http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/80 2026-06-15T19:33:30Z 2026-06-15T19:33:30Z nuddin, Yuddit syahfitri hasan http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173256 2026-06-05T04:01:43Z 2026-01-01T00:00:00Z

RANCANG BANGUN BLUE NATURE-BASED SOLUTIONS UNTUK PENGELOLAAN PERIKANAN SKALA KECIL DENGAN PENDEKATAN SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEM (Studi Kasus: Perikanan Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara) nuddin, Yuddit syahfitri hasan Perikanan skala kecil merupakan tulang punggung ketahanan pangan dan ekonomi pesisir di Indonesia, termasuk di Pulau Maitara, Kota Tidore Kepulauan. Namun, perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan lemahnya kelembagaan lokal menyebabkan menurunnya produktivitas sumber daya serta meningkatnya kerentanan sosial-ekologis pada masyarakat nelayan. Pendekatan pengelolaan yang masih bersifat sektoral dan top-down belum mampu menjawab kompleksitas hubungan antara manusia dan lingkungan pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pengelolaan yang lebih holistik dan adaptif melalui integrasi kerangka kerja Social-Ecological Systems (SES) dan Nature-based Solutions (NbS) untuk memperkuat ketahanan dan keberlanjutan sistem perikanan skala kecil. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan komponen dan interaksi dalam sistem sosial-ekologis perikanan skala kecil di Pulau Maitara; (2) mengidentifikasi permasalahan utama berdasarkan kriteria dan kerangka NbS IUCN; serta (3) menyusun kerangka kerja integratif SES-NbS untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adaptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner household survey, wawancara mendalam dengan pakar untuk memperoleh penilaian pakar yang kemudian dianalisis menggunakan Analytic Network Process (ANP), serta analisis deskriptif dengan pendekatan Problem-Status-Solusi untuk menghubungkan hasil pemetaan SES dan NbS. Permasalahan utama pengelolaan perikanan skala kecil di Pulau Maitara meliputi tekanan ekologis, ketergantungan ekonomi, penurunan pengetahuan lokal, dan lemahnya tata kelola. Dari dimensi ekologis, overfishing menjadi ancaman terbesar (bobot 0.46772), diikuti oleh kerentanan ekosistem (0.27863) dan pergeseran musim ikan (0.13343). Dimensi ekonomi didominasi oleh ketergantungan tinggi terhadap hasil tangkapan ikan (0.58619) serta keterbatasan akses pasar dan potensi ekonomi lokal yang belum optimal. Dalam dimensi sosial, penurunan akurasi pengetahuan tradisional nelayan menjadi masalah utama (0.47501), menunjukkan dampak nyata perubahan iklim terhadap keandalan pengetahuan ekologis lokal. Sedangkan dalam dimensi tata kelola, pendekatan kebijakan top-down muncul sebagai faktor paling berpengaruh (0.45325), diikuti lemahnya pengawasan, fragmentasi kelembagaan, dan keterbatasan integrasi data ilmiah-lokal. Integrasi kerangka kerja SES dan NbS menghasilkan model pengelolaan perikanan skala kecil yang lebih holistik, dengan menekankan keterkaitan antara ekologi, sosial-ekonomi, dan tata kelola. Dari sintesis yang dilakukan, diperoleh tujuh strategi kunci: (1) partisipasi berbasis kebutuhan lokal; (2) pemetaan sosial- ekologis partisipatif; (3) restorasi habitat dan pendekatan ekosistem; (4) diversifikasi ekonomi berbasis sumber daya alam; (5) tata kelola inklusif dan berkeadilan; (6) pengelolaan adaptif berbasis data; dan (7) integrasi kelembagaan NbS ke dalam kebijakan desa. Strategi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan perikanan di pulau kecil sangat bergantung pada penguatan kapasitas adaptif masyarakat dan institusi lokal untuk menghubungkan intervensi berbasis alam dengan kebutuhan sosial-ekonomi secara berkelanjutan. Kerangka kerja SES-NbS yang dihasilkan berpotensi menjadi dasar konseptual bagi perencanaan pengelolaan perikanan yang lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual di pulau-pulau kecil lainnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan indikator kinerja lokal untuk evaluasi NbS, penguatan kelembagaan berbasis komunitas, serta integrasi kebijakan lintas sektor antara perikanan, konservasi, dan ekonomi lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat daya lenting sosial-ekologis pesisir dan mendukung implementasi pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis alam di tingkat komunitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan ko-manajemen berbasis masyarakat, integrasi pengetahuan lokal dan ilmiah dalam proses pengambilan keputusan, serta pengembangan indikator kinerja untuk menilai efektivitas implementasi NbS di tingkat komunitas. Sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan masyarakat pesisir diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan nelayan Pulau Maitara secara berkelanjutan.

2026-01-01T00:00:00Z ARYADI, YADI http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173248 2026-06-04T13:56:06Z 2026-01-01T00:00:00Z

Pengelolaan Pesisir Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur Berbasiskan Analisis Kerentanan Pesisir ARYADI, YADI Kecamatan Riung di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah pesisir dengan potensi sumber daya alam yang tinggi, namun menghadapi berbagai tekanan akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim. Kegiatan pemanfaatan lahan yang tidak terkontrol serta dinamika pantai yang cepat memicu terjadinya degradasi lingkungan dan meningkatkan kerentanan fisik wilayah pesisir. Oleh karena itu, diperlukan analisis spasial untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan fisik pesisir serta penyusunan rekomendasi pengelolaan wilayah yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan pesisir akibat perubahan penggunaan lahan, laju perubahan garis pantai, kenaikan muka air laut, dan kemiringan pesisir. Selain itu, dilakukan identifikasi daerah-daerah yang rentan berdasarkan fungsi kawasan hutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta penyusunan rekomendasi pengelolaan pesisir berdasarkan kelas kerentanan yang dihasilkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Coastal Vulnerability Index (CVI), yaitu pendekatan berbasis spasial yang menggabungkan empat parameter utama: tutupan lahan, perubahan garis pantai, kenaikan muka air laut, dan kemiringan pesisir. Masing-masing parameter diberi skor berdasarkan tingkat kerentanannya dan diolah menggunakan perangkat lunak pemetaan digital untuk menghasilkan indeks kerentanan spasial. Hasil CVI kemudian dianalisis terhadap batas administrasi Desa dan zonasi fungsi ruang dari RTRW Kabupaten Ngada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan Riung memiliki tingkat kerentanan tinggi hingga sangat tinggi. Desa Tadho, Sambinasi, dan Lengkosambi Timur merupakan Desa dengan kerentanan paling signifikan. Kelas kerentanan sangat tinggi didominasi oleh kawasan dengan penggunaan intensif seperti pertambangan dan pemukiman padat, serta wilayah dengan kemiringan landai dan tren kenaikan muka laut yang tinggi. Hasil overlay antara peta CVI dan RTRW menunjukkan adanya ketidaksesuaian peruntukan ruang pada beberapa zona, terutama pada kawasan pertambangan dan savana, yang ternyata berada di wilayah dengan kerentanan tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya revisi atau penyesuaian kebijakan spasial di wilayah tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya prioritas intervensi pada wilayah dengan nilai CVI tinggi, baik melalui pendekatan struktural seperti pembangunan breakwater maupun pendekatan non-struktural seperti edukasi masyarakat, pelibatan lokal, dan penyesuaian tata ruang. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan CVI dapat menjadi alat yang efektif dalam perencanaan mitigasi risiko pesisir dan penguatan tata kelola wilayah secara berkelanjutan.; Riung District in Ngada Regency, East Nusa Tenggara, is a coastal area with high natural resource potential, but faces various pressures from human activities and climate change. Uncontrolled land use and rapid coastal dynamics are triggering environmental degradation and increasing the physical vulnerability of coastal areas. Therefore, spatial analysis is needed to identify the level of physical coastal vulnerability and develop recommendations for adaptive and sustainable regional management. This study aims to analyze coastal vulnerability due to land-use changes, the rate of shoreline change, sea-level rise, and coastal slope. Furthermore, vulnerable areas are identified based on forest area function and regional spatial planning (RTRW), and coastal management recommendations are developed based on the resulting vulnerability classes. The method used in this study is the Coastal Vulnerability Index (CVI), a spatial-based approach that combines four main parameters: land cover, shoreline change, sea level rise, and coastal slope. Each parameter is scored based on its vulnerability level and processed using digital mapping software to generate a spatial vulnerability index. The CVI results are then analyzed against village administrative boundaries and spatial function zoning in the Ngada Regency Spatial Plan (RTRW). The study results show that most coastal areas in Riung District have high to very high levels of vulnerability. Tadho, Sambinasi, and Lengkosambi Timur villages are the villages with the most significant vulnerability. The very high vulnerability class is dominated by areas with intensive uses, such as mining and dense settlements, as well as areas with gentle slopes and a high sea level rise trend. The overlay results between the CVI map and the RTRW indicate inconsistencies in spatial allocation in several zones, particularly in mining and savanna areas, which are located in areas with high vulnerability. This indicates the need for revision or adjustment of spatial policies in these areas. The implication of this research is the need to prioritize interventions in areas with high CVI values, both through structural approaches such as breakwater construction and non-structural approaches such as community education, local engagement, and spatial planning adjustments. This research also confirms that the CVI approach can be an effective tool in coastal risk mitigation planning and strengthening sustainable regional governance.

2026-01-01T00:00:00Z Byamukama, Obed http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173243 2026-06-04T08:54:59Z 2026-01-01T00:00:00Z

Modeling the Spatiotemporal Impacts of Oil Extraction on Land Use and Land Cover and Land Surface Temperature in Uganda’s Albertine Byamukama, Obed Oil development and other human activities are rapidly changing land use in Uganda’s Albertine region. These changes threaten ecosystems, water bodies, protected areas, and the communities that depend on them, while also contributing to regional warming. The expansion of towns, roads, and commercial activities linked to oil projects has been central to this shift. This study examines how land use and land cover (LULC) have changed between 1995 and 2025, and how those changes have affected land surface temperatures (LST). The study also examines how spatial driving factors, including the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), elevation, proximity to water bodies, and proximity to protected areas, interact with LULC to influence the spatial distribution of LST. Additionally, it projects future LULC and LST patterns for 2035. Landsat satellite imagery was used to classify LULC and derive LST for 1995, 2005, 2015, and 2025 using supervised classification and thermal band analysis. The Geodetector model was applied to quantify the explanatory power of LULC and its interactions with spatial driving factors on LST. Future LULC for 2035 was simulated using the MOLUSCE plugin in QGIS based on a Cellular Automata–Artificial Neural Network (CA–ANN) modelling framework. The simulation incorporated spatial variables, including distance to built-up areas, distance to rivers, population, and slope. LST for 2035 was projected using a multivariate regression model relating LST to NDVI and the Normalized Difference Built-up Index. Results show that forests, wetlands, and grasslands declined by 26%, 18%, and 32%, respectively, while commercial plantations and built-up areas expanded more than fivefold. Mean LST increased by 5–8 °C across land cover types, with built-up areas and commercial plantations recording the highest temperatures. Geodetector results indicate that LULC's influence on LST became stronger over time. This is shown by an increase in the q-statistic from 0.639 in 1995 to 0.791 in 2025, indicating that changes in LULC are increasingly important in shaping LST patterns. When LULC was considered together with NDVI, the combined effect on LST was even stronger (q-statistic = 0.859), indicating that areas with different land uses and vegetation cover respond differently to heating. Future projections under similar oil development conditions suggest major changes in LULC. Croplands and built-up areas are expected to expand by 42.7% and 34.2%, mainly replacing wetlands, grasslands, and commercial plantations. The predicted LST distribution reflects these changes, with higher temperatures concentrated in agricultural and built-up landscapes, while forests and water bodies remain relatively cooler. Average projected LST ranges from about 24.7°C over open water to 34.7°C in built-up areas. These findings reveal that LST variability in the Albertine region is strongly influenced by LULC change. The projected expansion of agriculture and built-up areas suggests increasing pressure on ecosystems and growing thermal stress. These results offer insights to guide sustainable land-use planning, conservation efforts, and oil development policies that protect ecosystems while reducing climate risks.

2026-01-01T00:00:00Z TAURIQ, RAHMAT IRVAN http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173194 2026-05-29T01:01:32Z 2026-01-01T00:00:00Z

Keragaman Genetik Bawang Merah (Alliumm cepa L.) Lokal di Indonesia Berdasarkan Marka Molekuler Inter-Simple Sequence Repeat TAURIQ, RAHMAT IRVAN Bawang merah (Allium cepa L.) merupakan komoditas hortikultura strategis di Indonesia dengan permintaan yang terus meningkat, tetapi produksi domestik cenderung menurun sehingga memerlukan strategi pemuliaan untuk menghasilkan varietas unggul yang adaptif dan produktif. Pemahaman keragaman genetik menjadi dasar penting dalam perakitan varietas, namun informasi mengenai bawang merah lokal masih terbatas. Penelitian ini menggabungkan analisis karakter morfologi dan marka molekuler Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) untuk mengevaluasi 57 aksesi bawang merah dari berbagai daerah di Indonesia. Marka morfologi digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan fenotipe, sedangkan ISSR dipilih karena konsistensi dan kemampuannya membedakan genotipe secara akurat tanpa dipengaruhi faktor lingkungan. Pendekatan terpadu ini bertujuan menghasilkan informasi kekerabatan dan variabilitas genetik yang komprehensif, yang akan mempermudah seleksi genotipe potensial sebagai tetua dalam program pemuliaan dan mendukung pelestarian plasma nutfah bawang merah lokal. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2024 sampai dengan Maret 2025. Sebanyak 57 aksesi bawang merah dalam bentuk umbi dikoleksi dari beberapa daerah di Indonesia. Sebanyak 18 karakter morfologi dan agronomi diamati dalam penelitian ini. Analisis keragaman genetik dilakukan menggunakan marka Inter Simple Sequence Repeat (ISSR). DNA total diisolasi menggunakan metode CTAB, kemudian dilakukan amplifikasi PCR dengan 17 primer ISSR. Data karakter morfologi dinilai sebagai data multistate, sedangkan data molekuler dinilai sebagai data binari dan ditabulasi dalam bentuk matriks. Selanjutnya, analisis data morfologi dan molekuler dilakukan menggunakan program NTSYs, sedangkan analisis struktur genetika populasi dilakukan dengan menggunakan program GenAlex. Analisis terhadap 57 aksesi bawang merah lokal menunjukkan adanya keragaman morfologi pada 18 karakter agronomi. Tinggi tanaman berkisar 21,84 – 48,96 cm, jumlah daun berkisar antara 13 (Solok, Sumatera Barat) hingga 47 helai (Probolinggo, Jawa Timur), sedangkan umur panen bervariasi 60-70 hari setelah tanam (HST) dengan rata-rata 65 HST. Jumlah siung per umbi tercatat 2-15 siung, panjang umbi 2,-3,8 cm, diameter umbi 2,1-4,1 cm, dan bobot basah umbi tertinggi mencapai 90,03 g/rumpun pada aksesi Probolinggo. Analisis gugus dan konstruksi dendrogram memperlihatkan adanya klasterisasi morfologi yang jelas, meskipun tidak selalu sesuai dengan asal geografis. Hasil ini mengindikasikan adanya plastisitas fenotipik dan pengaruh lingkungan terhadap ekspresi sifat. Keragaman genetik berdasarkan marka ISSR menunjukkan nilai persentase lokus polimorfik tinggi (PLP 63,35-98,76%; dengan rata-rata 82,13%), jumlah alel teramati (Na) 1,36-1,97, jumlah alel efektif (Ne) 1,43-1,55, indeks Shannon (I) 0,36-0,50, dan rata-rata heterozigositast yang diharapkan (He) 0,25-0,33. Keseluruhan parameter ini menegaskan keragaman genetik yang moderat hingga tinggi pada populasi bawang merah lokal. Variasi genetik di dalam populasi (98%) lebih tinggi dari antar populasi (2%), dengan PhiPT 0,020 (p > 0,05), mengindikasikan diferensiasi genetik yang lemah. Secara keseluruhan, hasil ini membuktikan bahwa plasma nutfah bawang merah lokal Indonesia memiliki keragaman morfologi dan genetik tinggi yang penting untuk program pemuliaan dan konservasi. Aksesi asal Lembang, Jawa Barat (CKL1) (jumlah umbi terbanyak), aksesi asal Probolinggo, Jawa Timur (WNH) (bobot umbi terberat), dan varietas Batu Ijo asal Jawa Tengah (BTU) (ukuran umbi terpanjang) menunjukkan keunggulan morfologi yang berbeda, sehingga menggambarkan adanya variasi fenotipe yang jelas antar genotipe tersebut yang mencerminkan keragaman genetik bawang merah lokal. Aksesi yang memiliki morfologi spesifik seperti CKL1, WNH, dan BTU dapat disilangkan dengan aksesi yang berjarak genetik jauh dan memiliki karakter unik sehingga dapat menghasilkan kombinasi sifat agronomis yang unggul. Hibridisasi antara aksesi berdaya hasil tinggi dengan aksesi yang berjarak genetik tinggi diharapkan dapat memaksimalkan efek heterosis.

2026-01-01T00:00:00Z