DF - Human Ecology

Model Penyuluhan Peningkatan Kompetensi Pembudidaya Rumput Laut untuk Keberlanjutan Usaha di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat

2026-08-15T06:27:39Z

Model Penyuluhan Peningkatan Kompetensi Pembudidaya Rumput Laut untuk Keberlanjutan Usaha di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat Husniah Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi kelautan dan wilayah pesisir yang strategis bagi ekonomi, pangan, dan lingkungan. Namun, masyarakat pesisir masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, permodalan, serta kerentanan terhadap perubahan iklim. Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi kelautan yang besar, khususnya budidaya rumput laut, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Rumput laut merupakan komoditas unggulan yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Namun, produksinya mengalami fluktuasi; berdasarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar (2020), produksi tahun 2016 mencapai 1.191,50 ton, tetapi pada 2018 mengalami penurunan sebesar 39,57 ton. Menurut Syachruddin et al. (2019), penurunan tersebut dipengaruhi rendahnya kompetensi pembudidaya dalam menerapkan teknik budidaya yang tepat, terutama dalam pemilihan lokasi yang masih didasarkan pada perkiraan subjektif tanpa mempertimbangkan kriteria teknis dan ekologis. Upaya peningkatan kompetensi pembudidaya melalui kegiatan penyuluhan di Kabupaten Polewali Mandar belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa model penyuluhan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembudidaya rumput laut, sehingga belum mampu memberikan solusi yang efektif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan budidaya. Selain itu, penyuluh yang bertugas umumnya merupakan penyuluh perikanan dengan kompetensi yang bersifat umum, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan teknis spesifik budidaya rumput laut. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan waktu pendampingan, sarana dan prasarana penyuluhan, serta metode penyampaian materi yang kurang adaptif terhadap kebutuhan pembudidaya. Akibatnya, proses pembelajaran dan transfer pengetahuan belum berlangsung secara optimal sehingga pengelolaan usaha budidaya rumput laut yang berkelanjutan belum dapat diwujudkan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat kompetensi pembudidaya rumput laut dalam menjalankan usaha budidaya; (2) Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap keberlanjutan usaha pembudidaya rumput laut; (3) Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kompetensi pembudidaya rumput laut.(4) Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi peran kelompok pembudidaya rumput laut. (5) Menghasilkan model penyuluhan budidaya rumput laut dalam mencapai keberlanjutan usaha. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui survei terhadap pembudidaya rumput laut di tiga kecamatan sentra produksi, yaitu Kecamatan Polewali, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Wonomulyo. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive berdasarkan tingkat aktivitas dan kontribusi produksi rumput laut yang relatif tinggi. Setelah melalui proses validasi data, diperoleh 267 responden yang memenuhi kriteria untuk dianalisis. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan kausal antarvariabel secara simultan. Hasil penelitain menunjukkan kompetensi teknis pembudidaya rumput laut berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata 2,07. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pembudidaya masih menerapkan metode budidaya yang bersifat tradisional dalam pengelolaan usahanya. Sementara itu, kompetensi manajerial tergolong rendah dengan skor rata-rata 1,58. Rendahnya kompetensi manajerial tercermin dari belum optimalnya penerapan fungsi manajemen usaha, seperti perhitungan biaya tenaga kerja dan biaya pembibitan, serta minimnya praktik pencatatan dan pembukuan usaha. Kompetensi sosial dan kewirausahaan masing-masing berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata 2,11 dan 2,03. Kompetensi sosial yang berada pada kategori sedang menunjukkan bahwa keterlibatan pembudidaya dalam kegiatan sosial dan kerja sama masih bersifat situasional serta belum berlangsung secara konsisten dalam berbagai aspek interaksi sosial. Adapun kompetensi kewirausahaan yang berada pada kategori sedang mengindikasikan bahwa pembudidaya, khususnya pembudidaya pemula, masih memiliki kecenderungan untuk menghindari risiko sehingga belum berani melakukan inovasi atau pengembangan usaha guna meningkatkan produktivitas. Kompetensi pembudidaya rumput laut berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usaha, meskipun pengaruhnya masih relatif lemah (koefisien jalur 0,158). Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya penyuluhan, fungsi kelompok pembudidaya, dan pengembangan kompetensi. Secara teknis, pembudidaya telah menguasai tahapan budidaya, tetapi masih mengandalkan pengalaman sehingga adopsi teknologi belum optimal. Kompetensi manajerial menjadi aspek terlemah karena perencanaan, pencatatan, dan evaluasi usaha belum diterapkan dengan baik. Sementara itu, kompetensi sosial cukup baik melalui kerja sama antarpembudidaya, sedangkan kompetensi kewirausahaan masih terbatas akibat rendahnya keberanian mengambil risiko dan mengadopsi inovasi. Karakteristik pembudidaya, efektivitas penyuluhan, dan kelompok tani berpengaruh positif terhadap kompetensi pembudidaya rumput laut dengan koefisien jalur masing-masing sebesar 0,179; 0,211; dan 0,275. Temuan ini mengindikasikan bahwa kompetensi pembudidaya akan meningkat seiring dengan semakin baiknya karakteristik individu yang ditunjukkan oleh motivasi, rasionalitas, dan penerimaan terhadap inovasi, semakin efektifnya penyelenggaraan penyuluhan yang didukung oleh materi, metode, kompetensi penyuluh, serta sarana dan kelembagaan, dan semakin optimalnya peran kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, dan unit produksi dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembudidaya dalam mengelola usaha budidaya rumput laut. Belum optimalnya peran kelompok pembudidaya rumput laut di Kabupaten Polewali Mandar dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya kepemimpinan dan manajemen kelompok, terbatasnya kapasitas anggota, serta keterbatasan modal usaha, sedangkan faktor eksternal mencakup belum optimalnya pendampingan penyuluhan, kondisi lingkungan yang tidak menentu, keterbatasan akses pasar, minimnya sarana dan prasarana pendukung, vii serta belum terjalinnya kemitraan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Model penyuluhan yang dikembangkan dalam penelitian ini berlandaskan Teori Difusi Inovasi Rogers (2003) sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antarvariabel dalam model Structural Equation Modeling (SEM). Teori ini menjelaskan bahwa karakteristik individu, efektivitas penyuluhan, dan peran kelompok merupakan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kompetensi pembudidaya. Selanjutnya, kompetensi tersebut berperan dalam meningkatkan keberlanjutan usaha budidaya rumput laut yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan sumber daya manusia. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa kompetensi pembudidaya dipengaruhi secara signifikan oleh karakteristik individu, efektivitas penyuluhan, dan peran kelompok. Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya karakteristik individu, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan, serta lemahnya peran kelompok pembudidaya menyebabkan kompetensi pembudidaya belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat keberlanjutan usaha budidaya rumput laut. Berdasarkan hasil penelitian, model penyuluhan yang paling sesuai untuk mendukung keberlanjutan usaha budidaya rumput laut adalah Participatory Need Based Extension Model (Model penyuluhan partisipatif berbasis kebutuhan). Model ini menempatkan penyuluhan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kompetensi pembudidaya melalui pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan nyata dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Selain itu, model ini menekankan pentingnya penguatan karakteristik individu, seperti motivasi berusaha, keterbukaan terhadap inovasi, dan kemampuan belajar, serta optimalisasi peran kelompok sebagai wahana pembelajaran, kerja sama, pertukaran informasi, dan pengembangan usaha. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai media transfer teknologi dan informasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang mampu membangun kemampuan adaptif pembudidaya dalam menghadapi dinamika lingkungan usaha. Desain penelitian potong lintang belum mampu menggambarkan dinamika perubahan kompetensi dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, sehingga penelitian longitudinal diperlukan untuk menguji konsistensi hubungan antarvariabel. Model yang dikembangkan juga belum mencakup seluruh faktor yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan usaha, seperti kondisi biofisik, kualitas bibit, akses pembiayaan, infrastruktur, pasar, kebijakan, dan perubahan iklim. Selain itu, pengukuran berbasis persepsi responden berpotensi menimbulkan subjektivitas. Ruang lingkup penelitian yang terbatas pada wilayah tertentu menyebabkan generalisasi model perlu dilakukan secara hati-hati melalui validasi di lokasi berbeda. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan longitudinal guna mengkaji dinamika perubahan kompetensi dan keberlanjutan usaha budidaya rumput laut dalam jangka panjang. Selain itu, perlu dilakukan pengujian implementasi Participatory Need-Based Extension Model melalui penelitian aksi untuk mengetahui efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha pembudidaya. Pengembangan model juga perlu mempertimbangkan variabel lain, seperti kondisi biofisik perairan, kualitas bibit, teknologi budidaya, akses pembiayaan, pasar, infrastruktur, kebijakan, dan perubahan iklim agar menghasilkan model yang lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga perlu mengkaji penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya serta melakukan validasi model pada wilayah lain dengan karakteristik berbeda untuk menguji penerapannya secara lebih luas; Indonesia, as an archipelagic country, has significant marine and coastal potential that is strategically important for the economy, food security, and the environment. However, coastal communities continue to face various challenges, including poverty, limited access to education, healthcare, and capital, as well as vulnerability to climate change. Polewali Mandar Regency has considerable marine potential, particularly in seaweed cultivation, but still faces challenges in community empowerment and sustainable management of coastal resources. Seaweed is a leading commodity that plays an important role in the economy of communities in Polewali Mandar Regency. However, its production has fluctuated; according to the Polewali Mandar Regency Marine and Fisheries Agency (2020), seaweed production reached 1,191.50 tons in 2016 but decreased by 39.57 tons in 2018. According to Syachruddin et al. (2019), this decline was influenced by the low competency of seaweed farmers in implementing appropriate cultivation techniques, particularly in site selection, which was still based on subjective estimates without considering technical and ecological criteria. Efforts to improve the competence of seaweed farmers through extension activities in Polewali Mandar Regency have not fully achieved the expected goals. This indicates that the extension model implemented does not fully align with the needs and characteristics of seaweed farmers, thus failing to provide effective solutions to the various problems faced in cultivation activities. Furthermore, the extension workers on duty are generally fisheries extension workers with general competencies, thus not fully able to meet the specific technical needs of seaweed cultivation. This situation is exacerbated by limited mentoring time, extension facilities and infrastructure, and material delivery methods that are not adaptive to the needs of farmers. As a result, the learning process and knowledge transfer have not been optimal, thus preventing the realization of sustainable seaweed cultivation management. This study aims to: (1) analyze the level of competence of seaweed cultivators in running a cultivation business; (2) Analyze the influence of competence on the sustainability of seaweed cultivation businesses; (3) Analyze the factors that influence the competence of seaweed cultivators. (4) Analyze the factors that influence the role of seaweed cultivation groups. (5) Produce a seaweed cultivation extension model in achieving business sustainability. The study employed a quantitative approach, collecting primary data through a survey of seaweed farmers in three sub-districts known as production centers: Polewali, Binuang, and Wonomulyo. The research locations were purposively selected based on their relatively high levels of activity and contribution to seaweed production. After data validation, 267 respondents met the criteria for analysis. The data were then analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) to simultaneously test causal relationships between variables The research results show that the technical competence of seaweed farmers is in the moderate category with an average score of 2.07. This condition indicates that most farmers still apply traditional cultivation methods in managing their businesses. Meanwhile, managerial competence is low with an average score of 1.58. Low managerial competence is reflected in the suboptimal implementation of business management functions, such as calculating labor costs and nursery costs, as well as minimal business recording and bookkeeping practices. Social and entrepreneurial competence are both in the moderate category with average scores of 2.11 and 2.03, respectively. Social competence in the moderate category indicates that farmer involvement in social activities and cooperation is still situational and has not been consistent in various aspects of social interaction. Meanwhile, entrepreneurial competence in the moderate category indicates that farmers, especially novice farmers, still have a tendency to avoid risks and therefore do not dare to innovate or develop businesses to increase productivity. Seaweed farmer competency has a positive and significant impact on business sustainability, although the effect is still relatively weak (path coefficient 0.158). This is due to suboptimal extension services, farmer group functions, and competency development. Technically, farmers have mastered the cultivation stages, but still rely on experience, resulting in suboptimal technology adoption. Managerial competency is the weakest aspect because business planning, record keeping, and evaluation have not been implemented effectively. Meanwhile, social competency is quite good through collaboration between farmers, while entrepreneurial competency remains limited due to a lack of courage to take risks and adopt innovations. The characteristics of cultivators, the effectiveness of extension, and farmer groups have a positive effect on the competence of seaweed cultivators with path coefficients of 0.179, 0.211, and 0.275, respectively. These findings indicate that cultivator competence will increase along with the improvement of individual characteristics indicated by motivation, rationality, and acceptance of innovation, the increasing effectiveness of extension services supported by materials, methods, competence of extension workers, as well as facilities and institutions, and the increasingly optimal role of farmer groups as learning classes, cooperation vehicles, and production units in improving the knowledge, skills, and attitudes of cultivators in managing seaweed cultivation businesses. The suboptimal role of seaweed farming groups in Polewali Mandar Regency is influenced by various interrelated internal and external factors. Internal factors include low-quality human resources, weak group leadership and management, limited member capacity, and limited business capital. External factors include suboptimal outreach support, uncertain environmental conditions, limited market access, inadequate supporting facilities and infrastructure, and the lack of strong partnerships with various stakeholders. The extension model developed in this study is based on Rogers' (2003) Diffusion of Innovation Theory as a conceptual framework to explain the relationships between variables in Structural Equation Modeling (SEM). This theory explains that individual characteristics, extension effectiveness, and group roles are factors that influence the improvement of cultivator competency. Furthermore, this competency plays a role in improving the sustainability of seaweed cultivation businesses, encompassing economic, social, environmental, and human resource dimensions. SEM analysis results show that cultivator competency is significantly influenced by individual characteristics, extension effectiveness, and group roles. These findings indicate that low individual characteristics, suboptimal extension implementation, and the weak role of cultivator groups contribute to the underdevelopment of cultivator competency. This ultimately impacts the low level of sustainability of seaweed cultivation businesses. Based on the research results, the most appropriate extension model to support the sustainability of seaweed cultivation is the Participatory Need-Based Extension Model. This model positions extension as the primary instrument in improving the competence of seaweed farmers through an approach oriented towards real needs and problems faced in the field. Furthermore, this model emphasizes the importance of strengthening individual characteristics, such as entrepreneurial motivation, openness to innovation, and learning ability, as well as optimizing the role of groups as a vehicle for learning, collaboration, information exchange, and business development. Thus, extension functions not only as a medium for technology and information transfer, but also as a means of empowerment that can build the adaptive capacity of farmers in facing the dynamics of the business environment. The cross-sectional research design is not capable of depicting the dynamics of changes in competency and business sustainability over the long term, therefore, longitudinal research is needed to test the consistency of the relationships between variables. The developed model also does not encompass all factors that could potentially influence business sustainability, such as biophysical conditions, seed quality, access to financing, infrastructure, markets, policies, and climate change. Furthermore, measurements based on respondents' perceptions have the potential to introduce subjectivity. The limited scope of the research to a specific region requires careful generalization of the model through validation in different locations. Future research is recommended to use a longitudinal approach to assess the dynamics of competency changes and the long-term sustainability of seaweed farming businesses. Furthermore, it is necessary to test the implementation of the Participatory Need-Based Extension Model through action research to determine its effectiveness in improving competency, productivity, and the sustainability of seaweed farming businesses. Model development also needs to consider other variables, such as the biophysical conditions of the waters, seed quality, cultivation technology, access to financing, markets, infrastructure, policies, and climate change to produce a more comprehensive model. Future research should also examine the institutional strengthening of seaweed farming groups and validate the model in other regions with different characteristics to test its broader applicability.

Model Peningkatan Efikasi Diri Dan Kesejahteraan Psikologis Anak Usia Dini

2026-08-15T06:27:03Z

Model Peningkatan Efikasi Diri Dan Kesejahteraan Psikologis Anak Usia Dini Malihah, Zahro ZAHRO MALIHAH. Model Peningkatan Efikasi diri dan Kesejahteraan Psikologis Anak Usia Dini. Dibimbing oleh MEGAWATI SIMANJUNTAK, YULINA EVA RIANY, dan ALI KHOMSAN. Kesejahteraan psikologis anak usia dini merupakan fondasi penting bagi perkembangan anak pada tahap kehidupan berikutnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis dipengaruhi oleh karakteristik anak, keluarga, dan lingkungan. Namun, sebagian besar penelitian masih mengkaji faktor-faktor tersebut secara terpisah sehingga belum menjelaskan mekanisme yang menghubungkan faktor keluarga, lingkungan, dan karakteristik anak dalam membentuk kesejahteraan psikologis secara utuh. Selain itu, kajian mengenai efikasi diri anak usia dini sebagai mekanisme psikologis yang menjembatani pengaruh berbagai faktor tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu model yang mampu menjelaskan keterkaitan antarfaktor dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis anak usia dini. Penelitian ini disusun berdasarkan integrasi Teori Ekologi Perkembangan Bronfenbrenner, Teori Belajar Sosial Bandura, dan Family Stress Model untuk memahami bagaimana karakteristik keluarga, kondisi lingkungan, dan faktor psikologis anak saling berinteraksi dalam membentuk kesejahteraan psikologis anak usia dini. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh religiositas ibu, tingkat stres ibu, gaya pengasuhan, lingkungan fisik rumah, lingkungan fisik sekolah, penggunaan gadget, peran teman sebaya, dan efikasi diri terhadap kesejahteraan psikologis anak usia dini, serta merumuskan model peningkatan kesejahteraan psikologis anak usia dini. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain explanatory sequential. Tahap kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 304 ibu yang memiliki anak usia 4–6 tahun pada 19 taman kanak-kanak di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, kemudian dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antarvariabel dalam model penelitian. Tahap kualitatif dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama para pakar dari bidang ilmu keluarga, psikologi perkembangan anak, pendidikan anak usia dini, manajemen pendidikan, pengawas sekolah, dan praktisi PAUD. Tahap ini bertujuan memperdalam hasil kuantitatif sekaligus menyempurnakan model yang dihasilkan sehingga tidak hanya didukung oleh bukti empiris, tetapi juga mempertimbangkan aspek implementatif dalam penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis anak usia dini dibentuk melalui keterkaitan faktor individu, keluarga, dan lingkungan. Di antara seluruh variabel yang dianalisis, efikasi diri merupakan faktor yang memiliki pengaruh langsung paling besar terhadap kesejahteraan psikologis anak. Selain itu, lingkungan fisik rumah, lingkungan fisik sekolah, dan gaya pengasuhan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan psikologis anak. Sebaliknya, religiositas ibu, tingkat stres ibu, penggunaan gadget, dan peran teman sebaya tidak berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan psikologis, tetapi memiliki pengaruh tidak langsung melalui hubungan dengan variabel lain. iv Religiositas ibu berhubungan positif dengan tingkat stres ibu, gaya pengasuhan, dan efikasi diri anak. Lingkungan fisik rumah berhubungan positif dengan gaya pengasuhan dan efikasi diri anak, sedangkan penggunaan gadget berhubungan negatif dengan efikasi diri anak. Gaya pengasuhan dan peran teman sebaya juga berhubungan dengan penggunaan gadget anak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis anak terbentuk melalui hubungan antarfaktor yang saling berkaitan. Hasil penelitian menempatkan efikasi diri sebagai mekanisme utama dalam model yang dihasilkan. Berbagai faktor keluarga dan lingkungan tidak seluruhnya memengaruhi kesejahteraan psikologis secara langsung, tetapi bekerja melalui berkembangnya efikasi diri anak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan psikologis anak memerlukan lingkungan dan pengasuhan yang mendukung sekaligus pengalaman-pengalaman yang mampu memperkuat keyakinan anak terhadap kemampuan dirinya. Hasil Focus Group Discussion (FGD) memperdalam temuan kuantitatif dengan menunjukkan bahwa efikasi diri berkembang melalui pengalaman berhasil (mastery experience), dukungan dari orang dewasa yang bermakna, kesempatan untuk mencoba secara mandiri, serta lingkungan belajar yang aman dan mendukung. FGD juga menegaskan pentingnya keterpaduan peran keluarga, satuan PAUD, dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis anak. Berdasarkan integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menghasilkan Model Peningkatan Kesejahteraan Psikologis Anak Usia Dini yang menempatkan efikasi diri sebagai mekanisme utama yang menghubungkan berbagai faktor keluarga dan lingkungan dengan kesejahteraan psikologis anak. Model tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses terbentuknya kesejahteraan psikologis anak usia dini serta memberikan dukungan empiris terhadap pentingnya melihat perkembangan anak sebagai hasil interaksi karakteristik individu, keluarga, dan lingkungan. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan psikologis anak usia dini perlu diarahkan pada penguatan efikasi diri melalui praktik pengasuhan yang positif, lingkungan rumah dan sekolah yang mendukung, serta pengelolaan penggunaan gadget secara bijaksana. Model yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam memperkuat program parenting, layanan PAUD, dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan psikologis anak usia dini Kata kunci: efikasi diri, gaya pengasuhan, kesejahteraan psikologis, lingkungan fisik, usia dini; ZAHRO MALIHAH. A Model for Improving Self-Efficacy and Psychological Well-Being in Early Childhood. Supervised by MEGAWATI SIMANJUNTAK, YULINA EVA RIANY, and ALI KHOMSAN. Early childhood psychological well-being is a crucial foundation for child development in later life. Various studies have shown that psychological well- being is influenced by the characteristics of the child, family, and environment. However, most studies examine these factors separately, thus failing to explain the mechanisms connecting family factors, the environment, and child characteristics in shaping psychological well-being as a whole. Furthermore, studies on early childhood self-efficacy as a psychological mechanism that bridges the influence of these various factors are still limited. Therefore, a model is needed that can explain the interrelationships between factors in improving early childhood psychological well-being. This research is structured based on an integration of Bronfenbrenner's Developmental Ecology Theory, Bandura's Social Learning Theory, and the Family Stress Model to understand how family characteristics, environmental conditions, and child psychological factors interact to shape early childhood psychological well-being. This study aims to analyze the influence of maternal religiosity, maternal stress levels, parenting style, the physical home environment, the physical school environment, gadget use, the role of peers, and self-efficacy on early childhood psychological well-being, and to formulate a model for improving early childhood psychological well-being. The research uses a mixed methods approach with an explanatory sequential design. The quantitative phase involved a survey of 304 mothers with children aged 4–6 years old at 19 kindergartens in West Bogor District, Bogor City. The data were then analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) to examine the relationships between variables in the research model. The qualitative phase involved Focus Group Discussions (FGDs) with experts from the fields of family science, child development psychology, early childhood education, educational management, school supervisors, and PAUD practitioners. This phase aimed to deepen the quantitative results and refine the resulting model so that it was supported not only by empirical evidence but also considered implementation aspects in the provision of early childhood education services. The results showed that the psychological well-being of early childhood children is shaped through the interplay of individual, family, and environmental factors. Among all the variables analyzed, self-efficacy was the factor with the greatest direct influence on children's psychological well-being. Furthermore, the physical environment of the home, the physical environment of the school, and parenting style positively influenced children's psychological well-being. In contrast, maternal religiosity, maternal stress levels, gadget use, and peer role did not directly influence psychological well-being, but had an indirect influence through their relationships with other variables. Maternal religiosity was vi positively associated with maternal stress levels, parenting style, and child self- efficacy. The physical home environment was positively associated with parenting style and child self-efficacy, while gadget use was negatively associated with child self-efficacy. Parenting style and peer role were also associated with child gadget use. These findings suggest that children's psychological well-being is shaped through interrelated interrelationships between factors. The research findings position self-efficacy as the primary mechanism in the resulting model. Various family and environmental factors do not directly influence psychological well-being but instead operate through the development of children's self-efficacy. These findings suggest that improving children's psychological well-being requires a supportive environment and care, as well as experiences that strengthen children's confidence in their abilities. The Focus Group Discussion (FGD) results furthered the quantitative findings by demonstrating that self-efficacy develops through mastery experiences, support from significant adults, opportunities for independent experimentation, and a safe and supportive learning environment. The FGD also emphasized the importance of integrating the roles of families, early childhood education units, and policymakers in improving children's psychological well- being. Based on the integration of quantitative and qualitative results, this study produced a Model for Improving Early Childhood Psychological Well-being, which positions self-efficacy as the primary mechanism linking various family and environmental factors to children's psychological well-being. This model provides a more comprehensive picture of the process of developing early childhood psychological well-being and provides empirical support for the importance of viewing child development as a result of the interaction of individual, family, and environmental characteristics. The implications of this research indicate that improving the psychological well-being of early childhood children needs to be directed at strengthening self- efficacy through positive parenting practices, supportive home and school environments, and wise management of gadget use. The resulting model is expected to serve as a reference for strengthening parenting programs, early childhood education services, and policies oriented toward improving the psychological well-being of early childhood children. Keywords: early childhood, parenting styles, physical environment, psychological well-being, self-efficacy

Model Peningkatan Partisipasi Kelompok Sadar Wisata dalam Pengelolaan Geowisata Berkelanjutan

2026-08-15T04:46:30Z

Model Peningkatan Partisipasi Kelompok Sadar Wisata dalam Pengelolaan Geowisata Berkelanjutan Sasongko, Yohanes Probo Dwi Geowisata di Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi besar untuk berkembang secara optimal. Dengan dimilikinya wilayah pegunungan dan juga pantai, Kabupaten Kulon Progo memiliki beragam destinasi wisata dengan pesona alam yang indah, khususnya Geowisata. Di sisi lain pengelolaan yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi semua lembaga terkait untuk bekerjasama mengelola Geowisata secara berkelanjutan. Obyek wisata di Kabupaten Kulon Progo, dikelola oleh kelompok masyarakat, setempat, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis merupakan wadah masyarakat bekerjasama untuk mengelola potensi wisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga potensi wisata daerah menjadi sumber pendapatan, dengan tetap memperhatikan berkelanjutan Keberhasilan dalam pengelolaan Geowisata dilatarbelakangi oleh peningkatan kompetensi Pokdarwis. Tingkat kompetensi Pokdarwis dalam pengelolaan destinasi wisata dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti karakteristik individu, dukungan kelembagaan, adanya proses pengambilan keputusan adopsi difusi inovasi, dan dukungan modal Geowisata. Adanya keterlibatan Pokdarwis dalam upaya mengelola obyek wisata alam, menjadi pondasi penting yang harus terus dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian terkait peningkatan kompetensi kemampuan Pokdarwis, penting untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah (1). Menganalisis Kompetensi Pokdarwis dalam mengelolaan Geowisata di Kabupaten Kulon Progo; (2). Menganalisis faktor- faktor apa saja yang berpengaruh dalam pengelolaan Geowisata berkelanjutan, dan (3). Merumuskan model peningkatan kompetensi Pokdarwis dalam pengelolaan Geowisata berkelanjutan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode survei, menggunakan kuesioner disertai wawancara dengan responden terpilih dari Pokdarwis yang ditentukan. Terdapat empat variabel independent penelitian (karakteristik individu, dukungan kelembagaan, proses pengambilan Keputusan adopsi difusi, dan modal geowisata), serta dua variabel dependen (Tingkat partisipasi anggota dan keberlanjutan pariwisata). Data primer penelitian dikumpulkan sejak bulan Januari sampai April 2024 di 9 desa pada 7 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 132 orang, dengan status sebagai pengurus dan anggota Pokdarwis. Sampel diambil dengan cara sensus. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan penelusuran pustaka. Data yang diperoleh dianalisis dengan statistik deskriptif yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan statistik inferensial untuk menganalisis pengaruh antar variabel menggunakan metode PLS dengan aplikasi SmartPLS 3.2.9. Usia responden untuk penelitian ini, berada pada usia remaja, pertengahan dan masih termasuk dalam kategori usia produktif. Tingkat pendidikan mayoritas responden relatif sedang (menengah), yakni berpendidikan SMA. Intensitas responden mengikuti pelatihan dan seminar, cukup tinggi. Kawasan Geowisata yang menjadi lahan yang dikelola responden, dapat dikatakan sangat luas. Mayoritas responden sudah terlibat dalam kegiatan Pokdarwis, sudah cukup lama, dan rata-rata sebagian besar responden, merupakan masyarakat lokalit. Responden menilai peran tingkat dukungan kelembagaan sebagai bentuk keterlibatan para pemangku kepentingan, sangat tinggi. Sementara itu, responden juga menilai tinggi proses pengambilan keputusan adopsi inovasi yang diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata. Pokdarwis melakukan pembaharuan melalui berbagai program kegiatan wisata, termasuk dalam kategori cukup tinggi. Partisipasi Pokdarwis berpengaruh secara nyata terhadap pengelolaan Geowisata. Dalam hal ini, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki pengurus dan anggota Pokdarwis, semakin tinggi pula tingkat pengelolaan Geowisata yang berkelanjutan. Bentuk partisipasi Pokdarwis berpengaruh nyata terhadap keberlanjutan usaha. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat Pokdarwis, tingkat keberlanjutan usaha melalui keberadaan modal Geowisata dan proses pengambilan keputusan adopsi inovasi semakin tepat. Strategi peningkatkan partisipasi Pokdarwis dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek wisata secara berkelanjutan. Pelatihan pengembangan kemampuan anggota Pokdarwis melalui bimbingan dan kursus keterampilan, penguatan karakteristik individu dengan peningkatan motivasi dalam pengelolaan Geowisata, peningkatan kualifikasi pendidikan formal melalui penyediaan beasiswa, dan optimalisasi dalam membangun jejaring kemitraan dengan Pokdarwis lainnya, dapat menjadi cara yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi anggota Pokdarwis.Tingkat partisipasi responden yang menilai tingginya nilai kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Hal tersebut dapat terlihat dengan tingginya persentase yang diberikan pada penilaian kolaborasi terhadap pemerintah di angka 72,73 persen. Sementara pada pihak swasta berada di angka 72,18 persen, media pada nilai 66,67 persen, komunitas di angka 49,24 dan perguruan tinggi di angka 40,15 persen. Penilaian ini dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan pariwisata, yang secara tidak langsung berdampak pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan. Kombinasi dukungan kelembagaan dan pengambilan keputusan adopsi inovasi menjadi landasan utama terbentuknya partisipasi dalam pengelolaan Geowista. Partisipasi yang dihadirkan oleh Pokdarwis juga berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Geowisata berkelanjutan. Dengan berbagai hal yang telah diuraikan sebelumnya, langkah lebih lanjut yang dapat dilakukan yakni menghadirkan berbagai peran kelembagaan yang kuat melalui hadirnya dukungan pemasaran digital terhadap manajemen pariwisata, yang nantinya dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong tumbuhnya ekonomi kolaboratif. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi Pokdarwis merupakan bentuk kemandirian yang dihadirkan dalam upaya membangun kolaborasi dan interaksi sosial. Di samping itu juga, melalui kerja sama yang hadir, Pokdarwis mampu menjaga keseimbangan ekosistem melalui bentuk-bentuk pengelolaan Geowisata, melestarikan warisan budaya lokal dan turut membangun jaringan antar Pokdarwis untuk bersama-sama terlibat dalam pengembangan Geowisata berkelanjutan

Pola komunikasi dan partisipasi dalam pembangunan pariwisata Mandalika

2026-08-15T03:25:55Z

Pola komunikasi dan partisipasi dalam pembangunan pariwisata Mandalika Nathanael, Garcia Krisnando Pembangunan pariwisata Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan manifestasi visi strategis pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi makro melalui sektor pariwisata berkelas dunia. Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), KEK Mandalika telah mencatatkan capaian fisik dan administratif yang signifikan, tecermin dari keberhasilan desa penyangga mencapai status Desa Mandiri pada Indeks Desa Membangun (IDM) 2023. Namun, akselerasi pembangunan infrastruktur fisik yang sangat pesat memerlukan penyelarasan yang berkesinambungan dengan maturitas infrastruktur komunikasi antaraktor pembangunan. Penelitian ini berangkat dari fenomena "jeda sinkronisasi" antara kemajuan fisik kawasan dengan dinamika komunikasi partisipatif di tingkat tapak. Permasalahan penelitian dirumuskan dalam lima pertanyaan utama yang menguji pengaruh pola komunikasi pembangunan terhadap partisipasi masyarakat dan keberhasilan pembangunan pariwisata, serta mencari penjelasan alternatif apabila hubungan linear antarvariabel tidak terpenuhi secara empiris. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme hubungan antara pola komunikasi, partisipasi masyarakat, dan keberhasilan pembangunan pariwisata dalam konteks kawasan ekonomi khusus yang bertata kelola kompleks. Secara operasional, penelitian ini mengidentifikasi tiga variabel utama. Pola komunikasi pembangunan didefinisikan sebagai struktur interaksi dan arus pertukaran pesan antaraktor pembangunan yang diukur melalui sepuluh dimensi: arah penyebaran pesan, intensitas, keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi digital, interaktivitas sosial, kepatuhan norma lokal, adaptabilitas, kepercayaan pesan, orientasi kolaboratif, dan literasi emosional. Partisipasi masyarakat dipahami sebagai keterlibatan aktif warga yang mencakup tahap perencanaan (pengambilan keputusan), pelaksanaan program di lapangan, serta pemanfaatan hasil dan evaluasi keberlanjutan. Sementara itu, keberhasilan pembangunan pariwisata dimaknai sebagai capaian transformatif dari perspektif komunikasi, yang dioperasionalkan melalui tujuh aspek: kesadaran literasi pariwisata, partisipasi komunikatif dalam keputusan, konektivitas sosial, aksesibilitas informasi, kapasitas pemberdayaan individu, representasi budaya lokal, dan transformasi perilaku menuju keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) dengan desain eksplanatori sekuensial. Tahap kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 219 responden di empat desa penyangga (Kuta, Sengkol, Mertak, dan Rembitan) yang dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Tahap kualitatif menyusul kemudian melalui wawancara mendalam terhadap 13 informan kunci untuk menjelaskan mekanisme sosiokultural di balik angka statistik. Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa pola komunikasi pembangunan belum berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat (ß=0,071;p=0,538). Temuan kualitatif menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena komunikasi yang berlangsung saat ini masih berada pada tahap informatif-administratif, yaitu informasi sering kali diterima agensi lokal setelah rencana pembangunan berada pada tahap final. Pengujian berikutnya menunjukkan temuan unik yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan namun memiliki arah hubungan negatif terhadap persepsi keberhasilan pembangunan (ß=-0,210;p<0,001). Fenomena ini diidentifikasi sebagai "Partisipasi Reaktif," yaitu peningkatan keterlibatan warga merupakan bentuk agensi kritis untuk menyelaraskan dinamika lapangan dengan nalar sosiokultural masyarakat Sasak. Data menunjukkan bahwa indikator transformasi perilaku menuju keberlanjutan meraih skor tertinggi, sementara indikator representasi budaya tetap berada pada level yang solid, membuktikan keberhasilan pemerintah dalam melestarikan identitas lokal di tengah transformasi modern. Sebagai temuan kebaruan (novelty), penelitian ini mengembangkan “Model Resonansi Komunikasi Pembangunan Pariwisata (MRKP).” Model ini merekonstruksi hubungan antarvariabel dari pola linear searah menjadi siklus resonansi yang saling menguatkan. MRKP menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata merupakan fungsi dari keselarasan komunikasi yang dibangun melalui enam komponen: komunikasi dialogis, keselarasan informasi, keseimbangan peran, ruang deliberasi, kapasitas partisipatif, dan legitimasi pembangunan. Hubungan ini bersifat sirkular. Hal ini menunjukkan legitimasi yang kokoh akan memperkuat kualitas komunikasi pada siklus pembangunan berikutnya. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan "infrastruktur komunikasi" guna mengimbangi kemegahan infrastruktur fisik KEK Mandalika. Saran kebijakan yang diajukan adalah pelembagaan "Protokol Pra-Keputusan" minimal 60 hari sebelum kebijakan strategis difinalisasi serta institusionalisasi nilai lokal seperti Sangkep Beleq ke dalam struktur tata kelola kawasan. Transformasi dari partisipasi reaktif menjadi kolaborasi transformatif melalui model resonansi ini akan memperkokoh legitimasi sosial dan memastikan Mandalika menjadi destinasi pariwisata kelas dunia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi bangsa Indonesia. Kata Kunci: KEK Mandalika, Komunikasi Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Model Resonansi, Pariwisata Berkelanjutan.; The development of Mandalika as a Special Economic Zone (SEZ) is a manifestation of the Indonesian government’s strategic vision to accelerate macro-economic growth through the world-class tourism sector. As a National Strategic Project (PSN), Mandalika has recorded significant physical and administrative milestones, as evidenced by the achievement of buffer villages reaching 'Independent Village' (Desa Mandiri) status in the 2023 Village Development Index (IDM). However, the rapid acceleration of physical infrastructure requires continuous alignment with the maturity of communication infrastructure between development actors. This research stems from the phenomenon of a "synchronisation gap" between the region's physical progress and the dynamics of participatory communication at the local level. The research problem is formulated into five primary questions that examine the influence of development communication patterns on community participation and the success of tourism development, while seeking an alternative explanation should the linear relationships between variables remain empirically unsupported. The primary objective of this study is to analyse and explain the mechanism of the relationship between communication patterns, community participation, and the success of tourism development within the context of a complex-governance special economic zone. Operationally, this research identifies three main variables. Development communication patterns are defined as the interaction structure and the flow of message exchange between development actors, measured through ten dimensions: direction of message diffusion, intensity, information openness, digital technology utilisation, social interactivity, adherence to local norms, adaptability, message trust, collaborative orientation, and emotional literacy. Community participation is understood as the active involvement of citizens covering the stages of planning (decision-making), field implementation, and the utilisation of results and sustainability evaluation. Meanwhile, tourism development success is interpreted as a transformative achievement from a communicative perspective, operationalised through seven aspects: tourism literacy awareness, communicative participation in decisions, social connectivity, information accessibility, individual empowerment capacity, local cultural representation, and behavioural transformation towards sustainability. The study employs a mixed-methods approach with a sequential explanatory design. The quantitative phase was conducted through a survey of 219 respondents across four buffer villages (Kuta, Sengkol, Mertak, and Rembitan), analysed using Structural Equation Modelling–Partial Least Squares (SEM-PLS). The qualitative phase followed with in-depth interviews of 13 key informants to explain the socio-cultural mechanisms behind the statistical data. The SEM-PLS analysis results indicate that development communication patterns do not yet have a significant effect on community participation (ß=0.071;p=0.538). Qualitative findings explain that this occurs because current communication remains at an “administrative-informative stage”, where information is often received by local agencies after development plans have reached a final stage. Subsequent testing revealed a unique finding where community participation significantly influences the perception of development success, but with a “negative relationship direction” (ß=-0.210;p<0.001). This phenomenon is identified as "Reactive Participation," where increased citizen involvement serves as a form of critical agency to align field dynamics with the socio-cultural logic of the Sasak community. Data show that the “behavioural transformation towards sustainability indicator” achieved the highest score (2.24), while the cultural representation indicator remained solid, proving the government's success in preserving local identity amidst modern transformation. As a theoretical novelty, this research develops the “Tourism Development Communication Resonance Model (MRKP).” This model reconstructs the relationship between variables from a one-way linear pattern into a mutually reinforcing “resonance cycle.” The MRKP explains that the success of tourism development is a function of communication alignment built through six components: “dialogic communication, communication attunement, role balance, deliberative space, participative capacity, and development legitimacy.” This relationship is circular, whereby robust legitimacy reinforces the quality of communication in subsequent development cycles. The implications of this research emphasise the need to strengthen "communication infrastructure" to balance the grandeur of Mandalika's physical infrastructure. Policy recommendations include the institutionalisation of a "Pre-Decision Protocol" at least 60 days before strategic policies are finalised, as well as the integration of local values such as Sangkep Beleq into the zone's governance structure. Transforming reactive participation into “transformative collaboration” through this resonance model will bolster social legitimacy and ensure Mandalika becomes an inclusive, equitable, and sustainable world-class tourism destination for the Indonesian nation. Keywords: Community Participation, Development Communication, Mandalika SEZ, Resonance Model, Sustainable Tourism.