http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85 2026-06-02T23:51:04Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173211 Analisis Rantai Nilai Global Udang Indonesia Rostwentivaivi, Vela Udang merupakan salah satu komoditas strategis pada sektor perikanan Indonesia yang memiliki peran penting dalam perdagangan global, peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi nasional. Sebagai salah satu produsen dan eksportir utama dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri udang, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Namun demikian, posisi Indonesia dalam rantai nilai global udang masih menghadapi tantangan struktural, kelembagaan, dan daya saing. Struktur industri udang nasional masih didominasi oleh ekspor produk primer, khususnya udang beku, sementara distribusi nilai tambah terbesar dinikmati oleh sektor pengolahan dan eksportir. Di sisi hulu, petambak sebagai aktor utama produksi masih menghadapi kendala seperti tingginya biaya pakan, keterbatasan benur unggul, rendahnya adopsi teknologi, serangan penyakit, lemahnya akses pembiayaan, serta posisi tawar yang rendah dalam sistem pemasaran. Sementara itu, pada sisi hilir, industri udang Indonesia juga menghadapi tekanan berupa standar internasional yang semakin ketat, hambatan non-tarif seperti Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barriers to Trade (TBT), serta persaingan global yang semakin kompetitif. Kondisi tersebut menunjukan perlunya transformasi menyeluruh melalui penguatan rantai nilai global yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Melihat kondisi dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis rantai nilai global udang Indonesia secara komprehensif melalui enam dimensi utama, yaitu struktur rantai nilai, aktor rantai nilai, kelembagaan, tata kelola, cakupan geografis, dan upgrading rantai nilai. Penelitian ini secara khusus bertujuan memetakan struktur dan aktor yang terlibat dalam rantai nilai global udang Indonesia, menganalisis kelembagaan dan tata kelola yang membentuk hubungan antaraktor, mengevaluasi daya saing udang Indonesia dan potensi perdagangan udang Indonesia di pasar global serta merumuskan strategi upgrading kinerja rantai nilai untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC udang dunia. Penelitian dilakukan di dua wilayah utama produksi, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kebumen dengan menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis dilakukan melalui pemetaan rantai nilai, pengukuran margin pemasaran antaraktor, analisis tata kelola berbasis kompleksitas transaksi, kodifikasi informasi, dan kapabilitas pemasok, serta analisis daya saing menggunakan Revealed Comparative Advantage (RCA), Export Product Dynamics (EPD), X-model, regresi data panel, dan analisis potensi perdagangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktor rantai nilai global udang Indonesia terdiri atas petambak, pedagang besar, pedagang pengecer, industri pengolahan, eksportir, serta konsumen domestik dan internasional. Dalam aktor rantai nilai udang, petambak berperan sebagai produsen utama, namun nilai tambah yang diperoleh relatif lebih rendah dibandingkan aktor hilir seperti industri pengolahan dan eksportir. Nilai tambah terbesar terkonsentrasi pada sektor hilir karena kemampuan pengolahan, standarisasi mutu, akses pasar ekspor, serta penguasaan informasi pasar global. Temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih cenderung berada pada posisi produksi berbasis komoditas primer dengan keterbatasan di tingkat hulu. Ketimpangan distribusi nilai tambah ini menegaskan bahwa petambak masih menghadapi keterbatasan dalam menangkap manfaat ekonomi yang lebih besar dari rantai nilai global. Penelitian menunjukkan pola tata kelola rantai nilai udang Indonesia cenderung modular. Petambak memiliki ketergantungan tinggi terhadap pedagang dalam akses pembiayaan, pemasaran, dan informasi pasar, sehingga posisi tawar petambak cenderung lemah. Kelembagaan formal seperti sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta standar ekspor internasional telah tersedia, namun implementasinya belum merata, khususnya pada petambak skala kecil dan menengah. Fragmentasi kelembagaan, lemahnya organisasi kolektif seperti koperasi, serta keterbatasan koordinasi antaraktor menyebabkan integrasi petambak ke pasar global belum optimal. Dengan demikian, penguatan kelembagaan menjadi faktor penting untuk memperbaiki posisi tawar dan kapasitas adaptif petambak dalam memenuhi standar global. Pada dimensi cakupan geografis, penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki daya saing global yang relatif kuat di beberapa pasar utama, terutama Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Asia. Meskipun demikian, ekspor Indonesia masih sangat terkonsentrasi pada pasar tertentu, khususnya Amerika Serikat, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap perubahan kebijakan perdagangan, fluktuasi permintaan, dan tekanan persaingan. Analisis daya saing dan aliran perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara potensial lainnya melalui strategi diversifikasi pasar. Faktor-faktor seperti GDP, jarak ekonomi, populasi, hambatan perdagangan dan daya saing terbukti memengaruhi aliran ekspor udang Indonesia. Oleh karena itu, penguatan posisi geografis perdagangan tidak hanya membutuhkan peningkatan produksi, tetapi juga strategi penetrasi pasar yang lebih adaptif dan terdiversifikasi. Penelitian menegaskan bahwa strategi upgrading rantai nilai udang menjadi kunci utama dalam meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Process upgrading perlu dilakukan melalui penerapan Good Aquaculture Practices (GAP), penguatan CBIB, penggunaan benur unggul, efisiensi pakan, biosekuriti, dan modernisasi teknologi budi daya. Product upgrading dilakukan melalui diversifikasi produk olahan bernilai tambah tinggi agar Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor udang beku. Functional upgrading diarahkan pada peningkatan kapasitas petambak melalui penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, serta keterlibatan lebih besar dalam proses distribusi dan pemasaran. Sementara itu, chain upgrading dapat dilakukan dengan perluasan pasar ekspor yang baru. Kombinasi keempat bentuk upgrading tersebut menjadi landasan strategis dalam meningkatkan daya saing, nilai tambah domestik, dan kesejahteraan aktor rantai nilai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam rantai nilai global udang, namun posisinya masih belum optimal dalam penciptaan dan distribusi nilai tambah. Penguatan daya saing nasional memerlukan transformasi struktural yang tidak hanya berfokus pada peningkatan peningkatan produksi, tetapi pada penguatan sektor hulu, modernisasi teknologi, perbaikan kelembagaan, hilirisasi industri, dan diversifikasi pasar ekspor. Dengan strategi tersebut, Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan volume produksi dan ekspor, tetapi memperkuat nilai tambah domestik, meningkatkan kesejahteraan petambak, serta membangun industri udang nasional yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika perdagangan global. 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173209 Pengaruh Perubahan Iklim dan Kapasitas Adaptasi Petani Terhadap Produksi dan Efisiensi Teknis Usahatani Padi di Provinsi Banten Mulyaqin, Tian Perubahan iklim yang termanifestasi melalui anomali ENSO, perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan kejadian cuaca ekstrem menimbulkan risiko nyata terhadap sistem produksi padi di Provinsi Banten. Risiko tersebut tercermin pada fluktuasi output, perubahan kalender tanam, gangguan ketersediaan air, tekanan organisme pengganggu tanaman, dan ketidakpastian penggunaan input produksi. Sebagai salah satu sentra produksi padi di Indonesia, Provinsi Banten memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap variabilitas iklim karena karakteristik agroekologi dan ketergantungan sebagian wilayah terhadap curah hujan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh anomali iklim terhadap produksi padi; (2) mengukur kapasitas adaptasi petani beserta faktor pembentuknya; dan (3) menganalisis pengaruh kapasitas adaptasi terhadap efisiensi teknis usahatani padi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggabungkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei terhadap 210 rumah tangga petani di empat sentra produksi utama, yaitu Lebak, Pandeglang, Serang, dan Tangerang, yang dikumpulkan pada periode Desember 2024–Februari 2025. Data sekunder mencakup data iklim, produksi padi, dan variabel ekonomi dalam bentuk runtut waktu dan panel. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi fase ENSO menggunakan ONI, peramalan dan evaluasi produksi padi menggunakan model moving average, analisis pengaruh iklim dan ekonomi terhadap produksi padi dengan machine learning dan OLS, pengukuran kapasitas adaptasi dengan PLS-SEM, serta estimasi efisiensi teknis dan determinan inefisiensi dengan Stochastic Frontier Analysis (SFA). Berdasarkan klasifikasi ONI periode 2000–2024, ditemukan bahwa dalam rentang pengamatan terdapat 10 tahun La Niña, 7 tahun El Niño, dan sisanya berada pada kondisi netral. Evaluasi model time-series menunjukkan bahwa model Moving Average (MA) ordo 2 dan 3 memberikan kecocokan terbaik untuk menjelaskan pola produksi padi di kabupaten sentra produksi, dibandingkan dengan model linier, kuadratik, maupun eksponensial. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh ENSO terhadap produksi padi bersifat heterogen antarwilayah dan antarperiode. Secara umum, El Niño cenderung menekan produksi, sedangkan La Niña cenderung meningkatkan produksi, tetapi besaran dan arah pengaruhnya berbeda antarkabupaten. Kabupaten Tangerang menunjukkan kerentanan paling tinggi terhadap El Niño, sedangkan Kabupaten Lebak memperlihatkan pola respons yang lebih beragam. Temuan ini menegaskan bahwa pengaruh anomali iklim tidak seragam dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik agroekologi serta kapasitas pengelolaan lokal. Pada analisis pengaruh faktor iklim dan ekonomi terhadap produksi padi, hasil komparasi model menunjukkan bahwa Gradient Boosting Machine (GBM) merupakan model dengan kinerja terbaik, dengan nilai RMSE 96.970,35 ton, MAE 87.298,46 ton, dan R² 0,8514, sehingga lebih unggul dibandingkan Random Forest, Cubist Regression, SVM, XGBoost, dan OLS sebagai baseline. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel agroklimat dan produksi padi bersifat nonlinier dan kompleks. Dalam analisis kepentingan variabel, suhu permukaan tanah muncul sebagai faktor paling dominan, diikuti oleh variabel input agrokimia dan beberapa variabel ekonomi berupa upah buruh tani dan harga gabah di tingkat produsen. Hasil OLS juga menunjukkan bahwa suhu permukaan tanah, curah hujan, dan upah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap produksi padi, sedangkan beberapa variabel input lain tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan termal, curah hujan, dan biaya tenaga kerja merupakan determinan penting produksi padi di Provinsi Banten. Pada aspek kapasitas adaptasi, hasil PLS-SEM menunjukkan bahwa indeks kapasitas adaptasi petani berada pada nilai rata-rata 0,527 pada skala 0–1, yang termasuk kategori moderat. Distribusi petani menunjukkan bahwa 61,9 persen berada pada kategori moderat, 21,9 persen pada kategori tinggi, dan 16,2 persen pada kategori rendah. Secara spasial, Kabupaten Tangerang dan Serang memiliki indeks rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan Pandeglang dan Lebak. Praktik adaptasi yang paling banyak dilakukan petani adalah penyesuaian varietas dan waktu tanam, sedangkan praktik konservasi jangka panjang seperti penggunaan pupuk organik serta konservasi tanah dan air masih relatif rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas adaptasi petani menunjukkan perkembangan, tetapi masih perlu diperkuat terutama pada aspek sumber daya fisik, akses teknologi, dan adopsi praktik adaptasi berkelanjutan. Estimasi Stochastic Frontier Analysis menunjukkan bahwa efisiensi teknis rata-rata petani padi di Provinsi Banten berada pada kisaran 0,7503 atau sekitar 75,03 persen, dengan nilai minimum 0,3274 dan maksimum 0,9686. Artinya, masih terdapat peluang peningkatan output sekitar 24,97 persen melalui perbaikan manajemen dan efisiensi penggunaan input tanpa harus menambah input fisik secara berlebihan. Sebaran skor efisiensi menunjukkan bahwa 34,29 persen petani berada pada kategori rendah, 42,86 persen pada kategori moderat, dan 22,86 persen pada kategori tinggi. Pada fungsi produksi frontier, luas lahan merupakan variabel yang paling dominan, diikuti oleh pupuk nitrogen (urea) yang berpengaruh positif signifikan, sedangkan beberapa input lain tidak signifikan. Nilai gamma yang tinggi, sekitar 0,938, menunjukkan bahwa sebagian besar variasi output lebih banyak dijelaskan oleh inefisiensi teknis daripada gangguan acak. Analisis determinan efisiensi teknis menunjukkan bahwa kapasitas adaptasi dan frekuensi adaptasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi teknis usahatani padi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kapasitas adaptasi dan semakin sering petani menerapkan praktik adaptasi, semakin tinggi tingkat efisiensi teknis yang dicapai. Sebaliknya, usia dan pengalaman tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sedangkan pendidikan formal justru berpengaruh negatif terhadap efisiensi teknis. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan formal yang dimiliki petani belum sepenuhnya terorientasi pada keterampilan pertanian cerdas iklim. Secara spasial, Kabupaten Serang menunjukkan rata-rata efisiensi teknis tertinggi sebesar 0,826, sedangkan Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Tangerang masing-masing berada pada tingkat yang lebih rendah tetapi masih dalam kategori menengah atau moderat. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh perubahan iklim terhadap produksi padi di Provinsi Banten bersifat heterogen antarwilayah, kapasitas adaptasi petani masih berada pada tingkat moderat, dan peningkatan kapasitas adaptasi berkaitan dengan peningkatan efisiensi teknis dan kinerja produksi. Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan perlunya penguatan strategi adaptasi yang bersifat spesifik lokasi. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan penguatan infrastruktur irigasi, peningkatan akses petani terhadap informasi iklim dan teknologi budidaya, serta penyuluhan berbasis praktik adaptasi yang aplikatif di tingkat lapangan. Di wilayah dengan kapasitas adaptasi relatif rendah, intervensi perlu difokuskan pada peningkatan modal fisik, akses sarana produksi, dan pendampingan teknis yang lebih intensif. Sementara itu, di wilayah dengan efisiensi teknis relatif lebih tinggi, kebijakan dapat diarahkan pada difusi praktik terbaik melalui pendekatan petani ke petani agar praktik dan pengetahuan adaptasi dapat menyebar ke wilayah lain. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan efisiensi dan ketahanan produksi padi di Provinsi Banten diharapkan tidak hanya bertumpu pada penambahan input, tetapi juga pada penguatan kapabilitas petani dan kemampuan mereka beradaptasi terhadap perubahan iklim. Kata kunci: perubahan iklim, kapasitas adaptasi, efisiensi teknis, padi, Provinsi Banten.; Climate change, as reflected in ENSO anomalies, shifting rainfall patterns, rising temperatures, and extreme weather events, poses substantial risks to rice production systems in Banten Province. These risks manifest as output fluctuations, changes in planting calendars, water availability constraints, increased pest and disease pressure, and uncertainty in the use of production inputs. As one of Indonesia’s important rice-producing regions, Banten is highly vulnerable to climate variability, given its agroecological characteristics and the rainfall dependence of several rice-growing areas. This study aimed to: (1) analyze the effects of climate anomalies on rice production; (2) measure farmers’ adaptive capacity and identify its underlying determinants; and (3) analyze the effects of adaptive capacity on the technical efficiency of rice farming. This study employed a quantitative approach by integrating primary and secondary data. Primary data were collected through a survey of 210 farming households in four major rice-producing districts: Lebak, Pandeglang, Serang, and Tangerang, from December 2024 to February 2025. Secondary data consisted of climate, rice production, and economic variables in time-series and panel-data formats. The analysis was conducted in several stages, including identification of ENSO phases using the Oceanic Niño Index (ONI), forecasting and evaluating rice production trends using moving average models, analyzing the effects of climate and economic factors on rice production using machine learning and Ordinary Least Squares (OLS), measuring adaptive capacity using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), and estimating technical efficiency and its determinants using Stochastic Frontier Analysis (SFA). Based on the ONI classification for the 2000–2024 period, the observation years consisted of 10 La Niña years, 7 El Niño years, and the remaining years under neutral conditions. The time-series evaluation indicated that moving-average models of orders 2 and 3 provided the best fit for explaining rice production patterns across the major rice-producing districts, compared with linear, quadratic, and exponential models. The results further revealed that ENSO's effects on rice production were heterogeneous across regions and time periods. In general, El Niño tended to reduce rice production, whereas La Niña tended to increase production, although the magnitude and direction of the effects varied across districts. Tangerang District exhibited the highest vulnerability to El Niño, while Lebak District showed more diverse response patterns. These findings confirm that climate anomalies do not affect all regions equally and are strongly influenced by agroecological conditions and local management capacity. In the analysis of climate and economic factors affecting rice production, model comparison demonstrated that the Gradient Boosting Machine (GBM) was the best-performing model, with an RMSE of 96,970.35 tons, MAE of 87,298.46 tons, and R² of 0.8514, outperforming Random Forest, Cubist Regression, Support Vector Machine (SVM), Extreme Gradient Boosting (XGBoost), and OLS as the baseline model. These findings indicate that the relationship between agroclimatic variables and rice production is nonlinear and complex. The variable importance analysis showed that land surface temperature was the most influential factor, followed by agrochemical input variables and several economic variables, particularly agricultural labor wages and farm-gate rice prices. The OLS estimation also showed that land surface temperature, rainfall, and labor wages significantly affected rice production, whereas several other input variables were not statistically significant. These findings suggest that thermal stress, rainfall variability, and labor costs are important determinants of rice production in Banten Province. Regarding adaptive capacity, the PLS-SEM results indicated that rice farmers' average adaptive capacity index was 0.527 on a scale from 0 to 1, indicating a moderate level of adaptive capacity. The distribution of farmers showed that 61.9 percent were classified in the moderate category, 21.9 percent in the high category, and 16.2 percent in the low category. Spatially, Tangerang and Serang districts exhibited higher average adaptive capacity indices than Pandeglang and Lebak districts. The most commonly adopted adaptation practices included adjustment of rice varieties and planting schedules, whereas long-term conservation practices, such as the use of organic fertilizers and soil and water conservation, remained relatively limited. These findings indicate that farmers’ adaptive capacity has been established, but still requires strengthening, particularly in terms of physical resources, access to technology, and the adoption of sustainable adaptation practices. The SFA estimation showed that the average technical efficiency of rice farmers in Banten Province was 0.7503, or approximately 75.03 percent, with a minimum value of 0.3274 and a maximum value of 0.9686. This finding implies that there remains potential for an output increase of approximately 24.97 percent through improved farm management and more efficient use of production inputs, without excessive additional input use. The distribution of technical efficiency scores showed that 34.29 percent of farmers were categorized as low, 42.86 percent as moderate, and 22.86 percent as high. In the stochastic frontier production function, land area was identified as the most dominant variable, followed by nitrogen fertilizer (urea), which had a positive and statistically significant effect, whereas several other inputs were not statistically significant. The gamma value, estimated at approximately 0.938, indicates that most of the variation in rice output was attributable to technical inefficiency rather than random shocks. The inefficiency determinant analysis revealed that adaptive capacity and the frequency of adaptation practices had positive and significant effects on technical efficiency. This implies that farmers with higher adaptive capacity and more frequent adoption of adaptation practices tend to achieve higher technical efficiency. In contrast, age and farming experience did not significantly affect technical efficiency, whereas formal education was negatively associated with technical efficiency. This finding suggests that formal education among farmers has not yet been adequately oriented toward climate-smart agricultural skills. Spatially, Serang District had the highest average technical efficiency score at 0.826, while Lebak, Pandeglang, and Tangerang districts showed relatively lower efficiency levels, though still within the moderate category. Overall, this study demonstrates that the effects of climate change on rice production in Banten Province are heterogeneous across regions, that farmers’ adaptive capacity remains at a moderate level, and that improvements in adaptive capacity are associated with higher technical efficiency and better production performance. The policy implications emphasize the importance of location-specific adaptation strategies. Local governments should prioritize strengthening irrigation infrastructure, improving farmers’ access to climate information and agricultural technologies, and enhancing extension services based on practical adaptive farming approaches. In areas with relatively low adaptive capacity, interventions should focus on strengthening physical capital, improving access to production inputs, and providing more intensive technical assistance. Meanwhile, in areas with relatively higher technical efficiency, policies should encourage the dissemination of best practices through farmer-to-farmer approaches to facilitate the diffusion of adaptive knowledge and practices across regions. Through such strategies, improvements in rice productivity and resilience in Banten Province are expected to depend not only on increasing input use but also on strengthening farmers’ capabilities and their capacity to adapt to climate change. Keywords: climate change, adaptive capacity, technical efficiency, rice, Banten Province. 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172958 Tata Kelola Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Ekowisata di Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra Provinsi Nusa Tenggara Barat Sidqi, Muhandis RINGKASAN MUHANDIS SIDQI. Tata Kelola Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Ekowisata di Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra Provinsi Nusa tenggara Barat, dibimbing oleh DIETRIECH GEOFFREY BENGEN, MARET PRIYANTA, dan EVA ANGGRAINI. Kawasan Konservasi Pulau Gili Matra (KKP Gili Matra) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tekanan pemanfaatan ruang laut yang semakin meningkat seiring intensifikasi kegiatan ekowisata bahari. Tekanan tersebut tercermin pada gejala degradasi lingkungan dan meningkatnya eksternalitas pemanfaatan ruang laut, yang pada dasarnya berakar pada persoalan kelembagaan dan tata kelola multilevel. Permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi: (1) tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan relasi kerja antarinstansi dalam implementasi kebijakan pengelolaan kawasan; (2) lemahnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengaturan akses, aktivitas, serta pengendalian pemanfaatan ruang; (3) rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan, pengawasan, dan penegakan aturan; (4) masih terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan zonasi konservasi; dan (5) keterbatasan kapasitas kelembagaan serta sumber daya (SDM, pendanaan, sarana-prasarana) untuk mendukung pengelolaan adaptif dan berkelanjutan. Akumulasi persoalan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan pengelolaan KKP Gili Matra belum optimal, sehingga capaian pembangunan berkelanjutan, terutama keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan manfaat ekonomi ekowisata belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif tata kelola pemanfaatan ruang laut dalam mendukung ekowisata bahari berkelanjutan di KKP Gili Matra, serta merumuskan strategi pengelolaan yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan ekonomi ekowisata tanpa mengorbankan mandat konservasi. Secara konseptual, penelitian memanfaatkan kerangka kerja Institutional Analysis and Development (IAD) Framework untuk membaca hubungan kausal antara variabel eksogen (karakteristik sumber daya, atribut komunitas, dan rules-in-use) dengan arena aksi (situasi aksi dan interaksi antaraktor) serta outcomes (khususnya dampak ekonomi ekowisata berkelanjutan), yang kemudian dinilai menggunakan kriteria evaluasi sebagai dasar umpan balik perbaikan tata kelola kawasan konservasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme kelembagaan yang menentukan kinerja pengelolaan KKP Gili Matra, sekaligus menjadi dasar penguatan desain tata kelola pada kawasan konservasi perairan di Indonesia. Berdasarkan tujuan umum tersebut, penelitian dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan khusus yang saling terkait: (1) menganalisis diskrepansi (kesenjangan) antara capaian administratif-prosedural dengan efektivitas outcome ekologis dan sosial-ekonomi guna mengungkap akar penyebab inefisiensi pengelolaan KKP Gili Matra; (2) mendiagnosis konfigurasi 7 (tujuh) kategori rules-in-use (Ostrom) dan keterkaitannya dengan atribut fisik-biologis serta karakteristik komunitas dalam Action Arena tata kelola ekowisata di KKP Gili Matra; (3) menganalisis pengaruh, kepentingan dan keterkaitan antar pemangku kepentingan (stakeholder) dalam arena aksi terkait tata kelola pemanfaatan ruang laut kegiatan ekowisata di KKP Gili Matra; (4) mengonstruksi nilai ekonomi total melalui Travel Cost Method (TCM) sebagai basis justifikasi saintifik dalam perumusan instrumen kebijakan pembiayaan konservasi mandiri; dan (5) merumuskan strataegi transformasi tata kelola yang integratif berbasis Institutional Hybridity (sinkronisasi regulasi formal dan norma local/awig-awig) untuk menjamin keberlanjutan ekosistem dan resiliensi ekonomi masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai Desember 2024 di KKP Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang terintegrasi: (1) Analisis diskrepansi evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi (EVIKA), dengan gap analysis, membandingkan capaian pada kriteria input–proses–output-outcome untuk KKP Gili Matra; (2) identifikasi dan analisis rules-in-use (melalui telaah dokumen-dokumen regulasi terkait, praktek lapangan, dan wawancara/konfirmasi aktor terkait), (3) analisis stakeholder untuk memetakan posisi, kepentingan, pengaruh, dan hubungan antaraktor dalam arena aksi, kemudian untuk melihat keterikatan antar aktor, dianalisis menggunakan Social Network Analyisis (SNA) (iii) Analisis dampak ekonomi ekowisata, dengan menggunakan Travel Cost Method (TCM), dan (iv) sintesis perumusan strategi melalui SWOT dan Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk menstrukturkan faktor kunci, menentukan hierarki pengungkit, dan menyusun strategi prioritas penguatan kelembagaan. Rangkaian metode ini memungkinkan identifikasi mekanisme kelembagaan, dinamika aktor, dan faktor penentu yang memengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan. Kerangka kerja IAD Ostrom menjadi landasan penting dalam tulisan disertasi ini untuk menjelaskan rantai keterkaitan tata kelola pemanfaatan ruang laut untuk ekowisata di KKP Gili Matra secara sistematis, dari faktor pembentuk, proses kelembagaan, hingga dampaknya serta menyediakan kerangka kerja untuk perbaikan adaptif. Analisis dimulai dari variabel eksogen, yang terdiri dari atribut komunitas, karakteristik sumber daya dan rules-in-use (aturan yang dijalankan). Kombinasi faktor ini membentuk situasi aksi, yakni arena interaksi antar aktor multipihak (pengelola kawasan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan desa, pelaku usaha, Universitas, media massa, serta masyarakat) yang menentukan pola koordinasi, kepatuhan, konflik, dan kolaborasi (co-management). Dari interaksi tersebut dihasilkan output, yaitu kegiatan ekowisata menghasilkan manfaat ekonomi, namun juga dapat meningkatkan tekanan ekologis dan konflik ruang apabila aturan tidak operasional, kewenangan tumpang tindih, informasi tidak transparan dan monitoring serta penegakkan lemah. Kerangka Kerja IAD kemudian menekankan adanya feedback loop (umpan balik) untuk memperbaiki desain institusi dan praktik pengelolaan dan juga berfungsi sebagai pengukur capaian dan gap implementasi, sekaligus mekanisme pembelajaran untuk memastikan perbaikan tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan. Penggunaan rules-in-use dalam kerangka kerja IAD memberikan pemahaman mendalam mengenai aturan-aturan yang mengatur perilaku aktor dalam pemanfaatan ruang laut untuk ekowisata di KKP Gili Matra. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka regulasi formal yang komprehensif, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Hasil penelitian dari analisis 7 (tujuh) kategori rules-in-use antara lain: (1) boundary rules belum tegas menentukan “siapa berhak apa” di ruang laut, sehingga memicu kontestasi akses; (2) position rules memperlihatkan masih terdapat tumpang tindih peran dan kewenangan lintas level (pusat–provinsi–kabupaten) yang melemahkan kepastian hukum; (3) choice rules belum diterjemahkan menjadi pedoman operasional per-zona dalam pemanfaatan ruang laut, menyebabkan interpretasi berbeda terhadap aktivitas yang boleh/larang; (4) information rules masih lemah karena informasi rencana pengelolaan dan zonasi (RPZ), prosedur, hak dan kewajiban belum transparan dan mudah diakses; (5) aggregation rules belum mengunci mekanisme keputusan kolektif yang inklusif; forum multipihak ada, tetapi belum menjadi arena negosiasi rutin sehingga suara masyarakat dan usaha kecil sering terpinggirkan; (6) payoff rules belum efektif: insentif dan sanksi tidak konsisten dan beban pungutan tidak berbanding dengan manfaat yang dirasakan, sehingga kepatuhan tidak terbentuk; dan (7) scope rules belum menyediakan mekanisme koreksi atau exit strategy yang jelas bagi kegiatan tidak sesuai zonasi atau berdampak ekologis.Temuan tambahan memperkuat argumen Ostrom bahwa efektivitas aturan bergantung pada legitimasi dan pengawasan: praktik co-management masih ad-hoc, sementara aturan lokal (norma adat) justru lebih dipatuhi daripada regulasi top-down. Monitoring dan penegakan sudah berjalan tetapi kapasitas terbatas dan pengawasan partisipatif belum optimal. Penggunaan rules-in-use efektif sebagai alat diagnosis untuk menilai regulasi tidak hanya dari kelengkapan dokumen, tetapi dari kejelasan akses, pembagian peran, operasionalisasi zonasi, transparansi, inklusivitas keputusan, struktur insentif–sanksi, dan mekanisme koreksi, yang semuanya perlu diperkuat agar tata kelola pemanfaatan ruang laut kegiatan ekowisata di KKP Gili Matra berjalan patuh, adil, dan berkelanjutan. Hasil analisis pemangku kepentingan menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola KKP Gili Matra sangat ditentukan oleh kualitas kolaborasi antaraktor, keseimbangan kepentingan, serta distribusi pengaruh dalam pengambilan keputusan. Pemetaan stakeholder memperlihatkan adanya dua orientasi dominan: kelompok yang berorientasi ekologis (perlindungan dan pemulihan ekosistem) dan kelompok yang berorientasi ekonomis (pemanfaatan jasa lingkungan melalui ekowisata). Keduanya menempati posisi strategis sebagai aktor kunci yang perlu dilibatkan secara aktif dalam desain aturan operasional, pengendalian pemanfaatan ruang, dan mekanisme pembiayaan pengelolaan. Namun, temuan juga mengindikasikan adanya ketimpangan partisipasi dan pengaruh, terutama pada masyarakat lokal dan pemerintah desa yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh relatif rendah dalam arena aksi. Kondisi ini menegaskan kebutuhan penguatan kelembagaan kolaboratif yang adaptif, transparan, dan inklusif melalui forum multi-stakeholder, peningkatan kapasitas lokal, serta mekanisme komunikasi yang efektif. Penguatan tersebut diharapkan meningkatkan konektivitas antarpemangku kepentingan secara horizontal dan vertikal, memperbaiki kepatuhan terhadap zonasi, serta memastikan masyarakat lokal berperan sebagai subjek aktif dalam pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan di KKP Gili Matra. Hasil analisis dampak ekonomi ekowisata di KKP Gili Matra menegaskan bahwa ekowisata di KKP Gili Matra memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, namun keberlanjutannya ditentukan oleh kemampuan tata kelola dalam mengelola trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi ekosistem, sekaligus memastikan distribusi manfaat yang adil dan inklusif. Estimasi hasil TCM menunjukkan bahwa permintaan wisatawan domestik dipengaruhi terutama oleh jarak tempuh, sedangkan wisatawan mancanegara dipengaruhi oleh jarak tempuh dan tingkat pendidikan; nilai manfaat yang dirasakan pengunjung juga tinggi, tercermin dari surplus konsumen rata-rata wisatawan domestik sebesar Rp712.221,07/individu dengan total nilai ekonomi sekitar Rp467,53 miliar/tahun, serta wisatawan mancanegara sebesar US$25,41/individu dengan total nilai ekonomi US$16,68 juta/tahun. Besarnya surplus konsumen mengindikasikan bahwa daya tarik kawasan memberikan manfaat yang melampaui biaya kunjungan, sehingga terdapat peluang optimalisasi penerimaan melalui pricing strategy yang lebih progresif, namun harus dirancang berbasis analisis ekonomi dan pemangku kepentingan agar mampu meningkatkan multiplier effect lokal, mengurangi kebocoran ekonomi, dan tetap menjaga keberlanjutan ekologis serta keadilan sosial-ekonomi. Sebagai feedback atau umpan balik dalam kerangka kerja IAD, dan dari hasil penilaian EVIKA 2025 menempatkan KKP Gili Matra pada skor 92,51 dengan status “Dikelola Berkelanjutan (Emas)”, naik dari Perak, dengan capaian input 91%, proses 100%, dan output 95%, namun outcome hanya 72%, menunjukkan kinerja administratif–manajerial sangat kuat, tetapi dampak jangka panjang pada ekosistem dan kesejahteraan masyarakat belum optimal. SWOT mengonfirmasi kekuatan (legalitas kawasan, ekosistem bernilai tinggi, destinasi internasional, komitmen multipihak), kelemahan (kapasitas SDM, tumpang tindih kewenangan, partisipasi rendah, infrastruktur terbatas), peluang (tren ekowisata, agenda ekonomi biru, pendanaan payment for ecosystem services (PES)/carbon, kesadaran wisatawan), dan ancaman (over-tourism, perubahan iklim, konflik ruang, ketidakpastian global), yang kemudian diturunkan menjadi strategi SO–ST–WO–WT. Melalui ISM, prioritas perbaikan diarahkan pada driver (penguatan regulasi–penegakan, peningkatan kapasitas SDM, sistem informasi/monitoring) dan linkage (forum multipihak, benefit-sharing, partisipasi) sebagai prasyarat agar dependent outcomes pemulihan ekosistem, peningkatan kesejahteraan lokal, dan daya saing destinasi berkelanjutan benar-benar tercapai. Integrasi EVIKA dengan SWOT–ISM menegaskan perlunya menggeser fokus kebijakan dari menjaga input–proses menuju akselerasi outcome, melalui langkah kunci seperti operasionalisasi (PES, pengembangan paket wisata berbasis konservasi, diversifikasi ekonomi lokal non-ekstraktif, serta monitoring partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai penjaga ekosistem. Dalam kerangka kerja IAD, sebagai simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemanfaatan ruang laut untuk ekowisata di KKP Gili Matra ditentukan oleh keterkaitan antara variabel eksogen, situasi aksi dan interaksi antar aktor yang terlibat dan hasil (output), serta feedback atau umpan balik dalam tata Kelola tersebut. Variabel eksogen (atribut komunitas, karakteristik sumber daya dan rules-in-use) membentuk situasi aksi berupa interaksi antar actor multipihak yang menghasilkan praktik co-management, baik dalam monitoring dan penegakan sudah berjalan namun kapasitas terbatas dan pengawasan partisipatif belum optimal. Dampaknya, kinerja administrative dan manajerial tampak kuat (EVIKA 2025 status Emas, skor tinggi pada input–proses–output), tetapi outcome masih tertinggal, yakni manfaat nyata bagi pemulihan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat belum maksimal. Di sisi ekonomi, estimasi TCM menunjukkan nilai ekowisata sangat besar (surplus konsumen tinggi), namun keberlanjutan bergantung pada kemampuan tata kelola mengelola trade-off ekonomi–konservasi, memperkuat multiplier effect lokal, mengurangi kebocoran ekonomi, dan memastikan benefit-sharing yang adil. Karena itu, umpan balik dari kesenjangan outcome mengarahkan prioritas kebijakan pada penguatan “driver–linkage” tata kelola (regulasi–penegakan, kapasitas SDM, sistem informasi/monitoring; forum multipihak, partisipasi, benefit-sharing) agar outcome meningkat melalui langkah nyata seperti operasionalisasi PES, pengembangan ekowisata berbasis konservasi, diversifikasi ekonomi non-ekstraktif, serta monitoring partisipatif. Kata kunci: ekowisata berkelanjutan, IAD Framework, KKP Gili Matra, pemanfaatan ruang laut, tata kelola kelembagaan. 2026-01-01T00:00:00Z http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172884 Model Pengembangan Rantai Nilai Global Karet Alam Indonesia: Pendekatan Sistem Dinamik AGUSTINA, DWI SHINTA Pengembangan rantai nilai karet alam Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mulai dari rendahnya produktivitas kebun karet, posisi tawar petani yang lemah, rendahnya harga karet yang diterima petani, serta kurangnya keterkaitan sektor hulu dan sektor hilir sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah. Penelitian mengenai peningkatan kinerja rantai nilai karet pada umumnya dianalisis secara deskriptif, bersifat parsial, dan hanya mencakup pada satu waktu tertentu yang biasanya bersifat statis sehingga belum mampu menjelaskan dinamika jangka panjang di dalam rantai nilai global karet alam. Oleh sebab itu, diperlukan suatu studi yang dapat memotret perilaku, interaksi, dan dinamika di dalam rantai nilai secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan (mapping) rantai nilai global karet alam Indonesia; (2) menganalisis tata kelola (governance) rantai nilai global karet alam di Indonesia; (3) menganalisis posisi dan partisipasi industri karet alam Indonesia dalam rantai nilai global karet; dan (4) menganalisis strategi upgrading rantai nilai global karet alam Indonesia. Kebaruan dari penelitian yaitu (a) mengintegrasikan konsep rantai nilai global dengan pendekatan sistem sehingga dapat memotret dinamika sistem secara holistik; (b) analisis rantai nilai global dilakukan secara keseluruhan mulai dari pemetaan aktor, aktivitas, aliran produk, nilai tambah, cakupan geografis, dan tata kelola; (c) penelitian ini tidak hanya memotret rantai nilai karet dalam lingkup regional tetapi juga menganalisis partisipasi dan posisi industri karet Indonesia dalam cakupan global; serta (d) penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan upgrading karet yang dianalisis secara kuantitatif menggunakan pendekatan sistem dinamik mulai dari subsistem produksi, subsistem pengolahan, dan subsistem perdagangan. Penelitian dilakukan dengan metode survei dan focus group discussion (FGD) di dua provinsi sentra karet di Indonesia yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari 236 aktor rantai nilai yang meliputi 201 orang petani, 8 orang pedagang perantara skala kecil, 12 orang pedagang perantara skala besar, 9 orang pengurus Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB), dan 6 orang perwakilan pabrik. Selanjutnya, data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi yang relevan dengan kegiatan penelitian ini seperti publikasi ilmiah hasil penelitian terdahulu, data statistik, dokumen, dan laporan serta sumber lainnya. Analisis pemetaan rantai nilai dilakukan dengan analisis deskriptif secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan pendekatan making market work better for the poor (M4P). Analisis tata kelola menggunakan skala Likert berdasarkan pendekatan Gereffi yang mencakup lima tipe tata kelola yaitu market, modular, relational, captive, dan hierarchy. Analisis posisi dan partisipasi industri karet Indonesia dalam rantai nilai global menggunakan data MRIO (Multi Regional Input-Output) dari ADB (Asian Development Bank) tahun 2015 dan 2022 dari 35 negara. Selanjutnya, model strategi peningkatan menggunakan pendekatan sistem dinamik dianalisis melalui beberapa tahapan penelitian termasuk artikulasi masalah, identifikasi sistem, perumusan model simulasi, validasi model, analisis sensitivitas, simulasi model serta evaluasi kebijakan. Pemodelan sistem dinamik dianalisis menggunakan Powersim Studio Academic (versi 10). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai nilai global karet alam Indonesia terdiri dari lima aktivitas utama yaitu produksi, pasca panen dan pengolahan awal, pemasaran, pengolahan lanjutan, dan perdagangan yang melibatkan beragam aktor seperti petani skala kecil, UPPB/pasar lelang, pengumpul, pabrik karet remah, eksportir, dan konsumen akhir. Setiap pelaku di sepanjang rantai nilai memiliki aktivitas yang berbeda yang memberikan nilai tambah dan membedakan produk karet alam. Tipe tata kelola rantai nilai karet alam dikategorikan sebagai tata kelola modular dengan kompleksitas informasi tinggi, kodifikasi informasi tinggi, dan kapabilitas pemasok tinggi. Rantai nilai ini menunjukkan cakupan geografis North- South, yaitu produsen karet sebagian besar berada di bumi bagian selatan dan konsumen karet alam sebagian besar berada di bumi bagian utara. Hasil analisis partisipasi Indonesia di dalam rantai nilai global karet alam dunia menunjukkan bahwa partisipasi industri karet Indonesia di pasar karet global pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015 Indonesia berada pada peringkat 32 sedangkan pada tahun 2022 berada pada peringkat 28. Secara keseluruhan, nilai partisipasi ke belakang (backward participation) Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan nilai partisipasi ke depan (forward participation). Hasil analisis menunjukkan bahwa industri karet Indonesia paling banyak menggunakan input dari negara Cina, Jepang, Singapura, Korea, Thailand, India, dan Malaysia. Selanjutnya, negara yang paling banyak menggunakan hasil karet Indonesia adalah negara Amerika, Jepang, Korea, Cina, Jerman, dan India. Di sisi lain, posisi industri karet Indonesia di pasar karet global mengalami penurunan, yang semula berada pada kuadran II pada tahun 2015, bergeser menjadi kuadran IV pada tahun 2022. Posisi Indonesia di kuadran IV ini menunjukkan bahwa industri karet Indonesia memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang di bawah rata-rata dunia. Penggunaan input yang kurang dari sisi backward linkage memengaruhi kemampuan ekspor Indonesia dari sisi forward linkage sehingga baik dari sisi input dan output mengalami pelemahan. Hasil analisis sistem dinamik pada kondisi basis menunjukkan bahwa target produksi karet alam sebesar 4,4 juta ton serta target volume ekspor sebesar 4,27 juta ton pada tahun 2045 tidak tercapai. Rendahnya produktivitas, pertumbuhan produksi yang lambat, luas areal yang terus berkurang, serta fluktuasi harga global menjadi kendala utama dalam pengembangan rantai nilai global karet alam Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi terintegrasi untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan pasokan, dan kesejahteraan petani guna memperkuat kinerja ekspor karet Indonesia. Upaya peningkatan kinerja rantai nilai global karet alam Indonesia dilakukan melalui perumusan dan pengujian enam skenario kebijakan berupa empat skenario tunggal dan dua skenario gabungan. Empat skenario tunggal meliputi upgrading proses melalui peningkatan produktivitas dan luas areal (skenario 1), upgrading produk melalui peningkatan mutu produk (skenario 2), upgrading fungsi melalui peningkatan teknologi pengolahan lateks (skenario 3), dan upgrading rantai melalui perubahan saluran rantai (skenario 4). Hasil analisis menunjukkan bahwa skenario 6, yang mengintegrasikan seluruh bentuk kebijakan upgrading yang dilakukan secara bersamaan, merupakan strategi yang paling efektif dalam mendorong pengembangan rantai nilai global karet alam Indonesia. Implementasi skenario ini meliputi peningkatan produktivitas kebun, perluasan areal tanam, perbaikan mutu bahan olah karet, adopsi teknologi pengolahan yang lebih maju, serta optimalisasi pemilihan rantai pemasaran. Hasil simulasi menunjukkan bahwa skenario terintegrasi tersebut mampu menghasilkan capaian tertinggi pada indikator produksi karet alam, pendapatan petani, serta kinerja ekspor, baik dari sisi volume maupun nilai, pada akhir periode analisis. Dibandingkan dengan jenis upgrading lainnya, perbaikan pada aspek proses, khususnya peningkatan produktivitas dan perluasan areal, memberikan pengaruh yang lebih besar pada kondisi awal. Analisis sensitivitas lebih lanjut mengindikasikan bahwa produktivitas kebun dan luas areal tanam merupakan faktor paling menentukan dalam pencapaian target ekspor karet alam Indonesia, yang kemudian diikuti oleh peningkatan mutu produk dan peningkatan teknologi pengolahan. Rumusan kebijakan untuk pengembangan rantai nilai global karet alam perlu dilakukan secara menyeluruh di sepanjang rantai nilai, mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat partisipasi dan posisi Indonesia di dalam rantai nilai global karet alam. Kebijakan di sektor hulu meliputi peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, dan perbaikan mutu bahan olah karet merupakan strategi yang dapat diambil untuk menjamin keberlanjutan pasokan dan daya saing karet alam di pasar global. Selanjutnya, pada sektor hilir, penguatan kapasitas pengolahan, inovasi barang jadi karet, serta strategi pemasaran yang lebih terintegrasi diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar karet Indonesia di pasar global.; The development of the Indonesian natural rubber value chain is still faced with various problems ranging from low productivity of rubber plantations, weak bargaining position of farmers, low prices of rubber received by farmers, and the lack of linkage between upstream and downstream sectors so that the added value obtained is still low. Research on improving the performance of the rubber value chain is still partial so that a study is needed that can comprehensively capture the behavior, interactions, and dynamics within the value chain. This study aims to: (1) map the global value chain of Indonesian natural rubber; (2) analyze the governance of the global value chain of natural rubber in Indonesia; (3) analyze the position and participation of the Indonesian natural rubber industry in the global value chain of rubber; and (4) analyze the upgrading strategy of the global value chain of Indonesian natural rubber. The novelty of this study is (a) integrating the concept of the global value chain with a systems approach so that it can capture the dynamics of the system holistically; (b) the analysis of the global value chain is carried out as a whole starting from mapping actors, activities, product flows, added value, geographic scope, and governance; (c) this study not only captures the rubber value chain in the regional scope but also analyzes the participation and position of the Indonesian rubber industry in the global scope; and (d) this research produces recommendations for rubber upgrading policies which are analyzed quantitatively using a dynamic systems approach starting from the production subsystem, processing subsystem, and trade subsystem. The research was conducted using survey and focus group discussion (FGD) methods in two rubber-producing provinces in Indonesia, namely South Sumatra and Jambi. The data used in this study include primary and secondary data. Primary data were collected from 236 value chain actors, including 201 farmers, 8 smallscale intermediary traders, 12 large-scale intermediary traders, 9 UPPB administrators, and 6 factory representatives. Furthermore, secondary data were obtained from various publications relevant to this research activity, such as scientific publications of previous research results, statistical data, documents, and reports, and other sources. Value chain mapping analysis was conducted using qualitative and quantitative descriptive analysis using the M4P approach. Governance analysis used a Likert scale based on the Gereffi approach, which includes five types of governance: market, modular, relational, captive, and hierarchy. Analysis of the position and participation of the Indonesian rubber industry in the global value chain used MRIO (Multi Regional Input-Output) data from the ADB in 2015 and 2022 from 35 countries. Furthermore, the improvement strategy model using a dynamic systems approach was analyzed through several research stages, including problem articulation, system identification, simulation model formulation, model validation, sensitivity analysis, model simulation, and policy evaluation. The dynamic systems modeling was analyzed using Powersim Studio Academic (version 10). The research results show that the Indonesian global natural rubber value chain consists of five main activities, namely production, post-harvest and initial processing, marketing, further processing, and trade, involving various actors such as small-scale farmers, UPPB/auction markets, collectors, crumb rubber factories, exporters, and end consumers. Each actor along the chain has different value activities that add value and differentiate natural rubber products. The natural rubber value chain governance type is categorized as modular governance with high information complexity, high information codification, and high supplier capabilities. This value chain demonstrates a North-South geographic location, with rubber producers predominantly located in the southern hemisphere and natural rubber consumers predominantly in the northern hemisphere. The analysis of Indonesia's participation in the global natural rubber value chain shows that the participation of the Indonesian rubber industry in the global rubber market in 2022 has increased compared to 2015. In 2015, Indonesia was ranked 32nd, while in 2022 it was ranked 28th. Overall, Indonesia's backward participation value is higher than its forward participation value. The analysis shows that the Indonesian rubber industry uses the most inputs from China, Japan, Singapore, Korea, Thailand, India, and Malaysia. In addition, the countries that use the most Indonesian rubber products are the United States, Japan, Korea, China, Germany, and India. On the other hand, the position of the Indonesian rubber industry in the global rubber market has decreased, from being in quadrant II in 2015, shifting to quadrant IV in 2022. Indonesia's position in quadrant IV indicates that the Indonesian rubber industry has forward and backward linkages below the world average. Insufficient use of inputs from the backward linkage side effects Indonesia's export capabilities from the forward linkage side so that both the input and output sides experience weakness. A dynamic system analysis under baseline conditions indicates that the natural rubber production target of 4.4 million tons and the export volume target of 4.27 million tons by 2045 will not be achieved. Low productivity, slow production growth, continuously decreasing planted area, and global price fluctuations are the main obstacles in the development of the Indonesian natural rubber global value chain. Therefore, an integrated strategy is needed to increase productivity, supply sustainability, and farmer welfare to strengthen Indonesia's rubber export performance. Efforts to improve the performance of the Indonesian natural rubber global value chain are carried out through the formulation and testing of six policy scenarios: four single scenarios and two combined scenarios. The four single scenarios include process upgrading through increased productivity and area (scenario 1), product upgrading through improved product quality (scenario 2), functional upgrading through improved latex processing technology (scenario 3), and chain upgrading through changes in chain channels (scenario 4). The analysis results indicate that scenario 6, which integrates all forms of upgrading policies implemented simultaneously, is the most effective strategy in encouraging the development of the Indonesian natural rubber global value chain. The implementation of this scenario includes increasing plantation productivity, expanding planted areas, improving the quality of rubber raw materials, adopting more advanced processing technologies, and optimizing the marketing chain. Simulation results indicate that this integrated scenario is capable of producing the highest achievements in natural rubber production indicators, farmer income, and export performance, both in terms of volume and value, at the end of the analysis period. Compared with other types of upgrading, improvements in process aspects, particularly productivity increases and area expansion, have a greater impact on initial conditions. Further sensitivity analysis indicates that plantation productivity and planted area are the most determining factors in achieving Indonesia's natural rubber export target, followed by improvements in product quality and the improvement of processing technology. Policy formulation for the development of the global natural rubber value chain needs to be comprehensive, spanning the entire value chain, from upstream to downstream. This not only has the potential to increase the income of farmers and business actors but also strengthen Indonesia's participation and position within the global natural rubber value chain. Upstream policies, including increasing productivity, expanding planting areas, and improving the quality of processed rubber materials, are strategies that can be adopted to ensure the sustainability of natural rubber supply and competitiveness in the global market. Furthermore, in the downstream sector, strengthening processing capacity, innovation in finished rubber products, and a more integrated marketing strategy are needed to increase the added value and bargaining position of Indonesian rubber in the global market. 2026-01-01T00:00:00Z