http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53871 Buku Terbitan FPIK-IPB Fri, 17 Apr 2026 06:50:22 GMT 2026-04-17T06:50:22Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69671 Coral Governance Nikijuluw, Victor PH; Adrianto, Luky; Bengen, Dietriech G; Sondita, M. Fedi A.; Monintja, Daniel; Siry, Hendra Yusran; Nainggolan, Pahala; Susanto, Handoko Adi; Megawanto, Rony; Koropitan, Alan F.; Amin, Imran; Wiryawan, Budy; Kinseng, Rilus A.; Zulbainarni, Nimmi; Suryawati, Siti Hajar; Purnomo, Agus Heri; Djohani, Rili; Subijanto, Johannes Tue, 01 Oct 2013 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69671 2013-10-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/63072 Senarai bijak terhadap alam dan inspiratif dalam gagasan Effendi, Hefni Mon, 29 Apr 2013 08:25:10 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/63072 2013-04-29T08:25:10Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/60058 PERUBAHAN IKLIM DAN KEHIDUPAN BIOTA AKUATIK (Dampak pada Bioakumulasi Bahan Berbahaya dan Beracun & Reproduksi) Riani, Etty Wed, 30 Jan 2013 05:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/60058 2013-01-30T05:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/56991 Studi Penerapan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) Pada Masyarakat Pulau Kecil Sebagai Solusi Mengatasi Problem Kemandirian Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Indonesia Imron, Masyhuri; Wahyono, Ary; Solihin, Akhmad Pengelolaan perairan di Pulau Sebatik saat ini masih bertumpu pada kebijakan pengelolaan pemerintah pusat, melalui berbagai peraturan perundangan yang terkait. Berdasarkan perundang-undangan itu maka banyak lembaga pemerintah yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir di Pulau Sebatik. Selain pemerintah, stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan kelautan di sekitar Pulau Sebatik adalah masyarakat lokal, yaitu berupa pemanfaatan laut untuk melakukan penangkapan ikan. Banyaknya stakeholder di Sebatik menimbulkan terjadinya konflik antar stakeholder, yaitu konflik antara nelayan lokal dengan trawl dan konflik yang terjadi karena penanaman rumput laut. Konflik lain lebih bersifat politis, yaitu konflik Blok Ambalat, yang dklaim pemilikannya oleh pemerintah malaysia. Banyaknya stakeholder yang terkait dengan pengelolaan laut diharapkan saling bersinergi, sehingga pengelolaan pesisir dan laut dapat dilaksanakan dengan optimal. Meskipun demikian, hal itu sulit dilakukan, karena masing-masing lembaga memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya hak pengusahaan perairan pesisir (HP3)diterapkan di kawasan ini, maka terjadinya benturan kepentingan antara berbagai lembaga tidak dapat dihindarkan. Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 GMT http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/56991 2009-12-01T00:00:00Z