<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>DF - Fisheries</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/86</link>
<description/>
<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:52:05 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-11-19T13:52:05Z</dc:date>
<item>
<title>Rancang Bangun Bubu Lipat Rajungan Ramah Lingkungan</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180240</link>
<description>Rancang Bangun Bubu Lipat Rajungan Ramah Lingkungan
Monika, Defra
Rajungan merupakan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi dengan permintaan kuat pada pasar domestik dan internasional. Peningkatan pemanfaatan sumber daya rajungan perlu diikuti penggunaan alat tangkap yang mampu menjaga efektivitas penangkapan sekaligus meningkatkan selektivitas ukuran. Bubu lipat memiliki keunggulan karena mempertahankan rajungan dalam kondisi hidup, tetapi konstruksi konvensional masih dapat menghambat rajungan saat memasuki perangkap dan belum menyediakan jalur pelolosan yang terintegrasi bagi rajungan tidak layak tangkap. Penelitian bertujuan mengembangkan rancangan pintu masuk bubu lipat yang sesuai dengan morfologi dan tingkah laku rajungan, sehingga berbagai ukuran rajungan dapat memasuki bubu, rajungan layak tangkap dapat dipertahankan, dan rajungan tidak layak tangkap memperoleh peluang untuk membebaskan diri.&#13;
Penelitian dilaksanakan pada Oktober 2024-Oktober 2025 di SUPM Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, melalui percobaan laboratorium terkontrol. Pengembangan konstruksi dilakukan secara bertahap melalui pengujian sudut dan ukuran mata jaring lintasan, bentuk celah, arah celah, bentuk dan ukuran kisi, serta posisi pintu masuk. Pengujian lintasan dan bentuk celah menggunakan 136 rajungan, pengujian arah celah dan kisi menggunakan 115 rajungan, sedangkan pengujian posisi pintu menggunakan 80 rajungan. Data dianalisis menggunakan regresi linier, analisis deskriptif, rancangan acak lengkap, analisis ragam dua arah, uji Tukey HSD, uji Chi-square, dan Wilcoxon Signed-Rank Test sesuai karakteristik setiap tahap percobaan.&#13;
Pengujian lintasan menunjukkan bahwa sudut 20° dan mata jaring 0,125 inci memberikan kondisi paling mudah bagi rajungan untuk merayap menuju pintu masuk. Sudut 20°, 30°, dan 40° masing-masing dilewati 73, 59, dan 46 rajungan, sedangkan mata jaring 0,125; 0,75; dan 1,25 inci masing-masing dilewati 69, 59, dan 50 rajungan. Mata jaring berukuran besar meningkatkan risiko kaki jalan terperosok dan kaki renang tersangkut. Selanjutnya, celah persegi panjang lebih efektif daripada celah elips. Celah persegi panjang dilewati 369 rajungan, sedangkan celah elips dilewati 211 rajungan. Bukaan persegi panjang yang seragam lebih sesuai dengan bentuk karapas yang pipih dan melebar serta pola gerak lateral rajungan.&#13;
Pengujian arah celah menunjukkan bahwa arah depan dan bawah lebih mudah dilewati dari sisi luar dibandingkan arah atas. Dari sisi belakang, arah bawah meloloskan 54 rajungan tidak layak tangkap dan hanya 24 rajungan layak tangkap. Pola hasil menunjukkan keseimbangan terbaik antara fungsi masuk, pelolosan, dan retensi. Berdasarkan morfometri rajungan, kisi dirancang dengan panjang 4,0 cm, jarak antarkisi 3,0 cm, dan diagonal 5,0 cm. Kisi batang dan kisi huruf U tidak berbeda nyata dalam kemudahan masuk dari sisi depan. Namun, kisi batang masih meloloskan 93 rajungan layak tangkap, sedangkan kisi huruf U menahan seluruh rajungan layak tangkap dan tetap meloloskan 203 rajungan tidak layak tangkap.&#13;
Penempatan pintu pada sisi samping meningkatkan peluang rajungan menemukan jalur masuk dan jalur pelolosan. Pintu samping dilewati 472 rajungan, sedangkan pintu depan dilewati 386 rajungan. Sebanyak 314 rajungan tidak layak tangkap membebaskan diri melalui pintu samping dan 247 rajungan melalui pintu depan. Setelah dilengkapi kisi huruf U, rajungan layak tangkap tidak dapat membebaskan diri melalui kedua posisi pintu. Sintesis seluruh tahapan menghasilkan rancangan bubu lipat dengan lintasan 20°, mata jaring 0,125 inci, celah persegi panjang mengarah ke bawah, kisi huruf U berukuran 4,0 × 3,0 cm dengan diagonal 5,0 cm, dan pintu pada sisi samping. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi fungsi pintu masuk dan celah pelolosan dalam satu konstruksi. Rancangan yang dihasilkan berpotensi meningkatkan efektivitas dan selektivitas penangkapan serta mendukung pemanfaatan sumber daya rajungan secara berkelanjutan.; Blue swimming crab is a high-value fishery commodity with strong demand in domestic and international markets. Increasing exploitation requires fishing gear that can maintain capture effectiveness while improving size selectivity. Collapsible traps are advantageous because crabs are retained alive; however, conventional entrance structures can hinder crab entry and generally lack an integrated escape route for undersized individuals. This study aimed to develop a collapsible-trap entrance design based on crab morphology and behavior so that crabs of various sizes can enter the trap, legal-sized crabs can be retained, and undersized crabs can escape.&#13;
The study was conducted from October 2024 to October 2025 at SUPM Pariaman, Padang Pariaman Regency, West Sumatra, using controlled laboratory experiments. Trap development was performed sequentially by testing entrance-ramp inclination and mesh size, entrance-opening shape, opening orientation, escape-grid dimensions and configuration, and entrance position. Tests of the entrance ramp and opening shape used 136 crabs, tests of opening orientation and escape grid used 115 crabs, and tests of entrance position used 80 crabs. Data were analyzed using linear regression, descriptive analysis, a completely randomized design, two-way analysis of variance, Tukey's HSD test, Chi-square test, and Wilcoxon Signed-Rank Test according to the characteristics of each experimental stage.&#13;
The entrance-ramp experiment showed that a 20° inclination and 0.125-inch mesh provided the easiest surface for crabs to crawl toward the entrance. Ramps inclined at 20°, 30°, and 40° were traversed by 73, 59, and 46 crabs, respectively, while mesh sizes of 0.125, 0.75, and 1.25 inches were traversed by 69, 59, and 50 crabs. Larger mesh increased the risk of walking legs slipping through the mesh and swimming legs becoming entangled. A rectangular opening was more effective than an elliptical opening. The rectangular opening was traversed by 369 crabs compared with 211 crabs through the elliptical opening. Its uniform aperture was better suited to the flattened, laterally expanded carapace and lateral movement of swimming crabs.&#13;
Tests of opening orientation showed that forward- and downward-facing openings were easier to traverse from outside the trap than an upward-facing opening. From inside the trap, the downward-facing opening allowed 54 undersized crabs to escape while only 24 legal-sized crabs passed through, providing the best balance between entry, escape, and retention. Based on crab morphometrics, the escape grid was designed with a length of 4.0 cm, a spacing of 3.0 cm, and a diagonal dimension of 5.0 cm. The bar grid and U-shaped grid did not differ significantly in entry performance. However, the bar grid still allowed 93 legal-sized crabs to escape, whereas the U-shaped grid retained all legal-sized crabs and allowed 203 undersized crabs to escape.&#13;
A side entrance increased the probability of crabs locating both entry and escape routes. The side entrance was traversed by 472 crabs compared with 386 crabs through the front entrance. A total of 314 undersized crabs escaped through the side entrance and 247 through the front entrance. After the entrances were equipped with U-shaped grids, legal-sized crabs were unable to escape through either entrance position. The final design integrated a 20° entrance ramp, 0.125-inch mesh, a downward-facing rectangular opening, a U-shaped grid measuring 4.0 × 3.0 cm with a 5.0-cm diagonal, and a side entrance. The principal novelty lies in integrating the entrance and escape functions into a single structure. The resulting design has the potential to improve capture effectiveness and size selectivity while supporting sustainable exploitation of swimming crab resources.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180240</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Uji Terap Bubu Kawat dan Pengembangan untuk Penangkapan Ikan Jenaha (Lutjanus johnii, Bloch 1792) di Perairan Rigaih Aceh Jaya</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180126</link>
<description>Uji Terap Bubu Kawat dan Pengembangan untuk Penangkapan Ikan Jenaha (Lutjanus johnii, Bloch 1792) di Perairan Rigaih Aceh Jaya
Nasruddin
NASRUDDIN. Uji Terap Bubu Kawat dan Pengembangan untuk Penangkapan Ikan Jenaha (Lutjanus johnii, Bloch 1792) di Perairan Rigaih Aceh Jaya MULYONO, ROZA YUSFIANDAYANI, VITA RUMANTI KURNIAWATI, and MOKHAMAD DAHRI ISKANDAR.&#13;
&#13;
	Bubu kawat merupakan salah satu alat tangkap pasif yang digunakan secara luas dalam perikanan demersal untuk menangkap ikan-ikan dasar seperti Lutjanus johnii, Epinephelus malabaricus, dan spesies ekonomis penting lainnya. Ikan demersal memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi baik untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Nelayan di Rigaih Aceh Jaya pada umumnya dalam melakukan penangkapan ikan lebih banyak mengunakan alat tangkap hand line, rawai dasar, gill net dan trammel net. Saat ini penangkapan dengan bubu kawat belum dikembangkan oleh masyarakat nelayan di Aceh Jaya untuk menangkap ikan demersal. Secara konstruksi, bubu kawat tersusun atas rangka besi atau baja ringan yang dibentuk sesuai desain ruang perangkap. Karakteristik utama alat ini adalah keberadaan mulut perangkap (funnel entrance) yang berbentuk meruncing menuju bagian dalam, sehingga memungkinkan ikan masuk namun sulit keluar akibat arah mulut bubu dan sudut masuk yang mengecil. Secara umum spesifikasi alat tangkap bubu kawat yang digunakan yaitu pxlxt (1,20 cm x 100 cm x 75 cm). Berdasarkan potensi perairan di Rigaih yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPI 572) bubu diharapkan menjadi alat tangkap yang efektif dioperasikan untuk menangkap ikan dasar khususnya ikan jenaha.&#13;
	Tujuan utama dari penelitian ini adalah 1) menentukan komposisi hasil tangkapan dan ukuran ikan yang tertangkap dengan bubu kawat. 2) Menentukan tipe atraktor bubu kawat yang efektif untuk menangkap ikan jenaha. 3) Menentukan celah pelolosan untuk mengurangi hasil tangkapan yang tidak layak tangkap.  Manfaat dari penelitian ini antara lain: sebagai informasi bagi pelaku usaha perikanan dan masyarakat nelayan di Rigaih Aceh Jaya dan informasi kepada pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan memberikan bantuan kepada nelayan.&#13;
	Penelitian ini dilaksanakan di Perairan Rigaih Aceh Jaya pada WPPI 572 dengan jarak daerah penangkapan 10 mil laut dengan kedalaman laut 24 sampai 26 meter dasar perairan berlumpur. Metode penelitian yang digunakan pengembangan bubu kawat untuk penangkapan ikan jenaha dengan exsperimental fishing. Percobaan penangkapan dilakukan dengan mengoperasikan 15 unit bubu kawat dengan tiga perlakuan di antaranya: (1) Pengoperasian bubu kawat tanpa atraktor pada 9 trip penangkapan ikan dengan perendaman 3 hari; (2) Pengoperasian bubu kawat menggunakan atraktor daun pinang, daun kelapa, dan ijuk 9 trip penangkapan ikan dengan perendaman 3 hari; (3) Pengoperasian bubu kawat dengan celah pelolosan 9 trip dengan 3 hari perendaman. Pengoprasian bubu yang dioperasikan dirangkai dalam sistem rawai dengan jarak antar bubu 25 meter.&#13;
Pengoprasian bubu kawat di Perairan Rigaih nelayan tidak menggunakan pelampung tanda, tetapi nelayan menggunakan titik koodinat agar bubu yang dibiarkan di suatu perairan tidak mudah diambil atau diketahui oleh nelayan lain. Penggunaan sistem titik kordinat ini ada kekurangan, di antaranya pada saat kondisi perairan bergelombang membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit, dalam mendeteksi bubu di suatu perairan disebabkan adanya perubahan posisi bubu di dasar laut. Perubahan tersebut disebabkan waktu perendaman bubu kawat selama 3 hari yang diakibatkan oleh arus. Konsidi ini diperlukan pengalaman yang baik dibandingkan dengan menggunakan pelampung tanda di permukaan air. &#13;
	Berdasarkan perbandingan produktivitas, bubu kawat yang dilapisi PVC yang digunakan dalam penelitian di perairan Rigaih Aceh Jaya memiliki umur teknis yaitu 5 sampai 6 bulan dibandingkan dengan bubu kawat tanpa dilapisi PVC. Selanjutnya jumlah species ikan yang tertangkap dengan bubu kawat tanpa atraktor maupun bubu menggunakan atraktor dan bubu kawat celah pelolosan yaitu masing masing spesies yang tertangkap sebanyak 9 sampai 10 species. Komposisi hasil tangkapan terbanyak selama penelitian dengan bubu kawat tanpa atraktor yaitu jenis ikan jenaha (lutjanus johnii) mencapai 49% dari jumlah 277 ekor, bubu kawat menggunakan atraktor 54% dari jumlah 340 ekor dan bubu celah pelolosan 52% dari jumlah 230 ekor. Hasil tangkapan sampingan yang tertangkap antara lain kakap merah, kerapu, kuwe, sotong, pari, gulamah, kerong kerong, ayam ayam. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa bubu kawat yang dioperasikan di perairan Aceh Jaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.&#13;
Hasil analisis komposisi pada bubu kawat tanpa atraktor sebesar 277 ekor ikan jenaha 49%, hasil tangkapan layak tangkap 86,7%, tidak layak tangkap 13,3%. Selanjutnya komposisi hasil tangkapan pada bubu kawat menggunakan tiga jenis atraktor, di mana atraktor pinang memiliki jumlah ikan 95 ekor dengan berat 141,5 kg, atraktor kelapa dengan jumlah ikan 171 ekor dengan berat sebesar 309 kg, atraktor ijuk dengan jumlah ikan 74 ekor dengan berat 74,9 kg. Berdasarkan jumlah dan berat hasil tangkapan tersebut, atraktor daun kelapa merupakan  jenis atraktor yang meberikan hasil tangkapan terbaik dibandingkan atraktor daun pinang dan atraktor ijuk. &#13;
 Komposisi hasil tangkapan bubu kawat dengan celah pelolosan terdapat 52% ikan jenaha sedangkan pada celah pelolosan didominasi oleh ikan kakap merah sebesar 35%. Secara umum ikan yang tertangkap pada celah pelolosan tidak layak tangkap. &#13;
	&#13;
Kata kunci : Demersal, penangkapan, bubu kawat, ikan jenaha, Rigaih
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180126</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>PENGELOLAAN HIU APPENDIKS II CITES DI INDONESIA: PENDEKATAN TERPADU ASPEK BIOLOGIS, TATA KELOLA, DAN KETERTELUSURAN PERDAGANGAN</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180115</link>
<description>PENGELOLAAN HIU APPENDIKS II CITES DI INDONESIA: PENDEKATAN TERPADU ASPEK BIOLOGIS, TATA KELOLA, DAN KETERTELUSURAN PERDAGANGAN
Sarmintohadi
Hiu merupakan predator puncak yang memiliki peran ekologis penting dalam menjaga struktur dan fungsi ekosistem laut, namun memiliki kerentanan biologis tinggi terhadap tekanan eksploitasi karena karakteristik pertumbuhan lambat, kematangan seksual terlambat, fekunditas rendah, dan interval reproduksi panjang. Dalam skala global, kelimpahan hiu dan pari oseanik telah menurun 71% sejak 1970, dengan lebih dari sepertiga spesies Chondrichthyan terancam punah. Kondisi ini berkaitan erat dengan tingginya nilai ekonomi berbagai produk hiu dalam rantai perdagangan internasional yang telah membentuk jaringan perdagangan yang kompleks. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) berperan penting memastikan perdagangan internasional spesies liar tidak mengancam kelestariannya, terutama melalui pencantuman spesies hiu dalam Appendiks II yang mensyaratkan perdagangan berdasarkan prinsip keberlanjutan, legalitas, dan ketertelusuran. &#13;
Indonesia menempati posisi strategis sebagai negara dengan pendaratan hiu dan pari terbesar di dunia, namun menghadapi tantangan serius dalam tata kelola perdagangan hiu. Ketidaksesuaian substansial antara data pendaratan dan data ekspor, lemahnya granularitas terminologi produk, serta sistem pengumpulan data yang belum memadai menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan hiu Indonesia tidak hanya terletak pada tekanan eksploitasi, tetapi juga pada kualitas data, struktur rantai pasok, dan kapasitas pengawasan perdagangan. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Luar di Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu basis penting perikanan hiu Indonesia dengan dominasi tangkapan hiu sutra sebagai spesies yang telah tercantum dalam Appendiks II CITES.&#13;
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi eksisting perikanan hiu di PPI Tanjung Luar beserta komposisi spesies yang didaratkan, status konservasinya menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), dan status perdagangannya menurut CITES, sekaligus mengevaluasi status stok hiu sutra menggunakan Length-Based Spawning Potential Ratio (LB-SPR); menilai kesenjangan pelaksanaan kewajiban CITES pada dimensi transposisi hukum, mandat kelembagaan, dan instrumen operasional; memetakan variabel strategis yang menentukan efektivitas tata kelola menggunakan Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification (MICMAC); serta menyusun prioritas kebijakan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP).&#13;
Perikanan hiu di PPI Tanjung Luar dijalankan oleh armada rawai berukuran 9 sampai 30 GT yang mengoperasikan rawai tuna, rawai hanyut, dan rawai dasar. Hasil penelitian menunjukkan 52 spesies hiu dengan total 20.809 individu tertangkap selama periode penelitian, didominasi oleh Carcharhinus falciformis, Galeocerdo cuvier, Prionace glauca, Sphyrna lewini, dan Carcharhinus brevipinna. Lima spesies dominan tersebut seluruhnya termasuk dalam Appendiks II CITES, dengan sebagian besar berada dalam kategori Vulnerable dan Near Threatened menurut IUCN. Analisis LB-SPR terhadap 9.598 individu hiu sutra menunjukkan Spawning Potential Ratio sebesar 36% untuk betina dan 31% untuk jantan, mengindikasikan kondisi stok masih di atas batas hati-hati biologis namun belum mencapai tingkat target yang aman secara kehati-hatian.&#13;
Analisis kesenjangan menunjukkan kesiapan implementasi Indonesia tidak merata, dengan rata-rata skor transposisi hukum tertinggi, diikuti mandat kelembagaan, dan terendah pada instrumen operasional. Enam kewajiban berada pada kategori kesenjangan rendah, delapan kewajiban kesenjangan sedang, enam kewajiban kesenjangan tinggi, dan empat kewajiban kesenjangan sangat tinggi, terutama pada penanganan spesimen hidup pasca sitaan, transparansi informasi publik, perdagangan dengan negara non-Pihak, dan protokol verifikasi lintas negara. Analisis MICMAC kemudian mengidentifikasi kapasitas dan tata kelola Management Authority, sistem data dan ketertelusuran, mekanisme Legal Acquisition Finding berbasis risiko, fungsi Scientific Authority untuk Non-Detriment Finding dan kuota, serta kerangka hukum dan instrumen penegakan sebagai variabel penggerak utama sistem tata kelola. Kesenjangan tertinggi ternyata terkonsentrasi pada variabel penggerak tersebut. Karena kesenjangan dinilai lebih dahulu tanpa mengacu pada posisi struktural variabel, korespondensi itu merupakan temuan diagnostik, bukan pembenaran atas dugaan awal.&#13;
Kebaruan penelitian ini adalah model evaluasi peningkatan efektivitas pengelolaan hiu Appendiks II CITES di Indonesia yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan, legalitas, dan ketertelusuran ke dalam satu rangkaian evaluasi bertahap, mulai dari bukti biologis di titik pendaratan, diagnosis kesenjangan pelaksanaan kewajiban CITES, pemetaan variabel strategis tata kelola, hingga penyusunan prioritas kebijakan. Hasil AHP menunjukkan keberlanjutan sebagai kriteria prioritas tertinggi dengan bobot 0,49, diikuti legalitas dengan bobot 0,30, dan ketertelusuran dengan bobot 0,21. Prioritas alternatif kebijakan tertinggi adalah penyusunan mekanisme monitoring ekspor dan rekomendasi pengelolaan yang transparan di Scientific Authority, peningkatan kapasitas Scientific Authority dan Management Authority dalam penyiapan data dan penyusunan Non-Detriment Finding, serta standardisasi data stok populasi dan biomassa. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan hiu Appendiks II di Indonesia merupakan hasil interaksi kompleks antara keberlanjutan biologis, legalitas pemanfaatan, dan ketertelusuran perdagangan yang memerlukan penguatan basis ilmiah, kapasitas kelembagaan, dan integrasi sistem data.; Sharks are apex predators that play an important ecological role in maintaining the structure and function of marine ecosystems, but they have high biological vulnerability to exploitation pressure due to characteristics such as slow growth, late sexual maturity, low fecundity, and long reproductive intervals. On a global scale, the abundance of oceanic sharks and rays has declined by 71% since 1970, with more than one-third of Chondrichthyan species threatened with extinction. This condition is closely related to the high economic value of various shark products in the international trade chain, which has formed a complex trade network. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) plays an important role in ensuring that international trade in wild species does not threaten their survival, particularly through the inclusion of shark species in Appendix II, which requires trade based on the principles of sustainability, legality, and traceability.  &#13;
Indonesia holds a strategic position as the country with the largest shark and ray landings in the world, but faces serious challenges in shark trade governance. Substantial discrepancies between landing data and export data, weak product terminology granularity, and inadequate data collection systems indicate that the problem of shark management in Indonesia lies not only in exploitation pressure, but also in data quality, supply chain structure, and trade monitoring capacity. The Tanjung Luar fish landing centre (PPI Tanjung Luar) in West Nusa Tenggara is one of the important bases of Indonesia’s shark fisheries, dominated by silky shark catches, a species listed in Appendix II of CITES.  &#13;
This study aims to identify the existing condition of the shark fishery at PPI Tanjung Luar together with the composition of landed shark species, their conservation status according to the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and their trade status according to CITES, and to evaluate the stock status of silky sharks using the Length-Based Spawning Potential Ratio (LB-SPR); to assess the gap in the implementation of CITES obligations across the dimensions of legal transposition, institutional mandate, and operational instruments; to map the strategic variables that determine governance effectiveness using Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to Classification (MICMAC); and to establish policy priorities using the Analytic Hierarchy Process (AHP).&#13;
The shark fishery at PPI Tanjung Luar is operated by a longline fleet of 9 to 30 GT vessels using tuna longlines, drifting longlines, and bottom longlines. The results showed 52 shark species with a total of 20,809 individuals caught during the study period, dominated by Carcharhinus falciformis, Galeocerdo cuvier, Prionace glauca, Sphyrna lewini, and Carcharhinus brevipinna. These five dominant species are all included in Appendix II of CITES, with most categorized as Vulnerable and Near Threatened according to the IUCN. LB-SPR analysis of 9,598 silky shark individuals indicates a Spawning Potential Ratio of 36% for females and 31% for males, suggesting that stock conditions are still above the biological limit but have not yet reached a precautionary safe target level.&#13;
Gap analysis shows that Indonesia’s implementation readiness is uneven, with the highest average score in legal transposition, followed by institutional mandates, and the lowest in operational instruments. Six obligations fall into the low-gap category, eight into medium-gap, six into high-gap, and four into very high-gap categories, particularly in handling live specimens after confiscation, public information transparency, trade with non-Party countries, and cross-border verification protocols. MICMAC analysis then identifies the capacity and governance of the Management Authority, data and traceability systems, risk-based Legal Acquisition Finding mechanisms, the role of the Scientific Authority for Non-Detriment Findings and quotas, as well as the legal framework and enforcement instruments as the main driving variables of the governance system. The highest gaps turn out to be concentrated in those driving variables. Because the gaps were assessed first, without reference to the structural position of the variables, this correspondence constitutes a diagnostic finding rather than a confirmation of a prior assumption.&#13;
The novelty of this study is an evaluation model for improving the effectiveness of CITES Appendix II shark management in Indonesia that integrates sustainability, legality, and traceability into a single staged evaluation, moving from biological evidence at the landing site, through the diagnosis of gaps in the implementation of CITES obligations and the mapping of strategic governance variables, to the formulation of policy priorities. AHP results show sustainability as the highest priority criterion with a weight of 0.49, followed by legality at 0.30, and traceability at 0.21. The top policy priorities include developing transparent export monitoring mechanisms and management recommendations within the Scientific Authority, enhancing the capacity of the Scientific Authority and Management Authority in data preparation and Non-Detriment Finding formulation, and standardizing population stock and biomass data. These findings indicate that the effectiveness of Appendix II shark management in Indonesia is the result of a complex interaction between biological sustainability, legality of utilization, and trade traceability, which requires strengthening the scientific basis, institutional capacity, and integration of data systems.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180115</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pelagis Kecil di WPPNRI 712</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179379</link>
<description>Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pelagis Kecil di WPPNRI 712
Ilham
ILHAM. Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pelagis Kecil di WPPNRI 712. Dibimbing oleh YONVITNER, MENNOFATRIA BOER, RAHMAT KURNIA, dan ZAIRION.&#13;
	Perikanan pelagis kecil di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712 (WPPNRI 712), merupakan salah satu perikanan strategis nasional yang menyangga ketahanan pangan dan penghidupan ribuan nelayan. Berdasarkan beberapa hasil riset, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil di kawasan ini telah berada pada status fully exploited. Kondisi tersebut menuntut analisis mendalam berbasis data empiris guna mendukung kebijakan pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan, namun kajian terpadu yang mengintegrasikan data operasional penangkapan, parameter biologi perikanan, dan kerangka pengambilan keputusan secara sistematis masih terbatas.&#13;
	Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis status pemanfaatan sumber daya ikan pelagis kecil di WPPNRI 712 periode 2018-2022 berdasarkan data elektronik logbook penangkapan ikan, (2) menganalisis kondisi biologis populasi ikan pelagis kecil berdasarkan parameter biologi perikanan; dan (3) menyusun model Decision Support System (DSS) berbasis indikator status pemanfaatan dan biologi perikanan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pengelolaan. Penelitian menggunakan data sekunder dari sistem e-logbook penangkapan ikan periode 2018-2022, serta data primer biologi yang dikumpulkan dari empat lokasi pendaratan, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, dan Pangkalan Pendaratan Ikan Kluwut. Analisis status pemanfaatan mencakup laju tangkap per upaya (CPUE), tren tangkapan, sebaran spasial, dan pemodelan surplus produksi menggunakan lima model. Analisis biologi meliputi hubungan panjang-bobot, faktor kondisi, nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad (TKG), fekunditas, isi lambung, serta luas dan tumpang tindih relung ekologi. DSS dibangun menggunakan pembobotan Analytical Hierarchy Process (AHP) atas 16 indikator dan perankingan skenario melalui metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), dengan seluruh nilai rasio konsistensi di bawah 0,10.&#13;
Hasil analisis pemanfaatan menunjukkan bahwa 17 jenis alat tangkap beroperasi di WPPNRI 712, dengan bouke ami mendominasi sebesar 34,30 - 44,77% total trip. Pada tahun 2022, jaring tarik berkantong muncul sebagai substitusi cantrang dengan 17,39% trip. Total produksi berkisar antara 81.261 ton sampai 134.984 ton per tahun dengan rata-rata 93.490 ton per tahun. Komposisi tangkapan mengalami pergeseran nyata: dominasi genus Decapterus meningkat tajam hingga 92,84% pada 2022 (D. russelli 62,06% dan D. macarellus 30,78%), sementara lemuru (Sardinella lemuru) mengalami penurunan dari 30,00% pada 2018 menjadi kurang dari 2% pada 2022. CPUE seluruh spesies menunjukkan tren menurun, dengan penurunan paling tajam pada kembung lelaki (-13,759 ton/trip/tahun) dan paling konsisten pada selar (R²=0,84). Pemodelan surplus produksi mengidentifikasi kembung perempuan mengalami overfishing (produksi aktual melampaui maximum sustainable yield, R²=81,78%), selar mengalami growth overfishing (upaya aktual melampaui upaya optimum, R²=83,68%), sedangkan layang menunjukkan fluktuasi antara underfishing dan overfishing yang memerlukan pengelolaan adaptif. Status agregat WPPNRI 712 ditetapkan sebagai fully exploited dengan estimasi potensi 275.486 ton per tahun dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 247.937 ton per tahun.&#13;
	Analisis biologi perikanan mengungkap sejumlah temuan orisinal. Sebanyak 85,2% kelompok spesies, lokasi, jenis kelamin menunjukkan pola alometri negatif (koefisien b &lt; 3), mengindikasikan pertumbuhan panjang yang melebihi pertumbuhan bobot sebagai cerminan tekanan pakan dan/atau eksploitasi intensif. Kondisi kritis berupa panjang rata-rata tangkapan (Lc) yang lebih kecil dari panjang pertama kali matang gonad (Lm) teridentifikasi secara spesifik per kombinasi lokasi-spesies-jenis kelamin untuk pertama kalinya di WPPNRI 712, meliputi kembung lelaki betina di PPS Nizam Zachman (Lc=138,95 mm &lt; Lm=202,5 mm), selar jantan di PPS Nizam Zachman (Lc=122,32 mm &lt; Lm=161,5 mm), selar betina di PPS Nizam Zachman (Lc=141,03 mm &lt; Lm=161,5 mm), dan selar jantan di PP Kluwut (Lc=128,3 mm &lt; Lm=148,5 mm), yang menunjukkan bahwa sebagian besar individu tertangkap sebelum sempat bereproduksi. Perbedaan kontras antara dominasi TKG mature (stadium 3 - 4) di PPP Bajomulyo dengan dominasi TKG immature (stadium 1-2) di PPS Nizam Zachman mencerminkan heterogenitas spasial populasi yang sebelumnya tidak terkarakterisasi, dan berkaitan erat dengan perbedaan karakteristik armada serta daerah tangkap masing-masing pelabuhan. Fekunditas berkorelasi positif dengan ukuran tubuh sehingga hilangnya individu besar dari populasi secara langsung mengurangi kapasitas reproduktif total stok. Tumpang tindih relung antara kembung perempuan dan kembung lelaki tergolong sedang (0,58 - 0,63) dengan kopepoda sebagai pakan utama bersama (indeks propenderan &gt;70%), mengindikasikan potensi kompetisi interspesifik yang dapat intensif saat kelimpahan pakan menurun.&#13;
Model DSS yang dibangun mengintegrasikan 16 indikator biologi dan pemanfaatan dalam satu kerangka analitik tervalidasi, integrasi pertama dalam skala ini untuk perikanan pelagis kecil WPPNRI 712. Dua indikator dengan bobot kritis adalah penurunan CPUE kembung lelaki sebesar 83% dalam lima tahun dan kondisi Lc &lt; Lm pada empat spesies di lokasi-lokasi tertentu. Skenario pengelolaan berbasis pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries) memperoleh nilai koefisien kedekatan TOPSIS tertinggi sebesar 0,92, menjadikannya prioritas utama rekomendasi kebijakan jangka panjang. Implikasi pengelolaan yang mendesak mencakup : moratorium penambahan unit penangkapan di WPPNRI 712, penetapan ukuran minimum tangkapan tidak kurang dari Lm per spesies, penerapan kawasan perlindungan musiman di hotspot konsentrasi upaya, pelaksanaan kajian khusus lemuru sebagai spesies indikator degradasi ekosistem, pemantauan ketat dan kajian bycatch jaring tarik berkantong. Dalam jangka panjang, transisi menuju pengelolaan berbasis ekosistem dan pengembangan DSS sebagai sistem hidup yang diperbarui secara berkala merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda guna memastikan keberlanjutan sumber daya ikan pelagis kecil WPPNRI 712.&#13;
Kata kunci: biologi perikanan, decision support system, pelagis kecil, status pemanfaatan, WPPNRI 712; ILHAM. Decision Support System for the Management of Small Pelagic Fisheries Resources in WPPNRI 712. Supervised by YONVITNER, MENNOFATRIA BOER, RAHMAT KURNIA, and ZAIRION. &#13;
	Small pelagic fisheries in the Indonesian Fisheries Management Area 712 (WPPNRI 712), encompassing the Java Sea and its surrounding waters, constitute one of the nation's most strategically important fisheries, underpinning food security and the livelihoods of thousands of fishers. Based on several research findings, the utilization level of small pelagic fish resources in this area has reached a fully exploited status. This condition necessitates in-depth, empirically grounded analyses to support adaptive and sustainable management policies; however, integrated studies that systematically consolidate operational catch data, fisheries biological parameters, and decision-making frameworks remain limited.&#13;
	This study aimed to: (1) analyze the exploitation status of small pelagic fish resources in WPPNRI 712 for the period 2018–2022 based on electronic fishing logbook data; (2) analyze the biological condition of small pelagic fish populations based on fisheries biology parameters; and (3) develop a Decision Support System (DSS) model based on exploitation status and fisheries biology indicators to generate fisheries management policy recommendations. Secondary data were obtained from the electronic fishing logbook system covering the period 2018–2022, while primary biological data were collected from four major landing sites: Nizam Zachman Ocean Fishing Port (PPS), Pekalongan Nusantara Fishing Port (PPN), Bajomulyo Coastal Fishing Port (PPP), and Kluwut Fish Landing Base (PPI). Exploitation status analyses encompassed catch per unit effort (CPUE), catch trends, spatial distribution, and surplus production modeling using five models. Biological analyses included length-weight relationships, condition factor, sex ratio, gonad maturity stage (GMS), fecundity, stomach content, and ecological niche breadth and overlap. The DSS was constructed using Analytic Hierarchy Process (AHP) weighting of 16 indicators and scenario ranking through the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method, with all consistency ratio values below 0.10.&#13;
Exploitation analysis revealed that 17 types of fishing gear operate in WPPNRI 712, with bouke ami dominating at 34.30–44.77% of total fishing trips. In 2022, bag seine nets emerged as a substitute for cantrang, accounting for 17.39% of trips. Total production ranged from 81,261 to 134,984 tonnes per year, with an annual average of 93,490 tonnes. Catch composition underwent a marked structural shift: the dominance of genus Decapterus increased sharply to 92.84% in 2022 (D. russelli at 62.06% and D. macarellus at 30.78%), while bali sardinella (Sardinella lemuru) declined from 30.00% in 2018 to less than 2% in 2022. CPUE for all species exhibited declining trends, with the sharpest decline in Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) at -13.759 tonnes/trip/year and the most consistent decline in oxeye scad (Selaroides leptolepis, R²=0.84). Surplus production modeling identified shortbodied mackerel (Rastrelliger brachysoma) as experiencing overfishing (actual production exceeding maximum sustainable yield, R²=81.78%), oxeye scad as experiencing growth overfishing (actual effort exceeding optimum effort, R²=83.68%), while layang scad exhibited fluctuations between underfishing and overfishing conditions requiring adaptive management. The aggregate status of WPPNRI 712 was designated fully exploited, with an estimated sustainable yield of 275,486 tonnes per year and a total allowable catch of 247,937 tonnes per year.&#13;
Fisheries biological analyses revealed a number of original findings. A total of 85.2% of species-location-sex groups exhibited negative allometric growth patterns (coefficient b &lt; 3), indicating that length growth exceeded weight growth as a reflection of persistent feeding pressure and/or intensive exploitation. The critical condition of mean catch length (Lc) falling below length at first maturity (Lm) was identified for the first time in WPPNRI 712 at specific location-species-sex combinations, including female Indian mackerel at PPS Nizam Zachman (Lc=138.95 mm &lt; Lm=202.5 mm), male oxeye scad at PPS Nizam Zachman (Lc=122.32 mm &lt; Lm=161.5 mm), female oxeye scad at PPS Nizam Zachman (Lc=141.03 mm &lt; Lm=161.5 mm), and male oxeye scad at PP Kluwut (Lc=128.3 mm &lt; Lm=148.5 mm), demonstrating that the majority of individuals are captured before they have the opportunity to reproduce. The contrasting patterns between the dominance of mature GMS (stages 3–4) at PPP Bajomulyo and immature GMS (stages 1–2) at PPS Nizam Zachman reflect a spatial population heterogeneity that had not previously been characterized, and is closely associated with differences in fleet characteristics and fishing grounds among ports. Fecundity was positively correlated with body size, such that the removal of large individuals from the population directly reduces the total reproductive capacity of the stock. Niche overlap between shortbodied mackerel and Indian mackerel was moderate (0.58–0.63), with copepods as the shared principal prey (dietary index &gt;70%), indicating a potential for interspecific competition that may intensify when prey abundance declines.&#13;
	The DSS model developed in this study integrates 16 biological and exploitation indicators within a single validated analytical framework, representing the first integration of this scope for small pelagic fisheries in WPPNRI 712. Two indicators carrying critical weights were the 83% decline in Indian mackerel CPUE over five years and the Lc &lt; Lm condition observed across four species at specific locations. The management scenario based on the Ecosystem Approach to Fisheries (EAF) obtained the highest TOPSIS closeness coefficient of 0.92, establishing it as the primary recommendation for long-term policy. Urgent management implications include: a moratorium on the addition of fishing units in WPPNRI 712, establishment of minimum catch size no less than Lm per species, implementation of seasonal protection areas at effort concentration hotspots, conduct of dedicated studies on bali sardinella as an indicator species of ecosystem degradation, and strict monitoring and bycatch assessment of bag seine nets. In the long term, the transition toward ecosystem-based management and the development of the DSS as a living system updated on a regular basis represent strategic steps that cannot be deferred if the sustainability of small pelagic fish resources in WPPNRI 712 is to be assured.&#13;
Keywords: decision support system, fisheries biology, exploitation status, small pelagic, WPPNRI 712
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179379</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
