http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/88 2026-07-11T20:16:42Z 2026-07-11T20:16:42Z Tonny, Fredian http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/174215 2026-07-08T05:39:12Z 2026-01-01T00:00:00Z

Komunitas Pertanian Pangan Berkelanjutan di Merauke Papua: Penetrasi Neoliberal dalam Transformasi Tata Kelola Lokal Tonny, Fredian Ketahanan dan swasembada pangan tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan peningkatan produksi, melainkan sebagai arena tata kelola (governance) yang menentukan siapa berhak mengakses sumber daya, siapa mengambil keputusan, dan nilai apa yang dijadikan pijakan dalam pengelolaan sistem pangan. Dalam konteks itu, penguatan kerangka kelembagaan dan regulasi di aras lokal dipandang penting. Dalam praktik pembangunan pertanian pangan kontemporer sering terjadi tarikan logika neoliberalisme. Dari perspektif governmentality, negara tidak “tunduk” di bawah neoliberalisme, melainkan mengatur melalui perangkat kebijakan. Berlandaskan pada fenomena tata kelola tersebut, kajian ini menempatkan kebijakan Cetak Sawah Rakyat Merauke 2025 sebagai kasus empiris untuk menjelaskan transformasi tata kelola lokal dalam pengembangan komunitas pertanian pangan di Merauke, Papua Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan secara teoritis dan empiris pengembangan komunitas pertanian pangan berkelanjutan berbasiskan “kerja sama” atau “pertarungan” antara tata kelola lokal dan neoliberalisme. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah : (1) Menganalisis kebijakan dan implementasi pembangunan pertanian pangan dengan program Cetak Sawah Rakyat; (2) Menganalisis tata kelola neoliberalisme pengembangan komunitas pertanian pangan; (3) Menganalisis tata kelola lokal pengembangan komunitas pertanian pangan; (4) Menganalisis pengembangan komunitas pertanian pangan berkelanjutan dalam lansekap antagonistik antara tata kelola neoliberal dan lokal; dan (5) Menganalisis realitas proses dan hasil penetrasi tata kelola neoliberal mentransformasi tata kelola lokal. Penelitian ini dilakukan di 46 kampung (desa) dan 9 (sembilan) distrik (kecamatan) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dari Juni-November 2025. Lokasi penelitian di 46 kampung dipilih secara sengaja. Unit analisis penelitian ini adalah komunitas pertanian pangan di aras kampung. Observasi partisipan, wawancara mendalam, wawancara kelompok, dan diskusi kelompok fokus, merupakan sumber data primer kualitatif menghasilkan 126 Catatan Harian Lapangan, wawancara kepada 594 responden dengan menggunakan kuesioner menghasilkan data primer kuantitatif, dan materi kebijakan sebagai sumber sekunder. Informan dan partisipan kunci, termasuk pejabat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, kepala kampung, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pengurus BUMN, pengurus koperasi, mantan petani transmigran, dan tokoh adat di lokasi Cetak Sawah Rakyat. Proses pengolahan dari 126 Catatan Harian Lapangan secara iteratif bersamaan dengan pengumpulan data menggunakan paradigma analisis tematik. Kombinasi hasil analisis kualitatif dan pengolahan 594 kuesioner (kuantitatif) menghasilkan 46 Profil Kampung menjadi dasar analisis data primer yang dikombinasikan dengan data sekunder. Dalam implementasi Cetak Sawah Rakyat Merauke 2025 dan berdasarkan Tipologi Sosial-Ekologis, komunitas kampung di Merauke dikategorikan menjadi komunitas kampung Tipe 1 adalah komunitas kampung Orang Asli Papua, Tipe 2 vi adalah komunitas kampung hibrida Orang Asli Papua dan eks transmigran, dan Tipe 3 adalah komunitas kampung yang didominasi eks transmigran. Peringkat pertama dengan peluang keberlanjutan tinggi terdapat pada komunitas kampung Tipe 3. Peringkat kedua dengan peluang keberlanjutan yang bercirikan tingkat stabil terdapat pada komunitas kampung Tipe 2. Peringkat ketiga dengan peluang keberlanjutan yang rendah terdapat pada komunitas kampung Tipe 1 yang dicirikan oleh mata pencaharian subsisten tradisional. Cetak Sawah Rakyat Merauke 2025 bekerja sebagai intervensi negara yang memproduksi transformasi tata kelola lokal melalui tiga mekanisme penetrasi neoliberal: komodifikasi lahan, manajerialisasi kelembagaan, dan redefinisi kinerja (good governance), yang tampil berbeda menurut tipologi kampung. Pada Tipe 3, transformasi relatif lebih kompatibel dengan arena agribisnis sementara pada Tipe 1 dan Tipe 2 muncul friksi tajam karena ulayat, batas kultural-ekologis, dan tuntutan subsisten. Dalam Cetak Sawah Rakyat Merauke 2025 pengembangan komunitas pertanian pangan berkelanjutan dikonstruksikan berbasiskan partisipasi-negosiasi komunitas lokal dalam kerangka tata kelola lokal terhadap tata kelola neoliberal yang menerapkan komodifikasi lahan, manajerialisme kelembagaan, dan redefinisi kinerja (good governance). Secara teoritis, proses partisipasi-negosiasi dalam dialektika tata kelola neoliberal dan tata kelola lokal pengembangan komunitas pertanian pangan menghasilkan kebaruan (novelty) yakni sodality governance yang merupakan tata kelola hibrida kontestatif-adaptif yang menyatukan tuntutan kinerja produksi tinggi dengan keadilan sosial dan kedaulatan komunitas. Secara empiris, dalam pengembangan komunitas pertanian berkelanjutan sodality governace dimanifestasikan ke dalam kontruksi lembaga brigade panganyang dikonstruksikan atas sinergi petani milineal dari komunitas Orang Asli Papua dan komunitas eks transmigran di atas fondasi nilai-nilai tradisi sampai dengan nilai-nilai hasil akulturasi dan asimilasi Orang Asli Papua dan eks transmigran. Implikasi kebijakan perlu mempertimbangkan bahwa mengejar target luas cetak sawah tanpa memenuhi prasyarat sosial-ekologis akan memperbesar kemerosotan. Keberhasilan Cetak Sawah Rakyat Merauke 2025 tidak cukup dinilai dari luasan dan tonase, tetapi dari kemampuan tata kelola memelihara legitimasi sosial, mengelola kerumitan spasial, dan membagi manfaat secara adil di dalam komunitas. Pada aras komunitas pertanian pangan di Kabupaten Merauke implikasi kebijakan perlu membedakan berdasarkan tipologi komunitas pertanian pangan: Tipe-1, Tipe-2, dan Tipe-3. Pemerintah daerah melaksanakan peran ganda sebagai fasilitator pembangunan fisik dan mediator konflik. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur fisik dan memperkuat konektivitas antar-komunitas pertanian pangan dan kampung. Pada aras nasional, implikasi kebijakan pelaksanaan Cetak Sawah Rakyat adalah target perluasan Cetak Sawah Rakyat perlu memenuhi prasyarat perlindungan sosial-ekologis. Proses-proses kebijakan (policy process) dalam formulasi regulasi dan petunjuk teknis harus menciptakan “ruang” bagi partisipasinegosiasi komunitas pertanian pangan lokal dan tipe komunitas pertanian pangan.

2026-01-01T00:00:00Z Rachmad, Teguh Hidayatul http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173998 2026-07-03T06:43:10Z 2026-01-01T00:00:00Z

PENGUATAN KOMPETENSI PENGUSAHA KULINER UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU MADURA Rachmad, Teguh Hidayatul Keberagaman budaya Madura yang menjunjung tinggi kearifan lokal direpresentasikan melalui cita rasa kuliner yang dapat menarik wisatawan untuk merasakan pengalaman makan sekaligus sejarah dan tradisi orang Madura. Potensi pariwisata Pulau Madura yang masih alami, khususnya dalam hal keunikan kuliner mempunyai potensi untuk meningkatkan taraf hidup orang madura. Penguatan kompetensi pengusaha kuliner untuk menjaga kelestarian kuliner lokal dapat mengurangi pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan. Kebijakan pemerintah masih ada kesalahpahaman informasi sehingga banyak terjadi masalah yang akhirnya mempersulit pengusaha kuliner untuk adaptif dan berinovasi. Kurangnya pengetahuan pengusaha kuliner akan pentingnya pelayanan prima ke konsumen, kerjasama dengan stakeholder pariwisata, dan promosi yang efektif menambah tantangan pengusaha kuliner untuk dapat menjaga dan memperkenalkan kuliner asli Madura. State of the art dalam penelitian ini terletak pada konsep penelitian tentang kompetensi pengusaha kuliner untuk mengambangkan pariwisata kuliner yang ada di Pulau Madura. Namun demikian, literatur yang ada masih cenderung berfokus pada wilayah dengan tingkat kematangan pariwisata yang tinggi dan menempatkan kompetensi secara parsial, belum terintegrasi dalam kerangka pengembangan destinasi secara menyeluruh. Selain itu, kajian yang secara spesifik mengangkat konteks daerah dengan potensi kuliner khas namun belum optimal dikembangkan, seperti Pulau Madura, serta yang merumuskan model penguatan kompetensi yang kontekstual dan aplikatif, masih terbatas, sehingga membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut yang mampu mengisi kesenjangan tersebut. Penelitian tentang penguatan kompetensi pengusaha kuliner di Pulau Madura dengan pendekatan positivisme masih belum ada, karena beberapa penelitian terdahulu menggunakan satu pendekatan penelitian, yaitu: kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kompetensi pengusaha kuliner, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kompetensi, menganalisis kompetensi terhadap keberlangsungan usaha dan strategi penguatan kompetensi pengusaha kuliner di Pulau Madura. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan didukung data kualitatif. Jumlah populasi pengusaha kuliner yang mengelola rumah makan berjumlah 694 responden. Sampel Penelitian untuk data kuantitatif berjumlah 248 responden yang tersebar di 23 kecamatan dan 4 kabuoaten yang ada di Pulau Madura. Konsumen warung makan sebagai sampel responden yang ada di Pulau Madura berjumlah 116 orang. Informan penelitian untuk data kualitatif adalah dinas pariwisata dan kebudayaan, lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi pariwisata yang bekerjasama dengan pengusaha kuliner. Hasil penelitian menemukan bahwa pengusaha kuliner memiliki kompetensi untuk pengembangan pariwisata di Pulau Madura yang tergolong tinggi pada aspek kompetensi pengolahan makanan lokal dan kewirausahaan, kecuali pada aspek kompetensi pelayanan dan pengetahuan kuliner yang berada pada kategori sedang. Kompetensi pengusaha kuliner dipengaruhi oleh karakteristik pengusaha kuliner, yaitu semakin tinggi pendidikan formal, semakin meningkat kompetensi pengusaha kuliner dalam pengembangan pariwisata kuliner untuk keberlanjutan usaha kuliner. Akan tetapi, usia, jenis kelamin, pendidikan non formal, lama bekerja dan motivasi tidak berpengaruh nyata terhadap kompetensi pengusaha kuliner. Kompetensi pengusaha kuliner berpengaruh secara nyata terhadap keberlanjutan usaha kuliner, yaitu semakin tinggi kompetensi pengusaha kuliner, semakin tinggi pula keberlanjutan usaha dalam pengembangan pariwisata di Pulau Madura. Kepuasan konsumen untuk atribusi sensorik serta kepuasan dan pengalaman masuk kategori puas, namun untuk keamanan dan kebersihan makan dalam kategori cukup puas. Importance performance analysis mengungkapkan bahwa faktor keamanan dan kebersihan makanan perlu ditingkatkan. Strategi peningkatan kompetensi pengusaha kuliner dilakukan dengan cara membuat profiling pengusaha kuliner, menganalisis kebutuhan kompetensi pengusaha kuliner, membuat desain program pengembangan kompetensi yang terpersonalisasi, melaksanakan pelatihan dan mentoring berbasis praktek, mengevaluasi kompetensi dan pemberian umpan balik, meningkatkan fasilitas jejaring dan kolaborasi antar pengusaha kuliner dan stakeholder, dan mengadakan pendampingan usaha kuliner dan monitoring keberlanjutan.; Madura's cultural diversity, which upholds local wisdom, is represented through culinary delights that attract tourists to experience both the culinary experience and the history and traditions of the Madurese people. Madura Island's pristine tourism potential, particularly its unique culinary offerings, has the potential to improve the standard of living of Madurese. Strengthening the competency of culinary entrepreneurs to preserve local culinary traditions can reduce unemployment and create jobs. Misinformation about government policies continues to plague many issues, making it difficult for culinary entrepreneurs to adapt and innovate. Lack of knowledge among culinary entrepreneurs about the importance of excellent customer service, collaboration with tourism stakeholders, and effective promotion adds to the challenges faced by culinary entrepreneurs in preserving and promoting authentic Madurese cuisine. The state of the art in this research lies in the research concept of culinary entrepreneur competency to develop culinary tourism on Madura Island. However, the existing literature still tends to focus on areas with a high level of tourism maturity and places competency partially, not integrated into the overall destination development framework. Furthermore, studies that specifically address the context of regions with unique culinary potential but not yet optimally developed, such as Madura Island, and that formulate a contextual and applicable competency strengthening model, are still limited, thus opening up space for further research that can fill this gap. Research on strengthening the competency of culinary entrepreneurs on Madura Island using a positivist approach is still lacking, because several previous studies used a single research approach, namely: qualitative. This research aims to analyze the level of competency of culinary entrepreneurs, determine the factors that influence the level of competency, analyze competency for business sustainability and strategies for strengthening the competency of culinary entrepreneurs on Madura Island. This research uses quantitative data supported by qualitative data. The total population of culinary entrepreneurs who manage restaurants is 694 respondents. The research sample for quantitative data consisted of 248 respondents spread across 23 sub-districts and 4 regencies on Madura Island. Food stall consumers as a sample of respondents on Madura Island numbered 116 people. Research informants for qualitative data are tourism and culture offices, educational institutions, mass media, and tourism organizations that collaborate with culinary entrepreneurs. The results of the research found that culinary entrepreneurs have competence for tourism development on Madura Island which is classified as high in the aspects of local food processing competence and entrepreneurship, except for the aspects of service competence and culinary knowledge which are in the medium category. The competency of culinary entrepreneurs is influenced by the characteristics of culinary entrepreneurs, namely the higher the formal education, the greater the competency of culinary entrepreneurs in developing culinary tourism for the sustainability of culinary businesses. However, age, gender, non-formal education, length of work and motivation have no real effect on the competency of culinary entrepreneurs. The competency of culinary entrepreneurs has a real influence on the sustainability of culinary businesses, namely the higher the competency of culinary entrepreneurs, the higher the sustainability of the business in developing tourism on Madura Island. Consumer satisfaction for sensory attribution as well as satisfaction and experience is in the satisfied category, but for food safety and cleanliness it is in the quite satisfied category. Importance performance analysis reveals that food safety and hygiene factors need to be improved. The strategy for improving the competence of culinary entrepreneurs is carried out by profiling culinary entrepreneurs, analysing their competence needs, designing personalised competence development programmes, conducting practice-based training and mentoring, evaluating competence and providing feedback, improving networking and collaboration facilities between culinary entrepreneurs and stakeholders, and providing culinary business assistance and monitoring sustainability.

2026-01-01T00:00:00Z Assegaf, Achmad Hamudi http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173405 2026-06-14T12:09:46Z 2026-01-01T00:00:00Z

Praksis Komunikasi Lingkungan Partisipatoris dalam Gerakan Pelestarian Sungai di Bali: Penyadaran, Kolaborasi, dan Aksi Kolektif Assegaf, Achmad Hamudi Indonesia merupakan negara produsen sampah terbesar kelima dunia, dan Denpasar menjadi penyumbang terbesar di Provinsi Bali. Pencemaran sungai oleh sampah rumah tangga menuntut pelibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. menggunakan Participatory Environmental Communication (PEC) dengan perspektif Freirean, penelitian ini mengkaji bagaimana Komunitas Tukad Bindu di Desa Kesiman Petilan menggunakan komunikasi lingkungan partisipatoris untuk mentransformasi keberagaman sistem pengetahuan dan nilai-nilai kebudayaan menjadi kekuatan kolektif, menavigasi relasi lintas struktur kekuasaan, dan membangun agensi komunitas yang berdampak ekologis nyata. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus tunggal dan paradigma konstruktivis, menggunakan wawancara mendalam, mini FGD, observasi lapangan, dan penelusuran dokumen sebagai Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama beserta tiga kontribusi konseptual orisinal. Pertama, keberagaman latar belakang, sistem pengetahuan, dan nilai kearifan lokal ditransformasi menjadi kekuatan kolektif melalui modal diskursif (discursive capital), yaitu kapasitas kolektif komunitas untuk memproduksi, menegosiasikan, dan mensirkulasikan wacana bersama. Modal diskursif berfungsi sebagai mekanisme konversi antar-modal dan lintas-ranah dalam kerangka Bourdieu, dipahami sebagai produk conscientização Freirean yang terinternalisasi menjadi habitus baru. Ia beroperasi melalui empat dimensi yang membentuk siklus generatif: kredibilitas kolektif, kapasitas framing makna, storytelling komunitas, dan produksi konsensus. Kedua, komunitas mengelola relasi horizontal (antaranggota) dan vertikal (birokrasi dan adat) melalui agensi konektif (connective agency), yaitu kapasitas kolektif untuk membangun, memelihara, dan menavigasi koneksi lintas struktur kekuasaan sambil mempertahankan kedaulatan. Agensi konektif merupakan kelanjutan dari agensi kolektif yang telah matang dan beroperasi melalui tiga dimensi: navigasi lintas ranah, kolaborasi berdaulat, dan orkestrasi multipihak. Ketiga, agensi komunitas dibangun melalui model kepemimpinan Community-Empowering Leadership Narratives (CELN), yaitu ekspansi terhadap Motivating Language Theory yang menambahkan dimensi narasi pemberdaya (agency-building) untuk mentransformasi warga dari objek pembangunan menjadi subjek penggerak yang berdaulat. Ketiga pilar tersebut membentuk rantai generatif yang siklikal: modal diskursif menyediakan fondasi energi, CELN mengolahnya menjadi kekuatan aktif, dan agensi konektif memproyeksikannya ke ranah eksternal.; Indonesia is the world’s fifth-largest producer of waste, and Denpasar is the largest contributor in the province of Bali. River pollution caused by household waste necessitates the involvement of the community as the primary stakeholders. Using Participatory Environmental Communication (PEC) with a Freirean perspective, this study examines how the Tukad Bindu Community in Kesiman Petilan Village utilises participatory environmental communication to transform the diversity of knowledge systems and cultural values into collective strength, navigate cross-structural power relations, and build community agency that yields tangible ecological impacts. The research employs a qualitative method with a single case study design and a constructivist paradigm, utilising in-depth interviews, mini-FGDs, field observations, and document review as data collection techniques. This study yields three main findings alongside three original conceptual contributions. Firstly, the diversity of backgrounds, knowledge systems and local wisdom values is transformed into collective strength through discursive capital, that is, the community’s collective capacity to produce, negotiate and circulate shared discourse. Discursive capital functions as a mechanism for inter-modal and cross-field conversion within Bourdieu’s framework, understood as a product of Freirean conscientização that has been internalised into a new habitus. It operates through four dimensions that form a generative cycle: collective credibility, the capacity to frame meaning, community storytelling, and the production of consensus. Secondly, the community manages horizontal (inter-member) and vertical (bureaucracy and custom) relations through connective agency, namely the collective capacity to build, maintain, and navigate connections across power structures whilst maintaining sovereignty. Connective agency is an extension of mature collective agency and operates through three dimensions: cross-domain navigation, autonomous collaboration, and multi-stakeholder orchestration. Thirdly, community agency is built through the Community-Empowering Leadership Narratives (CELN) model, which is an expansion of Motivating Language Theory that adds a dimension of agency-building narratives to transform citizens from objects of development into autonomous agents of change. These three pillars form a cyclical generative chain: discursive capital provides the foundation of energy, CELN processes it into active power, and connective agency projects it into the external sphere.

2026-01-01T00:00:00Z Rasmira http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173334 2026-06-10T07:33:42Z 2026-01-01T00:00:00Z

Intensi Perilaku dan Penggunaan Teknologi Smart Farming pada Pelaku Usahatani di Jawa Barat Rasmira Smart farming dipromosikan sebagai masa depan pertanian karena potensinya meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan usahatani. Namun, penggunaan teknologi di tingkat pelaku usahatani tidak selalu berlanjut meskipun teknologi telah tersedia dan manfaat ekonomi yang diharapkan telah terbuka bagi pengguna. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan smart farming tidak cukup dipahami melalui aspek teknis dan ekonomi semata. Di balik keputusan pelaku usahatani menerima teknologi terdapat dinamika intensi perilaku yang masih belum banyak dipahami, terutama dalam konteks negara berkembang. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor pembentuk intensi perilaku pelaku usahatani terhadap smart farming, menganalisis dinamika intensi perilaku yang berkembang selama penggunaan teknologi, dan menganalisis pola penggunaan smart farming dalam praktik usahatani, serta merumuskan strategi komunikasi yang mendukung keberlanjutan penggunaan smart farming. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus kolektif instrumental. Dua puluh empat pelaku usahatani pengguna smart farming di delapan kabupaten/kota Jawa Barat menjadi unit kasus, dipilih secara purposif untuk memaksimalkan variasi komoditas, jenis teknologi, skema akses, dan hasil penggunaan. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) diposisikan sebagai kerangka konseptual yang memandu analisis, bukan sebagai model yang diuji secara deduktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen selama Mei 2024 hingga Mei 2025. Analisis dilakukan melalui pemahaman menyeluruh pada setiap kasus, peringkasan data, interpretasi langsung, serta pengelompokan kategori, yang kemudian dilanjutkan dengan sintesis lintas kasus untuk membangun pola umum (quintain). Faktor-faktor yang membentuk intensi pelaku usahatani tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling terkait dalam konteks penggunaan teknologi. Analisis terhadap aspek personal, harapan kinerja, harapan upaya, pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi, dan kebiasaan menunjukkan bahwa intensi penggunaan berkembang melalui interaksi antara pengalaman penggunaan, kapasitas adaptasi, dan lingkungan sosial pelaku usahatani. Di antara berbagai faktor tersebut, modal pengetahuan muncul sebagai unsur yang berulang kali ditemukan pada pelaku usahatani yang mampu mempertahankan penggunaan smart farming. Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga aspek penting yang memperluas pemahaman tentang kondisi yang memfasilitasi penggunaan teknologi, yaitu paradoks pendampingan, kerentanan sensor terhadap kondisi iklim tropis, dan kesenjangan fungsi antara desain teknologi dengan kondisi teknis lahan. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan smart farming tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada proses belajar dan adaptasi yang berlangsung selama penggunaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa intensi perilaku pelaku usahatani terhadap smart farming berkembang melalui interaksi antara pengalaman penggunaan, kondisi struktural, kapasitas adaptasi, dan ekologi komunikasi yang melingkupinya. Analisis lintas kasus mengidentifikasi tiga konfigurasi intensi, yaitu intensi rapuh, intensi bersyarat, dan intensi transformatif. Ketiga konfigurasi tersebut menunjukkan perbedaan dalam cara pelaku usahatani mempertahankan penggunaan teknologi ketika menghadapi berbagai kendala. Temuan juga menunjukkan bahwa jaringan komunikasi horizontal antarpetani menjadi ruang penting untuk berbagi pengalaman, membangun pembelajaran, dan mengembangkan adaptasi lokal terhadap teknologi. Temuan ini memperluas pemahaman UTAUT2 dengan menunjukkan bahwa intensi penggunaan tidak hanya dibentuk oleh persepsi individu terhadap teknologi, tetapi juga berkembang melalui proses adaptasi dan interaksi dalam ekologi komunikasi pelaku usahatani. Penggunaan smart farming dalam praktik menunjukkan tiga pola utama, yaitu paket utuh, selektif-adaptif, dan evaluatif-withdrawal. Pola penggunaan tersebut berkembang sesuai pengalaman penggunaan dan konteks yang dihadapi pelaku usahatani. Dalam sejumlah kasus, pelaku usahatani yang terhubung dengan komunitas pembelajaran horizontal cenderung mampu mengembangkan berbagai bentuk adaptasi, sedangkan pelaku usahatani yang mengalami keterbatasan akses terhadap dukungan komunikasi teknis dan sosial lebih rentan menghentikan penggunaan teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan penggunaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi teknis, tetapi juga oleh akses terhadap proses pembelajaran dan dukungan komunikasi. Berdasarkan sintesis lintas kasus, penelitian ini menghasilkan Model Adaptasi Smart Farming Berbasis Ekologi Komunikasi yang menggambarkan hubungan antara faktor pembentuk intensi, konfigurasi intensi, dan pola penggunaan aktual dalam proses adaptasi teknologi. Strategi komunikasi untuk mendukung keberlanjutan penggunaan smart farming disusun sebagai suatu sistem yang saling terhubung dengan menempatkan komunikasi sebagai mekanisme yang mendukung proses adaptasi teknologi. Strategi tersebut difokuskan pada empat arah utama, yaitu pengelolaan ekspektasi, penguatan komunikasi horizontal antarpetani, peningkatan kapasitas teknis pengguna, serta penguatan orientasi ekonomi dan pasar. Keempat strategi tersebut saling melengkapi dalam mendukung proses adaptasi teknologi, di mana keberlanjutan penggunaan tidak hanya dipengaruhi oleh niat awal pengguna, tetapi juga oleh kemampuan mereka untuk mengevaluasi, menyesuaikan, dan mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik usahatani sehari-hari; Smart farming is promoted as the future of agriculture because of its potential to increase the efficiency, productivity, and sustainability of farming. However, the use of technology at the level of farmers does not always continue even though technology has become available and the expected economic benefits have been made available to users. This difference shows that the sustainability of smart farming is not sufficiently understood through technical and economic aspects alone. Behind the decision of farmers to accept technology, there are dynamics of behavioral intentions that are still not widely understood, especially in the context of developing countries. This study aims to analyze the factors that shape the behavioral intentions of farmers towards smart farming, analyze the dynamics of behavioral intentions that develop during the use of technology, and analyze the patterns of smart farming use in farming practices, as well as formulate communication strategies that support the sustainability of smart farming use. The research uses a qualitative approach with an instrumental collective case study strategy. Twenty-four agribusiness actors using smart farming in eight districts/cities of West Java became case units, selected purposively to maximize the variety of commodities, types of technology, access schemes, and use results. The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) is positioned as a conceptual framework that guides the analysis, rather than as a model that is tested deductively. Data was collected through in-depth interviews, field observations, and document review during May 2024 to May 2025. The analysis is carried out through a thorough understanding of each case, summary of data, direct interpretation, and categorization, which is then followed by cross-case synthesis to build a common pattern (quintain). The factors that shape the intentions of farming actors do not work separately, but are interrelated in the context of using technology. Analysis of personal aspects, performance expectations, effort expectations, social influences, facilitating conditions, and habits show that use intentions develop through the interaction between user experience, adaptation capacity, and the social environment of farming actors. Among these various factors, knowledge capital has emerged as an element that is repeatedly found in farming actors who are able to maintain the use of smart farming. The study also identifies three important aspects that expand understanding of the conditions that facilitate the use of technology, namely the paradox of mentoring, the vulnerability of sensors to tropical climatic conditions, and the functional gap between the design of the technology and the technical conditions of the land. These findings show that the use of smart farming depends not only on the availability of technology, but also on the learning and adaptation processes that take place during use. The findings of the study show that the behavioral intentions of farmers towards smart farming develop through the interaction between user experience, structural conditions, adaptation capacity, and the communication ecology that surrounds it. Cross-case analysis identified three configurations of intent, namely fragile intent, conditional intent, and transformative intent. These three configurations show differences in the way farmers maintain the use of technology when facing various obstacles. The findings also show that horizontal communication networks between farmers are an important space for sharing experiences, building learning, and developing local adaptations to technology. These findings expand the understanding of UTAUT2 by showing that the intention of use is not only shaped by an individual's perception of technology, but also develops through the process of adaptation and interaction in the communication ecology of farmers. The use of smart farming in practice shows three main patterns, namely intact packages, selective-adaptive, and evaluative-withdrawal. These usage patterns develop according to the experience of use and the context faced by farming actors. In some cases, farmers who are connected to horizontal learning communities tend to be able to develop various forms of adaptation, while farmers who experience limited access to technical and social communication support are more vulnerable to stop using technology. These findings show that the sustainability of use is not only influenced by technical conditions, but also by access to learning processes and communication support. Based on a cross-case synthesis, this study produced a Communication Ecology-Based Smart Farming Adaptation Model that describes the relationship between intention-forming factors, intention configuration, and actual usage patterns in the technology adaptation process. Communication strategies to support the sustainability of the use of smart farming are structured as an interconnected system by placing communication as a mechanism that supports the process of technological adaptation. The strategy is focused on four main directions, namely managing expectations, strengthening horizontal communication between farmers, increasing user technical capacity, and strengthening economic and market orientation. The four strategies complement each other in supporting the process of technology adaptation, where the sustainability of use is not only influenced by the initial intentions of the users, but also by their ability to evaluate, adapt, and integrate technology into daily farming practices.

2026-01-01T00:00:00Z