http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/78145 2026-06-20T14:19:13Z 2026-06-20T14:19:13Z Bahukeling, Trukan Sri http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173223 2026-06-03T00:39:30Z 2026-01-01T00:00:00Z

Model Kelembagaan Public Private Partnership Digital Marketing Usaha Mikro Kecil Menengah Bahukeling, Trukan Sri Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a critical engine for Indonesia's economy. We are currently in an era where global economic networks continue to grow through collaborative processes (alliances). MSMEs can compete more effectively against larger organizations if they adopt marketing alliance strategies, which involve simultaneous cooperation between MSMEs and the government or large companies. One form of marketing alliance is the Public-Private Partnership (PPP), which is a collaboration between the government and private sectors aimed at sharing risks, costs, benefits, resources, and responsibilities. Public-Private Partnership (PPP) refers to the procurement process of a project between the public and private sectors for the provision of public assets and services. Currently, PPPs have not yet reached their optimal benefits for the public due to a lack of incentive implementation, unsatisfactory results, and commitment issues. There are risks associated with PPP, including limitations on competition and choice, increased costs for consumers, and restrictions on innovation. Based on this urgency, this study will focus on modeling PPP institutions that optimize the role of government and private collaboration in MSME digital marketing. This collaborative model is expected to serve as a reference for the implementation of MSME digital marketing PPP for all stakeholders, providing solutions to the institutional challenges of PPP that have been implemented so far. The objectives of this study are (1) To analyze the current (existing) availability of PPP related to MSME digital marketing, (2) To analyze the institutional model of MSME digital marketing PPP, (3) To analyze scenarios for the institutional implementation of MSME digital marketing PPP, (4) To formulate priority strategies for the development of PPP institutions in MSME digital marketing. The research is carried out using a qualitative and quantitative methodological approach. The qualitative method uses a Soft System Methodology (SSM) approach. The qualitative method is applied in the formation of the PPP model. The quantitative method is applied in Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST), scenario planning, and Fuzzy AHP. The respondents consist of experts from public and private representatives related to SMEs and PPPs. In the first finding, the analysis of the current situation shows that there are several key needs that must be met to form a PPP institution in digital marketing for MSMEs. Among them, MSMEs require competent human resources in the application of digital marketing, efficient digitalization mechanisms, and a structured monitoring system. The second finding then identifies that the PPP institutional model in MSME digital marketing involves various key actors. The government, through institutions such as Bappenas, plays a role in formulating regulations and following up on PPP feasibility studies. Based on the third finding, there are four strategic scenarios in developing digital marketing PPPs for MSMEs. First, the preparation of institutional guidelines as a strong and sustainable working guide. Second, the establishment of a task force to strengthen coordination between parties and prevent conflicts of interest. Third, strengthening synergy and commitment between the public and private sectors to support infrastructure development and economic growth. Recent findings indicate that the development of PPP schemes is a priority strategy in accelerating the implementation of digital marketing for MSMEs.; Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan critical engine bagi perekonomian Indonesia. Saat ini adalah era dimana jaringan ekonomi global terus berkembang melalui proses kolaborasi (alliance). UMKM dapat bersaing lebih efektif dalam menghadapi persaingan jika mereka mengadopsi strategi aliansi pemasaran, yaitu, kerjasama simultan antara UMKM dengan pemerintah atau pun perusahaan besar. Salahsatu bentuk aliansi pemasaran yaitu Public Private Partnership (PPP) sebagai bentuk kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta dengan tujuan berbagi resiko, biaya, manfaat, sumberdaya dan kewajiban. Public Private Partnership (PPP) mengacu pada proses pengadaan (procurement) pada sebuah proyek antara publik dan swasta untuk penyediaan asset dan layanan publik. Saat ini, PPP belum dapat mencapai manfaat optimal bagi publik yang diakibatkan kurangnya implementasi insentif, hasil yang belum sesuai dan permasalahan komitmen. Terdapat resiko PPP meliputi pembatasan kompetisi dan pilihan, peningkatan biaya pada konsumen dan pembatasan inovasi. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini akan fokus pada pemodelan kelembagaan PPP yang mengoptimalkan peran kolaborasi pemerintah dan swasta dalam digital marketing UMKM. Model kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan pada pelaksanaan PPP digital marketing UMKM bagi seluruh pemangku kepentingan, memberikan solusi pada tantangan kelembagaan PPP yang selama ini dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis kondisi saat ini (existing) ketersediaan PPP terkait digital marketing UMKM (2) menganalisis model kelembagaan PPP digital marketing UMKM (3) menganalisis skenario kelembagaan PPP pelaksanaan digital marketing UMKM (4) memformulasikan strategi prioritas pengembangan kelembagaan PPP pada digital marketing UMKM. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif melakukan pendekatan Soft System Methodology (SSM). Metode kualitatif dilakukan pada pembentukan model PPP. Metode kuantitatif dilakukan pada Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST), scenario planning, dan Fuzzy AHP. Para responden terdiri atas pakar dari perwakilan publik dan private yang terkait dengan UMKM dan PPP. Pada hasil pertama, hasil analisis terhadap kondisi saat ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk membentuk kelembagaan PPP dalam digital marketing bagi UMKM. Di antaranya, UMKM membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam penerapan digital marketing, mekanisme digitalisasi yang efisien, serta sistem pengawasan yang terstruktur. Selanjutnya hasil kedua menemukan model kelembagaan PPP dalam digital marketing UMKM melibatkan berbagai aktor kunci. Pemerintah, melalui lembaga seperti Bappenas, berperan dalam merumuskan regulasi dan menindaklanjuti studi kelayakan PPP. Berdasarkan hasil ketiga, terdapat empat skenario strategis dalam pengembangan PPP digital marketing untuk UMKM. Pertama, penyusunan pedoman kelembagaan sebagai panduan kerja yang kuat dan berkelanjutan. Kedua, pembentukan gugus tugas untuk memperkuat koordinasi antar pihak dan mencegah konflik kepentingan. Ketiga, penguatan sinergi dan komitmen antara sektor publik dan swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi. Hasil temuan terakhir menunjukkan bahwa pengembangan skema PPP merupakan strategi prioritas dalam percepatan implementasi digital marketing UMKM.

2026-01-01T00:00:00Z Wybawa, Erika Pritasari http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173205 2026-05-30T13:03:01Z 2026-01-01T00:00:00Z

Integrasi Environmental, Social, dan Governance (ESG) dalam Pengukuran Efisiensi Operasional dan Kinerja Saham: Analisis pada Sektor Pertanian, Consumer Goods, dan Pariwisata Wybawa, Erika Pritasari Keberlanjutan telah berkembang dari sekadar pelengkap tanggung jawab sosial perusahaan menjadi bagian strategis dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi. Dalam konteks Indonesia, penguatan regulasi pelaporan keberlanjutan, meningkatnya perhatian investor terhadap ESG, serta pentingnya sektor pertanian, consumer goods, dan pariwisata bagi perekonomian nasional menempatkan ESG sebagai isu yang relevan untuk dianalisis dari sisi kinerja internal maupun respons pasar. Namun, implementasi ESG di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan data, belum tersedianya skor ESG domestik yang luas, serta kemungkinan ketidakcocokan pembobotan global dengan karakteristik sektor dan konteks nasional. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran umum penerapan keberlanjutan pada perusahaan terbuka di Indonesia, mengukur efisiensi operasional dan return saham, mengukur skor environmental, social, dan governance beserta skor agregatnya melalui adaptasi model global yang dikontekstualisasikan untuk Indonesia, serta menganalisis pengaruh faktor-faktor finansial dan nonfinansial terhadap efisiensi dan return saham. Penelitian ini menggunakan pendekatan sequential mixed methods. Unit analisis terdiri atas 75 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2024, yang mencakup 25 perusahaan sektor pertanian, 25 perusahaan sektor consumer goods, dan 25 perusahaan sektor pariwisata. Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan data harga saham, sedangkan data primer untuk pembobotan ESG diperoleh dari 45 responden pakar yang mewakili akademisi, pelaku pasar, dan regulator. Analisis dilakukan melalui content analysis untuk penyusunan scoreboard ESG, metode Data Envelopment Analysis (DEA) berorientasi input dengan single bootstrap untuk mengukur efisiensi teknis, Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk memperoleh bobot indikator ESG, serta Generalized Estimating Equations (GEE) untuk menguji pengaruh faktor finansial, karakteristik perusahaan, dan ESG terhadap efisiensi serta return saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik keberlanjutan pada emiten sektor pertanian, consumer goods, dan pariwisata telah berkembang, tetapi struktur ESG belum seimbang. Sebelum pembobotan, pola pilar menunjukkan urutan S > G > E, sedangkan setelah pembobotan berubah menjadi S ˜ G > E, yang menandakan bahwa pilar lingkungan tetap menjadi dimensi yang paling tertinggal. Pada tingkat indikator, pembobotan menggeser prioritas dari S.1 Workforce–G.1 Management–S.3 Community menjadi G.1 Management–S.1 Workforce–E.2 Resource Use, sehingga isu manajemen, tenaga kerja, dan efisiensi penggunaan sumber daya tampil sebagai fokus paling menonjol dalam konteks Indonesia. Penelitian ini juga berhasil membangun scoreboard ESG berbasis 10 indikator Refinitiv yang dikontekstualisasikan melalui pembobotan AHP, sehingga menghasilkan matriks penilaian yang lebih peka terhadap yurisdiksi Indonesia dibanding penggunaan skor global secara langsung. Hasil pengukuran efisiensi menunjukkan bahwa median skor efisiensi terkoreksi bias sektor gabungan meningkat dari 0,910 pada 2019 menjadi 0,944 pada 2024, meskipun sempat menurun pada 2021. Secara sektoral, consumer goods merupakan sektor yang paling stabil dan efisien, sedangkan pariwisata mengalami kontraksi efisiensi paling tajam sebelum pulih kembali pada akhir periode observasi. Sementara itu, median return saham sektor gabungan bergerak dekat nol dan cenderung sedikit negatif, yaitu dari -0,018 pada 2019 menjadi -0,026 pada 2024, dan secara agregat tidak menunjukkan perbedaan median yang signifikan antartahun (?² = 10; p = 0,08). Temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan efisiensi operasional selama periode penelitian tidak selalu diikuti oleh penguatan return saham yang konsisten. Hasil estimasi GEE menunjukkan bahwa pada model efisiensi, variabel finansial yang konsisten berasosiasi dengan efisiensi yang lebih tinggi adalah return on equity, current ratio, dan earnings growth rate. Dari dimensi ESG, hanya pilar tata kelola yang berpengaruh signifikan terhadap RBCES, sedangkan pilar lingkungan, pilar sosial, dan skor agregat ESG tidak signifikan. Karena RBCES merupakan kebalikan dari skor efisiensi, temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola berkaitan dengan efisiensi teknis yang lebih rendah dalam jangka pendek, yang dapat dijelaskan oleh biaya penyesuaian, penguatan pengawasan, dan meningkatnya kompleksitas proses internal pada fase awal implementasi tata kelola yang lebih kuat. Pada model return saham, asset turnover ratio dan current ratio berpengaruh positif, sedangkan price-to-book ratio dan price-to-sales ratio berpengaruh negatif. Dari sisi ESG, hanya pilar lingkungan yang signifikan ketika masing-masing pilar diuji secara terpisah, sedangkan pilar sosial dan tata kelola tidak signifikan. Namun, skor ESG agregat tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham serta tetap konsisten setelah pengendalian faktor makroekonomi. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pasar cenderung lebih cepat merespons dimensi lingkungan, sedangkan tata kelola lebih bekerja melalui kanal internal perusahaan. Implikasi manajerial penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak cukup hanya meningkatkan pengungkapan ESG secara umum, tetapi perlu memfokuskan strategi keberlanjutan sesuai kanal pengaruh tiap dimensi. Perbaikan kinerja lingkungan perlu diprioritaskan untuk memperkuat respons pasar dan persepsi investor, terutama pada sektor dengan intensitas sumber daya dan risiko lingkungan yang tinggi. Pada saat yang sama, penguatan tata kelola tetap penting untuk membangun disiplin proses, kontrol internal, dan ketahanan jangka panjang, meskipun manfaat efisiensinya belum tentu langsung terlihat dalam jangka pendek. Bagi investor, hasil ini menegaskan pentingnya membaca ESG tidak hanya sebagai skor agregat, tetapi juga sebagai kombinasi antarpilar dengan implikasi yang berbeda. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, temuan ini menegaskan perlunya penguatan infrastruktur pelaporan dan pemeringkatan ESG domestik yang lebih kontekstual, transparan, dan berbasis materialitas spasial.; Sustainability has evolved from being merely a complement to corporate social responsibility into a strategic component of business and investment decision-making. In the Indonesian context, the strengthening of sustainability reporting regulations, growing investor attention to ESG, and the importance of the agriculture, consumer goods, and tourism sectors to the national economy have positioned ESG as a relevant issue to be examined from both the perspective of internal corporate performance and market response. However, ESG implementation in Indonesia still faces several challenges, including limited data availability, the absence of a widely established domestic ESG score, and the possibility that global weighting schemes may not fully align with sectoral characteristics and the national context. Against this background, this study aims to describe the general state of sustainability implementation among publicly listed companies in Indonesia, measure operational efficiency and stock returns, assess environmental, social, and governance scores as well as the aggregate ESG score through an adaptation of a global model contextualized to Indonesia, and analyze the effects of financial and non-financial factors on efficiency and stock returns. This study employs a sequential mixed-methods approach. The unit of analysis consists of 75 publicly listed companies on the Indonesia Stock Exchange during the 2019–2024 period, comprising 25 firms from the agriculture sector, 25 from the consumer goods sector, and 25 from the tourism sector. Secondary data were obtained from annual reports, sustainability reports, and stock price data, while primary data for ESG weighting were collected from 45 expert respondents representing academics, market participants, and regulators. The analysis was conducted through content analysis for the development of the ESG scoreboard, input-oriented Data Envelopment Analysis (DEA) with single bootstrap to measure technical efficiency, the Analytic Hierarchy Process (AHP) to derive ESG indicator weights, and Generalized Estimating Equations (GEE) to test the effects of financial factors, firm characteristics, and ESG on efficiency and stock returns. The results show that sustainability practices among listed firms in the agriculture, consumer goods, and tourism sectors have progressed, yet the ESG structure remains unbalanced. Before weighting, the pillar pattern was S > G > E, whereas after weighting it shifted to S ˜ G > E, indicating that the environmental pillar remains the most lagging dimension. At the indicator level, weighting shifted the priority from S.1 Workforce–G.1 Management–S.3 Community to G.1 Management–S.1 Workforce–E.2 Resource Use, suggesting that management, workforce, and resource-use efficiency have emerged as the most prominent issues in the Indonesian context. This study also successfully developed an ESG scoreboard based on 10 Refinitiv indicators contextualized through AHP weighting, thereby producing an assessment matrix that is more sensitive to the Indonesian jurisdiction than the direct use of global ESG scores. The efficiency measurement results indicate that the median bias-corrected efficiency score for the combined sectors increased from 0.910 in 2019 to 0.944 in 2024, although it temporarily declined in 2021. At the sectoral level, consumer goods was the most stable and efficient sector, whereas tourism experienced the sharpest contraction in efficiency before recovering by the end of the observation period. Meanwhile, the median stock return for the combined sectors remained close to zero and tended to be slightly negative, moving from -0.018 in 2019 to -0.026 in 2024, and overall did not show a statistically significant difference in median across years (?² = 10; p = 0.08). These findings indicate that improvements in operational efficiency over the study period were not always followed by a consistent strengthening of stock returns. The GEE estimation results show that, in the efficiency model, the financial variables consistently associated with higher efficiency were return on equity, current ratio, and earnings growth rate. Among the ESG dimensions, only the governance pillar had a significant effect on RBCES, whereas the environmental pillar, the social pillar, and the aggregate ESG score were not significant. Because RBCES is the inverse of the efficiency score, this finding suggests that stronger governance is associated with lower technical efficiency in the short run, which may be explained by adjustment costs, tighter monitoring, and greater internal process complexity during the early phase of stronger governance implementation. In the stock return model, asset turnover ratio and current ratio had positive effects, whereas price-to-book ratio and price-to-sales ratio had negative effects. From the ESG perspective, only the environmental pillar was significant when each pillar was tested separately, whereas the social and governance pillars were not significant. However, the aggregate ESG score remained positive and significant in relation to stock returns and remained robust after controlling for macroeconomic factors. Overall, these results indicate that the market tends to respond more quickly to the environmental dimension, whereas governance operates more strongly through the firm’s internal channel. The managerial implications of this study suggest that companies should not merely improve ESG disclosure in general, but should focus their sustainability strategies according to the influence channel of each dimension. Improvements in environmental performance should be prioritized to strengthen market response and investor perception, particularly in sectors with high resource intensity and environmental risk. At the same time, stronger governance remains important for building process discipline, internal control, and long-term resilience, even though its efficiency benefits may not be immediately visible in the short term. For investors, these findings underscore the importance of interpreting ESG not only as an aggregate score, but also as a combination of pillars with different implications. For regulators and policymakers, these findings underscore the need to strengthen a domestic ESG reporting and rating infrastructure that is more contextual, transparent, and grounded in spatial materiality.

2026-01-01T00:00:00Z Ayuningtias, Jilly http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173196 2026-05-30T12:26:47Z 2026-01-01T00:00:00Z

Prototipe Model Pengambilan Keputusan Peningkatan Daya Saing Industri Fashion Muslim Dengan Pendekatan Kolaborasi Rantai Pasok Ayuningtias, Jilly Industri fashion merupakan salah satu industri kreatif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor, maupun penyerapan tenaga kerja. Saat ini industri fashion tumbuh dan berkembang pesat, menciptakan ekosistem yang memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif. Namun, daya saing industri ini masih menghadapi tantangan besar, seperti ketergantungan pada impor bahan baku, rendahnya kolaborasi antar pelaku rantai pasok, lemahnya pemanfaatan teknologi digital, perubahan permintaan secara mendadak yang mempengaruhi perubahan jumlah pemesanan bahan baku kepada supplier sehingga tidak semua supplier mampu memenuhi pesanannya, ditemukan bahan baku yang cacat, lama waktu pengiriman bahan baku kepada perusahaan dan produk yang dikembalikan kepada perusahaan karena tidak sesuai dengan pesanan, banjirnya produk impor pakaian jadi dan kurangnya inovasi produk. Kondisi tersebut dibutuhkan pendekatan komprehensif yang mampu menggabungkan evaluasi kinerja, analisis kompetitif serta pemodelan strategi untuk peningkatan daya saing industri fashion, untuk itu dibutuhkan pengembangan Model Pengambilan Keputusan untuk Peningkatan Daya Saing Industri Fashion dengan Pendekatan Kolaborasi Rantai Pasok. Model yang diusulkan bertujuan untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi berdasarkan data dan mendorong kolaborasi antara berbagai kelompok. Studi ini menggunakan Metodologi Sistem Lunak (SSM), sebuah metode untuk menganalisis masalah kompleks yang melibatkan banyak orang dan organisasi, dengan tujuan membantu semua pihak yang terlibat mencapai kesepakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method yang memadukan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk menilai efisiensi operasional 23 perusahaan fashion muslim di Jakarta sebagai Decision Making Units (DMU), sedangkan analisis kompetitif dilakukan dengan menggunakan Porter’s Five Forces untuk mengukur intensitas persaingan. Selanjutnya, penentuan bobot prioritas strategi dilakukan dengan Analytic Hierarchy Process (AHP) selanjutnya pengukuran indikator kinerja rantai pasok diidentifikasi dan diukur dengan pendekatan Supply Chain Operations Reference-Decision Support (SCOR-DS), dan Analytic Network Process (ANP). Hasilnya kemudian dikombinasikan dengan Balanced Scorecard (BSC) sebagai kerangka formulasi strategi, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk model pengambilan keputusan. Temuan studi menunjukkan bahwa perusahaan mode menunjukkan tingkat efisiensi yang bervariasi, dengan sekitar sepertiga di antaranya diklasifikasikan sebagai efisien. Waktu tunggu, biaya produksi, ketepatan pengiriman, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar merupakan faktor utama yang menentukan baik efisiensi maupun daya saing. Analisis SCOR-DS mengungkapkan bahwa indikator kinerja yang paling menentukan daya saing adalah reliability (keandalan pengiriman), responsiveness (kecepatan merespons permintaan), agility (kemampuan beradaptasi), cost (efisiensi biaya), dan asset management (pengelolaan sumber daya). Analisis AHP dan ANP menunjukkan bahwa prioritas strategi peningkatan kinerja lebih berfokus pada kolaborasi vertikal (antara pemasok–produsen–distributor) dibandingkan kolaborasi horizontal (antar produsen). Kebaruan penelitian adalah pengembangan Model Pengambilan Keputusan berbasis SSM yang mengintegrasikan analisis efisiensi operasional (DEA), tekanan persaingan industri (Porter’s Five Forces), penentuan prioritas strategi kolaboratif (AHP), penentuan keterkaitan antar elemen satu dengan yang lain (ANP) dan peta strategi yang menghubungkan tujuan strategis dan indikator kinerja (BSC). Model ini tidak hanya mampu bersifat evaluatif, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang terstruktur dan siap diimplementasikan melalui model pengambilan keputusan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Model Pengambilan Keputusan dengan pendekatan kolaborasi rantai pasok dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan memberikan keunggulan strategis bagi industri fashion Indonesia. Kontribusi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan yang ada mengenai integrasi Analisis Envelope Data (DEA), Lima Kekuatan Porter, Proses Hirarki Analitis (AHP), Desain Referensi Operasi Rantai Pasokan dan Pasokan (SCOR-DS), Proses Jaringan Analitis (ANP), dan metodologi Kartu Skor Seimbang dalam pengembangan Model Pengambilan Keputusan di industri fashion. Secara praktis, model pengambilan keputusan ini menyediakan alat strategis bagi pemangku kepentingan industri dan berfungsi sebagai landasan untuk pembentukan kebijakan pemerintah terkait industri mode nasional. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan datanya, yang terbatas pada perusahaan mode Muslim yang beroperasi di Jakarta; oleh karena itu, penerapan model ini memerlukan perluasan untuk mencakup wilayah geografis lainnya. Selain itu, aspek sosial, lingkungan dan keberlanjutan belum digali secara mendalam, sehingga menjadi peluang penelitian lanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan daya saing industri fashion Indonesia dapat dicapai melalui kolaborasi rantai pasok yang efektif dan pengambilan keputusan berbasis DSS.

2026-01-01T00:00:00Z Hapsari, Umi Indah http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173070 2026-05-12T03:49:10Z 2026-01-01T00:00:00Z

Optimizing LQ45 and ESG Stock Portfolios and Factors Affecting the Volatility of the Formed Portfolios Hapsari, Umi Indah Integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (Enviromental, Social, and Governance) ke dalam pengambilan keputusan investasi, relevan dalam lanskap keuangan global, terutama karena investor mencari strategi yang meningkatkan ketahanan selama periode ketidakpastian. Indonesia, mengalami pertumbuhan pesat dalam inisiatif keuangan berkelanjutan; namun, bukti empiris tentang bagaimana integrasi ESG memengaruhi dinamika risiko portofolio di pasar ini masih terbatas. Studi ini mengadopsi kerangka kerja analitis berbasis periode dengan memisahkan sampel menjadi empat rezim yang berbeda: pra-pandemi (2016–2019), pandemi (2020–2021), pemulihan pasca-pandemi (2022–2023), dan seluruh periode (2016-2023). Pendekatan ini bertujuan menganalisis dinamika volatilitas risiko imbal hasil saham, optimalisasi portofolio saham , dan pengaruh faktor-faktor makroekonomi dengan memperhitungkan perubahan dan pergeseran perilaku investor yang bergantung pada rezim. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data harga penutupan saham dengan periode data sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2023 dalam bentuk data time series harian, berasal dari Bursa Efek Indonesia dan Bloomberg. Penelitian dilakukan atas saham-saham kelompok Indeks LQ45 dan Indeks ESG per 31 Desember 2023. Yang mana Indeks ESG terdiri dari Indeks (IDX ESGL – ESG Leaders), Indeks SRI Kehati, Indeks ESG Sector Leaders IDX Kehati, Indeks ESG Quality 45 IDX Kehati per 31 Desember 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas tertinggi terdapat pada saham LQ45, diikuti oleh ESG dan ESGLQ45, yang keduanya merupakan bagian dari IHSG sehingga berkontribusi terhadap volatilitasnya. Berbeda dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa SRI/ESG unggul dalam imbal hasil dan risiko, studi ini menemukan bahwa imbal hasil dan volatilitas ESG masih lebih rendah daripada LQ45, kemungkinan karena penggunaan empat indeks ESG termasuk SRI KEHATI. LQ45 secara konsisten mencatat rata-rata imbal hasil dan tertinggi di semua periode, meskipun volatilitasnya juga paling tinggi. Perbedaan imbal hasil antar kelompok hanya signifikan selama Covid-19, ketika ESG mengungguli ESGLQ45, sementara perbedaan volatilitas signifikan di semua periode. Hasil-hasil ini memberikan rekomendasi – Menggunakan saham yang berfungsi sebagai ESG juga LQ45. Ada manfaat ganda pemakaiannya, yakni, imbal hasil akan lebih besar dari ESG namun volatilitas lebih rendah dari ESG. Di masa pandemi, ESG sebagai penjaga pencapaian imbal hasil yang tertinggi kedua setelah LQ45. - Mengoptimalkan portofolio dengan Mean return tertinggi dan sharpe risiko terbesar adalah pendekatan Mean CVaR. Jika menginginkan risiko terrendah dengan metode Mean Variance. - Menyesuaikan muatan portofolio dengan faktor makroekonomi dengan pertimbangan bahwa portofolio ESG tidak sepenuhnya terisolasi dari guncangan makroekonomi; namun, responsnya terhadap faktor eksternal seperti suku bunga, harga minyak, dan nilai tukar kurang terasa dibandingkan dengan portofolio konvensional. Meski investasi ESG lebih tangguh selama krisis keuangan, investasi tersebut masih rentan terhadap peristiwa pasar signifikan yang dipengaruhi oleh faktor makroekonomi.

2026-01-01T00:00:00Z