http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/87 2026-04-19T09:04:17Z 2026-04-19T09:04:17Z Fadilah, Maisa Nurul http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172438 2026-02-09T07:13:29Z 2026-01-01T00:00:00Z

Pengolahan Limbah Cair Tekstil dengan Sistem Floating Wetland Menggunakan Tanaman Heliconia psittacorum dan Bakteri-Bentonite Terimobilisasi Fadilah, Maisa Nurul Limbah cair tekstil mengandung zat warna dan bahan organik berkonsentrasi tinggi yang berpotensi mencemari lingkungan perairan. Salah satu alternatif pengolahan ramah lingkungan adalah sistem floating wetland yang memanfaatkan tanaman dan aktivitas mikroorganisme. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertumbuhan Heliconia psittacorum, dinamika bakteri–bentonite terimobilisasi, serta efisiensi penyisihan parameter pencemar limbah cair tekstil. Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan pendekatan komparatif deskriptif dengan dua perlakuan, yaitu sistem floating wetland tanpa dan dengan penambahan bakteri–bentonite terimobilisasi. Limbah cair tekstil konsentrasi 10% diolah secara batch selama 6 minggu. Parameter yang diamati meliputi pertumbuhan tanaman, populasi bakteri, pH, COD, BOD, TSS, dan zat warna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Heliconia psittacorum mampu tumbuh dengan baik pada sistem floating wetland. Sistem ini mampu meningkatkan pH menjadi netral serta menurunkan COD hingga 71,70%, BOD hingga 38,51%, TSS hingga 84,12%, dan zat warna hingga 39,72%, sehingga berpotensi menjadi alternatif pengolahan limbah cair tekstil yang efektif dan berkelanjutan. Kata kunci: bakteri terimobilisasi, floating wetland, limbah cair tekstil; Textile wastewater contains high concentrations of dyes and organic materials that have the potential to pollute aquatic environments. One environmentally friendly treatment alternative is a floating wetland system that utilizes plants and microorganism activity. This study aims to analyze the growth of Heliconia psittacorum, the dynamics of immobilized bacteria-bentonite, and the efficiency of removing pollutant parameters from textile wastewater. The study was conducted experimentally with a descriptive comparative approach with two treatments, namely a floating wetland system without and with the addition of immobilized bacteria-bentonite. Textile wastewater with a concentration of 10% was processed in batches for 6 weeks. The parameters observed included plant growth, bacterial population, pH, COD, BOD, TSS, and dye. The results showed that Heliconia psittacorum was able to grow well in the floating wetland system. This system was able to increase the pH to neutral and reduce COD by up to 71.70%, BOD by up to 38.51%, TSS by up to 84.12%, and dye by up to 39.72%, thus having the potential to be an effective and sustainable alternative for textile wastewater treatment. Keywords: dye wastewater, floating wetland, immobilized bacteria.

2026-01-01T00:00:00Z Mustaghfirin http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172266 2026-01-23T03:59:31Z 2026-01-01T00:00:00Z

Peningkatan Nilai Kalor Biopelet Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) dengan Modifikasi Komponen Kimia Penyusun Bahan Baku Mustaghfirin Eceng gondok (Eichhornia crassipes) merupakan biomassa akuatik dengan ketersediaan melimpah namun memiliki keterbatasan sebagai bahan bakar padat akibat tingginya kadar abu, dan nilai kalor yang rendah. Tujuan pertama penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengomposan aerobik dan anaerobik terhadap perubahan sifat kimia dan fisik material biopelet berbasis eceng gondok (EG). Tujuan kedua untuk menganalisis efektivitas proses demineralisasi menggunakan air dan larutan asam nitrat (HNO3) 5% dalam menurunkan kadar abu dan kandungan mineral pengotor pada material biopelet berbasis EG. Tujuan ketiga untuk mengevaluasi peningkatan nilai kalor dan karakteristik pembakaran biopelet hasil modifikasi eceng gondok melalui pencampuran dengan bahan berkarbon tinggi seperti kaliandra dan kayu putih. Penelitian dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama karakterisasi material biopelet EG dan mengevaluasi kecocokannya sebagai bahan baku energi dengan melakukan uji komponen kimia, proksimat, dan ultimat. Tahap kedua modifikasi komponen kimia bahan baku melalui pengomposan aerobik dan anaerobik untuk meningkatkan fraksi lignin, karbon terikat dan menurunkan rasio atom oksigen/karbon (O/C). Tahap ketiga demineralisasi material biopelet EG menggunakan air dan HNO3 hasil modifikasi kimia untuk menurunkan kadar abu dan meningkatkan nilai kalor. Tahap keempat aplikasi material biopelet EG termodifikasi dengan pencampuran kayu kaliandra dan limbah penyulingan kayu putih. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal. Metode pengomposan anaerobik terkontrol untuk meningkatkan nilai EG sebagai bahan biopelet belum pernah dilaporkan sebelumnya. Kombinasi pengomposan anaerobik dan demineralisasi HNO3 untuk peningkatan nilai kalor biopelet EG juga belum pernah dilaporkan sebelumnya. Bahan baku EG dikomposkan dengan metode aerobik dan anaerobik. Larutan EM4 digunakan sebagai aktivator. Pengomposan dilakukan selama 4 hari, 7 hari, 11 hari, dan 15 hari. Demineralisasi dilakukan dengan menggunakan dua agen leaching yaitu air destilata dan asam nitrat (HNO3) 5% selama 10 menit. Sampel dengan ukuran 40 mesh ditimbang sebanyak 50 g dicuci dengan asam nitrat 5% dan aquades dalam suhu ruang dengan perbandingan 20 ml setiap gramnya dan diaduk selama 10 menit. Pencetakan pelet dilakukan dengan mememperhatikan faktor non-variabel tetap konstan pada setiap perlakuan. Ampas Kayu Putih dan Kaliandra ditambah sebagai perlakuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi pengomposan dan demineralisasi efektif dalam meningkatkan kualitas energi biomassa eceng gondok sebagai bahan baku biopelet. Pengomposan aerobik dan anaerobik memberikan pengaruh yang nyata terhadap transformasi komponen lignoselulosa. Proses aerobik menurunkan karbon lebih cepat, sehingga menurunkan nilai kalor. Pengomposan anaerobik cenderung mempertahankan kandungan karbon dan menurunkan oksigen, sehingga menghasilkan nilai kalor yang lebih tinggi pada tahap awal pengomposan. Proses demineralisasi terbukti efektif menurunkan kadar abu. Perlakuan menggunakan larutan asam nitrat (HNO3) 5% menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan pencucian dengan air. Penurunan kadar abu secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan nilai kalor. Aplikasi eceng gondok termodifikasi yang dicampur dengan kaliandra dan kayu putih sebagai bahan biopelet, menghasilkan peningkatan pada nilai kalor dan performa pembakaran. Perlakuan pengomposan anaerobik 4 hari dan demineralisasi dengan HNO3 5% menghasilkan material terbaik untuk biopelet sesuai standar SNI 8675:2018 dan ISO 17225 kelas A. Pelet ini juga lebih unggul dari pelet hasil pencampuran eceng gondok termodifikasi dengan kaliandra dan kayu putih

2026-01-01T00:00:00Z Nugroho, Septian Putra Adi http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172132 2026-01-19T04:35:56Z 2026-01-01T00:00:00Z

Penciri Ekomorfologi Komunitas Burung Sepanjang Gradien Urbanisasi di Lanskap Peri-urban Kota Bogor Nugroho, Septian Putra Adi Pertumbuhan populasi perkotaan global, termasuk di Indonesia, telah mendorong ekspansi wilayah perkotaan dan mengakibatkan perubahan signifikan pada lanskap peri-urban, seperti yang terjadi di Kecamatan Ciampea dan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Konversi lahan alami menjadi kebun, pertanian, area terbangun, dan tipe penggunaan lain menciptakan lanskap yang heterogen, dinamis, dan mengalami fragmentasi spasial. Variasi ini mencerminkan gradien urbanisasi yang memengaruhi kondisi lingkungan serta struktur komunitas satwa di dalamnya, khususnya burung. Sebagai bioindikator yang sensitif terhadap perubahan lingkungan, respons burung terhadap kondisi lingkungan dapat dilihat berdasarkan keanekaragaman dan distribusi spesies sepanjang gradien urbanisasi habitat. Adaptasi spesifik setiap spesies burung terhadap habitat juga terkait erat dengan penciri ekomorfologi (gabungan ekologi dan morfologi), baik ekologi seperti perilaku makan, perilaku migrasi, dan strategi reproduksi maupun morfologi seperti bentuk paruh, sayap, dan ekor, yang secara keseluruhan mencerminkan respons spesifik burung terhadap dinamika perubahan lingkungan. Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk mengkaji hubungan antara karakteristik habitat dan komunitas burung, baik dari aspek struktur komunitas dan penciri ekomorfologi burung di lanskap peri-urban Kota Bogor, dengan fokus pada tiga tujuan spesifik: (1) analisis karakteristik habitat pada lima tipe habitat yang merepresentasikan gradien urbanisasi, (2) analisis dan perbandingan struktur komunitas burung berdasarkan keanekaragaman spesies dan fungsional, serta (3) pemodelan prediktif respons dan hubungan penciri ekomorfologi komunitas burung terhadap variasi karakteristik habitat. Penelitian dilakukan di Lanskap Ciampea-Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai lanskap peri-urban dari Kota Bogor, yang mencakup tipe habitat hutan, kebun, riparian, area terbangun, dan area pertanian. Pengumpulan data dilakukan selama September 2020 hingga Juli 2024. Karakteristik habitat dikaji melalui pengukuran Leaf Area Index (LAI), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), persentase tutupan lahan, serta vegetasi (komposisi dan profil vegetasi). Pengambilan data struktur komunitas burung dilakukan menggunakan metode titik hitung (point count), diikuti analisis komparatif antar tipe habitat berdasarkan keanekaragaman spesies (kekayaan, keanekaragaman, kemerataan, dominansi, profil keanekaragaman Rényi, pendugaan kekayaan, kelimpahan relatif individu, dan kesamaan komunitas) serta keanekaragaman fungsional dengan perbandingan komposisi feeding guild. Kajian terhadap pemodelan respons komunitas burung terhadap variasi karakteristik habitat dilakukan dengan pendekatan pemodelan statistik, menggunakan data habitat dan komunitas burung yang telah diperoleh, serta data penciri ekomorfologi yang bersumber dari data primer seperti pengukuran spesimen burung dan data sekunder dari beberapa literatur. Analisis pemodelan mencakup Generalized Linear Mixed Models (GLMM) dan model-based fourth-corner untuk mengidentifikasi respons dan hubungan antara penciri ekomorfologi burung dan faktor lingkungan. Hasil analisis karakteristik habitat pada lima tipe habitat yang dikaji menunjukkan adanya variasi yang jelas berdasarkan beberapa parameter, yaitu LAI, NDVI, persentase tutupan lahan, dan struktur vegetasi. Habitat hutan mewakili tingkat urbanisasi paling rendah, diikuti oleh kebun, riparian, area terbangun, dan pertanian yang mencerminkan tingkat urbanisasi paling tinggi. Pada habitat dengan tingkat urbanisasi rendah, nilai LAI dan NDVI cenderung lebih tinggi seiring dengan meningkatnya kompleksitas struktur dan komposisi vegetasi. Meskipun demikian, hutan dalam lanskap peri-urban Ciampea–Dramaga telah mengalami tekanan antropogenik yang menjadikannya tergolong sebagai hutan sekunder. Selama periode pengamatan 2020–2023, tercatat 77 spesies burung dari 35 famili dengan total 19.637 individu pada lima tipe habitat di lanskap Ciampea–Dramaga. Keanekaragaman spesies tertinggi ditemukan di habitat hutan dan menurun secara bertahap pada kebun, riparian, area terbangun, hingga pertanian, mengikuti gradien urbanisasi. Pola ini konsisten dengan increasing disturbance hypothesis, yang menyatakan bahwa keanekaragaman cenderung menurun pada habitat dengan tingkat gangguan yang relatif tinggi, serta mendukung intermediate disturbance hypothesis, mengingat hutan sekunder di kawasan peri-urban menunjukkan tingkat gangguan menengah. Dari sisi fungsional, komunitas burung didominasi oleh insektivora pada hampir semua habitat, sementara habitat pertanian menunjukkan dominasi granivora berdasarkan kelimpahan individu. Respons penciri ekomorfologi burung terhadap variasi karakteristik habitat dipengaruhi secara signifikan oleh kompleksitas vegetasi dan tingkat gangguan antropogenik. Kompleksitas vegetasi berperan sebagai mekanisme penyaringan lingkungan (environmental filtering) yang menyeleksi spesies berdasarkan kesesuaian penciri morfologi dan ekologinya. Habitat dengan keragaman vegetasi tinggi dan tekanan antropogenik rendah mendukung komunitas spesialis dengan karakter arboreal, frugivora, dan cavity-nester, sedangkan habitat dengan vegetasi sederhana dan tekanan antropogenik tinggi, seperti pertanian dan area terbangun, didominasi oleh spesies generalis dengan perilaku aerial, terestrial, dan omnivora. Variasi struktur dan heterogenitas vegetasi, bersama tingkat gangguan antropogenik, terbukti menentukan arah serta kekuatan respons fungsional komunitas burung di sepanjang gradien urbanisasi habitat. Secara keseluruhan, kompleksitas vegetasi dan tekanan antropogenik merupakan faktor kunci yang mengatur variasi penciri ekomorfologi burung di lanskap tropis, menegaskan pentingnya konservasi habitat bervegetasi kompleks untuk menjaga stabilitas fungsi ekosistem dan resiliensi komunitas burung terhadap urbanisasi. Sebagai kawasan peri-urban dengan keanekaragaman burung tinggi, Lanskap Ciampea–Dramaga berfungsi sebagai refugium penting bagi berbagai spesies, termasuk yang dilindungi. Konservasi kawasan ini dapat dilakukan melalui pendekatan urban wildering dengan menekankan pemulihan elemen alami melalui pemeliharaan ruang terbuka hijau, pemulihan tutupan vegetasi dengan kombinasi penanaman aktif dan regenerasi alami dengan beragam spesies lokal pada berbagai strata vegetasi, membangun koridor ekologis, serta menjaga keberadaan pohon tua dan lapuk yang penting bagi cavity-nesters. Dukungan kebijakan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat juga penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati di lanskap peri-urban.; Global urban population growth, including in Indonesia, has driven urban expansion and resulted in significant changes to the peri-urban landscape, as seen in the sub-districts of Ciampea and Dramaga, Bogor District, West Java. The conversion of natural land into plantations, farmland, built-up areas, and other land uses has created a heterogeneous, dynamic, spatially fragmented landscape. This variation reflects a gradient of vegetation succession that influences environmental conditions and the structure of animal communities within them, particularly birds. As sensitive bioindicators of vegetation change, birds' responses to environmental conditions can be observed based on species diversity and distribution according to the level of vegetation succession in their habitats. The specific adaptation of each bird species to its habitat is also closely related to its ecomorphological characteristics (a combination of ecology and morphology), including ecological traits such as feeding behavior, migration behavior, and reproductive strategies, as well as morphological traits such as bill, wing, and tail shape, which collectively reflect the specific responses of birds to environmental change dynamics. This study broadly aimed to examine the relationship between habitat characteristics and bird communities, both in terms of community structure and the ecomorphological traits of birds in the peri-urban landscape of Bogor City, with a focus on three specific aims: (1) analyzing habitat characteristics across five habitat types representing urbanization gradients, (2) analyzing and comparing bird community structure based on species and functional diversity, and (3) developing predictive modeling of the response and relationship of ecomorphological characteristics of bird communities to variations in habitat characteristics. The study was conducted in the Ciampea-Dramaga Landscape, Bogor Regency, West Java, a peri-urban landscape of Bogor City, encompassing various habitat types, including forest, plantation, riparian, built-up, and farmland areas. Data collection was conducted from September 2020 to July 2024. Habitat characteristics were assessed through measurements of the Leaf Area Index (LAI), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), percentage of land cover, and vegetation. Data collection on bird community structure was conducted using the point count method, followed by a comparative analysis between habitat types based on species diversity (richness, diversity, evenness, dominance, Rényi, richness estimation, relative abundance of individuals, and community similarity) and functional diversity, which involved comparing feeding guild composition. The study of bird community response modeling to variations in habitat characteristics was conducted using a statistical modeling approach, utilizing habitat and bird community data obtained, as well as ecomorphological characteristics data sourced from primary data, including specimen measurements, and secondary data from literature sources. The modeling analysis included Generalized Linear Mixed Models (GLMM) and model-based fourth-corner, to identify the responses and relationships between ecomorphological characteristics and environmental factors. The analysis of habitat characteristics across the five habitat types studied revealed apparent variations based on several parameters, namely LAI, NDVI, percentage of land cover, and vegetation structure. Forest habitats represented the lowest level of urbanization, followed by plantation, riparian zones, built-up areas, and farmland, reflecting the highest levels of urbanization. In habitats with low levels of urbanization, LAI and NDVI values tended to be higher as the complexity of vegetation structure and composition increased. However, the forests in the Ciampea–Dramaga peri-urban landscape have experienced anthropogenic pressure, categorizing them as secondary forests. During the 2020–2023 observation period, 77 bird species from 35 families, comprising a total of 19,637 individuals, were recorded across the five habitat types in the Ciampea–Dramaga landscape. The highest species diversity was found in forest habitats and gradually decreased across plantations, riparian areas, built-up areas, and farmland, following the urbanization gradient. This pattern is consistent with the increasing disturbance hypothesis, which states that diversity tends to decrease in habitats with relatively high levels of disturbance. It also supports the intermediate disturbance hypothesis, as secondary forests in peri-urban areas exhibit intermediate levels of disturbance. Functionally, bird communities were dominated by insectivores in almost all habitats, while farmland habitats exhibited granivore dominance based on individual abundance. The response of bird ecomorphological traits to variations in habitat characteristics was significantly influenced by vegetation complexity and the level of anthropogenic disturbance. Vegetation complexity acts as an environmental filtering mechanism that selects species based on the suitability of their morphological and ecological traits. Habitats with high vegetation diversity and low anthropogenic pressure supported specialist communities characterized by arboreal, frugivorous, and cavity-nesting traits. In contrast, habitats with simple vegetation and high anthropogenic pressure, such as farmland and built-up areas, were dominated by generalist species with aerial, terrestrial, and omnivorous. Variations in vegetation structure and heterogeneity, along with the level of anthropogenic disturbance, have been shown to determine the direction and strength of functional responses of bird communities along the urbanization gradient of habitats. Overall, vegetation complexity and anthropogenic pressures were key factors governing variation in bird ecomorphological traits in tropical landscapes, underscoring the importance of conserving complexly vegetated habitats to maintain stable ecosystem function and the resilience of bird communities to urbanization. As a peri-urban area with high bird diversity, the Ciampea–Dramaga Landscape serves as an important refuge for various species, including protected species. Conservation of this area can be achieved through an urban wildering approach, emphasizing the restoration of natural elements through the maintenance of green open spaces, restoring vegetation cover through a combination of active planting and natural regeneration with diverse local species across various vegetation strata, establishing ecological corridors, and maintaining the presence of old and decaying trees important for cavity nesters. Policy support, law enforcement, and increased public awareness are also crucial in maintaining the sustainability of ecological function and biodiversity in the peri-urban landscape.

2026-01-01T00:00:00Z Widiyanto, Ary http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172120 2026-01-16T12:02:52Z 2026-01-01T00:00:00Z

Keberlanjutan Perhutanan Sosial di Jawa Pasca Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Widiyanto, Ary Perhutanan Sosial (PS) di Pulau Jawa sudah dimulai sejak tahun 1972 ketika Perhutani meluncurkan program Mantri-Lurah, atau juga yang dikenal sebagai prosperity approach. Meskipun sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat belum optimal, bahkan kondisi lingkungan hutan makin terdegradasi. Untuk mengatasi hal ini Kementerian Kehutanan (atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum Oktober 2024) mengambil alih sekitar 1,1 juta hektar di Jawa untuk dikelola menjadi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Kebijakan ini diambil untuk mengatasi dua permasalahan utama pengelolaan hutan di Jawa yaitu fonflik tenurial dan lahan kritis, yang selama ini tidak dapat ditangani oleh Perum Perhutani. Kebijakan ini memiliki enam kepentingan, yaitu 1) perhutanan sosial, 2) penataan kawasan, 3)penggunaan kawasa, 4) rehabilitiasi hutan, 5) perlindungan hutan, dan 6) pemanfaatan jasa lingkungan. Penelitian berfokus pada empat aspek pada PS di KHDPK. Pertama penelitian ini bertujuan menyelidiki bagaimana latar belakang dikeluarkannya kebijakan KHDPK dan kinerja PS sebelum KHDPK, transformasi kelembagaan, dan reaksi para pihak terhadap kebijakan tersebut. Sebagai kebijakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja No 11 tahun 2020 (kemudian dirubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023) kebijakan ini mendapat pro-kontra di masyarakat, akademisi, politisi, BUMN bidang kehutanan, dan pemerhati lingkungan hidup dan kehutanan. Di satu sisi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi lebih kepada Masyarakat sekaligus menyelesaikan permasalahan tenurial. Di sisi lain kebijakan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar, dengan diberikannya akses yang lebih besar kepada para pemegang izin. Untuk mencapai tujuan ini digunakan analisis diskursus, dengan pengambilan data menggunaakan analisis konten. Kedua, penelitian ini bertujuan mengetahui kelembagaan PS di KHDPK. Kelembagaan PS dikaji menggunakan metode Institutional Analysis and Development (IAD). Lebih lanjut, beberapa aspek kelembagaan lain yang dikaji meliputi stakeholder/actor, bundles & transfer of right, dan akses. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberlanjutan PS di KHDPK. Keberlanjutan PS di KHDPK diukur dengan dua pendekatan yaitu 1) penapisan terhadap penerimaan sosial, kelayakan ekonomi, dan kesesuaian ekologi/tempat tumbuh. dan 2) menggunakan Rapid Appraisal for Social Forestry (Rap-SF) yang terdiri dari Multidimensional Scale Analysis (MDS), Monte Carlo, and Leverage. Terakhir penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi berdasarkan hasil pada tiga tujuan penelitian sebelumnya. Strategi kebijakan dilakukan dengan menggunakan analisis prospektif. Tahap akhir dari analisis prospektif adalah membangun skenario strategis model pengelolaan perhutanan sosial berkelanjutan. Skenario ini menggabungkan beberapa kondisi variabel kunci yang mungkin terjadi. Dalam penelitian ini, skenario dikelompokkan menjadi tiga klaster skenario, yaitu skenario pesimis, skenario moderat, dan skenario optimis. Temuan penelitian memiliki implikasi signifikan bagi kebijakan pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial. Perumusan kebijakan yang tepat memerlukan informasi dari berbagai aspek. Hasil menunjukkan bahwa keberlanjutan PS di KHDPK pada posisi kurang berkelanjutan untuk dimensi ekonomi dan cukup berkelanjutan untuk dimensi sosial, ekologi, kelembagaan, serta akses dan teknologi. Kegiatan multi usaha kehutanan juga layak diusahakan dalam kegiatan PS di KHDPK dan secara sosial jenis yang ditanam adalah jenis yang diterima oleh masyarakat. Meskipun demikian secara ekologi terdapat beberapa jenis tanaman yang kurang cocok dengan kondisi iklim mikro setempat, sehingga berpotensi menyebabkan produksi yang kurang optimal. Akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan juga lebih besar, jika dibandingkan dengan Perhutanan Sosial pada saat di bawah Perum Perhutani. Aktor dalam PS di KHDPK juga sangat beragam, dimana aktor yang dominan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pendamping perhutanan sosial, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kontribusi utama dari penelitian ini adalah pengujian teori desentralisasi dan devolusi kehutanan, sebagai salah satu kunci sukses keberlanjutan pengelolaan hutan. Sampai dengan saat ini desentralisasi selalu identik diikuti dengan devolusi. Dalam kebijakan PS di KHDPK, ditemukan tingkat penyerahan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat (devolusi), pada saat kebijakan ini justru mengarah ke sentralisasi pengelolaan, dengan penarikan kewenangan ke Kementerian Kehutanan. Kontribusi lain adalah beberapa rekomendasi kebijakan terkait untuk meningkatkan kinerja PS dan menjamin keberlanjutannya. Beberapa diantaranya meliputi; pola tanam dan jenis tanaman, jumlah pendamping PS, pengelolaan aset, dan perlunya lembaga di tingkat tapak. Penelitian di masa depan perlu mengkaji dampak dari kebijakan KHDPK terhadap kondisi lingkungan dengan berbasis teknologi GIS juga diperlukan. Akses besar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat perlu dikontrol untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan yang salah satunya diindikasikan dengan jumlah tutupan pohon di kawasan hutan.; Social Forestry (SF) in Java was started in 1972 when Perhutani launched the Mantri-Lurah program, also known as the prosperity approach. Although it has been going on for more than 50 years, the economic benefits received by the community have not been optimal, even though the condition of the forest environment is increasingly degraded. To overcome this, the Ministry of Forestry (or the Ministry of Environment and Forestry before October 2024) took over around 1.1 million hectares in Java to be managed as a Forest Area with Special Management (KHDPK). This policy was adopted to address two major forest management issues in Java: tenure conflicts and critical land, which Perum Perhutani has been unable to address. This policy has six objectives: 1) social forestry, 2) regional planning, 3) land use, 4) forest rehabilitation, 5) forest protection, and 6) utilization of environmental services. The research focuses on four main aspects of SF in KHDPK. First, this research aims to investigate the background of the issuance of the KHDPK policy, institutional transformation, and the reactions of the parties to the policy. As a derivative policy of the Job Creation Law No. 11 of 2020 (later amended to Law No. 6 of 2023), this policy has received pros and cons in the community, academics, politicians, BUMN in the forestry sector, and environmental and forestry observers. On the one hand, this policy is expected to provide more economic benefits to the community while solving tenurial problems. On the other hand, this policy is feared to cause greater environmental damage by providing greater access to permit holders. To achieve this goal, discourse analysis is used, with data collection using content analysis. Second, this study aims to determine the SF institution in KHDPK. The SF institution is studied using the Institutional Analysis and Development (IAD) method. Furthermore, several other institutional aspects studied include stakeholders/actors, bundles & transfer of rights, and access. Third, this study aims to determine the level of sustainability of SF in KHDPK. The sustainability of SF in KHDPK is measured by two approaches, namely 1) screening for social acceptance, economic feasibility, and suitability of growing sites. and 2) using Rapid Appraisal for Social Forestry (Rap-SF), consisting of Multidimensional Scale Analysis (MDS), Monte Carlo, and Leverage. Finally, this study aims to formulate a strategy based on the results of the three previous research objectives. The policy strategy is carried out using prospective analysis. The final stage of prospective analysis is to build a strategic scenario for a sustainable social forestry management model. This scenario combines several key variable conditions that may occur. In this study, the scenarios are grouped into three scenario clusters, namely the pessimistic scenario cluster, the moderate scenario cluster, and the optimistic scenario cluster. The research findings have significant implications for forest management policies through Social Forestry. Proper policy formulation requires information from various aspects. The results show that the sustainability of SF in KHDPK is in a less sustainable position for the economic dimension and quite sustainable for the social, ecological, institutional, and access and technology dimensions. Multiforestry business activities are also feasible in SF activities in KHDPK, and socially, the types planted are types that are preferred by the community. However, ecologically, several types of plants are less suitable for local microclimate conditions, thus potentially causing less than optimal production. Community access to forest resources is also greater when compared to Social Forestry, when it was under Perum Perhutani. Actors in SF in KHDPK are also very diverse, where the dominant actors are the Ministry of Environment and Forestry, social forestry assistants, and Non-Governmental Organizations (NGOs). The main contribution of this study is the testing of the theory of decentralization and forestry devolution, as one of the keys to the success of sustainable forest management. Until now, decentralization has always been identical to devolution. In the SF policy in KHDPK, a greater level of authority transfer to the community (devolution) was found at a time when this policy was leading to the centralization of management, with the withdrawal of authority to the Ministry of Forestry. Another contribution is several policy recommendations related to improving SF performance and ensuring its sustainability. Some of them include planting patterns and types of plants, the number of SF assistants, asset management, and the need for institutions at the site level. Future research needs to study the impact of the KHDPK policy on environmental conditions, based on GIS technology is also needed. The large amount of access given by the government to the community needs to be controlled to avoid environmental degradation, one of which is indicated by the amount of tree cover in the forest area.

2026-01-01T00:00:00Z