http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91 2026-08-07T09:09:23Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/177374 Disertasi a.n Ratnawaty Fadilah (P0602222030) Fadilah, Ratnawaty Pulau-pulau kecil menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem yang menopangnya. Di banyak wilayah pulau kecil, peningkatan produksi pangan sering dilakukan melalui pengembangan ruang produksi untuk udang dan bandeng. Pulau Tanakeke, Sulawesi Selatan, menjadi representasi untuk memahami bagaimana perubahan ekosistem mangrove memengaruhi produktivitas perikanan dan ketahanan pangan di pulau kecil. Dalam empat dekade terakhir, lebih dari 70% hutan mangrove di Pulau Tanakeke telah dikonversi menjadi tambak udang dan bandeng sehingga komposisi kawasan pasang surut berubah menjadi sekitar 40% mangrove dan 60% tambak. Peningkatan produksi yang diharapkan dari konversi mangrove ternyata hanya bersifat sementara. Setelah beberapa tahun, produktivitas tambak mulai menurun, dan pada saat yang sama hasil tangkapan perikanan juga semakin berkurang, sehingga manfaat ekonomi yang diharapkan tidak lagi dapat dipertahankan. Perubahan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah hilangnya mangrove hanya mengurangi luas tutupan vegetasi, atau turut melemahkan fungsi-fungsi ekologis yang selama ini menopang produktivitas perikanan dan ketahanan pangan masyarakat pulau? Untuk menjawab pertanyaan besar tersebut, penelitian ini menggunakan sudut pandang mangrove, perikanan, dan ketahanan pangan sebagai satu sistem sosial-ekologi yang saling berkaitan. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri bagaimana perubahan integritas ekosistem mangrove memengaruhi kualitas lingkungan, produktivitas perikanan, kesejahteraan masyarakat, hingga ketahanan pangan rumah tangga. Penelitian dilakukan di enam desa di Pulau Tanakeke dengan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan analisis biofisik, sosial-ekonomi, ketahanan pangan, keberlanjutan, identifikasi aktor dan faktor kunci, serta penyusunan strategi pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan. Penelitian ini membuktikan bahwa berkurangnya integritas ekosistem mangrove tidak hanya mengubah tutupan lahan, tetapi juga melemahkan proses-proses ekologis yang menopang sistem pangan perikanan di Pulau Tanakeke. Dampak tersebut terjadi secara berantai, mulai dari penurunan kualitas tanah dan perairan, mengganggu struktur trofik, menurunkan produktivitas perikanan tangkap maupun budidaya, dan pada akhirnya meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat. Ironisnya, meskipun ruang produksi terus bertambah, sekitar 92,85% rumah tangga masih mengalami kerawanan pangan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan produksi tanpa menjaga fungsi ekosistem tidak mampu mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sebaliknya, kawasan dengan integritas mangrove yang lebih baik mampu mempertahankan kualitas lingkungan, produktivitas perikanan, dan ketahanan sistem pangan yang lebih tinggi. Degradasi mangrove telah membawa Pulau Tanakeke dalam kondisi social-ecological trap, yaitu kondisi ketika degradasi ekosistem dan kerentanan sosial-ekonomi saling memperkuat sehingga masyarakat semakin bergantung pada eksploitasi sumber daya, yang pada akhirnya mempercepat kerusakan ekosistem itu sendiri dan semakin mempersempit pilihan untuk keluar dari kondisi tersebut. Analisis MICMAC, MACTOR, dan keberlanjutan mengidentifikasi bahwa kesehatan mangrove, konektivitas hidrologi, tata kelola kelembagaan, koordinasi multipihak, dan pengendalian konversi mangrove merupakan faktor pengungkit utama yang menentukan keberlanjutan sistem. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan strategi pengelolaan melalui lima pilar, yaitu penguatan tata kelola, pengendalian degradasi dan konversi mangrove, pemulihan integritas ekosistem, pengembangan perikanan dan budidaya ramah lingkungan, serta penguatan penghidupan masyarakat pesisir. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang menjelaskan keterkaitan antara integritas ekosistem mangrove, produktivitas trofik, produktivitas perikanan, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan pangan pada pulau kecil. Kerangka ini mengungkap mekanisme bagaimana degradasi maupun pemulihan mangrove memengaruhi kualitas lingkungan, produktivitas perikanan, kesejahteraan masyarakat, hingga ketahanan pangan melalui interaksi sosial-ekologi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji aspek biofisik, sosial-ekonomi, atau tata kelola secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut dalam satu kerangka sistem yang utuh sebagai dasar penyusunan strategi pengelolaan mangrove berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa ketahanan pangan masyarakat pulau kecil merupakan hasil interaksi antara integritas ekosistem mangrove dan produktivitas perikanan, sehingga bersifat ecosystem dependent. Dengan demikian, keberlanjutan sistem pangan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh kemampuan ekosistem mempertahankan fungsi-fungsi ekologis yang menopang produktivitas perikanan dan penghidupan masyarakat. Temuan ini memperluas perspektif pengelolaan mangrove dengan menempatkan integritas ekosistem sebagai fondasi pembangunan pangan berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/177309 Evaluasi Potensi Protein Kimera L1L2 HPV Tipe 52 sebagai Kandidat Vaksin Kanker Serviks secara In Vivo Sari, Isti Kartika Human Papillomavirus (HPV) tipe risiko tinggi merupakan penyebab utama kanker serviks pada wanita, yang mengakibatkan lebih dari 300.000 kematian setiap tahunnya di seluruh dunia. Vaksinasi HPV telah terbukti efektif mencegah infeksi yang disebabkan oleh virus-virus ini, dengan penggunaan luas vaksin protein rekombinan berbasis L1. Namun, vaksin berbasis L1 hanya memberikan perlindungan terhadap tipe HPV tertentu dan memiliki spektrum cakupan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan vaksin HPV berbasis protein rekombinan kimerik L1L2 dari HPV tipe 52, yang diharapkan dapat meningkatkan netralisasi silang terhadap berbagai tipe HPV. Penelitian ini menggunakan Escherichia coli BL21 (DE3) sebagai sistem ekspresi untuk memproduksi protein rekombinan kimerik L1L2. Lima kelompok mencit betina BALB/c diimunisasi dengan kandidat vaksin tersebut, dan respons imun dievaluasi menggunakan ELISA serta uji netralisasi pseudovirus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandidat vaksin memicu respons imun terhadap protein HPV, meskipun kinerja antibodi penetral masih perlu ditingkatkan. Uji toksisitas tidak menunjukkan adanya kerusakan signifikan pada organ hati dan ginjal mencit, yang mengindikasikan keamanan kandidat vaksin tersebut. Selanjutnya protein kimera L1L2 diuji pada 4 ekor Macaca fascicularis betina. Dilakukan uji flowcytometri, ELISA dan uji darah lengkap diawal dan akhir penelitian. Berdasarkan temuan ini, protein vaksin kimera L1L2 menunjukkan potensi sebagai alternatif pencegahan kanker serviks. Akan tetapi, optimalisasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efikasinya.; Human Papillomavirus (HPV) of high-risk types are the primary cause of cervical cancer in women, leading to resulting in over 300,000 deaths annually worldwide. HPV vaccination has proven demonstrated effective efficacy in preventing infections caused by these viruses, with L1-based recombinant protein vaccines being widely utilized. However, L1-based vaccines provide protection only against specific HPV types and have a limited coverage spectrum. Therefore consequently, this study aims to develop an HPV vaccine based on a recombinant chimeric L1L2 protein from HPV type 52, which is expected anticipated to enhance cross-neutralization against multiple HPV types. This research used Escherichia coli BL21 (DE3) as the expression system for producing the L1L2 chimeric recombinant protein. Five groups of female BALB/c mice were immunized with the vaccine candidate, and immune responses were evaluated assessed using ELISA and Pseudovirus Neutralization Assays. The results demonstrated outcomes indicated that the vaccine candidate elicited induced an immune response against HPV proteins, albeit with room for improvement although the neutralizing antibody performance still requires improvement. Toxicity tests showed revealed no significant damage to the liver and kidney organs of the mice, suggesting that the vaccine candidate’s is safesafety. Subsequently, the L1L2 chimeric protein was tested on four female Macaca fascicularis. Flow cytometry, ELISA, and complete blood count analyses were performed at the beginning and end of the study. After that Based on these findings, the L1L2 chimeric vaccine proteins shows potential as an alternative for cervical cancer prevention. HoweverNevertheless, further optimization is necessary to enhance its efficacy. 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/176442 Desain Kebijakan Agroforestri untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Berkelanjutan di Kota Bogor Mongan, Anita Primasari Kota Bogor merupakan salah satu kota penyangga kawasan metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan luas wilayah sekitar 11.138 ha dan jumlah penduduk mencapai 1.078.400 jiwa. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat telah mendorong konversi lahan dan ekspansi kawasan terbangun hingga melebihi 60% wilayah kota atau setara 7.499,79 ha (67,33%). Kondisi ini menyebabkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik semakin terbatas, terfragmentasi, dan tersebar tidak merata sehingga meningkatkan tekanan ekologis, menurunkan kualitas lingkungan, serta mengurangi kemampuan kota dalam menyediakan jasa ekosistem. RTH publik memiliki fungsi penting sebagai infrastruktur ekologis yang mendukung pengaturan mikroklimat, konservasi biodiversitas, penyerapan karbon, pengendalian tata air, serta penyediaan ruang sosial dan rekreasi masyarakat. Namun, proporsi RTH publik di berbagai kota di Indonesia masih berada di bawah amanat minimal 20%. Meskipun Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022 telah memperkenalkan konsep RTH berkualitas, implementasi pengelolaan RTH yang berkelanjutan masih memerlukan pendekatan yang lebih integratif. Salah satu pendekatan yang berpotensi mendukung pengelolaan RTH publik adalah agroforestri. Agroforestri merupakan pendekatan nature-based solutions yang mengintegrasikan pohon dengan tanaman pertanian dan/atau peternakan dalam satu unit lahan sehingga mampu menghasilkan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial secara bersamaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa agroforestri berkontribusi terhadap konservasi biodiversitas, mitigasi perubahan iklim, peningkatan kesehatan tanah, penyerapan karbon, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perkotaan, agroforestri menawarkan solusi yang fleksibel dan multifungsi untuk menjawab keterbatasan lahan dan tingginya tekanan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi dan potensi agroforestri pada RTH publik, mengidentifikasi peran stakeholder dalam penetapan dan implementasi agroforestri, menilai status keberlanjutannya, serta merumuskan desain kebijakan agroforestri berkelanjutan untuk RTH publik Kota Bogor. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi lapang, studi pustaka, dan focus group discussion (FGD). Analisis dilakukan menggunakan analisis deskriptif, analisis stakeholder, Multi-Aspect Sustainability Analysis (MSA), dan Interpretive Structural Modeling (ISM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTH publik Kota Bogor terdiri atas tiga tipologi, yaitu Tipologi A (kawasan/zona RTH), Tipologi B (kawasan/zona lain yang berfungsi sebagai RTH), dan Tipologi C (objek ruang yang berfungsi sebagai RTH). Luas RTH publik yang telah dikelola mencapai 474,13 ha atau sekitar 4,26% dari luas wilayah kota. Kawasan tersebut meliputi RTH pelestarian alam, taman kota, pemakaman, kebun penelitian, jalur hijau, serta sempadan sungai dan danau. Pemanfaatan lahannya menunjukkan praktik agroforestri melalui kombinasi berbagai kelompok tanaman, antara lain tanaman buah, sayuran, tanaman obat, tanaman bumbu, tanaman hias, tanaman industri, tanaman penghasil pati, dan tanaman multifungsi lainnya. Analisis stakeholder mengidentifikasi empat kelompok stakeholder, yaitu key players yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan akademisi. Pada kuadran subject terdiri dari masyarakat/komunitas. Pada kuadran context setter terdiri dari pengusaha/swasta, sedangkan crowd terdiri dari pengelola, pengawas, dan pelaksana lapangan. Analisis keberlanjutan menggunakan metode Multi-Aspect Sustainability Analysis (MSA) menunjukkan bahwa implementasi agroforestri pada RTH publik Kota Bogor berada pada kategori cukup berkelanjutan dengan indeks sebesar 51,84%. Aspek ekologi memperoleh nilai 66,71% (berkelanjutan), aspek ekonomi 26,14% (kurang berkelanjutan), aspek sosial 60,71% (berkelanjutan), aspek infrastruktur dan teknologi 60,50% (berkelanjutan), serta aspek hukum dan kelembagaan 45,14% (kurang berkelanjutan). Hasil tersebut menunjukkan bahwa aspek ekonomi serta hukum dan kelembagaan masih menjadi kendala utama dalam peningkatan keberlanjutan agroforestri perkotaan. Analisis MSA juga mengidentifikasi dua puluh faktor pengungkit yang memengaruhi keberlanjutan agroforestri pada seluruh dimensi yang dikaji. Analisis ISM digunakan untuk menentukan prioritas implementasi kebijakan berdasarkan hubungan pengaruh dan ketergantungan antar faktor pengungkit. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor kunci yang paling menentukan keberlanjutan agroforestri adalah peningkatan ketergantungan konsumen terhadap produk agroforestri dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) agroforestri perkotaan. Prioritas berikutnya meliputi pengelolaan wisata agroforestri, peningkatan nilai ekonomi produk agroforestri, perluasan jangkauan pasar, dan penguatan kelembagaan pemasaran. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam penyusunan model kebijakan agroforestri untuk RTH publik Kota Bogor. Penelitian ini menghasilkan desain kebijakan agroforestri yang menempatkan tata kelola, penguatan ekonomi agroforestri, dan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama pengelolaan RTH publik. Model kebijakan yang dihasilkan mengintegrasikan fungsi konservasi ekologis, penguatan ekonomi hijau, peningkatan fungsi sosial, serta tata kelola kolaboratif dalam satu kerangka pengelolaan yang berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa agroforestri memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen kebijakan strategis dalam pengelolaan RTH publik sekaligus mendukung terwujudnya Kota Bogor yang tangguh iklim, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/176294 Life Cycle Sustainability Assessment Pengelolaan Palm Oil Mill Effluent Dalam Program Dekarbonisasi Pabrik Kelapa Sawit Agustira, Muhamad Akmal Limbah cair kelapa sawit atau dikenal palm oil mill effluent (POME) menjadi sumber emisi yang berdampak terhadap lingkungan terutama pada gas rumah kaca, eutrofikasi, asidifikasi. POME potensial dimanfaatkan sebagai energi baru terbarukan, sekaligus menurunkan dampak lingkungan dengan memanfaatkan biogas dengan teknologi methane capture. Dari perspektif pembangunan green economy, proses pemanfaatan POME merupakan transformasi ekonomi sirkular. Pendekatan ini menempatkan limbah sebagai sumber daya yang dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi dan sosial dalam mendukung program dekarbonisasi PKS menuju sistem yang lebih berkelanjutan. Tujuan penelitian menganalisis secara komprehensif terhadap keberlanjutan pengelolaan POME melalui pendekatan life cycle sustainability assessment (LCSA) yang mengintegrasi tiga dimensi utama yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial terhadap 4 (empat) skema pemanfaatan biogas POME yaitu co firing (skema 1), listrik (skema 2), bio CNG pengganti gasoline (skema 3) dan bio CNG pengganti LPG (skema 4). Secara spesifik, terdapat 6 tujuan penelitian yaitu (1) menganalisis dampak lingkungan dengan menggunakan metode life cycle assessment (LCA) (2) menganalisis dampak ekonomi melalui pendekatan life cycle cost assessment (LCCA) (3) menganalisis dampak sosial menggunakan social life cycle assessment (S-LCA) (4) menganalisis tingkat keberlanjutannya dengan metode LCSA (5) Menilai tingkat penerapan ekonomi sirkular (6) merumuskan kebijakan ekonomi sirkular dalam pemanfaatan POME dalam program dekarbonisasi menuju keberlanjutan sawit Indonesia. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan biogas POME berperan dalam mendukung upaya dekarbonisasi PKS dan dapat meminimalkan berbagai dampak lingkungan lainnya. Analisis LCA menyatakan pemanfaatan biogas POME dari pengelolaan 1 ton POME melalui teknologi methane capture dapat menurunkan dampak lingkungan berupa global warming potential (GWP) dengan mereduksi 474,17-1.045 kg-CO2eq, eutrofikasi sebesar 4,91 kg PO4, asidifikasi perairan sebesar 2,12-21,4 kg-SO2-eq, asidifikasi terestrial 2,10-2,17 kg-SO2eq, dan respiratory organics 0,21 kg-C2H4eq. Pemanfaatan biogas POME tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, namun juga berpotensi menjadi sumber energi terbarukan yang bernilai ekonomi. Hasil LCCA menunjukkan bahwa skema 2 (listrik) dan 4 (bio CNG LPG) dinilai layak secara ekonomi, sedangkan skema 1 dan 3 (bio CNG gasoline) belum memenuhi kriteria kelayakan dimana levelized cost lebih besar dibandingkan harga jual. Berdasarkan analisis finansial bahwa nilai NPV, IRR, BCR dan payback period (PP) skema 1 yaitu Rp. 1,08 miliar, 13,01%, 1,73, dan 7 tahun, skema 2 Rp 10,21 milyar, 16,40%, 1,72 dan 6 tahun, skema 3 Rp -40,5 milyar, 5,71%, 0,52, dan 12 tahun, dan skema 4 Rp 55,78 miliar, 20,72%, 1,76 dan 5 tahun. Berdasarkan indikator finansial tersebut, skema 3 dinyatakan tidak layak dimana NPV bernilai negatif, IRR dibawah hurdle rate 11,86%, dan BCR dibawah 1. Pemanfaatan biogas POME menunjukkan dampak sosial yang positif dimana nilai product social impact assessment (PSIA) dalam rentang 0,65-0,71. Hal ini mengindikasikan tingkat keberlanjutan sosial pada kategori stabil. Pemanfaatan biogas POME memiliki peran yang mendukung dalam pembangunan keberlanjutan pada pabrik kelapa sawit. Hasil analisis LCSA menunjukkan bahwa nilai composite sustainability index (CSI) skema 1 memiliki nilai CSI tertinggi namun menunjukan trade-off partial yang menunjukan adanya ketimpangan antar dimensi. Skema 4 (0,72) dan skema 2 (0,70) menunjukkan keberlanjutan yang lebih seimbang dan stabil. Sebaliknya, skema 2 (0,40) menunjukkan kegagalan keberlanjutan akibat ketimpangan ekstrim, terutama pada dimensi ekonomi sebagai faktor pembatas. Berdasarkan analisis composite perfomance index (CPI), dengan mengintegrasikan CSI dan total outcome index (TOI), urutan keberlanjutan terbaik skema 4, skema 2, skema 1 dan skema 3. Hal ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh nilai indeks tertinggi, namun terintegrasi yang seimbang antara dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial. Hasil penilaian ekonomi sirkular pada keempat skema menunjukkan nilai berkisar 0,552-0,675 yang mengindikasikan tingkat sirkularitas pada kategori moderat hingga tinggi serta berada pada fase transisi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi sirkular telah mulai diterapkan dan memberikan manfaat nyata walaupun belum mencapai kondisi optimal. Hambatan implementasi pengembangan biogas POME bukan pada aspek teknologi namun bersifat sistemik dan multidimensional terkait pasar, pembiayaan, infrastruktur, valuasi dan kelembagaan dan tata aturan yang saling tumpang tindih sehingga memicu sustainability trap. Untuk itu dirumuskan kebijakan integrated policy response (IPR) yang mengintegrasikan instrumen kebijakan yaitu mandatory, pembentukan pasar energi, dukungan fiskal dan pembiayaan, pengembangan infrastruktur ekonomi karbon serta penguatan kelembagaan dan kapasitas teknologi pembiayaan.; Palm oil mill effluent (POME) is a source of emissions that impact the environment, particularly greenhouse gases, eutrophication, and acidification. POME can be used as a new energy source while reducing environmental impacts through biogas technology for methane capture. In the economic development perspective, the POME utilization process is part of a circular economy transformation. This approach positions waste as a resource that can generate added economic and social value, supporting the palm oil mill decarbonization program toward a more sustainable system. This study aims to comprehensively evaluate the sustainability of palm oil mill effluent (POME) management using a life cycle sustainability assessment (LCSA) framework that integrates environmental, economic, and social dimensions. Four POME biogas utilization schemes are considered: co firing (scheme 1), electricity generation (scheme 2), bio-compressed natural gas (bio-CNG) as a gasoline substitute (scheme 3), and bio-CNG as a liquefied petroleum gas (LPG) substitute (scheme 4). The specific objectives are: (1) to analyse environmental impacts using the life cycle assessment (LCA) method; (2) to assess economic impacts through life cycle cost assessment (LCCA); (3) to evaluate social impacts using social life cycle assessment (S-LCA); (4) to determine the overall level of sustainability via the LCSA method; (5) to assess the extent of circular economy implementation; and (6) to formulate circular economy policies for POME utilization within the decarbonization program for sustainable Indonesian palm oil. The findings indicate that POME biogas utilization contributes to palm oil mill (PKS) decarbonization efforts and reduces additional environmental impacts. Life cycle assessment (LCA) results demonstrate that managing 1 ton of POME using methane capture technology can decrease global warming potential (GWP) by 474.17 to 1,045 kg-CO2eq, eutrophication by 4.91 kg-PO4, aquatic acidification by 2.12 to 21.4 kg-SO2eq, terrestrial acidification by 2.10 to 2.17 kg-SO2eq, and respiratory organics by 0.21 kg C2H4eq. Utilizing POME biogas reduces environmental impacts and presents significant potential as a renewable energy source with economic value. Life Cycle Cost Analysis (LCCA) indicates that Scheme 2 (electricity) and Scheme 4 (bio-CNG LPG) are economically viable, whereas Scheme 1 and Scheme 3 (bio-CNG gasoline) are not, as their levelized costs surpass the selling price. Financial analysis reveals that the Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit-Cost Ratio (BCR), and Payback Period (PP) for Scheme 1 are IDR 1.08 billion, 13.01%, 1.73, and 7 years, respectively. For Scheme 2, these values are IDR 10.21 billion, 16.40%, 1.72, and 6 years; for Scheme 3, IDR -40.5 billion, 5.71%, 0.52, and 12 years; and for Scheme 4 IDR 55,78 billion, 20.72%, 1.76 and 5 years. The application of POME biogas yields positive social impacts, as evidenced by Product Social Impact Assessment (PSIA) values ranging from 0.65 to 0.71. It indicated a consistent level of social sustainability. Utilization of POME biogas contributes to poverty reduction initiatives within palm oil mills. Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) results show that Scheme 1 attains the highest Composite Sustainability Index (CSI) score but involves trade-offs, indicating disparities among sustainability dimensions. Scheme 4 (0.72) and Scheme 2 (0.70) provide more balanced and stable results. Conversely, Scheme 2 (0.40) displays considerable inequality, especially in the economic dimension, which limits its effectiveness. Composite Performance Index (CPI) analysis, which combines CSI and Total Outcome Index (TOI), ranks the schemes from best to worst as follows: Scheme 4, Scheme 2, Scheme 1, and Scheme 3. These results indicate that overall desirability is determined by the balanced integration of environmental, economic, and social factors, rather than by a single index value. Circular economy assessment of the four schemes yields scores between 0.552 and 0.675, reflecting a moderate to high degree of circularity and indicating a transitional stage. These findings demonstrate that circular economy principles are being adopted and are delivering measurable benefits, although optimal circularity has not yet been reached. The main barriers to POME biogas development are systemic and multidimensional, encompassing market dynamics, financing, infrastructure, valuation, institutional frameworks, and overlapping regulations, all of which contribute to sustainability traps. To overcome these challenges, an Integrated Policy Response (IPR) has been developed, comprising mandatory policy instruments, energy market development, fiscal and financial support, carbon-economy infrastructure, and enhanced institutional and technological financing capacity. 2026-01-01T00:00:00Z