<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>MF - Business</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/78144</link>
<description>Master Theses on Business</description>
<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 00:11:05 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-11-19T00:11:05Z</dc:date>
<item>
<title>Analisis Aliran Produksi Simulator dan Identifikasi Waste menggunakan Value Stream Mapping (VSM) di Racelab Sim Racing</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180306</link>
<description>Analisis Aliran Produksi Simulator dan Identifikasi Waste menggunakan Value Stream Mapping (VSM) di Racelab Sim Racing
Ramadhani, Alif Akbar
Racelab Sim Racing merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur simulator balap (racing simulator) yang melayani kebutuhan pelanggan individu, komunitas, perusahaan, hingga institusi pendidikan. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, perusahaan menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi waktu penyelesaian produksi. Variasi waktu produksi yang terjadi pada beberapa tahapan proses menyebabkan ketidakpastian waktu produksi dan berpotensi mengurangi efisiensi operasional perusahaan. Kondisi tersebut mendorong perlunya evaluasi terhadap alur produksi guna mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (non-value-added activities) serta menemukan peluang perbaikan proses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aktual proses produksi simulator di Racelab Sim Racing, mengidentifikasi waste dan bottleneck yang terjadi dalam aliran produksi, serta merumuskan usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Penelitian dilaksanakan di Racelab Sim Racing pada periode Juli 2024 hingga Maret 2026 dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi langsung serta data sekunder yang berasal dari catatan historis produksi perusahaan. Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Value Stream Mapping (VSM) untuk memetakan aliran material dan informasi mulai dari penerimaan pesanan hingga produk selesai diproduksi (finished good). Analisis VSM didukung oleh Fishbone Diagram dan 5 Why Analysis untuk mengidentifikasi akar penyebab terjadinya keterlambatan produksi. Data yang dianalisis meliputi waktu proses pada setiap tahapan produksi, yaitu aluminium profile cutting, laser and bending plate, painting, seat upholstery, seat livery decal, dan frame assembly, serta total waktu produksi (production time) pada periode Oktober 2023 hingga September 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi simulator memiliki rata-rata production time sebesar 12,1 hari dengan variasi waktu produksi antar bulan yang cukup besar, nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian produksi masih melebihi target perusahaan sebesar 10 hari sehingga diperlukan identifikasi terhadap aktivitas yang menyebabkan keterlambatan. Berdasarkan analisis VSM, proses laser and bending plate teridentifikasi sebagai tahapan yang menjadi bottleneck karena memiliki waktu proses relatif lebih tinggi dibandingkan tahapan lainnya. Selain itu, ditemukan beberapa bentuk waste dalam sistem produksi, terutama waiting time, transportation, dan inventory berupa work in process (WIP) akibat ketidakseimbangan aliran proses akibat ketergantungan terhadap vendor eksternal. Analisis menggunakan Fishbone Diagram dan 5 Why Analysis menunjukkan bahwa akar penyebab utama keterlambatan produksi berasal dari belum optimalnya koordinasi dengan vendor, belum adanya standar waktu penyelesaian yang terukur, serta kurangnya sistem pengendalian terhadap aliran material dan jadwal produksi.  Berdasarkan hasil analisis, usulan perbaikan yang direkomendasikan meliputi peningkatan koordinasi dengan vendor, penyusunan sistem penjadwalan produksi yang lebih terintegrasi, optimalisasi aktivitas yang dapat dilakukan secara paralel, serta penerapan future state Value Stream Mapping sebagai acuan perbaikan proses di masa mendatang. Implementasi usulan tersebut diharapkan mampu mengurangi waste, memperlancar aliran produksi, menurunkan production time, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.; Racelab Sim Racing is a company engaged in the manufacturing of racing simulators for individual customers, communities, corporations, and educational institutions. As market demand continues to increase, the company faces challenges in maintaining production completion consistency. Variations in processing times across several production stages create uncertainty in production time and potentially reduce operational efficiency. This condition highlights the need to evaluate the production flow in order to identify non-value-added activities and determine opportunities for process improvement.&#13;
This study aims to analyze the current condition of the simulator production process at Racelab Sim Racing, identify waste and bottlenecks within the production flow, and formulate improvement recommendations to enhance production efficiency. The research was conducted at Racelab Sim Racing from July 2024 to March 2026 using a case study approach. Primary data were obtained through direct observation and interviews, while secondary data were collected from the company's historical production records.&#13;
The main method applied in this study was Value Stream Mapping (VSM), which was used to map material and information flows from order receipt to finished goods. The VSM analysis was supported by Fishbone Diagram and 5 Why Analysis to identify the root causes of production delays. The analyzed production stages included aluminium profile cutting, laser and bending plate, painting, seat upholstery, seat livery decal, and frame assembly, along with total production time from October 2023 to September 2024.&#13;
The results indicate that the simulator production process has an average production time of 12.1 days, with considerable monthly variations. Based on the VSM analysis, the laser and bending plate process was identified as a potential bottleneck due to its relatively longer processing time compared to other stages. Furthermore, several forms of waste were identified, particularly waiting, transportation, and process flow imbalances caused by dependence on external vendors. The Fishbone Diagram and 5 Why Analysis revealed that the primary causes of production delays were inadequate vendor coordination, the absence of measurable completion standards, and insufficient control over material flow and production scheduling.&#13;
Based on the findings, several improvement recommendations are proposed, including enhancing vendor coordination, developing a more integrated production scheduling system, optimizing parallel activities, and implementing a future-state Value Stream Mapping model as a guideline for continuous improvement. &#13;
These improvements are expected to reduce waste, improve production flow, shorten production time, and increase overall operational efficiency.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180306</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Nilai Konsumsi, Preferensi dan Intensi Penggunaan Layanan Online Food Delivery pada Generasi Z</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180290</link>
<description>Nilai Konsumsi, Preferensi dan Intensi Penggunaan Layanan Online Food Delivery pada Generasi Z
Siregar, Kristin Elisabeth
Layanan Online Food Delivery (OFD) telah bertransformasi menjadi bagian dari kebiasaan konsumsi masyarakat perkotaan, dengan Generasi Z sebagai segmen pengguna terbesar. Meskipun demikian, dinamika nilai konsumsi yang membentuk perilaku mereka di pasar yang telah matang seperti Jabodetabek masih belum banyak dipahami. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh lima nilai konsumsi, yaitu nilai fungsional, sosial, emosional, epistemik, dan kondisional, terhadap preferensi penggunaan dan intensi penggunaan berkelanjutan layanan OFD, serta merumuskan rekomendasi bagi pelaku bisnis.&#13;
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer dari 120 responden Generasi Z di Jabodetabek yang berusia minimal 18 tahun dan telah menggunakan OFD dalam tiga bulan terakhir. Responden berpartisipasi secara sukarela melalui kuesioner daring yang disebarkan melalui berbagai kanal, dengan pertanyaan penyaring untuk memastikan kesesuaian kriteria inklusi. Data dianalisis menggunakan SEM-PLS dan dilengkapi analisis deskriptif.&#13;
Hasil menunjukkan bahwa hanya nilai emosional dan nilai kondisional yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi penggunaan, sedangkan nilai fungsional, sosial, dan epistemik tidak berpengaruh signifikan. Terhadap intensi penggunaan berkelanjutan, hanya nilai emosional yang berpengaruh langsung secara signifikan. Preferensi penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi penggunaan berkelanjutan, serta berperan sebagai mediator parsial pada hubungan nilai emosional dan mediator penuh pada hubungan nilai kondisional. Temuan baru penelitian ini adalah bahwa pada pasar OFD yang telah matang, atribut fungsional telah menjadi standar dasar yang tidak lagi membedakan antarlayanan sehingga tidak membentuk preferensi maupun intensi, sedangkan pengalaman afektif dan relevansi situasional menjadi penentu utama perilaku. Analisis deskriptif memperkuat temuan tersebut: mayoritas responden menggunakan OFD dengan frekuensi rendah sebagai solusi konsumsi pelengkap, dengan puncak penggunaan pada waktu makan malam serta motif kebutuhan pribadi dan situasi mendesak; kelompok pekerja dan berpendapatan lebih tinggi menunjukkan penilaian nilai emosional dan intensi berkelanjutan yang lebih tinggi.&#13;
Rekomendasi strategis penelitian ini adalah pelaku bisnis OFD perlu memprioritaskan strategi yang memperkuat nilai emosional, seperti pengalaman pemesanan yang menyenangkan dan konten visual yang menarik, serta nilai kondisional, seperti solusi cepat pada situasi mendesak dan promosi situasional. Pada tingkat manajerial, persaingan perlu digeser dari persaingan berbasis fitur menjadi persaingan berbasis pengalaman, dengan pengukuran kinerja yang menyeimbangkan metrik retensi dan akuisisi serta segmentasi pasar yang lebih terdiferensiasi.; Online Food Delivery (OFD) services have transformed into part of urban consumption habits, with Generation Z as the largest user segment. Nevertheless, the dynamics of consumption values shaping their behavior in mature markets such as Greater Jakarta remain underexplored. This study aimed to analyze the effects of five consumption values, namely functional, social, emotional, epistemic, and conditional values, on usage preference and continuance intention of OFD services, and to formulate recommendations for OFD businesses.&#13;
This study employed a quantitative approach with primary data from 120 Generation Z respondents in Greater Jakarta who were at least 18 years old and had used OFD within the previous three months. Respondents participated voluntarily through an online questionnaire distributed across multiple channels, with screening questions to ensure compliance with the inclusion criteria. Data were analyzed using SEM-PLS, complemented by descriptive analysis.&#13;
The results showed that only emotional and conditional values had positive and significant effects on usage preference, whereas functional, social, and epistemic values were not significant. Regarding continuance intention, only emotional value had a significant direct effect. Usage preference had a positive and significant effect on continuance intention and acted as a partial mediator in the emotional value relationship and a full mediator in the conditional value relationship. The novel finding of this study is that, in a mature OFD market, functional attributes have become a basic standard that no longer differentiates services and therefore shapes neither preference nor continuance intention, whereas affective experience and situational relevance have become the primary determinants of behavior. Descriptive analysis reinforced these findings: the majority of respondents used OFD at low frequency as a complementary consumption solution, with usage peaking at dinnertime and driven by personal needs and urgent situations; employed and higher-income respondents reported higher emotional value and continuance intention.&#13;
The strategic recommendations of this study are that OFD businesses should prioritize strategies that strengthen emotional value, such as enjoyable ordering experiences and appealing visual content, and conditional value, such as rapid solutions in urgent situations and situational promotions. At the managerial level, competition should shift from feature-based to experience-based competition, with performance measurement balancing retention and acquisition metrics and more differentiated market segmentation.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180290</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Model Tata Kelola dan Keberlanjutan Rantai Nilai Pisang di Jawa Barat</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180284</link>
<description>Model Tata Kelola dan Keberlanjutan Rantai Nilai Pisang di Jawa Barat
Salsabila, Marsha
Pertumbuhan produksi pisang di Jawa Barat belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan posisi tawar dan kesejahteraan petani. Petani masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi harga, ketergantungan terhadap pengepul, serta perbedaan kemampuan dalam memperoleh manfaat ekonomi dari rantai nilai. Hubungan antara petani dan pengepul juga memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan sistem pembayaran yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur dan tata kelola rantai nilai pisang, asimetri informasi, distribusi nilai, dan keberlanjutan rantai nilai, serta merumuskan model bisnis yang dapat memperkuat posisi petani. Penelitian dilakukan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan Global Value Chain (GVC), analisis Hayami, analisis asimetri informasi, Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems (SAFA), dan Social Enterprise Business Model Canvas (SEBMC). &#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengepul memiliki posisi penting dalam rantai nilai pisang, terutama sebagai pembeli dan sumber informasi bagi petani. Kondisi tersebut menyebabkan adanya ketimpangan akses informasi yang dapat memengaruhi posisi tawar petani. Sistem pembayaran tunai menunjukkan karakteristik relational governance, sedangkan sistem pembayaran tertunda menunjukkan karakteristik captive governance. Perbedaan mekanisme pembayaran juga berkaitan dengan distribusi nilai yang diterima petani. Value share petani pada transaksi tunai mencapai 61,86%, sedangkan pada pembayaran tertunda hanya 27,41%. Hasil penilaian keberlanjutan menunjukkan bahwa dimensi sosial relatif lebih baik dibandingkan dimensi ekonomi, sementara economic resilience menjadi salah satu aspek yang masih perlu diperkuat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan petani dalam pasar belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan posisi tawar, transparansi informasi, dan kemampuan menangkap nilai.&#13;
Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merumuskan model bisnis koperasi produsen pisang berbasis SEBMC sebagai alternatif penguatan governance rantai nilai. Koperasi ditempatkan sebagai pusat koordinasi yang didukung oleh Dinas Pertanian, PPL, lembaga keuangan mikro, akademisi, penyedia teknologi informasi, dan mitra pasar. Model tersebut mencakup pemasaran kolektif, transparansi informasi harga, penguatan infrastruktur pascapanen, diversifikasi saluran pemasaran, pengembangan produk olahan, dan pelibatan petani dalam pengambilan keputusan. Model ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap satu saluran pemasaran, memperkuat posisi tawar, meningkatkan akses informasi dan pasar, serta meningkatkan kemampuan petani dalam menangkap nilai sehingga mendukung keberlanjutan rantai nilai pisang di Jawa Barat.; The growth of banana production in West Java has not been fully accompanied by improvements in farmer’s bargaining position and welfare. Farmers face limited access to price information, dependence on collectors, and unequal ability to capture economic benefits along the value chain. This study analyzes the structure and governance of the banana value chain, information asymmetry, value distribution, and sustainability, and formulates a business model to strengthen farmers’ position. The study was conducted in Cianjur Regency, West Java, using the Global Value Chain (GVC) approach, Hayami analysis, information asymmetry analysis, Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems (SAFA), and Social Enterprise Business Model Canvas (SEBMC).&#13;
The results show that collectors play an important role as buyers and sources of market information, contributing to unequal access to information and potentially weakening farmers’ bargaining position. Cash payment exhibits relational governance, while deferred payment exhibits captive governance. Farmer’s  value share reached 61.86% under cash transactions but only 27.41% under deferred payment. The sustainability assessment indicates that the social dimension performs relatively better than the economic dimension, while economic resilience remains an area requiring improvement. These findings indicate that market participation has not been fully accompanied by stronger bargaining power, information transparency, and value capture.&#13;
Based on these findings, the study proposes a SEBMC based banana producer cooperative business model to strengthen value chain governance. The cooperative serves as a coordination center supported by government agencies, extension officers, microfinance institutions, academics, technology providers, and market partners. The model emphasizes collective marketing, price transparency, post-harvest infrastructure, diversified marketing channels, processed product development, and farmer participation in decision-making. It is expected to reduce farmer’s dependence on a single marketing channel, strengthen bargaining power, improve access to information and markets, and enhance value capture, thereby supporting banana value chain sustainability in West Java.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180284</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Pengaruh Karakteristik Dewan dan Kondisi Keuangan terhadap Financial Distress pada Perusahaan Terindeks LQ45</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180272</link>
<description>Pengaruh Karakteristik Dewan dan Kondisi Keuangan terhadap Financial Distress pada Perusahaan Terindeks LQ45
Putra, Mochamad Mahendra
Kesehatan keuangan perusahaan menunjukkan kemampuan entitas dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Di Indonesia, penurunan kesehatan keuangan terindikasi dari meningkatnya kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mencapai 716 kasus sepanjang tahun 2025, dengan puncaknya 218 kasus pada kuartal IV. Kondisi tersebut dipicu oleh jatuh tempo utang restrukturisasi pascapandemi, tingginya suku bunga global, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta ketidakseimbangan operasional perusahaan. Risiko financial distress tidak hanya mengancam perusahaan dengan fundamental yang lemah, tetapi juga perusahaan berkapitalisasi besar yang pernah atau masih tergabung Indeks LQ45, seperti PT Garuda Indonesia Tbk., PT Waskita Karya Tbk., PT Krakatau Steel Tbk., dan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), yang mengalami restrukturisasi utang hingga kebangkrutan.&#13;
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan periode 2015-2024, dari perusahaan-perusahaan nonkeuangan yang pernah menjadi konstituen LQ45 periode Februari 2020-Januari 2026, dengan observasi kinerja keuangan tahun 2015-2024. Perusahaan dipilih berdasarkan kriteria kelengkapan dan ketersediaan publikasi data. Metode analisis yang digunakan, antara lain analisis statistik deskriptif dengan scatter plot dan cook’s distance, analisis uji akurasi model prediksi financial distress, regresi data panel statis, serta regresi panel dinamis menggunakan metode System Generalized Method of Moments (Sys-GMM). Pendekatan ini digunakan untuk menangkap heterogenitas perusahaan, potensi endogenitas, serta persistensi financial distress.&#13;
Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan rata-rata perusahaan dalam kondisi sehat, dan juga adanya ketimpangan kondisi kesehatan keuangan antarperusahaan LQ45. Emiten MIKA teridentifikasi sebagai influential observation dengan nilai cook’s distance 1,282, yang melampaui batas cutoff, yaitu 1,000, sehingga emiten ini dikeluarkan untuk menjaga kestabilan koefisien dan mengurangi potensi bias estimasi parameter. &#13;
Hasil uji akurasi menunjukkan model Altman memiliki kinerja klasifikasi relatif terbaik dibandingkan model lainnya, meskipun kemampuan mendeteksinya masih rendah dengan tingkat akurasi sebesar 57,35% serta kesalahan tipe I sebesar 79,53%. Kemudian, model Zmijewski menempati peringkat kedua dengan tingkat akurasi sebesar 52,94% dan kesalahan tipe I sebesar 90,06%. Di sisi lain, model Ohlson menunjukkan performa dengan tingkat akurasi sebesar 49,71% dan Kesalahan Tipe I sebesar 100,00%. Dari uji akurasi dipilih dua model prediksi untuk digunakan pada analisis determinan financial distress dilihat dari pengaruh tata kelola, karena perbedaan selisih akurasi yang tipis dan kesalahan tipe I Altman cukup besar, yaitu hampir 80%. &#13;
Pemetaan kondisi financial distress LQ45 hanya menggunakan model Altman karena tingkat akurasi yang tinggi merepresentasikan jumlah prediksi yang besar dan mewakili hasil prediksi model Zmijewski. Dari hasil pemetaan Altman, ditemukan bahwa financial distress pada konstituen LQ45 cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor dengan karakteristik bisnis tertentu. Sektor telekomunikasi dan infrastruktur pendukung, seperti ISAT, TBIG, dan TOWR, secara konsisten berada pada zona distressed akibat tingginya tingkat leverage untuk membiayai ekspansi jangka panjang di tengah persaingan tarif yang semakin ketat. Pola serupa juga ditemukan pada sektor konstruksi BUMN Karya, seperti WSKT dan WIKA, yang mengalami distressed akibat tingginya beban utang proyek strategis nasional (PSN) serta kenaikan suku bunga global. Selain itu, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 semakin memperburuk kondisi tersebut dengan menurunkan jumlah perusahaan sehat (good company) dari rata-rata lebih dari 23 emiten menjadi hanya 14 emiten, sekaligus mendorong emiten ritel, seperti LPPF, mengalami penurunan kinerja pada proses financial distress integral.&#13;
Hasil estimasi regresi data panel dinamis menggunakan System GMM pada Model 3 (Zmijewski) menunjukkan bahwa financial distress memiliki karakter yang persisten, sebagaimana ditunjukkan oleh pengaruh positif dan signifikan variabel lag financial distress (FD(-1)it) pada taraf 10% (koefisien = 0,501; p-value = 0,079). Dari sisi kondisi keuangan internal, Profit Margin (PM) berpengaruh negatif signifikan pada tingkat 1% (koefisien = -1,320; p-value = 0,001), sehingga menjadi faktor yang paling efektif dalam menurunkan risiko financial distress. Sebaliknya, Leverage (LEV) berpengaruh positif signifikan pada taraf 10% (koefisien = 2,596; p-value = 0,068), sedangkan Payout Ratio (PRATIO) berpengaruh positif signifikan pada tingkat 5% (koefisien = 0,121; p-value = 0,014). Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya beban utang dan kebijakan pembagian dividen yang agresif dapat mempersempit fleksibilitas keuangan perusahaan sehingga meningkatkan risiko financial distress.&#13;
Dari perspektif tata kelola perusahaan, diperoleh temuan bahwa independensi dewan komisaris (BCIND) berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor financial distress pada taraf 5% (koefisien = 0,836; p-value = 0,039). Pengaruh positif komisaris independen terhadap financial distress dapat dijelaskan melalui kesenjangan antara independensi formal dan substantif. Salah satu mekanisme yang mungkin menurut literatur adalah koneksi politik atau pemerintahan. Koneksi tersebut berpotensi melemahkan objektivitas pengawasan dan meningkatkan risiko konflik kepentingan serta rent-seeking. Selain itu, pengangkatan komisaris yang sekadar memenuhi regulasi, peningkatan agency cost, dan lambatnya pengambilan keputusan dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, evaluasi komisaris independen perlu mempertimbangkan kompetensi, independensi substantif, potensi konflik kepentingan, dan efektivitas fungsi pengawasan, bukan sekadar jumlah atau proporsinya, untuk meminimalkan risiko financial distress.&#13;
Oleh karena itu, penelitian ini mengimplikasikan perlunya perusahaan memperkuat deteksi dini, profitabilitas, struktur modal, netralitas dan efektivitas tata kelola; investor mempertimbangkan kondisi keuangan, risiko financial distress, dan kualitas tata kelola; serta regulator memperkuat pengawasan financial distress dan mendorong tata kelola yang efektif; Corporate financial health reflects an firm's ability to sustain its business continuity. In Indonesia, the deterioration of corporate financial health is indicated by the increasing number of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) cases, which reached 716 cases throughout 2025, with a peak of 218 cases in the fourth quarter. This deterioration was driven by the maturity of post-pandemic restructured debt, rising financing costs resulting from high global interest rates, fluctuations in the rupiah exchange rate, and operational imbalances. The risk of financial distress is no longer limited to firms with weak fundamentals but has also affected large-cap companies that are current or former constituents of the LQ45 Index, including PT Garuda Indonesia Tbk., PT Waskita Karya Tbk., PT Krakatau Steel Tbk., and PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), which have undergone debt restructuring or bankruptcy.&#13;
This study uses secondary data from the annual reports of non-financial companies that were constituents of the LQ45 Index during the February 2020–January 2026 period, with financial performance observations covering 2015–2024. Companies were selected based on data availability and completeness. The analytical methods included descriptive statistical analysis using scatter plots and cook's distance, financial distress prediction model accuracy testing, static panel data regression, and dynamic panel data regression using the System Generalized Method of Moments (System GMM). This approach was adopted to account for firm heterogeneity, potential endogeneity, and the persistence of financial distress.&#13;
The descriptive statistical analysis revealed that, on average, LQ45 companies remained financially healthy, although considerable variation in financial health existed across firms. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) was identified as an influential observation, with a Cook’s distance value of 1.282, exceeding the cutoff threshold of 1.000. Accordingly, MIKA was excluded from the analysis to enhance coefficient stability and reduce potential estimation bias.&#13;
The accuracy assessment identified the Altman model as having the best overall classification performance among the models evaluated, although its ability to detect financially distressed firms remained limited, with an accuracy of 57.35% and a Type I error rate of 79.53%. The Zmijewski model ranked second, with an accuracy of 52.94% and a Type I error rate of 90.06%, while the Ohlson model achieved an accuracy of 49.71% and a Type I error rate of 100.00%. Based on these results, two prediction models were selected for the subsequent analysis of the determinants of financial distress, focusing on the effects of corporate governance. This selection was justified by the relatively small differences in classification accuracy among the models and the substantial Type I error rate of the Altman model, which approached 80%.&#13;
The mapping of financial distress was conducted using only the Altman model because its relatively higher predictive accuracy was considered more representative and sufficiently reflected the prediction pattern of the Zmijewski model. The results indicate that financial distress among LQ45 constituents was concentrated in sectors with specific business characteristics. Companies in the telecommunications and supporting infrastructure sectors, such as ISAT, TBIG, and TOWR, consistently remained in the distress zone due to their high leverage used to finance long-term expansion amid intense price competition. A similar pattern was observed in state-owned construction companies, including WSKT and WIKA, which experienced financial distress because of substantial debt associated with National Strategic Projects (PSN) and rising global interest rates. Furthermore, the COVID-19 pandemic in 2020 significantly worsened corporate financial conditions, reducing the number of healthy companies from an average of more than 23 firms to only 14 and pushing retail companies such as LPPF into the financial distress process.&#13;
The dynamic panel estimation using the System GMM on Model 3 (Zmijewski) indicates that financial distress is persistent, as evidenced by the positive and significant effect of the lagged financial distress variable (FD(-1)it) at the 10% significance level (coefficient = 0.501; p-value = 0.079). Regarding firms' financial conditions, Profit Margin (PM) has a negative and statistically significant effect at the 1% level (coefficient = -1.320; p-value = 0.001), making it the strongest factor in reducing financial distress. Conversely, Leverage (LEV) has a positive and significant effect at the 10% level (coefficient = 2.596; p-value = 0.068), while the Payout Ratio (PRATIO) has a positive and significant effect at the 5% level (coefficient = 0.121; p-value = 0.014). These findings indicate that high debt burdens and aggressive dividend distribution policies reduce firms' financial flexibility and consequently increase the likelihood of financial distress.&#13;
From a corporate governance perspective, board of commissioners’ independence (BCIND) has a positive and statistically significant effect on the financial distress score at the 5% significance level (coefficient = 0.836; p-value = 0.039). This positive association may reflect a gap between formal and substantive independence. One possible mechanism suggested by the literature is the presence of political or government connections, which may weaken the objectivity of oversight and increase the risks of conflicts of interest and rent-seeking. Furthermore, appointments made primarily to comply with regulatory requirements, higher agency costs, and delays in decision-making may undermine the effectiveness of monitoring. Therefore, the evaluation of independent commissioners should consider their competence, substantive independence, potential conflicts of interest, and monitoring effectiveness, rather than merely their number or proportion, to help mitigate the risk of financial distress.&#13;
Therefore, this study implies the need for companies to strengthen early detection, profitability, capital structure, and corporate governance neutrality and effectiveness; investors to consider financial conditions, financial distress risk, and governance quality; and regulators to strengthen financial distress monitoring and promote effective corporate governance.
</description>
<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/180272</guid>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
