DF - Forestry

Dinamika Spasial Lanskap dan Vegetasi Mangrove serta Kontribusinya terhadap Penyimpanan Karbon di Segara Anakan, Cilacap

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Dinamika Spasial Lanskap dan Vegetasi Mangrove serta Kontribusinya terhadap Penyimpanan Karbon di Segara Anakan, Cilacap Yulianti, Mira Ekosistem mangrove merupakan ekosistem pesisir tropis yang berperan penting dalam menjaga stabilitas wilayah pesisir, mendukung keanekaragaman hayati, menyimpan karbon biru, serta meningkatkan kapasitas adaptasi pesisir terhadap perubahan iklim. Di Laguna Segara Anakan, Cilacap, dinamika ekosistem mangrove dipengaruhi oleh perubahan penggunaan lahan, sedimentasi, dan aktivitas antropogenik yang berdampak pada perkembangan habitat, struktur vegetasi, serta fungsi ekologisnya. Di sisi lain, kenaikan muka laut menjadi tekanan tambahan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan ekosistem tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara terpadu hubungan antara dinamika bentang lahan, perkembangan habitat, sedimentasi, struktur vegetasi, karbon biru, dan kapasitas adaptif mangrove terhadap kenaikan muka laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika spasial ekosistem mangrove melalui integrasi Land Use/Land Cover (LULC) dan Enhanced Mangrove Index (EMI), merekonstruksi sedimentasi historis dan akumulasi karbon, menganalisis struktur vegetasi dan simpanan karbon, serta mengevaluasi kapasitas adaptif mangrove terhadap kenaikan muka laut menggunakan pendekatan Relative Elevation Balance (REB). Penelitian dilakukan melalui integrasi analisis spasial berbasis citra satelit, inventarisasi vegetasi, rekonstruksi geokronologi sedimen menggunakan radionuklida alami ²¹°Pb, analisis karbon biru, serta evaluasi REB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas mangrove mengalami penurunan selama periode 2020–2024 yang diikuti oleh perubahan karakteristik vegetasi berdasarkan integrasi LULC dan EMI. Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika ekosistem tidak hanya ditunjukkan oleh perubahan luas tutupan lahan, tetapi juga oleh perubahan kondisi internal vegetasi. Inventarisasi vegetasi menunjukkan penurunan jumlah individu mangrove dari 2.449 menjadi 1.041 individu dan jumlah spesies dari 17 menjadi 12 spesies, disertai reorganisasi komunitas serta pergeseran dominasi dari Avicennia menuju Rhizophora. Rekonstruksi geokronologi menunjukkan bahwa sedimentasi berlangsung secara kontinu selama sekitar 175 tahun dengan laju sedimentasi vertikal sebesar 4,9–10,5 mm tahun?¹ dan laju akumulasi karbon sebesar 297–918 g C m?² tahun?¹. Meskipun struktur komunitas mengalami perubahan, biomassa di atas permukaan tetap tinggi pada beberapa lokasi akibat dominasi pohon berdiameter besar. Perbandingan antara laju sedimentasi dan laju kenaikan muka laut global menunjukkan bahwa sedimentasi di Laguna Segara Anakan masih lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan muka laut (±3,05 mm tahun?¹), sehingga menghasilkan Relative Elevation Balance (REB) yang positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekosistem mangrove masih memiliki kapasitas adaptif yang baik dalam mempertahankan keseimbangan elevasi relatif terhadap kenaikan muka laut pada kondisi saat ini. Namun demikian, kapasitas adaptif tersebut merupakan hasil interaksi berbagai proses biofisik yang melibatkan dinamika bentang lahan, perkembangan habitat, struktur vegetasi, karbon biru, dan kenaikan muka laut, sehingga evaluasinya tidak dapat didasarkan pada satu indikator secara terpisah. Penelitian ini menghasilkan empat temuan empiris mengenai dinamika ekosistem mangrove yang diperoleh melalui sintesis berbagai pendekatan analisis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan bentang lahan, perkembangan habitat, struktur vegetasi, karbon biru, dan kapasitas adaptif merupakan proses biofisik yang saling berinteraksi dalam membentuk dinamika ekosistem mangrove. Kerangka Sintesis Dinamika Ekosistem Mangrove yang disusun dalam penelitian ini berfungsi sebagai media konseptual untuk mengintegrasikan dan menjelaskan temuan-temuan empiris tersebut sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika mangrove pada sistem laguna tropis. Hasil penelitian ini menyediakan dasar ilmiah bagi pengembangan pengelolaan, restorasi, dan sistem monitoring mangrove berbasis pendekatan ekosistem untuk mendukung konservasi serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan perubahan iklim.

Strategi Pengembangan Hutan Rakyat di Hulu DAS Bengawan Solo: Pendekatan Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Strategi Pengembangan Hutan Rakyat di Hulu DAS Bengawan Solo: Pendekatan Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan Apriyanto, Dwi Hutan rakyat pada lahan milik memiliki peran strategis dalam rehabilitasi lahan kritis, konservasi daerah aliran sungai (DAS), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam konteks hulu DAS Bengawan Solo, pengembangan hutan rakyat menjadi penting mengingat tingginya tekanan degradasi lahan, erosi, dan sedimentasi yang berdampak terhadap keberlanjutan fungsi hidrologis DAS. Meskipun demikian, tingkat adopsi hutan rakyat oleh petani kecil masih relatif rendah dan menghadapi berbagai kendala sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengembangan hutan rakyat berkelanjutan di hulu DAS Bengawan Solo melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan analisis faktor adopsi, modal sosial dan aksi kolektif, dinamika pemangku kepentingan, potensi pembayaran jasa lingkungan (payment for ecosystem services/PES), serta prioritas strategi pengembangan. Penelitian dilaksanakan di wilayah hulu DAS Bengawan Solo, Kabupaten Wonogiri, pada tiga strata ketinggian (137–1000 mdpl). Data dikumpulkan melalui survei terhadap 210 petani responden, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta penilaian pakar. Analisis dilakukan secara bertahap menggunakan: (1) regresi logistik biner untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan adopsi hutan rakyat; (2) analisis regresi untuk menguji pengaruh modal sosial, meliputi kepercayaan, jaringan sosial, dan norma, serta faktor aktivator berupa legitimasi kepemimpinan lokal (symbolic power) dan pengetahuan bersama (shared knowledge) terhadap partisipasi masyarakat; (3) estimasi Willingness to Accept (WTA) dan Willingness to Pay (WTP) menggunakan Contingent Valuation Method (CVM) untuk menilai kelayakan ekonomi PES; (4) analisis pemangku kepentingan menggunakan metode MACTOR (Matrix of Alliances, Conflicts, Tactics, Objectives, and Recommendations) pada kondisi eksisting dan skenario PES; serta (5) Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas strategi pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan adopsi hutan rakyat dipengaruhi secara signifikan oleh luas lahan (p < 0,05), kepastian kepemilikan lahan (property rights, p < 0,01), persepsi harga hasil hutan (p < 0,01), persepsi kesuburan tanah (p < 0,05), ketersediaan bibit (p < 0,01), dan elevasi tempat (p < 0,05). Sebaliknya, variabel demografi seperti umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan adopsi. Model regresi logistik menunjukkan tingkat akurasi yang baik dengan nilai Hosmer-Lemeshow sebesar 0,274 dan AUC-ROC sebesar 0,90. Analisis modal sosial menunjukkan bahwa kesalingpercayaan hanya berpengaruh marginal terhadap partisipasi masyarakat (p = 0,062), sedangkan jaringan sosial dan norma tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, faktor aktivator berupa legitimasi kepemimpinan lokal dan pengetahuan bersama terbukti berpengaruh signifikan (p < 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa modal sosial tidak secara otomatis menghasilkan aksi kolektif, tetapi memerlukan mekanisme aktivasi yang mampu mendorong koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan rakyat. Estimasi nilai ekonomi jasa lingkungan justru mengungkap prospek yang sangat menjanjikan bagi implementasi PES di Hulu DAS Bengawan Solo. Dengan rata-rata WTA petani sebesar Rp1.872.450/ha/thn dan rata-rata WTP pemangku kepentingan sebesar Rp1.034.280/ha/thn, kesenjangan yang terjadi hanya sebesar Rp838.170/ha/thn—sebuah celah sempit (narrow gap) yang secara konseptual menempatkan skema ini pada ruang tawar-menawar (bargaining zone) yang sangat realistis untuk dijembatani. Alih-alih menjadi penghambat, fakta bahwa nilai WTP masih di bawah WTA justru menegaskan bahwa skema PES berada pada fase transisi menuju kelayakan operasional, bukan pada zona mustahil. Tiga pilar strategis akan mengantarkan skema ini menuju implementasi nyata: (i) negosiasi harga titik temu (compromise price) yang partisipatif, (ii) optimalisasi agroforestri komersial yang secara alami menekan biaya peluang petani, dan (iii) penerapan blended finance sebagai katalis awal pendanaan yang melibatkan peran aktif pemerintah dan swasta. Di sisi sosial, tingginya persepsi positif petani terhadap manfaat ekonomi dan lingkungan telah membentuk fondasi sosial yang kokoh sebagai modal awal penerimaan sosial (social acceptability). Kekuatan sosial ini, jika diperkuat melalui tata kelola yang transparan dan kepastian kontrak, akan dengan cepat mengubah penerimaan awal menjadi komitmen jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan seluruh elemen pendukung ini—ekonomi, sosial, dan kelembagaan—PES bukan lagi sekadar wacana teoretis, melainkan sebuah keniscayaan terencana yang siap diuji melalui pilot project pada skala sub-DAS sebagai batu loncatan menuju replikasi yang lebih luas. Analisis pemangku kepentingan menggunakan MACTOR menunjukkan bahwa pada kondisi eksisting, struktur kekuasaan cenderung didominasi oleh aktor pemerintahan (BPDAS, Dinas Kehutanan, dan Pemerintah Daerah) dengan tingkat pengaruh (influence) tinggi dan ketergantungan (dependence) rendah, sementara petani dan kelompok tani berada pada posisi yang relatif tergantung. Namun, pada skenario kebijakan hipotetik terdapat potensi transformasi hubungan antar-aktor, di mana posisi tawar dan daya pengaruh (power) kelompok tani menunjukkan kecenderungan untuk meningkat. Selain itu, konvergensi tujuan antar-pemangku kepentingan meningkat, terutama pada aspek lingkungan dan ekonomi, sehingga memperkuat tata kelola kolaboratif. Hasil sintesis AHP menunjukkan bahwa prioritas utama strategi pengembangan hutan rakyat adalah pengembangan agroforestri (bobot 0,262), diikuti oleh fasilitasi akses pasar dan kemitraan usaha (0,214), penguatan kelembagaan dan kolaborasi pemangku kepentingan (0,187), implementasi insentif berbasis komunitas termasuk PES dan dana pembiayaan bergulir (0,176), serta peningkatan kapasitas teknis dan pendanaan petani (0,161). Agroforestri menjadi pilihan utama karena mampu memberikan insentif ekonomi riil sekaligus menjaga fungsi konservasi tanah dan air. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa prioritas strategi bersifat adaptif: pada orientasi lingkungan, implementasi PES memperoleh bobot lebih tinggi, sedangkan pada orientasi ekonomi, strategi agroforestri dan akses pasar menjadi lebih dominan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan hutan rakyat berkelanjutan di hulu DAS Bengawan Solo memerlukan pendekatan kebijakan terintegrasi yang dibangun di atas fondasi kepastian hak kepemilikan lahan (property rights), insentif ekonomi yang memadai, penguatan kepemimpinan lokal, keterlibatan pemangku kepentingan secara seimbang, serta penyediaan ragam skema insentif ekonomi yang fleksibel (seperti PES hibrida, kemitraan usaha, dan dana pembiayaan bergulir/skema permodalan).

Transformasi Perilaku Pro-lingkungan Melalui Pendekatan Eco-pedagogy pada SMK Pusat Keunggulan di Wilayah Urban dan Rural.

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Transformasi Perilaku Pro-lingkungan Melalui Pendekatan Eco-pedagogy pada SMK Pusat Keunggulan di Wilayah Urban dan Rural. Utari, Siti Khodijah Dewi SITI KHODIJAH DEWI UTARI. Transformasi Perilaku Pro-lingkungan Melalui Pendekatan Eco-pedagogy pada SMK Pusat Keunggulan di Wilayah Urban dan Rural. Dibimbing oleh ANI MARDIASTUTI, DIN WAHYUDIN, dan ARZYANA SUNKAR. Krisis lingkungan global yang ditandai oleh perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati menempatkan perubahan perilaku manusia sebagai prasyarat utama keberhasilan konservasi biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif Human Dimension of Biodiversity Conservation, pendidikan memiliki peran strategis untuk membentuk perilaku pro-lingkungan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan masih terjadinya knowledge–behavior gap, yaitu kondisi ketika peningkatan pengetahuan lingkungan belum secara konsisten diikuti oleh perubahan perilaku. Permasalahan tersebut menjadi semakin penting dalam pendidikan vokasi karena lulusan tidak hanya dituntut menguasai kompetensi teknis, tetapi juga memiliki kompetensi ekologis, perilaku profesional yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan kesiapan menghadapi transisi menuju green jobs. Sebagai respons terhadap kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan eco-pedagogy sebagai pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan kesadaran ekologis, refleksi kritis, pengalaman kontekstual, partisipasi aktif, dan tindakan nyata untuk mentransformasikan perilaku pro-lingkungan peserta didik. Penelitian bertujuan (1) menganalisis implementasi green curriculum sebagai fondasi penerapan pendekatan eco-pedagogy pada SMK Pusat Keunggulan di wilayah urban dan rural; (2) menganalisis mekanisme transformasi perilaku pro-lingkungan melalui hubungan antara kurikulum ekologis, literasi ekologis, kompetensi psikomotor, perilaku pro-konservasi, dan luaran sekolah; (3) menganalisis implementasi eco-pedagogy dalam membentuk sustainability communication, ecological professional competence, dan green jobs readiness; serta (4) mengembangkan model transformasi perilaku pro-lingkungan berbasis eco-pedagogy (MTPP-ECO). Penelitian menggunakan desain Concurrent Transformative Mixed Methods yang mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara paralel. Penelitian dilaksanakan pada dua SMK Pusat Keunggulan di Provinsi Jawa Barat yang mewakili konteks sosial-ekologis urban dan rural. Tahap pertama penelitian menganalisis implementasi green curriculum melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara sebagai dasar penerapan eco-pedagogy. Tahap kedua mengimplementasikan pembelajaran berbasis eco-pedagogy menggunakan desain one-group pretest–posttest. Tahap ketiga menganalisis mekanisme transformasi perilaku menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dan Multi-Group Analysis (MGA), yang diperkaya dengan observasi, wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan analisis dokumen. Tahap terakhir mengintegrasikan seluruh temuan melalui triangulasi untuk menghasilkan Model MTPP-ECO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi green curriculum pada kedua sekolah telah mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam kurikulum, pembelajaran, budaya sekolah, dan kegiatan kokurikuler, namun masih menunjukkan orientasi yang berbeda sesuai konteks sosial-ekologis. Sekolah urban lebih menekankan kebijakan kelembagaan, efisiensi energi, dan pemanfaatan teknologi digital, sedangkan sekolah rural lebih mengembangkan pembelajaran berbasis pengalaman, konservasi biodiversitas, dan pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Temuan ini menunjukkan bahwa green curriculum merupakan fondasi penting bagi implementasi pendekatan eco-pedagogy, meskipun implementasinya masih didominasi oleh pendidikan lingkungan dan belum sepenuhnya berkembang menjadi pendidikan keberlanjutan yang komprehensif. Analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa transformasi perilaku pro-lingkungan berlangsung melalui mekanisme yang menghubungkan kurikulum ekologis, literasi ekologis, kompetensi psikomotor, perilaku pro-konservasi, dan luaran sekolah. Kompetensi psikomotor merupakan prediktor terkuat dalam membentuk perilaku pro-konservasi, sedangkan kurikulum ekologis meningkatkan literasi ekologis yang selanjutnya memperkuat kompetensi peserta didik. Analisis Multi-Group Analysis memperlihatkan bahwa mekanisme transformasi tersebut berbeda antara sekolah urban dan rural, sehingga implementasi eco-pedagogy bersifat kontekstual sesuai karakteristik sosial-ekologis sekolah. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa implementasi eco-pedagogy membentuk transformasi perilaku melalui enam komponen utama, yaitu socio-ecological school context, communication practices, actor interaction, sensemaking, meaning construction, dan internalisation. Keenam komponen tersebut menghasilkan dua pola komunikasi keberlanjutan, yaitu Institutional–Symbolic Sustainability Communication Logic (ISSCL) pada sekolah urban dan Experiential–Ecological Sustainability Communication Logic (EESCL) pada sekolah rural. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konteks sosial-ekologis memengaruhi proses pemaknaan, internalisasi nilai, pembentukan kompetensi profesional ekologis, dan kesiapan peserta didik menghadapi green jobs. Sintesis seluruh hasil penelitian menghasilkan model transformasi perilaku pro-lingkungan berbasis eco-pedagogy (MTPP-ECO) yang menempatkan eco-pedagogy sebagai mekanisme utama transformasi perilaku melalui hubungan antara school support, green curriculum, sustainability communication, ecological competencies, pro-environmental behaviour, dan green jobs readiness. Model ini menunjukkan bahwa transformasi perilaku tidak berlangsung secara linear dari pengetahuan menuju tindakan, tetapi melalui proses pembelajaran yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, psikomotor, sosial, dan ekologis dalam perspektif Human Dimension of Biodiversity Conservation. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui pengembangan kerangka transformasi perilaku pro-lingkungan berbasis eco-pedagogy dalam pendidikan vokasi, kontribusi metodologis melalui penerapan Concurrent Transformative Mixed Methods, kontribusi empiris melalui pembuktian mekanisme transformasi perilaku pada konteks sosial-ekologis urban dan rural, serta kontribusi konseptual melalui pengembangan Model MTPP-ECO sebagai model implementatif pendidikan vokasi yang mendukung konservasi biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan. Kata kunci: eco-pedagogy, green curriculum, human dimension, konservasi biodiversitas, pendidikan vokasi, perilaku pro-lingkungan.; SITI KHODIJAH DEWI UTARI. Pro-environmental Behavioural Transformation Through an Eco-pedagogy Approach at Centres of Excellence in Urban and Rural Areas. Supervised by ANI MARDIASTUTI, DIN WAHYUDIN, and ARZYANA SUNKAR. The global environmental crisis, characterized by climate change, ecosystem degradation, and biodiversity loss, has highlighted human behavioural change as a fundamental prerequisite for biodiversity conservation and sustainable development. Within the perspective of the Human Dimension of Biodiversity Conservation, education plays a strategic role in fostering pro-environmental behaviour. Nevertheless, the persistent knowledge–behavior gap indicates that increased environmental knowledge does not consistently translate into environmentally responsible actions. This challenge is particularly relevant to vocational education, where graduates are expected not only to possess technical competencies but also ecological competencies, professional environmental responsibility, and readiness for the transition toward green jobs. In response to this challenge, this study positions eco-pedagogy as the principal educational approach for transforming students' pro-environmental behaviour through ecological awareness, critical reflection, contextual learning, active participation, and environmental action. This study aimed to (1) analyse the implementation of the green curriculum as the foundation of the eco-pedagogy approach in Centres of Excellence Vocational High schools located in urban and rural areas; (2) examine the mechanism of pro-environmental behaviour transformation linking ecological curriculum, ecological literacy, psychomotor competence, pro-conservation behaviour, and school outcomes; (3) investigate the implementation of eco-pedagogy in developing sustainability communication, ecological professional competence, and green jobs readiness; and (4) develop the eco-pedagogy-Based Pro-environmental Behaviour Transformation Model (MTPP-ECO). The study employed a Concurrent Transformative Mixed Methods design integrating quantitative and qualitative approaches conducted simultaneously. The research was undertaken in two Centres of Excellence Vocational High schools representing urban and rural socio-ecological contexts in West Java Province. The first stage analysed green curriculum implementation through document analysis, observations, and interviews as the basis for eco-pedagogy implementation. The second stage implemented eco-pedagogy-based learning using a one-group pretest–posttest design. The third stage examined behavioural transformation mechanisms using PLS-SEM and Multi-Group Analysis (MGA), complemented by classroom observations, in-depth interviews, focus group discussions, and document analysis. Finally, all findings were integrated through triangulation to develop the MTPP-ECO Model. The findings revealed that the green curriculum had been integrated into curriculum documents, classroom learning, school culture, and co-curricular activities in both schools, although its implementation reflected different socio-ecological characteristics. Urban schools emphasised institutional policies, energy efficiency, and digital technology, whereas rural schools promoted experiential learning, biodiversity conservation, and the surrounding environment as learning resources. These findings indicate that the green curriculum serves as the foundation for implementing eco-pedagogy, although its orientation remains largely focused on environmental education rather than comprehensive sustainability education. PLS-SEM analysis demonstrated that pro-environmental behaviour transformation occurred through relationships among ecological curriculum, ecological literacy, psychomotor competence, pro-conservation behaviour, and school outcomes. Psychomotor competence emerged as the strongest predictor of pro-conservation behaviour, while ecological curriculum significantly enhanced ecological literacy and students' competencies. Multi-Group Analysis further confirmed that behavioural transformation mechanisms differed between urban and rural schools, indicating that the implementation of eco-pedagogy is highly context-dependent. Qualitative findings identified six interconnected components of behavioural transformation, namely socio-ecological school context, communication practices, actor interaction, sensemaking, meaning construction, and internalisation. These components generated two sustainability communication patterns: Institutional–Symbolic Sustainability Communication Logic (ISSCL) in urban schools and Experiential–Ecological Sustainability Communication Logic (EESCL) in rural schools. The socio-ecological context therefore influenced the internalisation of sustainability values, ecological professional competence, and students' readiness for green jobs. The synthesis of all findings resulted in the eco-pedagogy-Based Pro-environmental Behaviour Transformation Model (MTPP-ECO), which conceptualises eco-pedagogy as the central mechanism connecting school support, green curriculum, sustainability communication, ecological competencies, pro-environmental behaviour, and green jobs readiness. The model demonstrates that behavioural transformation is not a linear progression from knowledge to action but rather a multidimensional learning process integrating cognitive, affective, psychomotor, social, and ecological dimensions within the Human Dimension of Biodiversity Conservation perspective. This study contributes theoretically by extending the framework of pro-environmental behaviour transformation through eco-pedagogy in vocational education, methodologically by applying a Concurrent Transformative Mixed Methods design, empirically by explaining behavioural transformation across different socio-ecological contexts, and conceptually by developing the MTPP-ECO Model as an implementation framework for vocational education supporting biodiversity conservation and sustainable development. Keywords: eco-pedagogy, biodiversity conservation, green curriculum, human dimension, pro-environmental behaviour, vocational education.

Model Kebijakan Kabupaten Kapuas Hulu untuk Konservasi Lanskap Danau Sentarum: Koherensi Kebijakan dalam Tata Kelola Polisentris

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Model Kebijakan Kabupaten Kapuas Hulu untuk Konservasi Lanskap Danau Sentarum: Koherensi Kebijakan dalam Tata Kelola Polisentris Kumara, Indra Daerah aliran sungai (DAS) merupakan sistem sosial-ekologis yang menghubungkan proses ekologis, aktivitas manusia, dan tata kelola wilayah. Secara global, pengelolaan DAS menghadapi peningkatan kebutuhan air, pangan, dan energi di tengah perubahan penggunaan lahan dan iklim. Di Indonesia, persoalan DAS tercermin dari bertambahnya DAS kritis dan meningkatnya tren bencana hidrometeorologi. Tata kelolanya juga masih menghadapi ketidaksinkronan regulasi, lemahnya integrasi antarsektor, dan kecenderungan sentralistik. Lanskap Danau Sentarum menghadapi tekanan serupa. Berdasarkan UU 23/2014, kabupaten tidak memiliki kewenangan formal dalam suburusan pengelolaan DAS bidang kehutanan, tetapi tetap berperan melalui urusan daerah yang berdampak langsung pada lanskap. Paradoks ini menimbulkan kebutuhan untuk merumuskan kebijakan kabupaten yang sah dan relevan bagi lanskap Danau Sentarum. Penelitian ini bertujuan menghasilkan model kebijakan Kabupaten Kapuas Hulu untuk konservasi lanskap Danau Sentarum yang sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. Tujuan dicapai melalui analisis konseptualisasi tata kelola konservasi lanskap DAS, konstruksi regulasi ruang peran kabupaten, status daya dukung, struktur hierarki dan keterkaitan fungsi pemerintahan, serta keterkaitan aksi/program, alternatif kebijakan, dan skenario. Kebaruan penelitian mencakup reposisi peran pemerintah kabupaten sebagai pengintegrasi kebijakan lintas urusan pemerintahan dalam tata kelola polisentris; pengembangan model koherensi kebijakan kabupaten; pengembangan kerangka integratif formulasi kebijakan berbasis bukti yang mengintegrasikan analisis hukum, daya dukung, analisis struktural dan hierarki, serta analisis kebijakan multikriteria; pengembangan kanvas kebijakan lanskap sebagai instrumen tata kelola publik; serta pengenalan paradigma konservasi lanskap berbasis tata kelola (governance-based landscape conservation). Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual Institutional Analysis and Development untuk menghubungkan kondisi biofisik-material, atribut komunitas, aturan kelembagaan, arena aksi, pola interaksi, kriteria evaluasi, dan hasil kebijakan. Dalam kerangka tersebut, analisis kebijakan Dunn digunakan sebagai pisau analisis kebijakan prospektif melalui penstrukturan masalah, penilaian kondisi aktual, perumusan hasil yang diharapkan, penentuan pilihan kebijakan, dan penilaian kinerja kebijakan. Penelitian dilakukan melalui kajian literatur dengan protokol PRISMA, analisis yuridis normatif, penilaian daya dukung, telaah atribut komunitas, penstrukturan hubungan dan hierarki fungsi pemerintahan kabupaten, serta evaluasi keterkaitan aksi/program, alternatif kebijakan, dan skenario. Kajian literatur menunjukkan penelitian DAS di Indonesia bergeser dari pendekatan teknis-biofisik ke jasa ekosistem dan kelembagaan, namun pembahasan ruang peran kabupaten masih terbatas. Analisis yuridis menunjukkan bahwa kabupaten mempunyai ruang peran melalui urusan konkuren non-kehutanan. Pemetaan indikatif menunjukkan bahwa aturan formal terkait DAS di tingkat tapak perlu diselaraskan dengan praktik pengaturan lokal yang berkembang dalam komunitas yang beragam menurut lokasi, etnik, mata pencaharian, sumber daya, dan sejarahnya. Penilaian daya dukung berkategori baik (nilai 78,00), tetapi rentan pada tutupan vegetasi, koefisien aliran tahunan, banjir, dan kesejahteraan. Hasil analisis struktural selanjutnya menempatkan fungsi lingkungan hidup, penataan ruang, dan pertanahan sebagai penggerak utama. Evaluasi kebijakan multikriteria menempatkan program penguatan kelembagaan kolaboratif (A8) dan penataan ruang berbasis daya dukung (A3) sebagai dua program berkinerja tertinggi. Analisis kedekatan menunjukkan A8, A3, pelestarian ekosistem hutan–perairan (A2), dan pengendalian dampak lingkungan (A1) berdekatan dengan kebijakan EkoLanskap, di mana EkoLanskap merupakan orientasi kebijakan yang paling tangguh dalam berbagai skenario. Namun, skenario paling berpeluang terjadi adalah stagnasi struktural yang berdekatan dengan kebijakan InfraHijau. Oleh karena itu, meskipun EkoLanskap menjadi arah utama, InfraHijau dapat menjadi pilihan rasional melalui program konektivitas wilayah (A9) serta air bersih, sanitasi, persampahan, dan energi (A10). Namun demikian, implementasinya harus ditopang A8–A3–A2–A1 agar berjalan dalam kerangka kelembagaan kolaboratif dan berbasis daya dukung. Penelitian menyimpulkan bahwa model kebijakan Kabupaten Kapuas Hulu untuk konservasi lanskap Danau Sentarum merupakan model kebijakan kabupaten berorientasi EkoLanskap yang menempatkan pemerintah kabupaten sebagai pengintegrasi kebijakan melalui pengintegrasian fungsional lintas urusan pemerintahan. Dalam model ini, fungsi lingkungan hidup, penataan ruang, dan pertanahan menjadi penggerak utama. EkoLanskap menjadi kebijakan paling tangguh, ditopang oleh penguatan kelembagaan kolaboratif (A8) dan penataan ruang berbasis daya dukung (A3) sebagai dua program berkinerja tertinggi, serta pelestarian ekosistem (A2) dan pengendalian dampak lingkungan (A1). Dalam kondisi stagnasi struktural, InfraHijau menjadi titik masuk kebijakan yang rasional, tetapi tetap dikawal oleh A8–A3–A2–A1 agar selaras dengan daya dukung dan tidak sektoral. Kanvas kebijakan lanskap merangkum aktor, sumber daya, pembiayaan, kebijakan dan program, serta penerima manfaat dalam berbagai skenario.