi pesan penyuluhan. Pada kelompok intervensi, faktor lingkungan menjadi aktif dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap manfaat WhatsApp Group sebagai saluran komunikasi, sementara pada kelompok kontrol peran tersebut tidak ditemukan. Temuan ini mengindikasikan bahwa lingkungan sosial, khususnya dukungan dari pihak-pihak di sekitar masyarakat, berperan penting dalam menghidupkan fungsi saluran komunikasi digital dalam penanganan stunting berbasis penyuluhan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa model penyuluhan pola asuh makan yang efektif menempatkan karakteristik pesan sebagai penentu utama pembentukan persepsi kemudahan, persepsi kemudahan sebagai penggerak inti perubahan pola asuh makan, serta lingkungan sosial sebagai faktor penguat yang mengaktifkan fungsi WhatsApp Group sebagai saluran difusi pesan penyuluhan. Model yang dihasilkan, dinamakan Sosial, Edukasi, Mediasi, Transmisi, Orientasi, dan Norma atau SEMETON yang menempatkan lingkungan sosial sebagai faktor penguat yang melengkapi mekanisme utama perubahan pola asuh makan yang tepat pada anak. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dan empiris bagi pengembangan strategi komunikasi kesehatan berbasis digital yang lebih kontekstual, integratif, dan realistis dalam perbaikan gizi berbasis komunitas.

Tingkat Adopsi Teknologi Smart Farming 4.0 Dalam Mendukung Keberlanjutan Usahatani Di Jawa Barat

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Tingkat Adopsi Teknologi Smart Farming 4.0 Dalam Mendukung Keberlanjutan Usahatani Di Jawa Barat Asnamawati, Lina Pertanian di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, termasuk perubahan iklim, keterbatasan sumber daya, degradasi lahan, krisis air, rendahnya produktivitas, serta keterbatasan modal, fluktuasi harga, dan rendahnya keterampilan petani. Faktor lain seperti alih fungsi lahan, usia petani yang tua, rendahnya minat generasi muda, kesenjangan distribusi keuntungan, serta tekanan global juga menghambat keberlanjutan usahatani. Namun, adopsi Smart farming masih rendah dan dukungan kelembagaan yang belum optimal karena infrastruktur terbatas, biaya tinggi, literasi teknologi rendah, dan dukungan kelembagaan belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis jenis-jenis teknologi Smart farming beserta fungsi dan keunggulannya dalam mendukung proses budidaya, seperti pemantauan lahan dan tanaman secara real-time, pengelolaan irigasi dan pemupukan secara presisi; (2) menganalisis tingkat adopsi teknologi Smart farming 4.0 dalam mendukung keberlanjutan usahatani; (3) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi Smart farming 4.0 oleh petani dalam mendukung keberlanjutan usahatani; (4) menganalisis pengaruh tingkat adopsi teknologi Smart farming 4.0 dalam mendukung keberlanjutan usahatani; (5) menganalisis keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat diwujudkan dan perbedaan dampak teknologi Smart farming terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan; (6) merumuskan strategi adopsi Smart farming 4.0 yang efektif diterapkan petani untuk mendukung keberlanjutan usahatani yang lebih baik. Penelitian ini didesain sebagai penelitian kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan melalui metode survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Jumlah sampel ditentukan dengan metode sensus. Seluruh populasi dijadikan sampel dengan jumlah 135 petani di Jawa barat yang masih menggunakan teknologi Smart farming pada saat penelitian dilakukan. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial menggunakan software SMARTPLS 3.0, uji MANOVA dan Post Hoc Tukey HSD. Habibi Garden memudahkan otomatisasi irigasi, pencahayaan, dan nutrisi tanaman, sementara IoT memungkinkan pemantauan lahan dan tanaman secara real-time. Haiwell mengintegrasikan perangkat IoT dengan sistem kontrol cerdas untuk pengelolaan irigasi, pemupukan, dan lingkungan tanaman. NSC Pro dan Ritx Soil and Weather Sensor menyediakan data presisi tentang kondisi tanah, nutrisi, dan cuaca, mendukung pengambilan keputusan yang akurat. Netafim sebagai sistem irigasi tetes memastikan distribusi air dan nutrisi yang efisien. Kombinasi teknologi-teknologi ini memungkinkan pemantauan lahan dan tanaman secara real time, pengelolaan irigasi dan pemupukan presisi, serta pengendalian lingkungan tanaman, sehingga risiko gagal panen dapat diminimalkan dan produktivitas meningkat. Tingkat adopsi teknologi Smart farming berada pada kategori sedang dengan kecepatan adopsi tinggi, menandakan bahwa petani mampu menerima teknologi relatif cepat meskipun penerapannya belum optimal di seluruh kegiatan usahatani. Adopsi ini didominasi oleh petani berusia 41-50 tahun, berpendidikan SMA, memiliki pengalaman usahatani 1–5 tahun, luas lahan <1000 m², serta didukung oleh pendidikan nonformal, tingkat kosmopolitan, dan motivasi tinggi. Adopsi teknologi Smart farming dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karakteristik petani. Faktor ini meliputi usia, pendidikan, pengalaman bertani, keterbukaan terhadap perubahan, dan kemampuan finansial. Petani yang lebih terdidik atau memiliki pengalaman luas biasanya lebih cepat memahami manfaat dan cara penggunaan teknologi baru. Selain itu, persepsi terhadap inovasi juga memengaruhi adopsi. Semakin positif pandangan petani terhadap keuntungan, kemudahan penggunaan, dan pengurangan risiko dari teknologi, semakin tinggi kemungkinan mereka untuk mengadopsinya. Faktor lainnya berasal dari dukungan lingkungan eksternal dan intensitas belajar petani. Lingkungan yang mendukung, seperti bantuan pemerintah, penyuluh pertanian, kelompok tani, akses pasar, dan infrastruktur teknologi, mempermudah petani untuk mencoba dan menerapkan Smart farming. Sementara itu, intensitas belajar, seberapa aktif petani bereksperimen, mempelajari, dan menyesuaikan teknologi dalam praktik pertanian —menentukan seberapa efektif dan cepat teknologi tersebut diadopsi. Dengan kombinasi faktor internal dan eksternal ini, proses adopsi Smart farming dapat berlangsung lebih optimal. Selain itu, penggunaan teknologi NSC Pro dan Haiwell IoT terbukti memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usahatani, karena kedua teknologi tersebut memungkinkan petani untuk mengelola kegiatan pertanian secara lebih efisien dan tepat sasaran. Dengan NSC Pro, pemantauan kondisi lingkungan dan tanaman menjadi lebih akurat, sehingga kebutuhan pupuk, air, dan perlakuan lainnya dapat disesuaikan secara optimal. Sementara itu, Haiwell IoT mendukung otomatisasi sistem pertanian dan pengumpulan data secara real-time, sehingga petani dapat membuat keputusan berbasis data yang meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi pemborosan sumber daya. Kombinasi kedua teknologi ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga mendukung praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga usahatani dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Strategi adopsi teknologi Smart farming perlu difokuskan pada peningkatan kualitas dan perluasan penerapan teknologi agar tidak hanya cepat diadopsi, tetapi juga optimal dalam seluruh aktivitas usahatani. Strategi pertama adalah memperkuat kapasitas petani melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan sikap dan pengetahuan petani sehingga mampu meningkatkan intensitas belajar dan pemahaman teknologi. Strategi kedua adalah meningkatkan persepsi positif terhadap inovasi dengan menampilkan demonstrasi lapang, studi kasus keberhasilan, dan penggunaan langsung teknologi seperti NSC Pro dan Haiwell IoT untuk menunjukkan manfaat nyata terhadap produktivitas dan keberlanjutan usahatani. Strategi ketiga adalah memperkuat dukungan lingkungan eksternal melalui kolaborasi antara pemerintah, penyuluh, lembaga pendidikan, dan penyedia teknologi dalam bentuk pendampingan, subsidi, akses pembiayaan, serta penyediaan infrastruktur digital. Strategi keempat adalah mendorong pengembangan jejaring dan kosmopolitan petani melalui komunitas, kelompok tani berbasis digital, dan pertukaran informasi antarpelaku, sehingga proses adopsi menjadi lebih merata dan berkelanjutan.

Demokrasi, Implementasi Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Demokrasi, Implementasi Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Hakim, Lukman This dissertation examines why village democracy and development have not automatically improved rural welfare or reduced poverty. It challenges the linear assumption that democracy produces effective development, development generates welfare, and welfare resolves poverty. The study integrates village democracy, development implementation, governance, welfare, and poverty within a single analytical framework. An exploratory sequential mixed-methods design was employed. Qualitative data were collected through interviews, observations, and village, actor, and poor-family histories. The quantitative stage involved 289 respondents in Gelaranyar, Margahayu, and Pantai Bahagia Villages, using Precision Village Data as the primary database. The findings show that democracy and development affect welfare differently across village contexts. Democracy becomes pseudo (Pseudo Rural Democration) when formal participation is not accompanied by autonomy of choice, equal influence, and meaningful control over decisions. This condition tends to produce Pseudo Rural Development, in which data, deliberation, and planning remain administrative but fail to generate responsive and well-targeted programs. The resulting lost target prevents development from substantively improving welfare and reducing poverty. Village governance acts as a mediating mechanism with three patterns: bridge, when it connects democracy and development to welfare; null mechanism, when it functions administratively without meaningful welfare effects; and barrier, when it obstructs the distribution of development benefits. Rural poverty is also shown to be multidimensional and political-structural, rather than primarily cultural. The dissertation contributes by developing the Village Democracy Index and People’s Welfare Index, formulating the bridge–null–barrier governance typology, and constructing six rural poverty categories. Its main novelty lies in explaining the institutional mechanism through which Pseudo Rural Democration produces Pseudo Rural Development, leading to lost target development, unmet welfare, and persistent rural poverty.

Komunikasi Manajemen Pengetahuan Komunitas Praktik Bumdes: Studi Komparatif Ekosistem Offline Dan Online di Indonesia

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Komunikasi Manajemen Pengetahuan Komunitas Praktik Bumdes: Studi Komparatif Ekosistem Offline Dan Online di Indonesia Sophia, Uly Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen kewirausahaan sosial desa menghadapi tantangan keberlanjutan yang kompleks. Meskipun regulasi memadai dan dukungan institusional tersedia, tingkat keberhasilan BUMDes masih rendah dengan hanya 12 persen dari 80.000 BUMDes yang aktif menghasilkan keuntungan. Penelitian ini mengkaji akar struktural permasalahan tersebut dengan menempatkan manajemen pengetahuan sebagai lensa analitis utama, berangkat dari premis bahwa kapasitas tata kelola BUMDes tidak hanya ditentukan oleh struktur formal dan sumber daya material, melainkan sangat bergantung pada bagaimana pengetahuan dikelola sebagai aset organisasi. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana praktik manajemen pengetahuan dalam kerangka SECI (Socialization, Externalization, Combination, Internalization) beroperasi secara berbeda pada lokus offline (BUMDes Mitra Perdana, Kepulauan Riau) dan lokus Online (Grup WhatsApp Bumdes.id Nasional) serta struktur kekuasaan apa yang membentuk perbedaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi makna dinamika pengelolaan pengetahuan dalam komunitas praktik BUMDes, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta merumuskan model tata kelola BUMDes yang efektif dan kontekstual berbasis temuan lapangan dan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus komparatif multi-sited ethnography (etnografi multi-situs) dalam tradisi Marcus (1995) dan Hine (2015) dengan desain kualitatif interpretatif (analisis tematik). Dua lokus dipilih berdasarkan logika komplementaritas, pertama, BUMDes Mitra Perdana di Desa Teluk Sasah, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sebagai typical case yang merepresentasikan jalur pendampingan konvensional BUMDes Indonesia (lokus offline lapangan “ba”). Kedua, Grup WhatsApp Bumdes.id Nasional dengan lebih dari 1.000 anggota aktif dari 25 provinsi sebagai revelatory case yang memberikan akses ke fenomena komunikasi peer-to-peer horizontal (lokus online, trans-lokal digital “ba”). Data dikumpulkan melalui trnaskrip wawancara mendalam dengan 8 informan pendukung pada lokus offline serta analisis kondensasi unit makna terhadap 195 Condensed Meaning Units (CMU) dan 759 satuan makna komunikasi pada lokus Online dari isi pesan WhatsApp periode Januari-Desember 2023 yang diekstraksi dari 1.247 unit. Analisis dilakukan menggunakan metodologi content analysis yang menghasilkan kategorisasi dan tema dengan lensa Model SECI. Kerangka teoretis mengintegrasikan model SECI dari Nonaka dan Takeuchi yang diperluas dengan dimensi kekuasaan dan kritik kolonialisasi dan dekolonialisasi dari Escobar (1995) sehingga memungkinkan pemahaman yang holistik tentang bagaimana konfigurasi kekuasaan membentuk proses konversi pengetahuan dalam ekosistem tata kelola BUMDes di lokus offline dan online. Penelitian ini mengungkap dua ekosistem epistemik yang kontras dalam tata kelola BUMDes. Lokus offline BUMDes Mitra Perdana Kepulauan Riau digambarkan sebagai manajemen ketergantungan ketimbang manajemen pengetahuan sejati. Sebanyak 51 persen praktik melibatkan ketergantungan epistemik eksternal, 88 persen akuisisi pengetahuan bersumber dari mentoring tenaga ahli, dan hanya 0,5 persen merepresentasikan internalisasi aktual. Dalam kerangka SECI Nonaka-Takeuchi, keempat fase konversi pengetahuan mengalami kegagalan sistematis. Fase sosialisasi bersifat hierarkis satu arah, eksternalisasi didominasi adopsi pengetahuan templat luar, kombinasi bersifat akumulatif bukan integratif, dan internalisasi hampir tidak terjadi. Kondisi ini dikonseptualisasikan sebagai “prevented internalization” Escobar (1995) kegagalan pembelajaran yang diproduksi secara struktural oleh konfigurasi kekuasaan, bukan sekadar hambatan kognitif. Sebaliknya, lokus online WAG Bumdes.id Nasional beroperasi sebagai demokrasi epistemik. Rasio 1:3,86 antara momen pembelajaran horizontal dan inovasi praktik menunjukkan efisiensi epistemik yang tinggi. Keempat fase SECI berjalan otonom, sosialisasi melalui ATM (Amati,Tiru,Modifikasi), eksternalisasi via metafora indigenous, kombinasi melalui kurasi epistemik kolektif, dan internalisasi melalui refleksi organisasional intensif. Di lokus ini, kekuasaan bergeser dari gatekeeping hierarkis menuju kurasi kolektif yang mengklaim kedaulatan epistemik komunitas. Dari temuan tersebut dirumuskan Model Manajemen Pengetahuan Hybrid dengan lima komponen: Hybrid Governance Structure yang memadukan legitimasi formal dengan Musyawarah Desa, Dual-Mode Learning System yang menggabungkan mentoring vertikal dan pembelajaran horizontal ATM, Phatic-Enabled Digital Infrastructure yang membangun fondasi relasional setara, Community-Validated Knowledge Production melalui kurasi epistemik dan eksternalisasi berbasis kearifan lokal serta Distributed Gatekeeping yang mentransformasi kontrol eksklusif menjadi akses terbuka. Secara keseluruhan, disertasi ini menegaskan bahwa BUMDes yang berkelanjutan adalah BUMDes yang mampu belajar dari praktiknya sendiri, mengelola pengetahuan secara kolektif, dan menyesuaikan tata kelolanya dengan konteks ruang “ba”. Dengan pendekatan ini, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha desa, tetapi sebagai organisasi pembelajar yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian berkontribusi melalui tiga inovasi, Decolonial SECI Framework yang mengintegrasikan dimensi kekuasaan epistemik ke dalam model Nonaka-Takeuchi, konstruk analitis baru prevented internalization, dan repositioning kewirausahaan sosial desa sebagai fenomena komunikatif-epistemik melampaui sekadar fenomena ekonomi-kelembagaan. Implikasi praktisnya mengarah pada pergeseran paradigma penguatan BUMDes dari pendekatan administratif menuju pembelajaran organisasi berbasis komunitas, dari akuntabilitas kepada hierarki pemerintah menuju akuntabilitas kepada komunitas, dan dari kepemilikan sistem menuju pembangunan kompetensi terdistribusi. BUMDes yang berkelanjutan adalah BUMDes yang mampu bergerak dari spiral SECI yang terkolonisasi menuju spiral SECI yang berdaulat secara epistemik atau dekolonialisasi. ULY SOPHIA. Cross-Locus Knowledge Exchange in Bumdes Practice Communities: A Comparative Study of Offline and Online Ecosystems in Indonesia. Supervised by SARWITITI SARWOPRASODJO, DJUARA P.LUBIS, ENDRIATMO SOETARTO and DWI RETNO HAPSARI Village-Owned Enterprises (BUMDes), as instruments for rural social entrepreneurship, face complex sustainability challenges. Despite adequate regulations and institutional support, the success rate of BUMDes remains low, with only 12 percent of the 80,000 BUMDes actively generating profits. This study examines the structural roots of this problem by positioning knowledge management as the primary analytical lens, starting from the premise that BUMDes governance capacity is not solely determined by formal structures and material resources but is highly dependent on how knowledge is managed as an organizational asset. The research question posed is how knowledge management practices within the SECI (Socialization, Externalization, Combination, Internalization) framework operate differently in offline settings (BUMDes Mitra Perdana, Riau Islands) and Online settings (the National Bumdes.idWhatsApp Group), and what power structures shape these differences. This study uses a multi-sited comparative case study approach with an interpretive qualitative design. Data were collected through in-depth interviews with five key informants and three supporting informants in the offline locus, as well as a content analysis of 759 communication meaning units in the Online locus extracted from 1,247 WhatsApp messages from January to December 2024. The analysis was conducted using a content analysis methodology with a meaning condensation unit approach, resulting in 13 analytical categories mapped to the SECI phases. The theoretical framework integrates Nonaka and Takeuchi's SECI model with Escobar's decolonial critical theory of power and knowledge, forming the Decolonial SECI Framework, which is the main theoretical contribution of this study. The first finding reveals two fundamentally different epistemic ecosystems. The offline locus exhibits a systematic configuration of epistemic dependencies: 51.0 percent of knowledge practices involve external dependencies, 88 percent of knowledge acquisition is sourced from external mentoring, 84 percent of institutional networks are channeled through vertical government institutions, and only 0.5 percent of practices represent internalization. Within the SECI framework, this pattern indicates a systematic failure in the four processes of knowledge conversion, conceptualized as prevented internalization, a condition in which four structural mechanisms (substitution of convenience for learning, mechanistic compliance, gatekeeping, and the absence of organizational reflection) collectively prevent the internalization phase from occurring. In contrast, the Online locus exhibits a configuration of epistemic democracy with high learning efficiency: a 1:3.86 ratio between horizontal learning moments and innovation moments, indicating that little horizontal learning results in a lot of innovation and practice adoption. A second finding reveals that differences in SECI practices reflect two opposing epistemic power regimes. In the offline locus, power operates through gatekeeping mechanisms that create internal epistemic hierarchies, positioning BUMDes as permanent consumers of knowledge through a dual dependence on external experts and internal gatekeepers. In the Online locus, power operates through epistemic curation mechanisms that claim community sovereignty, with 177 active curation moments representing the ability to decide which external knowledge is relevant, transforming the epistemic position from consumer to curator and producer of knowledge through externalization based on indigenous metaphors and hybrid synthesis. The third finding yields an empirically evidence-based Hybrid Knowledge Management Model that integrates five components: a hybrid governance structure that unifies formal structures with village deliberations as the highest organ; a dual-mode learning system that combines vertical mentoring with horizontal ATM (Observe-Imitate-Modify) learning; curation-based knowledge management that enables the active selection of external knowledge; inclusive decision-making that ensures accountability flows to the community; and distributed epistemic authority that shifts the source of legitimacy from institutional credentials to situated experience. The theoretical contribution of this research lies in the development of the Decolonial SECI Framework, which extends the SECI model to the context of rural community-based organizations by integrating the dimensions of power and epistemic coloniality. The concept of prevented internalization offers a new analytical construct for understanding organizational learning failures in the context of power asymmetry. Practically, this research provides implications for BUMDes managers and policymakers to shift the paradigm of BUMDes strengthening from an administrative approach to organizational learning that emphasizes the institutionalization of practice-based knowledge.; Village-Owned Enterprises (BUMDes), as instruments for rural social entrepreneurship, face complex sustainability challenges. Despite adequate regulations and institutional support, the success rate of BUMDes remains low, with only 12 percent of the 80,000 BUMDes actively generating profits. This study examines the structural roots of this problem by positioning knowledge management as the primary analytical lens, starting from the premise that BUMDes governance capacity is not solely determined by formal structures and material resources but is highly dependent on how knowledge is managed as an organizational asset. The research question posed is how knowledge management practices within the SECI (Socialization, Externalization, Combination, Internalization) framework operate differently in offline settings (BUMDes Mitra Perdana, Riau Islands) and Online settings (the National Bumdes.idWhatsApp Group), and what power structures shape these differences. This study uses a multi-sited comparative case study approach with an interpretive qualitative design. Data were collected through in-depth interviews with five key informants and three supporting informants in the offline locus, as well as a content analysis of 759 communication meaning units in the Online locus extracted from 1,247 WhatsApp messages from January to December 2024. The analysis was conducted using a content analysis methodology with a meaning condensation unit approach, resulting in 13 analytical categories mapped to the SECI phases. The theoretical framework integrates Nonaka and Takeuchi's SECI model with Escobar's decolonial critical theory of power and knowledge, forming the Decolonial SECI Framework, which is the main theoretical contribution of this study. The first finding reveals two fundamentally different epistemic ecosystems. The offline locus exhibits a systematic configuration of epistemic dependencies: 51.0 percent of knowledge practices involve external dependencies, 88 percent of knowledge acquisition is sourced from external mentoring, 84 percent of institutional networks are channeled through vertical government institutions, and only 0.5 percent of practices represent internalization. Within the SECI framework, this pattern indicates a systematic failure in the four processes of knowledge conversion, conceptualized as prevented internalization, a condition in which four structural mechanisms (substitution of convenience for learning, mechanistic compliance, gatekeeping, and the absence of organizational reflection) collectively prevent the internalization phase from occurring. In contrast, the Online locus exhibits a configuration of epistemic democracy with high learning efficiency: a 1:3.86 ratio between horizontal learning moments and innovation moments, indicating that little horizontal learning results in a lot of innovation and practice adoption. A second finding reveals that differences in SECI practices reflect two opposing epistemic power regimes. In the offline locus, power operates through gatekeeping mechanisms that create internal epistemic hierarchies, positioning BUMDes as permanent consumers of knowledge through a dual dependence on external experts and internal gatekeepers. In the Online locus, power operates through epistemic curation mechanisms that claim community sovereignty, with 177 active curation moments representing the ability to decide which external knowledge is relevant, transforming the epistemic position from consumer to curator and producer of knowledge through externalization based on indigenous metaphors and hybrid synthesis. The third finding yields an empirically evidence-based Hybrid Knowledge Management Model that integrates five components: a hybrid governance structure that unifies formal structures with village deliberations as the highest organ; a dual-mode learning system that combines vertical mentoring with horizontal ATM (Observe-Imitate-Modify) learning; curation-based knowledge management that enables the active selection of external knowledge; inclusive decision-making that ensures accountability flows to the community; and distributed epistemic authority that shifts the source of legitimacy from institutional credentials to situated experience. The theoretical contribution of this research lies in the development of the Decolonial SECI Framework, which extends the SECI model to the context of rural community-based organizations by integrating the dimensions of power and epistemic coloniality. The concept of prevented internalization offers a new analytical construct for understanding organizational learning failures in the context of power asymmetry. Practically, this research provides implications for BUMDes managers and policymakers to shift the paradigm of BUMDes strengthening from an administrative approach to organizational learning that emphasizes the institutionalization of practice-based knowledge.