http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/78145 Tue, 01 Sep 2026 14:53:36 GMT 2026-09-01T14:53:36Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179236 Model Minat Berwakaf Uang melalui Lembaga Crowdfunding Hakiem, Hilman Indonesia memiliki potensi wakaf uang yang besar, mencapai sekitar Rp 180 triliun per tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunannya masih relatif rendah. Penyebab utama kondisi tersebut adalah masih terbatasnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang, belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf, dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses penghimpunan. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai lembaga crowdfunding yang memungkinkan masyarakat menyalurkan wakaf uang secara lebih mudah, cepat, transparan, dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model teoretis minat berwakaf uang melalui lembaga crowdfunding berbasis integrasi Theory of Planned Behavior (TPB), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 2), dan Islamic Consumer Behavior Theory (ICBT). Selain itu, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf uang, menganalisis pengaruh karakteristik demografis terhadap tingkat partisipasi wakaf uang, merumuskan strategi prioritas peningkatan minat berwakaf uang, dan menyusun rekomendasi kebijakan bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Agama dalam kerangka Islamic Social Finance untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei terhadap 535 responden Muslim di Indonesia yang berusia minimal 17 tahun. Responden dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu kelompok yang rutin, pernah, dan belum pernah berwakaf uang. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan kombinasi purposive sampling, convenience sampling, dan snowball sampling melalui penyebaran kuesioner secara daring maupun luring. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antarvariabel laten, regresi logistik untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik demografis terhadap probabilitas partisipasi wakaf uang, Multiple Discriminant Analysis (MDA) untuk mengidentifikasi variabel pembeda antar kelompok responden, dan Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas strategi peningkatan minat berwakaf uang berdasarkan penilaian para pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model integratif TPB–UTAUT 2–ICBT mampu menjelaskan perilaku masyarakat dalam berwakaf uang secara lebih komprehensif dibandingkan penggunaan masing-masing teori secara terpisah. Integrasi ketiga teori tersebut menghasilkan model perilaku yang mencakup dimensi religiusitas, keyakinan perilaku, norma sosial, kontrol perilaku, persepsi manfaat teknologi, kemudahan penggunaan, kondisi yang memfasilitasi, pengaruh sosial, kebiasaan digital, dan faktor-faktor perilaku Islami yang saling berinteraksi dalam membentuk minat berwakaf uang melalui lembaga crowdfunding. Model integrasi ini diusulkan dengan label Integrated Behavioral Intention Model for Islamic Digital Philanthropy, disingkat IBIM-IDP. Analisis PLS-SEM menunjukkan bahwa religiusitas merupakan salah satu faktor fundamental yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan minat berwakaf uang. Selain itu, beberapa konstruk TPB, seperti behavioral beliefs, outcome evaluation, motivation to comply, control beliefs, dan power of control factor terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat. Dari perspektif UTAUT2, variabel habit menjadi determinan yang paling kuat pada kelompok responden yang telah memiliki pengalaman berwakaf uang, sedangkan variabel performance expectancy, effort expectancy, facilitating conditions, social influence, dan hedonic motivation memberikan kontribusi yang berbeda pada masing-masing kelompok responden. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa faktor-faktor demografis turut memengaruhi probabilitas seseorang menjadi wakif. Variabel usia, pendidikan, pekerjaan, dan domisili terbukti memiliki pengaruh terhadap peluang masyarakat untuk menjadi wakif rutin maupun wakif yang pernah berwakaf, sedangkan pengaruh jenis kelamin dan pendapatan relatif lebih kecil pada sebagian model. MDA menunjukkan bahwa karakteristik demografis mampu membedakan kelompok responden berdasarkan tingkat partisipasi wakaf uang. Analisis AHP menghasilkan prioritas strategi peningkatan minat berwakaf uang melalui lembaga crowdfunding. Kriteria yang memperoleh bobot tertinggi adalah manfaat yang dirasakan, sedangkan berdasarkan bobot global alternatif, strategi yang paling diprioritaskan adalah peningkatan transparansi digital dan pelaporan real-time oleh lembaga pengelola wakaf, Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan wakaf uang bergantung pada kemampuan lembaga membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa gambaran model integratif perilaku wakaf uang yang menggabungkan aspek perilaku, teknologi, dan nilai-nilai Islam dalam satu kerangka konseptual. Dari sisi metodologis, penelitian ini memperlihatkan bahwa kombinasi PLS-SEM, regresi logistik, MDA, dan AHP mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku wakif sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif. Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan masukan kepada regulator, lembaga pengelola wakaf, lembaga keuangan syariah, serta penyelenggara crowdfunding untuk memperkuat literasi wakaf uang, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengembangkan inovasi layanan digital, dan memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan minat berwakaf uang melalui lembaga crowdfunding memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan dimensi religiusitas, perilaku konsumen, penerimaan teknologi, karakteristik demografis, serta tata kelola kelembagaan. Model integratif yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan gambaran teori dalam bidang Islamic Social Finance sekaligus menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan nasional untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang sebagai instrumen pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan inklusi keuangan syariah, dan percepatan pencapaian SDGs di Indonesia.; Indonesia possesses substantial potential for cash waqf, estimated at approximately IDR 180 trillion annually. However, the actual realization of cash waqf collection remains relatively low. This condition is primarily attributable to limited public literacy regarding cash waqf, suboptimal transparency and accountability in waqf fund management, and the underutilization of digital technology in the fundraising process. On the other hand, advances in information technology have facilitated the emergence of various crowdfunding institutions, enabling the public to contribute cash waqf more conveniently, efficiently, transparently, and across wider geographical areas. This study aims to develop a theoretical model of cash waqf intention through crowdfunding institutions by integrating the Theory of Planned Behavior (TPB), the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 2), and the Islamic Consumer Behavior Theory (ICBT). Furthermore, the study seeks to identify the determinants influencing individuals’ intention to donate cash waqf, examine the effects of demographic characteristics on the level of cash waqf participation, formulate priority strategies for enhancing cash waqf intention, and develop policy recommendations for the Indonesian Waqf Board (BWI), the Financial Services Authority (OJK), and the Ministry of Religious Affairs within the framework of Islamic Social Finance to support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). This study employed a quantitative approach using a survey design involving 535 Indonesian Muslim respondents aged 17 years and above. The respondents were classified into three categories: regular cash waqf donors, occasional cash waqf donors, and non-donors. The sample was selected using a combination of purposive sampling, convenience sampling, and snowball sampling through both online and offline questionnaire distribution. Data were analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to examine the relationships among latent variables, logistic regression to identify the effects of demographic characteristics on the probability of cash waqf participation, Multiple Discriminant Analysis (MDA) to identify distinguishing variables among respondent groups, and the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine priority strategies for enhancing cash waqf intention based on expert judgments. The findings indicate that the integrated TPB–UTAUT 2–ICBT model provides a more comprehensive explanation of cash waqf behavior than the application of each theory independently. The integration of these three theoretical perspectives produced a behavioral model encompassing religiosity, behavioral beliefs, social norms, perceived behavioral control, perceived technological benefits, ease of use, facilitating conditions, social influence, digital habits, and Islamic behavioral values, all of which interact to shape individuals’ intention to donate cash waqf through crowdfunding institutions. This integrated model is proposed under the label Integrated Behavioral Intention Model for Islamic Digital Philanthropy (IBIM-IDP). The PLS-SEM analysis revealed that religiosity is one of the most fundamental determinants contributing to the formation of cash waqf intention. In addition, several TPB constructs, including behavioral beliefs, outcome evaluation, motivation to comply, control beliefs, and power of control factors, were found to have significant effects on individuals’ intention. From the UTAUT 2 perspective, habit emerged as the strongest determinant among respondents with prior cash waqf experience, whereas performance expectancy, effort expectancy, facilitating conditions, social influence, and hedonic motivation contributed differently across respondent groups. The logistic regression analysis demonstrated that demographic characteristics also influence the probability of becoming a cash waqf donor. Age, educational attainment, occupation, and domicile were found to significantly affect the likelihood of becoming either a regular or an occasional cash waqf donor, whereas the effects of gender and income were relatively limited in several models. Furthermore, Multiple Discriminant Analysis (MDA) confirmed that demographic characteristics effectively distinguish respondent groups according to their level of cash waqf participation. The AHP analysis identified priority strategies for enhancing cash waqf intention through crowdfunding institutions. The criterion with the highest priority weight was perceived benefit. Based on the global priority weights of the alternatives, the most preferred strategy was strengthening digital transparency and real-time reporting by waqf management institutions. These findings suggest that the success of cash waqf fundraising largely depends on the ability of waqf institutions to establish public trust through professional, accountable, and transparent governance. This study contributes theoretically by developing an integrated behavioral model of cash waqf that combines behavioral, technological, and Islamic value dimensions within a single conceptual framework. Methodologically, the study demonstrates that the integration of PLS-SEM, logistic regression, MDA, and AHP provides a more comprehensive understanding of cash waqf behavior while generating practical and evidence-based strategic recommendations. From a practical perspective, the findings offer valuable insights for regulators, waqf management institutions, Islamic financial institutions, and crowdfunding providers to strengthen cash waqf literacy, improve transparency and accountability, develop innovative digital services, and enhance collaboration among stakeholders. Overall, this study demonstrates that enhancing cash waqf intention through crowdfunding institutions requires a multidimensional approach that integrates religiosity, consumer behavior, technology acceptance, demographic characteristics, and institutional governance. The integrated model developed in this study is expected to serve as a theoretical foundation for advancing Islamic Social Finance research while providing a reference for national policymaking to optimize the potential of cash waqf as an instrument for economic development, social welfare enhancement, Islamic financial inclusion, and the acceleration of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179236 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/178869 PENGEMBANGAN MODEL ADOPSI CIRCULAR ECONOMY BUSINESS MODEL DI UMKM PAKAIAN JADI INDONESIA Sitio, Rike Penta Industri pakaian jadi berperan penting dalam perekonomian Indonesia, tetapi industri ini menghasilkan emisi serta limbah tekstil. Circular economy business model mempertahankan nilai produk dan material melalui efisiensi sumber daya, perpanjangan umur pakai, penggunaan kembali, perbaikan, dan pemulihan material. Namun, UMKM pakaian jadi Indonesia masih mengadopsinya secara parsial karena keterbatasan sumber daya dan dukungan ekosistem. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi praktik circular economy berdasarkan literatur; menganalisis pengaruh persepsi dan sikap konsumen terhadap circular purchase intention; menganalisis praktik dan tantangan adopsi pada UMKM; memetakan faktor serta aktor yang memengaruhi implementasi; dan merumuskan model konseptual adopsi circular economy business model bagi UMKM pakaian jadi Indonesia. Penelitian menggunakan mixed methods dan Soft Systems Methodology sebagai kerangka integrasi. Penelitian ini berlangsung sejak November 2023 sampai dengan November 2025. Kajian literatur menganalisis 64 artikel untuk mengidentifikasi arketipe model bisnis, serta 122 artikel secara bibliometrik dan 35 artikel melalui analisis konten untuk memetakan aktor dan kolaborasi. Survei menghasilkan 452 respons valid dari 767 kuesioner yang dianalisis menggunakan SEM PLS. Penelitian kualitatif melibatkan 24 informan dari 14 kelompok narasumber dengan pendalaman pada empat UMKM. Analisis tematik mengidentifikasi praktik, hambatan, dan kapabilitas dinamis. MICMAC memetakan 14 faktor sistem, sedangkan MACTOR menganalisis posisi 14 aktor terhadap tujuh objektif strategis. Seluruh hasil diintegrasikan melalui tujuh tahap Soft Systems Methodology. Kajian literatur menghasilkan sembilan arketipe, yaitu resource efficiency, circular inputs, produce on demand, product use extension, reuse and redistribution, repair and maintenance, resource recovery, industrial symbiosis, serta product as a service. Resource efficiency dan circular inputs menjadi titik masuk yang mudah karena dekat dengan kegiatan internal, sedangkan praktik lain membutuhkan keterlibatan konsumen, mitra pengelola material, teknologi, pembiayaan, dan koordinasi yang kompleks. Hasil SEM PLS menunjukkan bahwa perceived value merupakan prediktor terkuat bagi sikap dengan koefisien 0,455 dan circular purchase intention dengan koefisien 0,401. Sikap berpengaruh terhadap circular purchase intention sebesar 0,314. Awareness memengaruhi sikap, tetapi pengaruh langsungnya terhadap circular purchase intention hanya 0,118. Willingness to pay premium berpengaruh kecil sebesar 0,143. Model menjelaskan 50,6 persen variasi sikap dan 63,5 persen variasi circular purchase intention. Religiosity terutama membentuk awareness dan sikap dengan kontribusi relatif kecil. Konsumen mempertimbangkan manfaat lingkungan sekaligus kualitas, kenyamanan, estetika, daya tahan, harga, nilai sosial, dan kebaruan produk. Studi kasus menunjukkan bahwa UMKM telah menggunakan pewarna alami dan material daur ulang, memanfaatkan sisa kain dan deadstock, serta menjalankan upcycling, repair, redyeing, edukasi, dan pengumpulan produk pascakonsumsi. Namun, praktik tersebut belum terintegrasi karena terkendala sistem pengumpulan dan pemilahan, teknologi daur ulang, mutu dan kontinuitas material, skala ekonomi, tenaga ahli, sertifikasi, pembiayaan, dan permintaan domestik. MICMAC menempatkan literasi dan kapasitas sumber daya manusia sebagai faktor paling berpengaruh. Budaya organisasi dan komitmen manajemen, regulasi dan insentif, serta infrastruktur digital dan informasi pasar menjadi faktor penggerak. Tekanan pasar global, sertifikasi dan pelabelan, serta kolaborasi lintas aktor menjadi faktor penghubung. MACTOR menempatkan Kementerian Perindustrian sebagai aktor dominan. Konvergensi terkuat terbentuk antara Kementerian Perindustrian, asosiasi industri, dan brand lokal, sedangkan penguatan pasokan dan sirkulasi material memperoleh dukungan paling luas. Penelitian menghasilkan model konseptual multi pathway dalam tiga tahap. Tahap adopsi awal mencakup resource efficiency dan circular inputs dengan dominasi sensing. Tahap penguatan mencakup produce on demand, product use extension, reuse and redistribution, repair and maintenance, serta resource recovery dengan dominasi seizing. Tahap kematangan mencakup industrial symbiosis dan product as a service dengan dominasi reconfiguring. Ketiga kapabilitas bekerja pada seluruh tahap dengan dominasi berbeda. Secara teoretis, penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan dukungan ekosistem menjadi kondisi batas bagi kapabilitas dinamis UMKM. Sensing berkembang melalui learning by interacting, sedangkan seizing berlangsung melalui bricolage. Reconfiguring membutuhkan infrastruktur, teknologi, sertifikasi, pembiayaan, dan koordinasi lintas aktor yang tidak dapat disediakan UMKM secara mandiri. Temuan ini memperluas kapabilitas dinamis dari kemampuan internal menjadi kemampuan yang bergantung pada interaksi ekosistem. Model multi pathway juga menunjukkan bahwa jalur adopsi ditentukan oleh kesiapan UMKM dan dukungan ekosistem, bukan urutan yang seragam. Secara praktis, model ini menyediakan peta jalan bagi UMKM untuk memilih jalur adopsi sesuai kapasitasnya dan bagi pemerintah untuk memprioritaskan penguatan sumber daya manusia, sirkulasi material, pembiayaan, sertifikasi, serta kolaborasi lintas aktor.; The apparel industry plays an important role in the Indonesian economy, but it generates emissions and textile waste. The circular economy business model maintains the value of products and materials through resource efficiency, product life extension, reuse, repair, and material recovery. However, Indonesian apparel MSMEs still adopt it partially due to limited resources and ecosystem support. This study aimed to identify circular economy practices based on the literature; analyze the effects of consumer perceptions and attitudes on circular purchase intention; analyze adoption practices and challenges among MSMEs; map the factors and actors influencing implementation; and formulate a conceptual model for the adoption of the circular economy business model by Indonesian apparel MSMEs. The study employed mixed methods and Soft Systems Methodology as an integration framework. The study was conducted from November 2023 to November 2025. The literature review analyzed 64 articles to identify business model archetypes, as well as 122 articles through bibliometric analysis and 35 articles through content analysis to map actors and collaborations. The survey generated 452 valid responses from 767 questionnaires, which were analyzed using PLS-SEM. The qualitative study involved 24 informants from 14 informant groups, with an in-depth examination of four MSMEs. Thematic analysis identified practices, barriers, and dynamic capabilities. MICMAC mapped 14 system factors, while MACTOR analyzed the positions of 14 actors toward seven strategic objectives. All findings were integrated through the seven stages of Soft Systems Methodology. The literature review identified nine archetypes, namely resource efficiency, circular inputs, produce on demand, product use extension, reuse and redistribution, repair and maintenance, resource recovery, industrial symbiosis, and product as a service. Resource efficiency and circular inputs serve as accessible entry points because they are closely related to internal activities, whereas other practices require the involvement of consumers, material management partners, technology, financing, and complex coordination. The PLS-SEM results showed that perceived value was the strongest predictor of attitude, with a coefficient of 0.455, and of circular purchase intention, with a coefficient of 0.401. Attitude affected circular purchase intention by 0.314. Awareness influenced attitude, but its direct effect on circular purchase intention was only 0.118. Willingness to pay premium had a small effect of 0.143. The model explained 50.6 percent of the variance in attitude and 63.5 percent of the variance in circular purchase intention. Religiosity primarily shaped awareness and attitude, with a relatively small contribution. Consumers consider environmental benefits alongside quality, comfort, aesthetics, durability, price, social value, and product novelty. The case studies showed that MSMEs had used natural dyes and recycled materials, utilized fabric scraps and deadstock, and implemented upcycling, repair, redyeing, education, and post-consumer product collection. However, these practices had not been integrated because they were constrained by collection and sorting systems, recycling technology, material quality and continuity, economies of scale, skilled personnel, certification, financing, and domestic demand. MICMAC positioned human resource literacy and capacity as the most influential factors. Organizational culture and management commitment, regulations and incentives, as well as digital infrastructure and market information, were identified as driving factors. Global market pressure, certification and labeling, and cross-actor collaboration were identified as linkage factors. MACTOR positioned the Ministry of Industry as the dominant actor. The strongest convergence was formed among the Ministry of Industry, industry associations, and local brands, while strengthening material supply and circulation received the broadest support. The study produced a three-stage multi-pathway conceptual model. The initial adoption stage includes resource efficiency and circular inputs, with sensing as the dominant capability. The strengthening stage includes produce on demand, product use extension, reuse and redistribution, repair and maintenance, and resource recovery, with seizing as the dominant capability. The maturity stage includes industrial symbiosis and product as a service, with reconfiguring as the dominant capability. The three capabilities operate across all stages with different levels of dominance. Theoretically, the study showed that resource limitations and ecosystem support constitute boundary conditions for the dynamic capabilities of MSMEs. Sensing develops through learning by interacting, while seizing occurs through bricolage. Reconfiguring requires infrastructure, technology, certification, financing, and cross-actor coordination that MSMEs cannot provide independently. These findings extend dynamic capabilities from internal capabilities to capabilities that depend on ecosystem interactions. The multi-pathway model also shows that adoption pathways are determined by MSME readiness and ecosystem support, rather than by a uniform sequence. In practical terms, the model provides a roadmap for MSMEs to select adoption pathways according to their capacities and for the government to prioritize the strengthening of human resources, material circulation, financing, certification, and cross-actor collaboration. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/178869 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/178843 Model dan Strategi Transformasi Menuju Entrepreneurial University untuk Keberlanjutan Universitas Swasta Hayati, Indah Kusuma Transformasi perguruan tinggi swasta (PTS) menuju entrepreneurial university menjadi semakin penting dalam era ekonomi berbasis pengetahuan untuk meningkatkan daya saing dan menjaga keberlanjutan institusi. Meskipun berbagai aktivitas pendidikan kewirausahaan, penelitian, inovasi, dan pengembangan kewirausahaan telah dilakukan, implementasinya pada PTS di Indonesia masih berkembang secara parsial dan belum terintegrasi secara optimal, sehingga menunjukkan adanya fenomena institutional decoupling. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya membahas aspek-aspek entrepreneurial university secara terpisah, sehingga kajian mengenai model transformasi yang terintegrasi pada konteks universitas swasta masih terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan model dan strategi transformasi menuju entrepreneurial university untuk mendukung keberlanjutan universitas swasta. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut (1) mengidentifikasi kondisi eksisting penerapan konsep entrepreneurial university pada perguruan tinggi swasta, (2) merancang model transformasi menuju entrepreneurial university untuk keberlanjutan universitas swasta, (3) merumuskan strategi transformasi, serta (4) menyusun scenario planning transformasi menuju entrepreneurial university. Penelitian menggunakan mixed method dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting, pola transformasi, serta berbagai permasalahan yang dihadapi universitas swasta dalam proses transformasi menuju entrepreneurial university. Temuan tersebut menjadi dasar dalam pengembangan model transformasi melalui Soft Systems Methodology (SSM). Model transformasi yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai landasan dalam penyusunan struktur hierarki pada Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) untuk menentukan prioritas strategi implementasi. Selanjutnya, prioritas strategi tersebut menjadi masukan dalam penyusunan skenario transformasi untuk merumuskan kerangka antisipatif terhadap berbagai kemungkinan perubahan lingkungan eksternal melalui pendekatan Scenario Planning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi menuju entrepreneurial university pada tujuh universitas swasta membentuk empat pola umum, yaitu: (1) penguatan kewirausahaan pada dimensi pendidikan, (2) perkembangan riset dan inovasi yang belum terintegrasi secara merata, (3) kolaborasi eksternal yang masih berorientasi pada penguatan akademik, dan (4) belum terbentuknya mekanisme integrasi antar-ekosistem. Keempat pola tersebut menunjukkan bahwa transformasi telah berkembang melalui aktivitas akademik, inovasi, dan kewirausahaan, namun setiap dimensi berkembang dengan tingkat kemajuan yang berbeda sehingga terjadi ketidakseimbangan perkembangan antar dimensi entrepreneurial university. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan keterhubungan antara ekosistem akademik, ekosistem inovasi, dan ekosistem kewirausahaan belum terbentuk secara sistematis, yang mengindikasikan adanya fenomena institutional decoupling dalam proses transformasi menuju entrepreneurial university. Berdasarkan temuan tersebut, analisis menggunakan SSM menunjukkan bahwa permasalahan utama transformasi entrepreneurial university pada universitas swasta bukan terletak pada aktivitas akademik, inovasi, dan kewirausahaan, melainkan pada belum terintegrasinya ketiga ekosistem tersebut dalam satu sistem kelembagaan. Penelitian ini menghasilkan model transformasi entrepreneurial university berbasis integrasi ekosistem akademik, inovasi, dan kewirausahaan yang didukung oleh tujuh solusi kelembagaan untuk memperkuat kapasitas internal universitas serta kolaborasi multisektor sebagai penguat transformasi. Model tersebut menegaskan bahwa transformasi menuju entrepreneurial university memerlukan penguatan kapasitas internal yang didukung oleh kolaborasi eksternal untuk mewujudkan keberlanjutan universitas swasta. Hasil analisis FAHP menunjukkan bahwa kepemimpinan dan tata kelola merupakan faktor utama dalam transformasi menuju entrepreneurial university, dengan universitas sebagai aktor utama dan peningkatan kualitas lulusan sebagai tujuan prioritas. Penguatan sumber daya manusia menjadi strategi implementasi yang paling diprioritaskan, diikuti penguatan kolaborasi dengan industri, startup, dan investor, integrasi kewirausahaan dalam kurikulum, serta penguatan riset berbasis inovasi. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi entrepreneurial university merupakan proses sistemik yang memerlukan sinergi antara kepemimpinan, penguatan kapasitas internal, dan kolaborasi eksternal untuk mencapai keberlanjutan universitas swasta. Melalui pendekatan scenario planning, penelitian mengidentifikasi kebijakan dan regulasi pemerintah serta dukungan pendanaan pemerintah sebagai critical uncertainties yang paling berpengaruh terhadap transformasi entrepreneurial university. Berdasarkan kedua faktor tersebut, penelitian menghasilkan empat skenario transformasi, yaitu Akselerasi Transformasi, Transformasi Terkendali, Adaptasi Mandiri, dan Stagnasi Transformasi. Keempat skenario tersebut memberikan kerangka antisipatif bagi universitas swasta dalam merumuskan strategi transformasi yang adaptif terhadap berbagai kemungkinan perubahan lingkungan eksternal. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa penguatan perspektif transformasi entrepreneurial university berbasis integrasi ekosistem dan adaptasi terhadap ketidakpastian lingkungan. Secara manajerial, hasil penelitian menekankan pentingnya penguatan kepemimpinan dan tata kelola, integrasi akademik–inovasi–kewirausahaan, pengembangan budaya kewirausahaan, hilirisasi riset, serta diversifikasi pendanaan sebagai faktor pendukung keberlanjutan perguruan tinggi swasta. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model transformasi entrepreneurial university yang dihasilkan dalam penelitian ini pada perguruan tinggi swasta dengan karakteristik yang lebih beragam. Pengujian tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi dan memvalidasi variabel-variabel kritis yang memengaruhi keberhasilan transformasi menuju entrepreneurial university sehingga memperkuat pengembangan model yang dihasilkan. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/178843 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/178677 Mekanisme Pasar Karbon: Paradoks Bisnis dan Tata Kelola Iklim Global WIBOWO, MAULANA AGUNG Perubahan iklim merupakan persoalan multidimensional yang muncul dari keterkaitan antara aktivitas produksi, konsumsi energi fosil, perubahan penggunaan lahan, pola pembangunan, dan tekanan terhadap ekosistem. Dalam membangun respons bersama, forum tata kelola iklim global COP memusatkan perhatian pada karbon sebagai emisi gas rumah kaca yang paling dominan. Kebutuhan akan ukuran seragam mendorong penggunaan satuan karbon dioksida ekuivalen dan memusatkan karbon sebagai objek pengukuran, pengurangan, penyerapan, penyimpanan, dan pertukaran dalam tata kelola iklim global. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis arah tata kelola iklim global yang memperkuat pasar karbon; (2) menganalisis respons kelembagaan negara; (3) menganalisis pembentukan paradoks bisnis dan tata kelola iklim global; serta (4) merumuskan proposisi riset tata kelola iklim nonpasar. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang mencakup analisis koding dokumen COP 1–29 serta NDC dan LT-LEDS dari 73 negara. PESTEL digunakan untuk memetakan faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Simulasi game theory diterapkan untuk memahami interaksi strategis antarnegara, sementara System-GMM digunakan untuk menganalisis dinamika panel emisi dan variabel kelembagaan. Identifikasi etika, moral, dan keyakinan digunakan untuk menganalisis pembentukan paradoks bisnis dan tata kelola iklim global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pasar karbon dibentuk sebagai solusi melalui penguatan legitimasi mandat global yang dipatuhi dan diterjemahkan negara ke dalam respons kelembagaannya. Penelitian ini mengonseptualisasikan karbon sebagai komoditas negatif untuk menjelaskan paradoks bisnis: penciptaan nilai melalui perdagangan memerlukan ketersediaan unit karbon dan keberlanjutan transaksi, sedangkan keberhasilan ekologis menuntut penurunan emisi dan penyusutan basis komoditas. Paradoks tata kelola iklim global muncul karena mekanisme pasar dipusatkan pada perdagangan unit karbon, sementara pemanasan global mencakup seluruh gas rumah kaca; kelembagaan dan pasar karbon semakin mapan, tetapi emisi global terus meningkat. Kedua paradoks menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis-administratif tidak secara otomatis membuktikan keberhasilan ekologis. Temuan ini mengarahkan pada proposisi riset tata kelola iklim nonpasar yang menempatkan pemulihan ekologis sebagai dasar tata kelola. Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/178677 2026-01-01T00:00:00Z