http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85 Sun, 01 Nov 2026 04:11:47 GMT 2026-11-01T04:11:47Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180208 Market Power Ekspor Minyak Sawit Indonesia di Pasar Importir Utama Amalia, Dwi Nurul Penelitian mengenai perdagangan minyak sawit telah menggunakan berbagai pendekatan untuk menjelaskan permintaan, posisi pasar, daya saing, kebijakan perdagangan, dan kekuatan pasar. Pendekatan sistem permintaan digunakan untuk mengidentifikasi respons permintaan terhadap perubahan harga dan pengeluaran, sedangkan pendekatan daya saing digunakan untuk mengevaluasi posisi ekspor suatu negara dibandingkan negara pesaing. Kajian kebijakan perdagangan lebih banyak menelaah pengaruh pajak atau bea keluar dan pembatasan perdagangan terhadap ekspor serta industri minyak sawit. Sejumlah penelitian lainnya menggunakan pendekatan ekonometrik untuk mengidentifikasi kekuatan pasar eksportir melalui Residual Demand Elasticity (RDE). Keragaman pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan minyak sawit dapat dikaji dari sisi respons permintaan, posisi kompetitif, kebijakan perdagangan, maupun perilaku pasar; Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini dibangun berdasarkan teori perdagangan internasional, permintaan impor, struktur pasar, market power, elastisitas permintaan residual, dan kebijakan perdagangan. Teori perdagangan internasional menjelaskan terbentuknya arus perdagangan melalui perbedaan kondisi penawaran, permintaan, harga, dan keunggulan relatif antarnegara. Teori permintaan impor menjelaskan respons negara importir terhadap perubahan harga dan kondisi ekonomi, sedangkan teori market power menjelaskan kemampuan eksportir memengaruhi harga dalam pasar tujuan. Konsep elastisitas permintaan residual digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan pasar eksportir setelah mempertimbangkan permintaan pasar dan respons pemasok pesaing. Kebijakan perdagangan menjadi bagian penting karena perubahan hambatan perdagangan dapat memengaruhi volume ekspor, kondisi persaingan, dan permintaan residual yang dihadapi eksportir. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180208 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180069 EFISIENSI, KOMERSIALISASI DAN RISIKO USAHATANI PADI PADA AGROEKOSISTEM LAHAN PASANG SURUT DI KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT Dewi, Dina Omayani Usahatani padi di lahan pasang surut memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesuburan tanah, produktivitas yang relatif rendah, serta tingginya risiko produksi akibat karakteristik hidrologi lahan yang beragam. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan tingkat efisiensi, komersialisasi, dan perilaku petani dalam menghadapi risiko pada berbagai tipe luapan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas padi, tingkat efisiensi usahatani, tingkat komersialisasi, serta tingkat risiko dan preferensi risiko petani pada berbagai tipe luapan lahan pasang surut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dengan melibatkan 143 petani padi lahan pasang surut yang tersebar pada tipe luapan A, B, C, dan D. Analisis efisiensi dilakukan menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA) Model Kumbhakar yang diestimasi dengan Maximum Likelihood Estimation (MLE). Tingkat komersialisasi dianalisis menggunakan Indeks Komersialisasi Wharton, sedangkan analisis risiko dan preferensi risiko dilakukan menggunakan model fungsi risiko dan fungsi varians dalam kerangka SFA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi, komersialisasi, dan risiko merupakan tiga dimensi utama yang saling terkait dalam menentukan kinerja usahatani padi pada agroekosistem lahan pasang surut di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Faktor produksi berupa pupuk Nitrogen (N), pestisida, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas padi, sedangkan karakteristik sosial ekonomi petani dan kondisi agroekologi lahan berkontribusi terhadap variasi tingkat efisiensi usahatani antar tipe luapan. Variabel seperti umur, pengalaman usahatani, preferensi risiko petani dan rasio tingkat pendapatan tunai terbukti berpengaruh terhadap tingkat inefisiensi usahatani padi di lahan pasang surut. Secara umum, tingkat efisiensi teknis petani tergolong tinggi, namun efisiensi alokatif dan efisiensi ekonomis masih belum optimal sehingga masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi melalui pengalokasian input yang lebih tepat dan adaptif. Penelitian ini juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat efisiensi antar tipe luapan, di mana tipe luapan B dan C memiliki kinerja yang relatif lebih stabil dibandingkan tipe luapan A dan D. Dari aspek komersialisasi, sebagian besar petani masih berada pada tahap transisi dari sistem usahatani subsisten menuju semi-komersial dengan tingkat integrasi pasar yang masih terbatas, terutama pada wilayah tipe luapan D yang menunjukkan karakteristik subsisten yang lebih kuat. Sementara itu, petani secara umum memiliki preferensi risiko yang bersifat risk-averse sebagai respons rasional terhadap tingginya ketidakpastian produksi pada lahan pasang surut. Perbedaan preferensi risiko antar tipe luapan menunjukkan bahwa karakteristik agroekologi dan tata air lahan turut memengaruhi perilaku petani dalam mengalokasikan input dan mengelola usahatani. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja usahatani padi di lahan pasang surut tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produktivitas, tetapi juga oleh kemampuan petani dalam mencapai efisiensi yang lebih baik, memperkuat orientasi pasar, serta mengelola risiko produksi secara adaptif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan spesifik lokasi melalui peningkatan efisiensi penggunaan input, penguatan komersialisasi usahatani, pengelolaan risiko produksi, serta penguatan kapasitas petani yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing tipe luapan guna meningkatkan kinerja usahatani dan kesejahteraan petani padi lahan pasang surut secara berkelanjutan. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180069 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180027 Integrasi Ekonomi Kelautan dan Pembangunan Wilayah di Indonesia Gurning, Herfita Rizki Hasanah Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang besar, tetapi pemanfaatannya belum selalu berkembang sejalan dengan pembangunan wilayah. Sebagai negara kepulauan yang terfragmentasi dan terdesentralisasi, perbedaan sumber daya, struktur ekonomi, konektivitas, kapasitas sosial, dan kondisi lingkungan menyebabkan kinerja ekonomi kelautan dan pembangunan wilayah bervariasi antarprovinsi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi provinsi dengan intensitas ekonomi kelautan tinggi, menganalisis kinerja ekonomi kelautan dan pembangunan wilayah, mengevaluasi pola perkembangan dan tingkat koordinasi kedua subsistem, mengidentifikasi struktur hambatan relatif, serta merumuskan kebijakan integrasinya. Penelitian ini menggunakan data sekunder tingkat provinsi periode 2019–2023. Identifikasi provinsi dengan intensitas ekonomi kelautan relatif tinggi dilakukan menggunakan K-Medoids clustering berdasarkan nilai median indikator selama periode 2019–2023. Kinerja ekonomi kelautan dan pembangunan wilayah dianalisis menggunakan Grey Relational Analysis (GRA) untuk membentuk Indeks Kinerja Ekonomi Kelautan (IKEK) dan Indeks Kinerja Pembangunan Wilayah (IKPW) pada tahun 2019 dan 2023. Pola perkembangan kedua indeks dianalisis melalui tipologi IKEK–IKPW, sedangkan Coupling Degree (CD) dan Coupling Coordination Degree (CCD) digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan relatif dan tingkat koordinasi. Obstacle Degree Model (ODM) digunakan untuk mengidentifikasi struktur hambatan relatif. Hasil penelitian mengidentifikasi 20 provinsi dengan intensitas ekonomi kelautan relatif tinggi. Selama 2019–2023, rata-rata IKEK menurun dari 0,535 menjadi 0,523, sedangkan rata-rata IKPW meningkat dari 0,550 menjadi 0,609. Tipologi IKEK–IKPW menghasilkan empat pola indikatif, yaitu marine leading, conventional leading, co-leading, dan co-lagging, yang menunjukkan adanya lintasan pembangunan yang berbeda antarprovinsi. Nilai CD seluruh provinsi mendekati satu, tetapi rata-rata CCD hanya meningkat dari 0,733 menjadi 0,749 dan belum terdapat provinsi yang mencapai kategori high-quality coupling. Maluku Utara memiliki CCD tertinggi pada tahun 2019, sedangkan Bali tertinggi pada tahun 2023. Struktur hambatan relatif semakin terkonsentrasi pada subsistem ekonomi kelautan. Kontribusinya meningkat dari 64,41% menjadi 67,43%, sedangkan kontribusi pembangunan wilayah menurun dari 35,59% menjadi 32,57%. Produktivitas lahan budidaya laut dan payau serta kontribusi angkutan laut terhadap PDRB menjadi titik lemah relatif utama, sedangkan risiko bencana menjadi hambatan penting pada sejumlah provinsi kepulauan dan pesisir. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa keunggulan sumber daya kelautan tidak menghasilkan satu lintasan pembangunan wilayah yang seragam. Dalam perspektif resource-based development, perbedaan tersebut mencerminkan variasi kapasitas wilayah dalam mentransformasikan sumber daya menjadi produktivitas, nilai tambah, keterkaitan ekonomi, dan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan integrasi perlu disesuaikan dengan pola kinerja dan struktur hambatan masing-masing provinsi, dengan prioritas pada peningkatan produktivitas, konektivitas produktif, nilai tambah, dan ketahanan wilayah pesisir. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180027 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180018 Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut Berbasis Jasa Ekosistem Mangrove (Studi Kasus: Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir di Kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur) Hasan, Syofyan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mempertemukan kebutuhan ekspansi ruang dengan kewajiban mempertahankan integritas ekologis kawasan pesisir. Pada zona transisi darat–laut, ekosistem mangrove berfungsi sebagai infrastruktur hijau-biru yang menghubungkan proses hidrologi daratan, dinamika estuari dan laut, perlindungan pantai, penyimpanan karbon biru, habitat perikanan, serta berbagai manfaat sosial-ekonomi. Persoalan utama yang dikaji dalam disertasi ini adalah belum optimalnya integrasi antara penataan ruang darat dan laut serta belum memadainya internalisasi jasa ekosistem mangrove ke dalam keputusan pembangunan pesisir IKN. Penelitian bertujuan: (1) mengevaluasi kondisi dan kesesuaian RTR KSN IKN pada kawasan pesisir dengan merefleksikannya terhadap kondisi ekosistem mangrove; (2) mengidentifikasi bentuk, tingkat, dan sebaran ketidaksesuaian spasial antara rencana ruang darat dan laut pada kawasan yang didominasi mangrove; dan (3) membangun model zona penyangga konservasi mangrove adaptif yang mengintegrasikan fungsi ekologis dan manfaat sosial-ekonomi. Analisis kelembagaan juga menilai peluang OECM/Kawasan Berdampak Konservasi (KBK) sebagai instrumen pelengkap kawasan konservasi formal dan zona Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP). Penelitian dilaksanakan pada sistem pesisir IKN di Kalimantan Timur, terutama di kawasan yang terhubung dengan Teluk Balikpapan, Delta Sepaku, Muara Samboja, Mentawir, Samboja Kuala, Salok Api, dan Muara Jawa. Pendekatan penelitian memadukan analisis spasial, ekologis, ekonomi, dan kebijakan. Kualitas habitat mangrove dianalisis secara spasial menggunakan kerangka InVEST Habitat Quality; kerentanan pesisir dianalisis melalui Coastal Vulnerability Index (CVI); perubahan dan konflik pemanfaatan ruang dianalisis melalui tumpang susun spasial; prioritas konservasi ditentukan dengan GIS–MCDA menggunakan TOPSIS; proyeksi perubahan tutupan hingga 2045 disusun dengan Cellular Automata (CA); sedangkan valuasi ekonomi menilai jasa perikanan, karbon biru, perlindungan pesisir, dan ekowisata sesuai ketersediaan data. Analisis kebijakan digunakan untuk menilai koherensi RTR KSN IKN, instrumen ruang pesisir, PELP, sempadan pantai, serta peluang OECM/KBK. Hasil menunjukkan penurunan habitat mangrove berkualitas tinggi dari 5.460 ha pada 2015 menjadi 3.756 ha pada 2023, atau berkurang 31,2% (1.704 ha). Pada periode yang sama, habitat berkualitas sedang meningkat 42,4% dan habitat berkualitas rendah meningkat 44,9%. Pola tersebut menunjukkan pergeseran struktur kualitas habitat menuju kelas yang lebih terdegradasi dan terfragmentasi, terutama pada koridor yang mengalami tekanan pembangunan tinggi. Analisis kerentanan memperlihatkan bahwa segmen pesisir dengan mangrove yang relatif utuh mempunyai kerentanan lebih rendah dibandingkan segmen yang mengalami fragmentasi, perubahan garis pantai, dan peningkatan paparan pembangunan. Hasil ini menunjukkan keterbatasan penggunaan sempadan pantai seragam sebagai satu-satunya instrumen perlindungan. Lebar zona penyangga yang direkomendasikan bervariasi sekitar 80–100 m pada segmen berisiko lebih rendah hingga 190–250 m pada segmen sangat rentan; sekitar 68,3% garis pantai kajian memerlukan perlindungan yang melampaui batas minimum seragam. Analisis TOPSIS mengidentifikasi zona prioritas konservasi tinggi seluas sekitar 3.245 ha dengan skor 0,78–0,85. Sekitar 42,7% zona prioritas tinggi (±1.385 ha) bertumpang tindih dengan rencana pelabuhan dan permukiman. Tumpang tindih juga terjadi pada zona prioritas sedang dengan infrastruktur jalan dan energi serta pada zona prioritas lebih rendah dengan ekspansi industri dan reklamasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa konflik ruang tidak cukup diselesaikan melalui delineasi administratif, tetapi memerlukan hierarki mitigasi berupa penghindaran pada habitat sangat sensitif, pengurangan dampak pada zona transisi, dan restorasi pada kawasan yang telah terdegradasi. Valuasi ekonomi menegaskan bahwa jasa ekosistem mangrove mempunyai arti ekonomi nyata bagi ketahanan wilayah. Pada analisis fungsi zona penyangga, manfaat perikanan, karbon biru, ekowisata, dan perlindungan pesisir menunjukkan kontribusi yang substansial bagi rumah tangga pesisir dan pengurangan risiko. Untuk kawasan pelestarian terpadu seluas 3.016,11 ha, pendekatan alokasi realistis menghasilkan estimasi manfaat sekitar USD 5,53 juta per tahun atau Rp 88,46 miliar per tahun. Nilai ini merupakan valuasi parsial berdasarkan jasa yang dihitung dan tidak dimaksudkan sebagai Total Economic Value (TEV) penuh. Pemodelan skenario hingga 2045 menunjukkan bahwa jalur Business as Usual berpotensi meningkatkan konversi mangrove dan menurunkan nilai jasa ekosistem, sedangkan skenario terintegrasi berkelanjutan memberikan kinerja terbaik melalui kombinasi perlindungan, restorasi, dan pengelolaan berbasis masyarakat. Hasil ekologis, ekonomi, dan kelembagaan tersebut disintesis menjadi model zona penyangga konservasi mangrove adaptif yang terdiri atas Zona Konservasi Inti, Zona Pemanfaatan Berkelanjutan, dan Zona Adaptif/Transisi, dengan arahan restorasi dan mitigasi konflik sesuai kondisi setempat. Disertasi ini menyimpulkan bahwa integrasi tata ruang darat–laut di pesisir IKN perlu bergeser dari pendekatan sektoral dan batas statis menuju tata kelola sosial–ekologis yang adaptif, secara spasial eksplisit, dan berbasis jasa ekosistem. Kontribusi utama penelitian terletak pada penyatuan bukti kualitas habitat, kerentanan, konflik ruang, nilai jasa ekosistem, skenario perubahan, dan kelayakan tata kelola menjadi aturan zonasi yang operasional. Model tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan perlindungan pesisir IKN melalui PELP, sempadan berbasis risiko, hierarki mitigasi, OECM/KBK berbasis hasil konservasi, serta internalisasi nilai jasa ekosistem dalam keputusan pembangunan.; The development of Nusantara Capital City (IKN) creates a direct interface between spatial expansion and the need to maintain the ecological integrity of coastal systems. At the land–sea transition, mangroves function as green–blue infrastructure linking terrestrial hydrology, estuarine and marine processes, coastal protection, blue-carbon storage, fisheries habitat, and socio-economic benefits. This dissertation addresses the persistent gap between terrestrial and marine spatial planning and the limited incorporation of mangrove ecosystem services into coastal development decisions. The study aims to: (1) evaluate the condition and suitability of the IKN National Strategic Area Spatial Plan (RTR KSN) in coastal areas by reflecting it against mangrove ecosystem conditions; (2) identify the form, magnitude, and spatial distribution of mismatches between terrestrial and marine spatial allocations in mangrove-dominated areas; and (3) develop an adaptive mangrove conservation buffer-zone model integrating ecological functions and socio-economic benefits. The institutional analysis also examines the potential role of Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECMs), or Kawasan Berdampak Konservasi (KBK), as a complement to formal protected areas and Marine and Coastal Ecosystem Management/Protection (PELP) zones. The research covers the IKN coastal system in East Kalimantan, particularly areas connected to Balikpapan Bay, the Sepaku Delta, Muara Samboja, Mentawir, Samboja Kuala, Salok Api, and Muara Jawa. The analytical framework integrates spatial, ecological, economic, and policy approaches. Mangrove habitat quality is assessed using the InVEST Habitat Quality framework; coastal vulnerability is evaluated through a Coastal Vulnerability Index (CVI); land-use change and spatial conflicts are assessed through GIS overlays; conservation priorities are ranked through GIS-based multi-criteria decision analysis using TOPSIS; land-cover scenarios to 2045 are projected with Cellular Automata (CA); and partial economic valuation covers fisheries, blue carbon, coastal protection, and ecotourism according to data availability. Results show that high-quality mangrove habitat declined from 5,460 ha in 2015 to 3,756 ha in 2023, a decrease of 31.2% (1,704 ha). Over the same period, medium-quality habitat increased by 42.4% and low-quality habitat by 44.9%, indicating a shift toward more degraded and fragmented habitat classes, particularly along corridors experiencing intense development pressure. Coastal vulnerability analysis indicates lower vulnerability in segments where mangroves remain relatively intact and higher vulnerability where fragmentation, shoreline change, and exposure to development are more pronounced. The findings demonstrate the limitations of relying on a uniform setback rule as the sole protection instrument. Recommended buffer widths range from approximately 80–100 m in lower-risk segments to 190–250 m in highly vulnerable areas; about 68.3% of the assessed coastline requires protection beyond a uniform minimum setback. TOPSIS identified approximately 3,245 ha of high-priority conservation areas with scores of 0.78–0.85. About 42.7% of these high-priority areas (approximately 1,385 ha) overlap with planned port and settlement development. Additional overlaps occur between medium-priority areas and road/energy infrastructure and between lower-priority areas and industrial expansion/reclamation. These conflicts require a mitigation hierarchy that prioritizes avoidance in highly sensitive habitats, impact reduction in transition zones, and restoration in degraded areas. Economic valuation confirms the importance of mangrove ecosystem services for regional resilience. Under the realistic allocation approach, the recommended integrated conservation area of 3,016.11 ha generates an estimated USD 5.53 million per year, equivalent to approximately IDR 88.46 billion per year. This figure represents a partial valuation of the services assessed and should not be interpreted as a complete Total Economic Value. Scenario modelling to 2045 indicates that a Business-as-Usual trajectory increases mangrove conversion and reduces ecosystem-service values, whereas an integrated sustainable scenario performs best through combined protection, restoration, and community-based management. The ecological, economic, spatial, and institutional findings are synthesized into an adaptive mangrove conservation buffer-zone model comprising a Core Conservation Zone, a Sustainable Use Zone, and an Adaptive/Transition Zone, complemented by targeted restoration and conflict-mitigation measures. The dissertation concludes that land–sea spatial integration in IKN requires a shift from sectoral and static boundary-based planning toward adaptive, spatially explicit, ecosystem-service-based social–ecological governance. Its principal contribution is the integration of habitat quality, coastal vulnerability, spatial conflict, ecosystem-service values, land-cover scenarios, and governance feasibility into operational zoning rules that can support PELP, risk-based coastal setbacks, the mitigation hierarchy, OECM/KBK recognition, and ecosystem-service internalization in development decisions. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180018 2026-01-01T00:00:00Z