MF - Human Ecology

KOMUNIKASI RISIKO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH BARAT

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

KOMUNIKASI RISIKO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH BARAT Fadila, Indah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Barat, yang terus terjadi setiap tahunnya. Selama ini, upaya penanganan karhutla cenderung lebih berorientasi pada pemadaman dibandingkan pencegahan, sehingga belum mampu menekan kejadian secara berkelanjutan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belum adanya sistem komunikasi yang terintegrasi antar stakeholder menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya pencegahan karhutla. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana komunikasi risiko berlangsung, dimaknai, dan dijalankan oleh berbagai aktor dalam konteks lokal Aceh Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga hal utama, yaitu: (1) bagaimana karhutla dimaknai oleh para stakeholder yang terlibat di Kabupaten Aceh Barat, (2) bagaimana praktik komunikasi risiko dalam upaya pencegahan karhutla, dan (3) bagaimana dinamika komunikasi risiko yang terjadi antar stakeholder. Rumusan ini menekankan pentingnya memahami tidak hanya proses komunikasi, tetapi juga konstruksi makna dan interaksi sosial yang menyertainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi karhutla di Kabupaten Aceh Barat menggambarkan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan faktor ekologis, tetapi juga sosial dan kelembagaan. Karhutla tidak berdiri sebagai fenomena tunggal, melainkan terkait dengan aktivitas manusia, tata kelola lahan, serta keterbatasan sistem pencegahan yang ada. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan penanganan tidak dapat hanya bersifat teknis, tetapi memerlukan pendekatan komunikasi yang mampu menjangkau berbagai dimensi tersebut. Terdapat banyak stakeholder yang terlibat pada upaya penanganan karhutla di Kabupaten Aceh Barat, seperti DLHK, KPH, BPBD, Manggala Agni, TNI/Polri, perusahaan, dan Masyarakat Peduli Api (MPA), dengan peran yang berbeda-beda. MPA berperan sebagai garda terdepan di tingkat tapak, sementara pemerintah berfungsi sebagai pengarah kebijakan dan koordinator. Meskipun struktur aktor sudah terbentuk, koordinasi yang terjadi belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat fragmentasi peran dan keterbatasan integrasi antar lembaga. Pemerintah dan lembaga teknis cenderung memaknai karhutla sebagai masalah teknis berbasis bahaya (hazard-driven), sedangkan masyarakat dan MPA memaknainya sebagai persoalan yang berkaitan dengan pengalaman hidup dan kebutuhan ekonomi (outrage-driven). Perbedaan ini menyebabkan kesenjangan persepsi yang menghambat terbentuknya kesepahaman bersama dalam upaya pencegahan karhutla. Pada praktik komunikasi risiko yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan karhutla ini, ditemukan bahwa komunikasi berlangsung melalui pola vertikal (top-down dan bottom-up) serta horizontal, dengan memanfaatkan saluran formal dan informal. Media digital seperti WhatsApp menjadi sarana penting dalam mempercepat penyebaran informasi dan respons awal. Namun demikian, komunikasi masih didominasi oleh penyampaian informasi satu arah dan belum berkembang menjadi ruang dialog yang memungkinkan terjadinya deliberasi dan negosiasi makna. Dengan demikian, komunikasi risiko masih bersifat informatif dan belum sepenuhnya partisipatif. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu utama mengenai dinamika antar aktor yang terlibat. Pertama, interaksi dan pertukaran informasi menunjukkan bahwa WhatsApp efektif untuk peringatan dini, tetapi tidak optimal untuk diskusi mendalam. Kedua, perbedaan framing risiko menghasilkan pesan yang tidak konsisten (multiple messages). Ketiga, terdapat kesenjangan kapasitas dan sumber daya (trust–capacity gap) yang menghambat adopsi perilaku pencegahan. Keempat, proses pembelajaran dari pengalaman karhutla sebelumnya belum terlembagakan secara sistematis (risk learning). Kelima, diperlukan strategi pesan yang mengintegrasikan dimensi hazard dan outrage untuk menjembatani perbedaan persepsi antar stakeholder. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi risiko dalam pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen perubahan perilaku dan pengurangan risiko jangka panjang. Permasalahan utama terletak pada kualitas interaksi antar aktor, perbedaan persepsi risiko, kesenjangan kapasitas, serta belum terbangunnya sistem pembelajaran kolektif yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan komunikasi dua arah yang partisipatif, penyelarasan framing risiko, serta institusionalisasi pembelajaran menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas komunikasi risiko ke depan.; This study is motivated by the persistent occurrence of forest and land fires in Indonesia, particularly in West Aceh Regency, which continue to recur annually. So far, efforts to address the forest and land fires have been predominantly oriented toward fire suppression rather than prevention, and thus have not been effective in sustainably reducing incidents. Previous studies indicate that the absence of an integrated communication system among stakeholders is one of the main reasons for the ineffectiveness of prevention efforts. Therefore, an in-depth examination is needed to understand how risk communication is conducted, interpreted, and practiced by various actors within the local context of West Aceh. Based on this background, the research problem focuses on three main questions: (1) how forest and land fires is perceived by stakeholders involved in West Aceh Regency, (2) how risk communication is practiced in the context of the forest and land fires prevention, and (3) how the dynamics of risk communication unfold among stakeholders. These questions emphasize the importance of understanding not only the communication process but also the construction of meaning and the social interactions that accompany it. The findings reveal that the forest and land fires in West Aceh reflects a complex problem involving not only ecological factors but also social and institutional dimensions. The forest and land fires does not stand as a singular phenomenon; rather, it is closely linked to human activities, land governance, and limitations in existing prevention systems. This highlights that handling the forest and land fires cannot rely solely on technical approaches but requires communication strategies capable of addressing these multiple dimensions. Various stakeholders are involved in the forest and land fires management in West Aceh, including DLHK, KPH, BPBD, Manggala Agni, TNI/Police, companies, and Masyarakat Peduli Api (MPA), each with distinct roles. MPA serves as the frontline actor at the grassroots level, while the government acts as policymaker and coordinator. Although the actor structure is already established, coordination remains suboptimal due to role fragmentation and limited inter-agency integration. Government institutions and technical agencies tend to frame the forest and land fires as a hazard-driven technical issue, whereas communities and MPA perceive it as an issue rooted in lived experiences and economic needs (outrage-driven). This difference creates a perception gap that hinders the development of shared understanding in prevention efforts. In practice, risk communication in the forest and land fires prevention operates through vertical (top-down and bottom-up) and horizontal patterns, utilizing both formal and informal channels. Digital media such as WhatsApp play a significant role in accelerating information dissemination and early response. However, communication remains largely one-way and has not evolved into a dialogic space that enables deliberation and negotiation of meaning. Consequently, risk communication is still predominantly informative rather than participatory. The study identifies several key issues in stakeholder dynamics. First, interaction and information exchange show that WhatsApp is effective for early warning but not optimal for in-depth discussion. Second, differences in risk framing lead to inconsistent messages (multiple messages). Third, there is a trust–capacity gap that hinders the adoption of preventive behaviors. Fourth, learning processes from previous forest and land fires events have not been systematically institutionalized (risk learning). Fifth, there is a need for messaging strategies that integrate hazard and outrage dimensions to bridge perception gaps among stakeholders. Overall, the findings indicate that risk communication in the forest and land fires prevention in West Aceh has not yet functioned effectively as a tool for behavioral change and long-term risk reduction. The main challenges lie in the quality of interaction among actors, differences in risk perception, capacity gaps, and the absence of a sustained collective learning system. Therefore, strengthening participatory two-way communication, aligning risk framing, and institutionalizing learning processes are essential to improving the effectiveness of risk communication in the future.

Faktor Risiko Koeksistensi Stunting, Anemia, dan Kekurangan Vitamin A (KVA) pada Balita di Indonesia

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Faktor Risiko Koeksistensi Stunting, Anemia, dan Kekurangan Vitamin A (KVA) pada Balita di Indonesia Fitria Balita rentan mengalami malnutrisi, termasuk stunting, anemia, dan kekurangan vitamin A (KVA), yang dapat terjadi secara bersamaan (koeksistensi) dan memperburuk kondisi kesehatan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor risiko koeksistensi stunting, anemia, dan KVA pada balita di Indonesia menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 terhadap 628 balita usia 0–59 bulan dari 34 provinsi. Hasil menunjukkan prevalensi stunting sebesar 26,2%, anemia 16,1%, KVA 9,1%, koeksistensi stunting-anemia 4,4%, stunting-KVA 2,7%, anemia-KVA 2,9%, dan kombinasi ketiganya 0,3%. Faktor yang meningkatkan risiko koeksistensi stunting-anemia meliputi panjang badan lahir pendek (OR=3,700; 95%CI=1,750–7,823; p=0,001), ibu bekerja (OR=2,111; 95%CI=1,028–4,333; p=0,042), riwayat diare (OR=3,463; 95%CI=1,054–12,592; p=0,041), dan status BB/U tidak normal (OR=5,168; 95%CI=2,458–10,868; p<0,001). Riwayat ISPA meningkatkan risiko koeksistensi anemia-KVA (OR=1,517; 95%CI=1,288–2,995; p=0,049), sedangkan penerimaan bantuan sosial menurunkan risiko koeksistensi anemia-KVA (OR=0,371; 95%CI=0,187–0,734; p=0,004). Selain itu, pendidikan ibu yang rendah (OR=11,647; 95%CI=1,137–119,329; p=0,039) dan kunjungan antenatal care (ANC) kurang dari enam kali selama kehamilan (OR=13,558; 95%CI=1,465–125,460; p=0,022) meningkatkan risiko koeksistensi stunting, anemia, dan KVA. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan intervensi gizi, peningkatan kualitas layanan ANC, suplementasi zat besi dan vitamin A, edukasi gizi keluarga, serta penguatan pendidikan dan perlindungan sosial untuk mencegah koeksistensi malnutrisi pada balita. Kata kunci: anemia, kekurangan vitamin A (KVA), koeksistensi, stunting.; Children under five years of age are vulnerable to malnutrition, including stunting, anemia, and vitamin A deficiency (VAD), which may occur simultaneously (coexistence) and worsen child health outcomes. This study aimed to analyze the risk factors associated with the coexistence of stunting, anemia, and VAD among children under five years of age in Indonesia using data from the 2023 Indonesian Health Survey (Survei Kesehatan Indonesia/SKI), involving 628 children aged 0–59 months from 34 provinces. The results showed that the prevalence of stunting, anemia, and VAD was 26.2%, 16.1%, and 9.1%, respectively. The prevalence of stunting–anemia coexistence was 4.4%, stunting–VAD coexistence was 2.7%, anemia–VAD coexistence was 2.9%, and the coexistence of all three conditions was 0.3%. Factors associated with an increased risk of stunting–anemia coexistence included short birth length (OR=3.700; 95% CI=1.750–7.823; =0.001), maternal employment (OR=2.111; 95% CI=1.028–4.333; p=0.042), a history of diarrhea (OR=3.463; 95% CI=1.054–12.592; p=0.041), and abnormal weight-for-age status (OR=5.168; 95% CI=2.458–10.868; p<0.001). A history of acute respiratory infection (ARI) increased the risk of anemia–VAD coexistence (OR=1.517; 95% CI=1.288–2.995; p=0.049), whereas receipt of government social assistance reduced the risk of anemia–VAD coexistence (OR=0.371; 95% CI=0.187–0.734; p=0.004). Furthermore, low maternal education (OR=11.647; 95% CI=1.137–119.329; p=0.039) and fewer than six antenatal care (ANC) visits during pregnancy (OR=13.558; 95% CI=1.465–125.460; p=0.022) were associated with a higher risk of coexistence of stunting, anemia, and VAD. These findings highlight the importance of strengthening nutritional interventions, improving the quality of ANC services, providing iron and vitamin A supplementation, promoting family based nutrition education, and enhancing educational opportunities and social protection programs to prevent the coexistence of malnutrition in children under five years of age. Keywords: anemia, coexistence, stunting, vitamin A deficiency (VAD).

Peran Komunikasi Partisipatif terhadap Kapabilitas Pengelola Desa Wisata (Studi: Desa Wisata Alamendah dan Desa Wisata Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat)

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Peran Komunikasi Partisipatif terhadap Kapabilitas Pengelola Desa Wisata (Studi: Desa Wisata Alamendah dan Desa Wisata Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat) Oktaviyani, Rena Pengembangan desa wisata merupakan strategi penting dalam memajukan pariwisata berbasis masyarakat di Indonesia. Namun, banyak desa wisata masih menghadapi keterbatasan dalam kapasitas manajerial dan partisipasi masyarakat. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah komunikasi partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik individu, keterdedahan media, dan peran pemangku kepentingan terhadap komunikasi partisipatif, serta pengaruh komunikasi partisipatif terhadap kapasitas manajerial pengelola Desa Wisata Alamendah dan Desa Wisata Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) dengan desain sequential explanatory. Responden penelitian terdiri atas 77 orang pengelola pada masing-masing desa wisata. Data dianalisis menggunakan metode SEM-PLS dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik individu dan peran pemangku kepentingan berpengaruh signifikan terhadap komunikasi partisipatif di Desa Wisata Alamendah, tetapi tidak berpengaruh signifikan di Desa Wisata Cibiru Wetan. Keterdedahan media tidak berpengaruh signifikan terhadap komunikasi partisipatif di kedua desa wisata. Komunikasi partisipatif berpengaruh signifikan terhadap kapasitas manajerial di Desa Wisata Alamendah, tetapi tidak berpengaruh signifikan di Desa Wisata Cibiru Wetan. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi partisipatif akan lebih efektif apabila didukung oleh kepemimpinan yang dialogis dan praktik komunikasi yang berkelanjutan.; The development of tourism villages is an important strategy in advancing community-based tourism in Indonesia. However, many tourism villages still face limitations in managerial capacity and community participation. One of the key factors influencing this condition is participatory communication. This study aims to analyze the effects of individual characteristics, media exposure, and stakeholders roles on participatory communication, as well as the effect of participatory communication on the managerial capacity of tourism village managers in Alamendah Tourism Village and Cibiru Wetan Tourism Village, Bandung Regency. This research employed a mixed-methods approach using a sequential explanatory design. The respondents consisted of 77 managers in each tourism village. The data were analyzed using the SEM-PLS method with the assistance of SmartPLS 4.0. The results show that individual characteristics and stakeholders roles have a significant effect on participatory communication in Alamendah Tourism Village, but not in Cibiru Wetan Tourism Village. Media exposure does not have a significant effect on participatory communication in either village. Participatory communication has a significant effect on managerial capacity in Alamendah Tourism Village, but does not have a significant effect in Cibiru Wetan Tourism Village. These findings emphasize that participatory communication becomes more effective when supported by dialogical leadership and sustainable communication practices.

Edukasi Gizi Berbasis Theory of Planned Behaviour untuk Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah pada Anak Sekolah Dasar

Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT

Edukasi Gizi Berbasis Theory of Planned Behaviour untuk Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah pada Anak Sekolah Dasar ZAFIRA, TSURAYA Anak sekolah dasar merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang membutuhkan asupan gizi optimal untuk mencegah permasalahan gizi dan risiko penyakit di kemudian hari, namun konsumsi sayur dan buah pada kelompok usia ini masih rendah. Edukasi gizi berbasis Theory of Planned Behaviour (TPB) menjadi salah satu pendekatan yang efektif karena tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memengaruhi sikap, norma subjektif, perceived behavioral control, dan niat berperilaku anak terhadap konsumsi sayur dan buah. Keterlibatan ibu dalam edukasi gizi turut berperan penting mengingat ibu memiliki pengaruh besar dalam penyediaan pangan dan pembentukan kebiasaan makan anak di rumah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi gizi berbasis TPB terhadap peningkatan konsumsi sayur dan buah anak. Penelitian ini menggunakan desain quasi-experimental pre–post dengan kelompok perlakuan dan kontrol. Sebanyak 70 ibu dan anak sekolah dasar kelas 5 dari SDN 04 Bojong Rangkas sebagai kelompok perlakuan dan SDN 01 Cihideung Udik sebagai kelompok kontrol, yang dipilih dengan cara multistage random sampling. Intervensi dilakukan selama 4 minggu, pada kelompok perlakuan menggunakan media booklet dan sesi pertemuan berbasis power point, sedangkan kelompok kontrol hanya menerima leaflet tanpa pertemuan. Pertemuan edukasi dilakukan sebanyak empat kali pada anak dan dua kali pada ibu. Penilaian meliputi pengetahuan dan konstruk TPB menggunakan kuesioner, konsumsi sayur dan buah melalui kuesioner terbuka dan FFQ, serta tingkat kecukupan gizi dengan metode recall 2×24 jam. Analisis data menggunakan SPSS 26.0 dengan uji statistik Shapiro Wilk, Chi-square, Wilcoxon Signed-Rank, Paired t-test, Mann-Whitney U, Independent Sample t-test, dan uji ANCOVA dengan melibatkan variabel confounder (pendidikan ibu dan pendapatan perkapita keluarga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi gizi berbasis Theory of Planned Behaviour efektif meningkatkan pengetahuan dan konstruk TPB pada anak dan ibu di kelompok perlakuan, sementara pada kelompok kontrol tidak terjadi perubahan signifikan pada norma subjektif anak. Kelompok perlakuan mengalami peningkatan signifikan pada ketersediaan sayur dan buah di rumah, frekuensi konsumsi sayur dan buah anak serta keluarga, serta jumlah konsumsi buah anak, namun belum pada jumlah konsumsi sayur. Pada kelompok kontrol, peningkatan signifikan hanya terjadi pada ketersediaan sayur di rumah dan frekuensi konsumsi sayur anak dan keluarga. Selain itu, tingkat kecukupan gizi anak pada kelompok perlakuan meningkat signifikan pada asupan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat, sedangkan pada kelompok kontrol hanya terjadi peningkatan asupan energi, dan tidak terdapat perubahan signifikan pada kecukupan zat gizi mikro pada kedua kelompok. Edukasi gizi dengan durasi singkat belum mampu menghasilkan perubahan asupan sayur dan buah yang bermakna, sehingga diperlukan penguatan berkelanjutan melalui peran aktif guru dan dukungan lingkungan pangan sekolah yang selaras dengan pesan edukasi. Instansi terkait disarankan mengembangkan kebijakan yang menjadikan edukasi gizi sebagai bagian dari sistem sekolah secara berkesinambungan, tidak hanya program jangka pendek. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan durasi intervensi yang lebih panjang (minimal 3-6 bulan), menyertakan evaluasi tindak lanjut, mengendalikan faktor lingkungan sekolah, serta menggunakan metode pengukuran konsumsi yang lebih objektif dan memperkuat pendekatan berbasis Theory of Planned Behaviour (TPB), agar efektivitas intervensi dalam membentuk perilaku konsumsi sayur dan buah yang berkelanjutan dapat dibuktikan secara lebih komprehensif.; Elementary school children are in a critical phase of growth and development that requires optimal nutritional intake to prevent nutritional problems and disease risks later in life; however, vegetable and fruit consumption in this age group remains low. Nutrition education based on the Theory of Planned Behaviour (TPB) is considered an effective approach because it not only improves knowledge but also influences attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, and children’s behavioral intentions regarding vegetable and fruit consumption. Mothers’ involvement in nutrition education also plays an important role, as they have a major influence on food provision and the formation of children’s eating habits at home. This study aimed to analyze the effect of TPB-based nutrition education on improving children’s vegetable and fruit consumption. This study employed a quasi-experimental pre–post design with intervention and control groups. A total of 70 mothers and fifth-grade elementary school children from SDN 04 Bojong Rangkas (intervention group) and SDN 01 Cihideung Udik (control group) were selected using multistage random sampling. The intervention was conducted over four weeks. The intervention group received booklet media and educational sessions using PowerPoint presentations, while the control group received only leaflets without any meetings. Educational sessions were conducted four times for children and twice for mothers. Assessments included knowledge and TPB constructs measured using questionnaires, vegetable and fruit consumption assessed through open-ended questionnaires and a Food Frequency Questionnaire (FFQ), and nutritional adequacy evaluated using a 2×24-hour dietary recall. Data were analyzed using SPSS 26.0 with Shapiro–Wilk, Chi-square, Wilcoxon Signed-Rank, Paired t-test, Mann–Whitney U, Independent Sample t-test, and ANCOVA tests, controlling for confounding variables (maternal education and family per capita income). The results showed that TPB-based nutrition education effectively improved knowledge and TPB constructs among children and mothers in the intervention group, whereas no significant change in children’s subjective norms was observed in the control group. The intervention group experienced significant increases in the availability of vegetables and fruits at home, the frequency of vegetable and fruit consumption among children and families, and children’s fruit intake, although not in vegetable intake quantity. In the control group, significant improvements were observed only in the availability of vegetables at home and the frequency of vegetable consumption among children and families. Additionally, children’s nutritional adequacy in the intervention group significantly improved in energy, protein, fat, carbohydrate, and fiber intake, while in the control group only energy intake increased, and no significant changes were found in micronutrient adequacy in either group. Short-duration nutrition education was not sufficient to produce meaningful changes in vegetable and fruit intake; therefore, sustained reinforcement through active teacher involvement and supportive school food environments aligned with educational messages is needed. Relevant institutions are encouraged to develop policies that integrate nutrition education into the school system on a continuous basis rather than as short-term programs. Future studies are recommended to implement longer intervention durations (at least 3-6 months), include follow-up evaluations, control for school environmental factors, use more objective dietary assessment methods, and further strengthen the Theory of Planned Behaviour (TPB) approach to provide more comprehensive evidence of the effectiveness of nutrition education in promoting sustainable vegetable and fruit consumption behaviors among school children.