DF - Economic and Management

Model Pembangunan Desa Berwawasan Kesehatan

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Model Pembangunan Desa Berwawasan Kesehatan Alawi, Masykur Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Secara eksplisit, pembangunan menekankan pada pengembangan sumber daya manusia, baik secara fisik maupun mental, yang berarti meningkatkan kapasitas dasar Masyarakat. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), pembangunan manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Data dari World Bank (2020) menunjukkan bahwa negara-negara dengan IPM tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat kemiskinan yang rendah, hal ini mengindikasikan bahwa investasi dalam pembangunan manusia memiliki korelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, negara-negara Skandinavia yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama mampu menciptakan masyarakat yang produktif dan inovatif. Kesehatan merupakan salah satu dimensi utama pembangunan manusia sekaligus indikator penting keberhasilan pembangunan nasional (Faqihudin, 2010; Rustiadi et al., 2018; Yektiningsih, 2018). Dalam konteks ini, kesehatan tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan penyakit, tetapi mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang holistic (Hadi et al., 2023). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten sukabumi menempati rangking 23 dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat (Kemenkes RI, 2019), Di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah dengan indikator kesehatan yang rendah (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2022), dalam Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dalam Peringkat Kabupaten/Kota di ProviISG Jawa Barat pada tahun 2013 Kabupaten Sukabumi berada pada peringkat ke-21 dengan skor 0.5167, sementara pada tahun 2018 berada pada peringkat ke-24 dengan skor 0.6057, hal ini menunjukan ada masalah Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis Indeks Derajat Kesehatan Masyarakat Desa, 2) Menganalisis Faktor-Faktor yang dapat Menjelaskan Keragaman Derajat Kesehatan Masyarakat Desa, 3) Menganalisis Model Pembangunan Desa Berwawasan Kesehatan. Penelitian ini menggunakan 3 (Tiga) metode yaitu pertama untuk menentukan Derajat Kesehatan Masyarakat disusun Indeks Komposit, Indeks kesehatan masyarakat ditentukan oleh 3 variabel, yaitu indeks non-mortalitas (kematian ibu, kematian bayi, dan kematian balita), indeks non-morbiditas (hipertensi, diabetes, penderita gangguan jiwa, pneumonia, HIV, diare, dan TBC) serta indeks status gizi (malnutrisi < -2 SD dan < -3 SD, stunting, gizi lebih, dan Kekurangan Energi Kronis). Kedua untuk menunjukkan adanya keragaman signifikan dalam Indeks Derajat Kesehatan Masyarakat (IDKM) antar kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Disparitas ini mencerminkan adanya perbedaan kombinasi faktor determinan kesehatan di tiap wilayah. Ketiga untuk menentukan Model Pembangunan Desa Berwawasan Kesehatan Berdasarkan integrasi Skenario 1 hingga 5 yang dianalisis menggunakan pendekatan MULTIPOL, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa berwawasan kesehatan memerlukan pendekatan yang holistik, terstruktur, dan terintegrasi. Metode MULTIPOL memungkinkan identifikasi sistematis terhadap keterkaitan antara skenario, kebijakan, dan aksi, sehingga setiap intervensi dapat dipetakan dengan jelas dan saling mendukung. Kecamatan dengan skor indeks derajat kesehatan masyarakat (IDKM) tertinggi adalah Kecamatan Curugkembar sebesar 85,29 dan terendah adalah Kecamatan Tegalbuleud sebesar 52,57. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, indeks non-mortalitas, indeks non-morbiditas, dan indeks status gizi dikategorikan ke dalam 5 kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah). Persentase terbesar INMO diklasifikasikan sebagai sedang sebesar 42,55%, persentase terbesar INMB diklasifikasikan sebagai sedang sebesar 44,68%, persentase terbesar ISG diklasifikasikan sebagai sedang sebesar 17%, dan persentase terbesar IDKM diklasifikasikan sebagai sedang sebesar 40,43%. Evaluasi Indeks Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk menilai dan memetakan keberhasilan pembangunan kesehatan, serta memberikan wawasan berharga bagi pengambilan kebijakan daerah. Penelitian ini menggunakan empat dimensi indeks untuk evaluasi: Indeks Non-Mortalitas (INMO), Indeks Non-Morbiditas (INMB), Indeks Status Gizi (ISG), dan Indeks Derajat Kesehatan Masyarakat (IDKM). Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan di wilayah Sukabumi masuk dalam kategori menengah untuk kesehatan masyarakat, dengan skor antara 36,2 dan 44,7. Terdapat kesenjangan kesehatan masyarakat yang mencolok antara wilayah selatan dan utara, dengan wilayah selatan umumnya menunjukkan skor indeks yang lebih tinggi. Analisis dengan Crisp-Set Qualitative Comparative Analysis (QCA) mengungkap bahwa perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta sanitasi merupakan determinan paling konsisten yang mendukung pencapaian IDKM tinggi. Sementara itu, fasilitas kesehatan dan anggaran hanya efektif apabila disertai dengan penguatan perilaku dan lingkungan sehat. Selain itu, variabel kemiskinan ekstrem tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam Indeks Derajat Kesehatan Masyarakat (IDKM) untuk kondisi wilayah yang memiliki faktor perilaku dan sanitasi dalam kondisi baik. Upaya perubahan perilaku hidup sehat, penyehatan lingkungan, penguatan layanan kesehatan primer, serta tata kelola dan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara sinergis. Seluruh proses ini diperkuat dengan keberpihakan pada kelompok rentan, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan tetapi juga menjamin pemerataan dan keadilan bagi seluruh masyarakat desa. Dengan demikian, melalui analisis MULTIPOL, model pembangunan desa berwawasan kesehatan dapat dirumuskan secara lebih komprehensif, terarah, dan berkelanjutan. Kata kunci : QCA, Indeks Komposit, Multipol, Pembangunan Desa, Kesehatan

Dampak Hubungan Patron–Klien Terhadap Mekanisme Pasar Garam Rakyat di Madura

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Dampak Hubungan Patron–Klien Terhadap Mekanisme Pasar Garam Rakyat di Madura Kurniawan, Tikkyrino Disertasi ini mengkaji relasi patron–klien dalam tata niaga garam rakyat di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, sebagai kelembagaan informal yang terbentuk dalam kondisi pasar tidak sempurna. Garam rakyat Madura menempati posisi strategis dalam ekonomi kelautan dan pesisir nasional, namun petambak tetap rentan terhadap oligopsoni, fluktuasi harga, dan tekanan impor, sementara subsektor Perikanan dan Industri Makanan–Minuman terus berkembang dalam struktur PDB Indonesia (BPS 2024; KKP 2024). Di tengah kegagalan pasar pada dimensi informasi, mutu, pembiayaan, dan risiko, pengepul lokal berperan sebagai patron yang menyediakan package-deal pembiayaan musim, teknologi, jaminan serap, dan perlindungan risiko, sekaligus mereproduksi keterikatan penjualan dan asimetri kekuasaan. Pertanyaan pusat penelitian adalah bagaimana relasi patron–klien memediasi mekanisme pasar garam rakyat dan apakah dampak ekonominya bersih menguntungkan petambak terikat dibanding petambak tidak terikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik dan dinamika patron–klien, faktor pembentuk ikatan, dampak produksi dan pemasaran, serta implikasi kebijakan tata niaga garam rakyat dalam satu rantai analitis. Penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan desain kuasi-perbandingan lintas-seksi pada 200 petambak (100 per kabupaten) pada musim produksi 2024. Data primer dikumpulkan melalui survei terstruktur, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan diskusi pakar kontekstual; data sekunder melengkapi konteks produksi, kebijakan, dan makro tata niaga. Analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk memetakan mekanisme pasar dan dinamika patron–klien; regresi logit biner untuk menguji faktor pembentuk ikatan per kabupaten; uji Mann–Whitney dan pengukuran dampak ekonomi per Ha/musim untuk membandingkan petambak terikat (Y=1) dan tidak terikat (Y=0); serta Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk merumuskan hierarki kendala dan agenda perbaikan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan dua jalur reproduksi ketergantungan: di Sampang dominasi keterikatan historis (penilaian karung, loyalitas sosial; Hist OR = 87,07), sedangkan di Pamekasan dominasi keterikatan produktif-adaptif (geomembran, kekerabatan, akses pasar; Geo OR = 76,93; RF OR = 14,99; Akses OR = 834,23). Dampak produksi dan pemasaran bersifat net positive asymmetric: manfaat protektif patron secara agregat melebihi biaya subordinatif (RC ratio = 1,36; proporsi dampak terhadap pendapatan 10,2% di Sampang dan 28,1% di Pamekasan), namun perbedaan terikat–tidak terikat signifikan terutama di Kabupaten Pamekasan, sehingga keterikatan di Kabupaten Sampang lebih bersifat protektif-sosial daripada transformatif produktif. Kebaruan penelitian ini terletak pada Teori Reproduksi Ketergantungan Adaptif (TRKA) dan konsep ketergantungan timbal balik asimetris yang menjelaskan reproduksi institusi informal patron–klien dalam pasar garam rakyat Madura, bukan sebagai relasi tradisional statis melainkan spektrum evolusi kelembagaan dari pola historis menuju pola produktif-adaptif. Secara metodologis, penelitian mengintegrasikan logit, Mann–Whitney, pengukuran dampak, dan ISM dalam satu rantai analitis yang menghubungkan market failure, pembentukan patron, mekanisme pasar, dampak ekonomi, dan implikasi kebijakan. Secara kebijakan, penelitian merumuskan Agenda Perbaikan Patron Adaptif Produktif, yang menegaskan bahwa reformasi tata niaga tidak tepat mengarah pada eliminasi pengepul, melainkan perbaikan fungsi patron disertai transparansi transaksi, alternatif pembiayaan dan teknologi tanpa keterikatan total, serta pembukaan akses pasar hulu sebagai intervensi prioritas setelah fondasi kelembagaan terpenuhi. Agenda ini mengarahkan Kabupaten Sampang sebagai wilayah intervensi prioritas dan Kabupaten Pamekasan sebagai benchmark evolusi patron produktif-adaptif, sambil menegaskan bahwa meskipun dampak patron bersih menguntungkan petambak terikat, posisi tawar dan otonomi pemilihan pembeli tetap lemah sehingga keterikatan belum bersifat emansipatoris.

Model Pengembangan Kinerja Usahatani Kubis melalui Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, dan Dynamic Capabilities di Kabupaten Karo

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Model Pengembangan Kinerja Usahatani Kubis melalui Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, dan Dynamic Capabilities di Kabupaten Karo Sitorus, Nurmely Violita Usahatani kubis di Kabupaten Karo berperan penting dalam perekonomian rumah tangga petani, namun masih menghadapi permasalahan berupa rendahnya efisiensi alokatif dan ekonomi, ketidakstabilan pendapatan, serta tingginya kerentanan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga, dan serangan hama penyakit. Selain faktor teknis, kinerja usahatani juga dipengaruhi oleh perilaku dan kapasitas adaptif petani dalam merespons perubahan lingkungan usaha. Dalam konteks tersebut, entrepreneurial orientation (EO) mendorong inovasi, pengambilan risiko, dan sikap proaktif, sedangkan learning orientation (LO) memperkuat kemampuan petani memperoleh, berbagi, dan mengembangkan pengetahuan. Pengetahuan tersebut kemudian ditransformasikan menjadi keunggulan melalui dynamic capabilities (DC), yang memungkinkan petani mendeteksi perubahan, memanfaatkan peluang, dan menyesuaikan strategi usaha secara adaptif. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja usahatani kubis melalui efisiensi teknis, alokatif, ekonomi, dan pendapatan; menguji pengaruh EO dan LO terhadap kinerja usahatani dengan mediasi DC; serta mengidentifikasi prioritas pengembangan untuk mengoptimalkan kinerja usahatani kubis di Kabupaten Karo. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, karena Kabupaten Karo merupakan salah satu sentra produksi kubis terbesar di Indonesia. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive pada dua kecamatan utama penghasil kubis, yaitu Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Merek. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik multistage cluster sampling dengan pendekatan equal allocation untuk menjaga keterbandingan antarwilayah penelitian. Berdasarkan perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus Cochran dan penyesuaian non-response, diperoleh jumlah sampel sebanyak 173 responden yang tersebar pada sepuluh desa penelitian. Distribusi sampel dilakukan secara proporsional di Kecamatan Simpang Empat dan di Kecamatan Merek. Data yang digunakan merupakan data primer yang meliputi karakteristik petani, output, input biaya produksi dan variabel EO, LO, DC. Analisis produksi usahatani dilakukan menggunakan stochastic frontier analysis (SFA) yang kemudian dilanjutkan dengan analisis efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi ekonomi usahatani kubis. Pendapatan usahatani dianalisis melalui struktur biaya dan penerimaan usahatani, sedangkan hubungan antar variabel EO, LO, DC, dan kinerja usahatani dianalisis menggunakan partial least square-structural equation modeling (PLS-SEM). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan importance performance map analysis (IPMA) untuk merumuskan model pengembangan kinerja usahatani kubis melalui penguatan konstruk prioritas LO, EO, dan DC di Kabupaten Karo. Kinerja usahatani kubis di Kabupaten Karo menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi teknis sebesar 0,82 mengindikasikan bahwa petani telah mampu mengelola penggunaan input produksi secara relatif baik untuk menghasilkan output, meskipun masih terdapat peluang peningkatan efisiensi teknis sebesar 18%. Sementara itu, rata-rata efisiensi alokatif sebesar 0,66 menunjukkan bahwa petani belum sepenuhnya mampu mengalokasikan penggunaan input sesuai dengan struktur harga yang berlaku sehingga masih terdapat peluang penghematan biaya produksi sebesar 34% tanpa mengurangi tingkat output. Selanjutnya, rata-rata efisiensi ekonomi sebesar 0,53 mengindikasikan bahwa secara keseluruhan petani belum mampu mencapai tingkat biaya minimum dalam menghasilkan output yang sama, sehingga masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan efisiensi melalui perbaikan aspek teknis maupun alokatif. Dari sisi kinerja finansial, rata-rata pendapatan bersih sebesar Rp10.761.501 per hektar dan nilai R/C rasio sebesar 1,35 menunjukkan bahwa usahatani kubis masih layak diusahakan dan memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Hasil pengujian PLS-SEM menunjukkan bahwa EO dan DC berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usahatani, sedangkan LO tidak berpengaruh langsung secara signifikan. Meskipun demikian, EO dan LO terbukti berpengaruh terhadap kinerja melalui mediasi DC, yang menunjukkan bahwa kapabilitas dinamis berperan sebagai mekanisme penting dalam mentransformasikan orientasi strategis petani menjadi peningkatan kinerja usahatani. DC merupakan determinan yang paling dominan terhadap kinerja usahatani, diikuti oleh EO, sedangkan model penelitian memiliki daya jelaskan yang kuat dengan nilai R² sebesar 0,748, yang menunjukkan bahwa 74,8% variasi kinerja usahatani dapat dijelaskan oleh EO, LO, dan DC. Hasil IPMA menunjukkan bahwa peningkatan kinerja usahatani kubis di Kabupaten Karo perlu diprioritaskan pada dimensi innovativeness karena memiliki tingkat kepentingan tinggi namun performanya belum optimal (concentrate here). Dimensi risk-taking dan seizing perlu dipertahankan (keep up the good work), sedangkan proactiveness, intraorganizational knowledge sharing, dan sensing cukup dikembangkan secara bertahap (low priority). Sementara itu, commitment to learning, open-mindedness, dan reconfiguring (possible overkill) menunjukkan kinerja yang memadai sehingga alokasi sumber daya dapat dioptimalkan untuk mendukung dimensi yang lebih prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani kubis telah efisien secara teknis, namun efisiensi alokatif dan efisiensi ekonomi masih belum efisien, sehingga tantangan utama terletak pada kemampuan petani mengalokasikan penggunaan input secara efisien sesuai struktur harga. Hasil PLS-SEM menunjukkan bahwa EO dan DC berpengaruh signifikan terhadap kinerja usahatani, sedangkan LO berpengaruh tidak langsung melalui mediasi DC. Temuan ini menegaskan bahwa kinerja usahatani ditentukan oleh orientasi strategis petani yang didukung kapabilitas dinamis dalam mengidentifikasi peluang, mengintegrasikan, dan mengonfigurasi sumber daya. Selain itu, hasil IPMA menunjukkan bahwa peningkatan kinerja perlu diprioritaskan pada dimensi innovativeness, sementara risk-taking dan seizing dipertahankan karena telah menunjukkan kinerja yang baik. Dengan demikian, peningkatan kinerja usahatani kubis tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada pengembangan inovasi dan kapabilitas dinamis melalui penetapan prioritas pengembangan berbasis bukti empiris.

Model Pengembangan Rantai Nilai Global Lada Indonesia: Pendekatan Sistem Dinamis

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Model Pengembangan Rantai Nilai Global Lada Indonesia: Pendekatan Sistem Dinamis Darhyati, Andi Tenri Pengembangan lada nasional masih menghadapi persoalan hulu-hilir, seperti rendahnya produktivitas, lemahnya posisi tawar petani, terbatasnya akses informasi harga dan pasar, kelembagaan yang belum optimal, mutu yang belum konsisten, pembiayaan yang terbatas, harga di tingkat petani yang rendah, serta distribusi nilai tambah yang belum merata. Di pasar global, negara importir semakin menuntut standar mutu, keamanan pangan, ketertelusuran, dan pemenuhan hambatan nontarif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan lada Indonesia bukan hanya produksi, tetapi juga rantai nilai, tata kelola, mutu, akses pasar, dan kemampuan aktor domestik untuk menciptakan serta menangkap nilai tambah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan membangun model pengembangan rantai nilai global lada Indonesia berdasarkan kerangka Gereffi dengan pendekatan sistem dinamis melalui analisis struktur input-output, aktor, distribusi nilai tambah, kelembagaan, tata kelola, cakupan geografis, aliran perdagangan, potensi perdagangan, dan upgrading. Penelitian dilakukan pada sentra produksi lada di Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis meliputi analisis kualitatif untuk memetakan struktur input-output, aktor, aliran produk, kelembagaan, dan distribusi nilai tambah secara kuantitatif; analisis tata kelola berdasarkan indikator kompleksitas transaksi, kemampuan kodifikasi informasi, dan kapabilitas pemasok; gravity model dan potensi perdagangan untuk menjelaskan cakupan geografis serta aliran perdagangan; serta sistem dinamis untuk membangun dan mensimulasikan skenario pengembangan (upgrading) rantai nilai global lada Indonesia. Model sistem dinamis dibangun dari tiga submodel utama, yaitu produksi, konsumsi, dan perdagangan, dengan periode simulasi sampai tahun 2045. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani merupakan aktor utama pada tahap produksi, tetapi manfaat ekonomi yang diterima masih terbatas karena dipengaruhi oleh produktivitas, harga jual, biaya produksi, mutu hasil, akses pasar, dan posisi tawar. Sebaliknya, aktor hilir memiliki peluang untuk menangkap nilai tambah yang lebih besar karena menguasai volume, informasi pasar, standardisasi, pengemasan, jaringan perdagangan, dan akses ke pasar akhir. Temuan ini menjadi dasar dalam submodel produksi, terutama melalui variabel luas areal, produktivitas, produksi, mutu biji lada, harga di tingkat petani, biaya produksi, pendapatan petani, dan nilai tambah. Tipe tata kelola rantai nilai global lada Indonesia adalah tipe tata kelola relasional yang ditandai oleh kompleksitas transaksi yang relatif tinggi, kemampuan kodifikasi informasi yang masih rendah, dan kapabilitas pemasok yang relatif cukup. Hubungan antaraktor masih banyak bergantung pada kepercayaan, pengalaman transaksi, dan pembelian berulang, tetapi belum cukup kuat untuk menjamin konsistensi mutu karena standar mutu, spesifikasi produk, harga, dan persyaratan pasar belum sepenuhnya tertulis serta belum tersampaikan secara merata kepada para petani. Lemahnya kodifikasi informasi menyebabkan mutu lada belum konsisten, koordinasi dalam rantai nilai belum optimal, dan posisi tawar petani masih rendah. Temuan ini menjadi dasar penyusunan skenario upgrading, terutama penerapan praktik budidaya yang baik, peningkatan mutu, teknologi pascapanen, perbaikan harga yang diterima petani, dan penguatan kelembagaan. Hasil analisis cakupan geografis dan aliran perdagangan menunjukkan bahwa lada Indonesia telah terhubung dengan berbagai negara tujuan ekspor. Aliran perdagangan dipengaruhi oleh permintaan negara tujuan, daya saing, jarak ekonomi, nilai tukar, hambatan nontarif, dan keunggulan komparatif. Hambatan non-tarif, terutama terkait standar mutu, keamanan pangan, sanitasi, dan fitosanitasi, menjadi faktor penting yang membatasi akses ke pasar. Kondisi ini menjelaskan mengapa sebagian lada Indonesia lebih banyak masuk ke negara pengolah atau re-ekspor, seperti Vietnam, dibandingkan langsung ke pasar akhir bernilai tambah tinggi. Hasil analisis perdagangan digunakan sebagai dasar submodel perdagangan, terutama untuk menjelaskan volume ekspor, nilai ekspor, harga ekspor, nilai tukar, pangsa volume ekspor, dan pangsa nilai ekspor. Simulasi sistem dinamis membandingkan kondisi basis, yaitu kondisi tanpa tambahan intervensi kebijakan, dengan tujuh skenario upgrading. Skenario 1 merupakan upgrading proses yang terdiri atas peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Agricultural Practices dan peningkatan luas areal produktif. Skenario 2 merupakan upgrading produk melalui peningkatan mutu lada. Skenario 3 merupakan upgrading fungsi melalui penggunaan teknologi pascapanen. Skenario 4 merupakan upgrading rantai melalui pemilihan saluran pemasaran yang lebih efisien. Skenario 5 menggabungkan skenario 2, 3, dan 4. Skenario 6 menggabungkan skenario 1, 2, dan 3. Skenario 7 menggabungkan seluruh intervensi, yaitu skenario 1, 2, 3, dan 4. Hasil simulasi menunjukkan bahwa skenario gabungan memberikan dampak paling kuat terhadap produksi lada nasional, pendapatan petani, volume ekspor, nilai ekspor, pangsa volume ekspor, dan pangsa nilai ekspor. Namun, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa upgrading proses, terutama peningkatan produktivitas dan pemulihan luas areal produktif, merupakan pengungkit awal yang paling menentukan. Kebaruan utama penelitian ini adalah model pengembangan rantai nilai global lada Indonesia yang bersifat komprehensif, terintegrasi, dan dinamis. Secara terintegrasi, implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan rantai nilai global lada Indonesia perlu diarahkan pada penguatan produktivitas, mutu, tata kelola, kelembagaan, hilirisasi, dan akses pasar secara bersamaan. Upgrading proses menjadi titik awal karena akar persoalan berada pada rendahnya produktivitas dan lemahnya kapasitas produksi di tingkat hulu. Upgrading produk diperlukan untuk memenuhi standar mutu dan mengatasi hambatan non-tarif. Upgrading fungsi diperlukan agar petani atau aktor domestik dapat masuk ke aktivitas bernilai tambah lebih tinggi. Upgrading rantai diperlukan untuk memperbaiki saluran pemasaran, memperkuat posisi tawar, dan memperluas akses ke pasar bernilai tinggi. Kata kunci: distribusi nilai tambah, kelembagaan dan tata kelola, sistem dinamis, struktur input-output, upgrading rantai nilai global; The development of Indonesia's pepper industry continues to face interconnected upstream and downstream Challenges, including low productivity, weak bargaining power of farmers, limited access to price and market information, suboptimal institutions, inconsistent product quality, limited financing, low farm-gate prices, competition with other commodities, and unequal value-added distribution. In the global market, importing countries increasingly require quality standards, food safety, traceability, and compliance with non-tariff measures. These conditions indicate that the problem of Indonesian pepper is not only related to production, but also to the value chain, governance, quality, market access, and the ability of domestic actors to create and capture value added. Therefore, this study aims to develop a model for the Indonesian pepper global value chain based on Gereffi’s framework, using a system dynamics approach, by analyzing the input-output structure, actors, value-added distribution, institutions, governance, geographic scope, trade flows, trade potential, and upgrading. The study was conducted in pepper production centers in Bangka Belitung and South Sulawesi using primary and secondary data. The analytical methods included descriptive analysis to map the input-output structure, actors, product flows, institutions, and value-added distribution quantitatively; governance analysis based on transaction complexity, information codification, and supplier capability; a gravity model and trade potential analysis to explain geographic scope and trade flows; and system dynamics modeling to develop and simulate upgrading scenarios for the Indonesian pepper global value chain. The system dynamics model was built into three main submodels, namely production, consumption, and trade, with a simulation period up to 2045. The results show that farmers are the main actors at the production stage, but the economic benefits they receive remain limited because they are influenced by productivity, selling prices, production costs, product quality, market access, and bargaining power. In contrast, downstream actors have greater opportunities to capture value added because they control volume, market information, standardization, packaging, trade networks, and access to final markets. These findings provide the basis for the production submodel, particularly through variables such as harvested area, productivity, production, pepper quality, farm-gate prices, production costs, farmers’ income, and value added. The Indonesian pepper global value chain is characterized by relational governance, marked by relatively high transaction complexity, limited information codification, and relatively adequate supplier capability. Relationships among actors continue to rely largely on trust, accumulated transaction experience, and repeated transactions. However, these relationships are not yet sufficiently institutionalized to ensure consistent product quality, as quality standards, product specifications, pricing mechanisms, and market requirements have not been fully documented or communicated evenly to farmers. Weak information codification contributes to inconsistent pepper quality, suboptimal coordination within the value chain, and a weak bargaining position for farmers. These findings provide the basis for developing upgrading scenarios, particularly those related to the implementation of good agricultural practices, quality improvement, postharvest technology, better prices received by farmers, and institutional strengthening. The analysis of geographic scope and trade flows shows that Indonesian pepper is connected to various export destination countries. Trade flows are influenced by destination-country demand, competitiveness, economic distance, exchange rates, non-tariff measures, export prices, and comparative advantage. Non-tariff measures, particularly those related to quality standards, food safety, and sanitary and phytosanitary requirements, are important factors limiting market access. This condition explains why some Indonesian pepper is exported to processing or re-exporting countries, such as Vietnam, rather than directly to high-value final markets. The trade analysis results were used as the basis for the trade submodel, particularly in explaining export volume, export value, export prices, exchange rates, export volume share, and export value share. The system dynamics simulation compares the baseline condition, representing the absence of additional policy intervention, with seven upgrading scenarios. Scenario 1 represents process upgrading through increased productivity based on the implementation of Good Agricultural Practices and the expansion of productive cultivation areas. Scenario 2 represents product upgrading through improved pepper quality. Scenario 3 represents functional upgrading through the adoption of post-harvest technology. Scenario 4 represents chain upgrading through the selection of more efficient marketing channels. Scenario 5 combines Scenarios 2, 3, and 4. Scenario 6 combines Scenarios 1, 2, and 3. Scenario 7 integrates all interventions included in Scenarios 1, 2, 3, and 4. The simulation results show that the combined scenarios generate the strongest effects on national pepper production, farmer income, export volume, export value, export volume share, and export value share. Nevertheless, the main finding indicates that process upgrading, particularly productivity improvement and the recovery of productive cultivation areas, constitutes the most decisive initial leverage point. The principal novelty of this study is the development of a comprehensive, integrated, and dynamic model for the Indonesian pepper global value chain. The policy implications emphasise that its development should simultaneously strengthen productivity, quality, governance, institutions, downstream processing, and market access. Process upgrading should serve as the starting point because the fundamental problems lie in low productivity and weak production capacity at the upstream level. Product upgrading is required to meet quality standards and address non-tariff measures. Functional upgrading is needed to enable farmers and other domestic actors to participate in higher-value-added activities. Chain upgrading is required to improve marketing channels, strengthen bargaining power, and expand access to high-value markets. Keywords: governance, input-output structure, system dynamics, upgrading, value-added distribution