http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85 2026-08-30T02:38:33Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179368 Kebijakan Pengembangan Perumahan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bogor Hasbulloh HASBULLOH. Kebijakan Pengembangan Perumahan Berkelanjutan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bogor. Dibimbing oleh AKHMAD FAUZI, SRI MULATSIH, MUHAMMAD FINDI ALEXANDI. Keterbatasan lahan, tingginya kebutuhan hunian, kenaikan harga tanah, serta belum terpadunya kebijakan perumahan, transportasi, pembiayaan, dan pengelolaan pascahuni menjadi persoalan utama penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bogor. Keberlanjutan rumah susun tidak cukup dinilai dari jumlah unit dan harga awal, tetapi juga dari lokasi, biaya mobilitas, mutu lingkungan, kepastian tinggal, kualitas layanan, dan keberlanjutan penghidupan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengembangan perumahan dengan tata ruang, mengananilis status keberlanjutan pengembangan perumahan MBR, menganalisis variabel utama yang mempengaruhi peminatan MBR, dan merumuskan kebijakan pengembangan kawasan perumahan berkelanjutan bagi MBR. Metode penelitian mengintegrasikan analisis spasial berbasis sistem informasi geografis, RAPFISH terhadap 50 atribut pada sepuluh kawasan perumahan oleh delapan pemangku kepentingan, MICMAC terhadap 29 variabel oleh sembilan pemangku kepentingan, serta Analytic Hierarchy Process (AHP) terhadap enam kriteria dan empat alternatif yang disertai uji konsistensi dan sensitivitas. Analisis spasial menunjukkan 6.258,27 ha atau 88,12% kawasan termasuk kategori sangat sesuai dan 843,68 ha atau 11,88% cukup sesuai. Namun, kesiapan setiap persil tetap memerlukan verifikasi status tanah, utilitas, risiko tapak, angkutan umum, dan akses pekerjaan. Seluruh rata-rata dimensi berada pada kategori cukup berkelanjutan: infrastruktur 61,19; ekologi 60,69; sosial 60,03; ekonomi 58,78; dan kelembagaan 55,67. Menteng Asri memperoleh nilai agregat tertinggi 68,47, sedangkan Grand Yasmin Square menjadi satu-satunya kawasan kurang berkelanjutan dengan nilai 45,51. Temuan ini menunjukkan plateau keberlanjutan menengah dan ketertinggalan tata kelola pascahuni dibandingkan pembangunan fisik. MICMAC menempatkan literasi rumah susun sebagai pengaruh langsung dan tidak langsung tertinggi, diikuti tarif, jarak kerja, luas unit, dan kepastian tinggal; biaya hunian total memiliki ketergantungan tertinggi. AHP menetapkan keterjangkauan dan ketepatan sasaran sebagai kriteria utama sebesar 31,63%, diikuti aksesibilitas, infrastruktur, dan layanan 19,96%, serta lahan dan kesesuaian tata ruang 17,77%. Rusunawa publik terintegrasi transit di lahan publik menjadi prioritas pertama 37,47%, diikuti kerja sama pemerintah dan badan usaha dengan hunian campuran 28,12%, peremajaan vertikal 20,91%, dan rusunami bersubsidi 13,51%. Temuan baru penelitian ialah kesesuaian multiskala dan keterjangkauan multidimensi yang dioperasionalkan melalui integrasi empat analisis ke dalam Model RUSUN-Bogor. Model ini mencakup Registrasi MBR, Urban Land dan Transit-Oriented Development, Skema Pembiayaan Campuran, Unit dan Pengelolaan Siklus Hidup, serta Network Governance. Implikasinya, pengelolaan rumah susun harus menghubungkan lahan sesuai dengan keterjangkauan efektif, pemeliharaan layanan, kepastian tinggal, dan partisipasi penghuni. Pemerintah Kota Bogor perlu mengintegrasikan data kebutuhan, mengamankan lahan dekat transit dan pekerjaan, menghitung biaya hunian total, serta melembagakan pengelolaan pascahuni. Kata kunci: analisis kebijakan; keterjangkauan perumahan; masyarakat berpenghasilan rendah; perumahan berkelanjutan; rumah susun 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179366 Strategi Penanggulangan kemiskinan pada wilayah kepulauan di Provinsi Maluku Saleh, Ramla Dula Kemiskinan pada wilayah kepulauan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi merupakan manifestasi dari berbagai hambatan struktural yang terbentuk oleh karakteristik geografis, spasial, dan kelembagaan wilayah kepulauan. Fragmentasi antar pulau, keterbatasan konektivitas, tingginya biaya transportasi dan logistik, belum meratanya infrastruktur dasar, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan publik menyebabkan masyarakat kepulauan menghadapi keterbatasan yang berbeda dengan masyarakat di wilayah kontinental. Dalam konteks Provinsi Maluku, kondisi tersebut berimplikasi pada tingginya konsentrasi kemiskinan di wilayah perdesaan, terutama pada desa-desa yang tersebar di pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, pegunungan, maupun wilayah terluar. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan kemiskinan yang selama ini lebih berorientasi pada intervensi sektoral belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan kemiskinan pada wilayah kepulauan. Penelitian ini bertujuan membangun strategi penanggulangan kemiskinan yang mampu menjawab kompleksitas tersebut melalui suatu pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahapan analisis yang saling melengkapi. Tahap pertama mengidentifikasi tipologi desa berdasarkan karakteristik spasial dan tingkat perkembangan wilayah sebagai dasar penyusunan intervensi yang lebih adaptif, melalui pendekatn Principal Component Analysis (PCA), K-Means Clustering, dan Arc-GIS. Tahap kedua menganalisis hubungan kausal antar determinan kemiskinan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk mengungkap mekanisme struktural yang mempertahankan kemiskinan pada wilayah kepulauan. Dan tahap ketiga menerjemahkan seluruh temuan empiris tersebut ke dalam strategi kebijakan melalui pendekatan Multi-Criteria Policy Model (MULTIPOL), sehingga diperoleh prioritas kebijakan, tindakan strategis, serta skenario pembangunan yang mampu mendorong transformasi pembangunan wilayah kepulauan secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan. Integrasi ketiga pendekatan tersebut menghasilkan kerangka analisis yang tidak hanya menjelaskan mengapa kemiskinan terjadi, tetapi juga bagaimana kemiskinan dapat diatasi melalui kebijakan yang berbasis bukti dan berorientasi pada karakteristik kewilayahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Maluku merupakan konsekuensi dari interaksi berbagai faktor struktural yang saling mempengaruhi. Hambatan geografis kepulauan membentuk keterbatasan konektivitas yang berdampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, serta peluang ekonomi. Interaksi berbagai faktor tersebut menghasilkan mekanisme yang menyebabkan kemiskinan bersifat persisten dan sulit diputus melalui program-program yang bersifat parsial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap tipologi desa memiliki karakteristik, tingkat kerentanan, serta kebutuhan pembangunan yang berbeda sehingga pendekatan kebijakan yang seragam berpotensi menghasilkan intervensi yang kurang efektif. Kontribusi teoretis utama penelitian ini diwujudkan melalui pengembangan konsep Archipelagic Structural Poverty Trap (ASPT), yaitu suatu kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa kemiskinan pada wilayah kepulauan terbentuk sebagai hasil interaksi berbagai hambatan struktural yang berasal dari kondisi geografis, keterbatasan konektivitas, akses pelayanan dasar, kapasitas infrastruktur, tata kelola pembangunan, serta peluang ekonomi masyarakat. Konsep ini memperluas perspektif mengenai kemiskinan struktural dengan menempatkan karakteristik kepulauan sebagai elemen fundamental yang membentuk dinamika kemiskinan secara sistemik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi juga memperlihatkan mekanisme bagaimana faktor-faktor tersebut saling memperkuat sehingga membentuk perangkap kemiskinan yang khas pada wilayah kepulauan. Berlandaskan temuan empiris tersebut, penelitian ini selanjutnya mengembangkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan MULTIPOL yang mengintegrasikan sasaran strategis, kriteria evaluasi, alternatif kebijakan, tindakan, serta skenario ke dalam suatu kerangka transformasi yang komprehensif. Hasil analisis menegaskan bahwa percepatan pengurangan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui intervensi sektoral semata, tetapi harus diarahkan pada transformasi pembangunan wilayah kepulauan melalui penguatan konektivitas antar pulau, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, integrasi kebijakan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas jenjang pemerintahan dalam satu sistem pembangunan kepulauan yang saling mendukung. Pendekatan tersebut menghasilkan suatu Roadmap Transformasi Pembangunan Wilayah Kepulauan yang memberikan arah implementasi kebijakan secara bertahap, mulai dari pembangunan fondasi, penguatan kapasitas adaptif, hingga terwujudnya transformasi pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan tiga kontribusi ilmiah yang saling melengkapi. Pertama, menghasilkan tipologi desa kepulauan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih presisi dan adaptif. Kedua, memperkenalkan ASPT sebagai pengembangan konseptual dalam menjelaskan mekanisme kemiskinan pada wilayah kepulauan. Ketiga, mengembangkan Roadmap Transformasi Pembangunan Wilayah Kepulauan sebagai model implementasi kebijakan yang menghubungkan bukti empiris dengan perencanaan strategis pembangunan. Ketiga kontribusi tersebut membentuk suatu kerangka ilmiah yang utuh, dimulai dari identifikasi karakteristik wilayah, penjelasan mekanisme kemiskinan, hingga perumusan strategi penanggulangannya. Penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan, tetapi juga menyediakan landasan konseptual serta rekomendasi kebijakan sebagai acuan dalam perumusan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku maupun daerah kepulauan lainnya di Indonesia. 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179354 Penguatan Keterkaitan Desa-Kota dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pandeglang Bachruddin, Devi Triady Pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Pandeglang menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses infrastruktur, konektivitas wilayah, akses pasar, serta belum optimalnya integrasi antara kawasan perdesaan dan perkotaan. Penelitian ini bertujuan: (1) menghitung Indeks Keterkaitan Desa–Kota (IKDK) berdasarkan tujuh dimensi keterkaitan dan menganalisis hubungannya dengan kemiskinan serta Indeks Ekonomi Lokal (IEL); (2) mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi penguatan keterkaitan desa–kota; dan (3) merumuskan strategi penguatan keterkaitan desa–kota untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Penelitian menggunakan indeks komposit untuk mengukur IKDK, scatter plot dan analisis kuadran untuk mengidentifikasi pola hubungan IKDK dengan kemiskinan dan IEL, analisis MICMAC untuk menentukan faktor kunci, serta Theory of Change untuk merumuskan strategi dan jalur perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan desa–kota di Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat dan karakteristik yang beragam antarwilayah. Wilayah dengan keterkaitan relatif tinggi cenderung didukung oleh akses transportasi, aktivitas ekonomi, dan kedekatan dengan pusat pelayanan, sedangkan keterkaitan rendah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur, konektivitas digital, akses informasi, dan pelayanan publik. Hasil analisis juga menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi keterhubungan wilayah dengan kemiskinan dan perkembangan ekonomi lokal. Analisis MICMAC mengidentifikasi kualitas jalan desa, kualitas sinyal internet, kerja sama antardaerah, dan kualitas tata kelola sebagai faktor kunci yang memiliki daya pengaruh tinggi terhadap sistem keterkaitan desa–kota. Berdasarkan temuan tersebut, strategi penguatan diarahkan pada peningkatan konektivitas infrastruktur dan digital, penguatan tata kelola dan kelembagaan, pengembangan sektor unggulan lokal, perluasan akses pasar, serta penguatan kerja sama antardesa dan antardaerah. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan keterkaitan desa–kota perlu ditempatkan sebagai pendekatan pembangunan wilayah yang terintegrasi untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan pemerataan kesempatan, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Pandeglang. 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179219 Peran Investasi Sektor Transportasi Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan di DKI Jakarta Budi, Sutia SUTIA BUDI. The Role of Public Transportation Sector Investment on Regional Economic Growth and Sustainable Regional Development in DKI Jakarta. Supervised by AKHMAD FAUZI, ERNAN RUSTIADI, LALA M. KOLOPAKING. The concept of sustainable development prioritizes the survival of future generations. Philosophically, Rustiadi et al. (2011) argue that the development process is a systematic and continuous effort to create conditions that provide various legitimate alternatives for achieving the most humanistic aspirations of every citizen; it is a process of humanizing humans. According to Fauzi (2022), sustainable development is a principle that must be adopted at all levels, from the sectoral, regional, and national to the global level. Fulfilling current needs without sacrificing those of future generations underscores the importance of maintaining the sustainability of natural resources and the environment. Bappenas published Indonesia's commitment to implementing the 2030 Agenda, including the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). According to Weng et al. (2020) Sustainable development is a comprises economic, ecological, and social sustainability. The public transportation sector plays a vital role in sustainable regional and local economic development. Investment in this sector has implications for economic growth, increased output and income, and employment. Various studies show that public transportation investment not only affects accessibility and population mobility but also generates multiplier effects on output, income, and employment opportunities across economic sectors (Banister & Berechman, 2001; Lakshmanan, 2011). The public transportation sector plays a strategic role in maintaining sustainable mobility and supporting economic activity in large cities in developing countries (Mupfumira & Wirjodirdjo, 2015; UNECE, 2016). Backward and forward linkages help strengthen regional economic structures and inter-regional integration. The limitation of this research problem is that it only examines the role of investment in the land transportation sector in DKI Jakarta. The purpose of this study is to evaluate and analyze : 1) the role of investment in the land transportation sector in DKI Jakarta towards regional economic growth, in the context of regional networks for economic linkages between regions; 2) the performance of Transjakarta as a BUMD for land transportation and the local government's development policies supporting sustainable regional development. 3) the contribution of BUMD Transjakarta towards the economic development of DKI Jakarta. This study uses a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative analyses. The Interregional Input–Output (IRIO) approach is used to analyze the role of investment in the land transportation sector in DKI Jakarta on regional economic growth, through backward and forward linkage mechanisms, and spillover effects (Miller & Blair, 2009; Isard et al., 1998). The performance of transportation BUMDs is measured by Cash Ratio, Return on Investment, and Return on Assets. Public policy analysis and contribution analysis are used to determine their contribution to the economic development of DKI Jakarta. A scatter plot in IBM SPSS Statistics is presented with descriptive statistics, illustrating the relationship between Regional Original Income (PAD) and Transjakarta performance indicators: operational income, number of passengers, capital investment, number of fleets, user satisfaction level, and operational efficiency. The results of this study: First, investment in the land transportation sector plays a strategic role in driving regional economic growth in DKI Jakarta and its hinterland. The output multiplier of the public transportation sector in DKI Jakarta is 1.54-1.95. The output multiplier of the land transportation sector reaches 1.5412, meaning that every additional final demand of IDR 1 triggers an output of IDR 1.5412. The backward linkage for DKI Jakarta is 0.95, for West Java 1.09, and for Banten 0.96. The forward linkage for DKI Jakarta is 1.311, for West Java 0.96, and for Banten 0.73. The simulation results show that investing IDR 1 trillion in the land transportation sector in DKI Jakarta can generate a systemic output of IDR 1.5412 trillion, household income of IDR 245.3 billion, and the creation of 8,971 jobs. The land transportation sector in DKI Jakarta, as an enabling sector, strengthens backward and forward linkages and spillover effects. Second, Transjakarta's regionally owned enterprise (BUMD) demonstrates relatively stable and sustainable performance, despite operating within a public service framework with a Public Service Obligation (PSO). Financial ratios are maintained and supported by provincial government policies through PSO, Regional Capital Participation (RCP/PMD), intermodal integration, and green transportation transformation. Financial performance for the 2018-2024 period is highly dynamic, influenced by internal factors, external pressures, and policy interventions. Revenue shows a growth trend. ROA has been declining since 2018, reflecting a decline in the company's ability to generate profits from managed assets. ROI is relatively stable at around 12–13% and will increase significantly in 2024, indicating potential for greater capital effectiveness and cost efficiency, in line with growth in passengers, revenue, and fleet modernization. The company's liquidity is very strong, with a cash ratio consistently above 100%. The high level of cash retained also indicates that resources are not being used optimally for investment. Non-farebox revenue is an effective policy for strengthening financial resilience. Transportation integration and green transport provide high public value, but the financial impact is long-term. The effectiveness of a policy depends on internal operations and the alignment between public and corporate objectives. Third, Transjakarta's direct contribution to PAD is relatively small (average of 0.83%), though this does not capture the full picture. Transjakarta's role cannot be measured solely by its direct fiscal contribution to PAD, as it has a strategic function as economic infrastructure that supports community mobility and urban economic activity. The results of the scatter plot analysis show that the indicators directly related to the use of services by the community, namely the number of passengers, operational income, and user satisfaction, tend to have a stronger relationship to PAD compared to indicators related to the company's internal capacity, such as investment, number of fleets, and operational efficiency. Transjakarta's development strategy should be directed at improving service quality, expanding public access to public transportation, and increasing the number of users, meaning it should not only focus on adding assets. Transjakarta plays a role in driving urban mobility, supporting economic activity, and becoming an instrument for sustainable regional development. Keywords: Land Transport Sector Investment, Regional Economic Development, Interregional Input–Output (IRIO), Sustainable Development. 2026-01-01T00:00:00Z