<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/60">
<title>Fishery Resources Utilization</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/60</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/171938"/>
<rdf:li rdf:resource="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/162582"/>
<rdf:li rdf:resource="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/100216"/>
<rdf:li rdf:resource="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/99196"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-11T12:22:22Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/171938">
<title>Siapa Nelayan dalam Kebijakan Perikanan Tangkap Indonesia? Implikasi Definisi, Indikator, dan Instrumen Fiskal terhadap Keadilan Distribusi</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/171938</link>
<description>Siapa Nelayan dalam Kebijakan Perikanan Tangkap Indonesia? Implikasi Definisi, Indikator, dan Instrumen Fiskal terhadap Keadilan Distribusi
Darmawan
Pengelolaan perikanan tangkap Indonesia masih dihadapkan pada ketegangan antara mandat konstitusional, praktik kebijakan, dan indikator kinerja sektoral yang digunakan. Sumber daya ikan sebagai kekayaan publik yang dikuasai negara sering kali diperlakukan secara implisit sebagai sumber daya akses terbuka, sementara instrumen pengelolaan—termasuk perizinan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kebijakan kesejahteraan nelayan—diterapkan tanpa kerangka normatif dan klasifikasi ekonomi yang konsisten. Naskah analisis kebijakan ini bertujuan untuk menata ulang kerangka pikir pembangunan subsektor perikanan tangkap dengan menempatkan tafsir konstitusional Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi, membedakan secara tegas fungsi pengelolaan sumber daya dan fungsi kesejahteraan sosial, serta mengidentifikasi kelemahan mendasar dalam definisi dan indikator nelayan. Analisis menunjukkan bahwa ketiadaan klasifikasi ekonomi nelayan yang kuantitatif dan lintas sektor telah menimbulkan distorsi sasaran kebijakan, salah tafsir indikator kinerja, dan risiko ketidakadilan dalam distribusi manfaat sumber daya ikan. Naskah ini merekomendasikan reformulasi kerangka normatif dan teknis sebagai prasyarat bagi pengelolaan perikanan tangkap yang adil, berkelanjutan, dan legitimate secara konstitusional.
</description>
<dc:date>2025-12-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/162582">
<title>Analisis Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Berbasis Koperasi Digital untuk Nelayan Skala Kecil</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/162582</link>
<description>Analisis Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Berbasis Koperasi Digital untuk Nelayan Skala Kecil; Policy Analysis and Empowerment Strategy Based on Digital&#13;
Cooperatives for Small-Scale Fishers
Darmawan
Kemiskinan nelayan skala kecil di Indonesia merupakan persoalan struktural yang tidak&#13;
hanya disebabkan oleh keterbatasan sarana produksi, tetapi juga oleh ketimpangan akses&#13;
terhadap pasar, informasi, kelembagaan, dan pembiayaan. Meskipun produksi perikanan&#13;
nasional mengalami tren peningkatan, hal tersebut belum mampu meningkatkan&#13;
kesejahteraan nelayan secara signifikan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi akar&#13;
kemiskinan struktural yang dihadapi nelayan kecil serta merumuskan strategi&#13;
pemberdayaan melalui pendekatan koperasi digital. Penelitian menggunakan metode&#13;
kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis data sekunder dari Badan Pusat&#13;
Statistik, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta literatur akademik. Hasil&#13;
menunjukkan bahwa dominasi tengkulak, lemahnya kelembagaan koperasi, dan kegagalan&#13;
program bantuan top-down merupakan penyebab utama disempowerment nelayan. Model&#13;
koperasi digital dinilai mampu menjadi solusi transformatif dengan memperkuat posisi&#13;
tawar nelayan melalui akses langsung ke pasar, pembiayaan formal, dan efisiensi distribusi.&#13;
Transformasi ini juga selaras dengan program nasional "Koperasi Merah Putih" yang&#13;
menargetkan digitalisasi koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat. Namun demikian,&#13;
keberhasilan strategi ini memerlukan prasyarat penting seperti literasi digital, kapasitas&#13;
kelembagaan, perlindungan hukum, serta dukungan kebijakan lintas sektor. Dengan&#13;
demikian, koperasi digital bukan hanya instrumen teknis, melainkan bagian dari solusi&#13;
struktural menuju perikanan berkelanjutan dan inklusif.
</description>
<dc:date>2025-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/100216">
<title>Daerah Penangkapan Ikan: Perencanaan, Degradasi dan Pengelolaan</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/100216</link>
<description>Daerah Penangkapan Ikan: Perencanaan, Degradasi dan Pengelolaan
Simbolon, Domu
</description>
<dc:date>2019-11-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/99196">
<title>Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan UNDIP 2008</title>
<link>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/99196</link>
<description>Prosiding Seminar Nasional Perikanan dan Kelautan UNDIP 2008
Solihin, Iin
-
-
</description>
<dc:date>2008-02-05T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
