http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/78 2026-08-28T19:51:48Z 2026-08-28T19:51:48Z Andini, Wulan Cahya http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179860 2026-08-28T06:31:36Z 2026-01-01T00:00:00Z

Pengaruh Efisiensi Teknis dan Faktor-Faktor Keuangan terhadap Solvabilitas Industri Asuransi di Indonesia Andini, Wulan Cahya Menurut Laporan Perekonomian Bank Indonesia (2026), pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 4,7–5,5% (yoy) dengan tren meningkat. Pertumbuhan ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan. Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan kompleksitas risiko, sehingga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial melalui asuransi. Meskipun industri asuransi di Indonesia terus berkembang, kinerjanya masih tertinggal dari standar regional. Rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia mengindikasikan bahwa potensi pengembangannya masih sangat besar, namun kinerjanya kurang baik. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai kasus di industri asuransi yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran klaim dan masalah solvabilitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efisiensi teknis serta pengaruh efisiensi teknis dan faktor-faktor keuangan terhadap solvabilitas industri asuransi di Indonesia periode 2020-2024. Efisiensi teknis diukur menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), sedangkan pengaruh Efisiensi Teknis, Claim Ratio, Premium Growth Ratio, Return on Investment, dan PDB growth terhadap solvabilitas dianalisis menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effects. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi teknis menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) pada lima industri asuransi di Indonesia periode 2020–2024, tingkat efisiensi teknis masing-masing perusahaan masih berfluktuasi, meskipun sebagian besar menunjukkan peningkatan pada akhir periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan semakin mampu mengoptimalkan biaya operasional untuk menghasilkan premi, walaupun belum seluruhnya mencapai kondisi efisien secara optimal. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas. Secara parsial, Efisiensi Teknis, Premium Growth Ratio, Return on Investment, dan PDB Riil berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Claim Ratio berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi operasional, menjaga pertumbuhan premi yang berkualitas, meningkatkan profitabilitas, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi makroekonomi agar kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya dapat terus dipertahankan.

2026-01-01T00:00:00Z Apriansyah, Ridwan http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179842 2026-08-26T06:25:30Z 2026-01-01T00:00:00Z

EFEKTIVITAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA BERAS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Apriansyah, Ridwan Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga-pangan di daerah. Beras merupakan komoditas pangan pokok terpenting dalam pola makan dan sosial ekonomi masyarakat, karena itu penelitian ini fokus membahas CPPD beras. Volume CPPD beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) jauh lebih rendah dibandingkan dengan acuan pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB saat ini, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan kinerja pengelolaan CPPD beras di provinsi NTB serta mengevaluasi efektivitas CPPD beras dalam menjaga stabilitas harga beras di Provinsi NTB. Penelitian dilakukan pada tingkat provinsi dan 10 kabupaten/kota dengan menggunakan data bulanan periode 2023-2025. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui survei dan wawancara mendalam pada saat penelitian selama satu bulan dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan 3 kabupaten/kota yang dipilih secara purposive. Sumber data sekunder adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional dan NTB, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas yang membidangi pangan dan pertanian provinsi, serta BULOG tingkat Nasional dan NTB. Data yang digunakan meliputi cadangan beras, produksi beras, harga beras, distribusi beras program pemerintah, pendapatan per kapita, dan instrumen lainya yang berkaitan dengan CPPD beras. Analisis kondisi pengelolaan CPPD dianalisis berdasarkan perhitungan kebutuhan CPPD yang dihitung secara regulatif berdasarkan pedoman pada Peraturan Bapanas No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional No 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan kinerja dianalisis berdasarkan (1) landasan kebijakan nasional dan regulasi daerah, (2) dinamika harga pasar beras, termasuk intervensi distribusi beras SPHP ke pasar (operasi pasar) dan distribusi bantuan beras untuk masyarakat miskin. Evaluasi efektivitas CPPD beras dianalisis menggunakan Koefisien Variasi (Coefficient of Variation, CV) dan Autoregressive Distributed Lag (ARDL)-Error Correction Model (ECM), kemudian diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel 21 dan Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB saat ini berpedoman pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 3 Tahun 2025, total kebutuhan CPPD beras Provinsi NTB pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 666,78 ton, sementara realisasi CPPD beras sebesar 393,30 ton. Maka dengan demikian, proporsi yang dihasilkan terhadap pemenuhan CPPD beras Provinsi NTB pada tahun 2025 sebesar 58,98%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi CPPD beras berjalan secara baik dan meningkat secara signifikan. Namun, tingkat pemenuhan terhadap kebutuhan secara normatif yang diamanatkan oleh Perbadan No. 3 Tahun 2025 tentang CPPD beras belum sepenuhnya terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan kinerja (1) berpedoman pada Pergub No. 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tengara Barat, Perbub No. 18.a Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Perbub No. 22 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bima, dan Perwali No. 40 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima. (2) Peningkatan disparitas harga menunjukkan mekanisme pasar di Provinsi NTB belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan distribusi pasokan secara merata antar wilayah. Di samping itu, fluktuasi yang terjadi pada realisasi SPHP antar bulan di pasar NTB juga menunjukkan bahwa kebijakan ini bersifat adaptif terhadap dinamika distribusi, harga pasar, dan faktor struktural lainnya seperti akses distribusi serta efektivitas implementasi di lapangan. Selanjutnya, intervensi pemerintah cenderung bersifat reaktif terhadap dinamika jangka pendek pada tekanan inflasi atau gangguan pasokan dibandingkan berbasis perencanaan distribusi yang sistematis dan berkelanjutan di Provinsi NTB. Evaluasi efektivitas CPPD beras menggunakan Koefisien Variasi (Coefficient of Variation, CV) menunjukkan volatilitas harga beras premium dengan nilai CV turun menjadi sebesar 3,38% dan harga beras medium dengan nilai CV turun menjadi sebesar 2,52%, sehingga kedua nilai tersebut berada di bawah ambang batas 5%. Selanjutnya dengan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) menunjukkan bahwa CPPD beras berpengaruh signifikan terhadap perubahan Harga Beras di Provinsi NTB (HBNt) dalam jangka panjang dengan arah hubungan positif. Sementara itu, hasil Error Correction Model (ECM) menunjukkan bahwa CPPD beras tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan Harga Beras di Provinsi NTB dalam jangka pendek (HBNt) Saran dan implikasi dari penelitian ini adalah CPPD beras di Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di NTB seharusnya lebih diorientasikan pada fungsi stabilisasi harga melalui mekanisme pemanfaatan dan pelepasan cadangan yang lebih adaptif terhadap dinamika harga, tanpa mengabaikan fungsi penanganan kerawanan pangan, keadaan darurat dan bencana. Selain itu, Kebijakan pemerintah daerah Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di NTB perlu diarahkan pada penguatan pemerintah pusat, sehingga peningkatan volume dan efektivitas pengelolaan CPPD beras dapat disesuaikan dengan acuan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, dalam hal ini pemerintah pusat.; Local government food reserves (LGFR) are an important instrument for maintaining food price stability in regions. Rice is the most important staple food in people's diets and socio-economies; therefore, this study focuses on discussing rice LGFR. The volume of rice LGFR in West Nusa Tenggara Province (NTB) is well below the central government's reference. This study aims to describe the current management conditions of rice LGFR in NTB Province, identify and analyze the factors that affect the formation and performance of rice LGFR management, and evaluate the effectiveness of rice LGFR in maintaining rice price stability. The research was conducted at the provincial level and 10 districts/cities using monthly data for the 2023-2025 period. The study uses both primary and secondary data. Primary data were collected through surveys and in-depth interviews during a one-month study with stakeholders at the provincial level and in three purposively selected districts/cities. Secondary data sources include the BPS-Statistics Indonesia, BPS-NTB, the Ministry of Agriculture, the National Food Agency (Bapanas), the agency in charge of provincial food and agriculture, and BULOG at the national and NTB level. The data used include rice reserves, rice production, rice prices, rice distribution of government programs, per capita income, and other instruments related to rice LGFR. The analysis of LGFR management conditions is based on the calculation of LGFR needs, which are determined regulatively in accordance with the guidelines in Bapanas Regulation No. 3 of 2025 concerning Amendments to National Food Agency Regulation No. 15 of 2023 concerning Procedures for Calculating the Number of Regional Government Rice Reserves. The analysis of factors influencing the formation and performance was based on (1) the basis of national policies and regional regulations, (2) the dynamics of rice market prices, including the market operations and the distribution of rice assistance to poor households. The effectiveness of rice LGFR was evaluated using the Coefficient of Variation (CV) and the The Autoregressive Distributed Lag (ARDL)-Error Correction Model (ECM) was then processed using Microsoft Excel 21 and Eviews 12 software. The results of the study show that the management of rice LGFR in NTB Province is currently guided by the Bapanas Regulation No. 3 of 2025. The total rice LGFR needed for NTB Province in 2025 was set at 666.78 tons, while the realized rice LGFR was 393.30 tons. Thus, the proportion of rice produced that meets the LGFR in NTB Province in 2025 was 58.98%. This achievement shows that LGFR implementation is progressing well and has increased significantly. However, the level of fulfillment of the normative needs mandated by Bapanas Regulation No. 3 of 2025 concerning rice LGFR has not been fully met. Factors influencing the formation and performance (1) are guided by Governor Regulation No. 33/2018 concerning the Elaboration of Changes in the Regional Revenue and Expenditure Budget of NTB Province, the Mayor Regulation No. 18/2017 concerning the Management of Food Reserves of the Central Lombok Regency Government, the Mayor Regulation No. 22/2014 concerning the Management of Food Reserves of the Bima Regency Government, and The Mayor Regulation No. 40/2023 concerning Technical Guidelines for the Operational Management of Food Reserves of the Bima City Government. (2) The increase in price disparity shows that the market mechanism in NTB Province is not fully able to balance the distribution of supply evenly between regions. In addition, fluctuations in the realization of the food price and availability stabilization (SPHP) across months in the NTB market indicate that this policy is adaptive to distribution dynamics, market prices, and other structural factors, such as distribution access and the effectiveness of implementation in the field. Furthermore, government intervention tends to be reactive to short-term dynamics of inflationary pressures or supply disruptions, rather than grounded in systematic, sustainable distribution planning in NTB Province. The evaluation of the effectiveness of rice LGFR using the Coefficient of Variation (CV) showed that the price volatility of premium rice decreased to 3.38%, and that of medium rice decreased to 2.52%, both below the threshold of 5%. Furthermore, with the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) shows that rice CPPD has a significant effect on changes in Rice Prices in NTB Province (HBNt) in the long term with a positive relationship direction. Meanwhile, the results of the Error Correction Model (ECM) show that the rice CPPD does not have a significant effect on the change in rice prices in NTB Province in the short term (HBNt). The recommendations drawn from this study are that the rice LGFR in NTB Province and 10 districts/cities in NTB should be more oriented to the price stabilization function through a mechanism for the utilization and release of reserves that are more adaptive to price dynamics, without neglecting the function of handling food insecurity, emergencies and disasters. In addition, the policies of the local governments of NTB Province and 10 districts/cities in NTB need to be directed at strengthening the central government, so that the increase in the volume and effectiveness of rice LGFR management can be adjusted to the reference set by the National Food Agency, in this case the central government.

2026-01-01T00:00:00Z Syahadi, Hendri http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179821 2026-08-21T06:53:05Z 2026-01-01T00:00:00Z

Strategi Pengembangan Pantai Lagundi di Kabupaten Pandeglang Syahadi, Hendri Hendri Syahadi. Strategi Pengembangan Pantai Lagundi Kabupaten Pandeglang. Dibimbing oleh A. Faroby Falatehan dan Harianto. Pantai Lagundi merupakan salah satu destinasi wisata bahari di Kabupaten Pandeglang yang memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Potensi tersebut didukung oleh keindahan alam, lokasi yang strategis, dan aksesibilitas yang baik. Namun, pengembangannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya pengelolaan, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya promosi, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menyebabkan potensi wisata belum dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pengelolaan Pantai Lagundi, mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengembangannya, serta merumuskan strategi pengembangan yang tepat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan analisis deskriptif, analisis stakeholder, Matriks IFE dan EFE, serta analisis SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantai Lagundi memiliki kekuatan berupa potensi alam yang menarik dan peluang pengembangan yang didukung oleh meningkatnya minat wisata alam serta kebijakan pemerintah. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan pada aspek pengelolaan, fasilitas, kualitas pelayanan, dan promosi, serta ancaman berupa persaingan destinasi wisata dan risiko bencana pesisir. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi prioritas yang direkomendasikan meliputi penguatan kelembagaan pengelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana, optimalisasi promosi digital, penguatan kolaborasi antar stakeholder, serta penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing Pantai Lagundi sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Pandeglang, meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat perekonomian masyarakat lokal, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kata kunci: Strategi pengembangan, Pantai Lagundi, Pariwisata, Stakeholder, SWOT, QSPM; Hendri Syahadi. Development Strategy of Lagundi Beach in Pandeglang Regency. Supervised by A. Faroby Falatehan and Harianto. Lagundi Beach is one of the marine tourism destinations in Pandeglang Regency with considerable potential to support regional economic growth through the tourism sector. Its natural beauty, strategic location, and accessibility constitute major advantages for tourism development. Nevertheless, the destination continues to face several challenges, including suboptimal management, limited tourism infrastructure, inadequate human resource capacity, weak promotional activities, and insufficient coordination among stakeholders. These constraints have hindered the optimal utilization of the area's tourism potential. This study aims to analyze the existing management of Lagundi Beach, identify the stakeholders involved in its development, and formulate appropriate development strategies. The research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, documentation, and literature review. Data analysis was conducted using descriptive analysis, stakeholder analysis, Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), SWOT analysis, and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). The findings indicate that Lagundi Beach possesses significant internal strengths, particularly its attractive natural resources and strategic location, while external opportunities arise from the increasing demand for nature-based tourism and supportive government policies. However, weaknesses remain in destination management, tourism facilities, service quality, and promotional efforts, whereas competition with other tourist destinations and coastal disaster risks represent major external threats. Based on the SWOT and QSPM analyses, the priority strategies include strengthening institutional management, improving human resource capacity, developing tourism facilities and infrastructure, optimizing digital marketing, enhancing stakeholder collaboration, and implementing sustainable tourism principles. The implementation of these strategies is expected to improve the competitiveness of Lagundi Beach, increase tourist arrivals, strengthen the local economy, and contribute more significantly to the Regional Original Revenue (PAD) of Pandeglang Regency. Keywords: development strategy, Lagundi Beach, tourism, stakeholders, SWOT, QSPM

2026-01-01T00:00:00Z Rumiati http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179751 2026-08-24T03:53:46Z 2026-01-01T00:00:00Z

Strategi Inspektorat Daerah Kota Jambi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Melalui Perannya Sebagai Consulting Partner Rumiati Pengawasan pemerintahan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Dalam konteks tersebut, Inspektorat Daerah Kota Jambi sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat sistem pengendalian intern guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain peran asurans, inspektorat juga melaksanakan peran ke arah yang visioner, proaktif, dan solusif yaitu peran consulting. Kegiatan consulting secara umum meliputi fasilitasi, pemberian saran (advisory), dan pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian. Melalui fungsi konsultatifnya, inspektorat daerah berkontribusi dalam mendorong terwujudnya kinerja perangkat daerah yang lebih akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP tahun 2025, kegiatan konsultasi pada elemen Kualitas Peran dan Layanan berada pada Level 1 (Rintisan), yang merupakan tingkat terendah dalam penilaian Kapabilitas APIP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi konsultansi Inspektorat Daerah Kota Jambi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas fungsi konsultansi agar Inspektorat Daerah Kota Jambi dapat menjalankan perannya sebagai consulting partner secara efektif dalam mendukung pengawasan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menganalisis kinerja layanan konsultasi Inspektorat Daerah Kota Jambi yang diberikan kepada Perangkat Daerah; 2) Menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi Inspektorat Daerah Kota Jambi dalam menyelenggarakan layanan konsultasi; dan 3) Merumuskan strategi Inspektorat Daerah Kota Jambi dalam mendukung pembangunan daerah melalui perannya sebagai consulting partner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa mixed methods, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner kepada responden terkait dan wawancara semi terstruktur kepada 6 orang informan ahli dari instansi terkait. Data sekunder diperoleh dari Inspektorat Daerah Kota Jambi dan sumber literatur lainnya. Metode SERVQUAL dan Importance-Performance Analysis (IPA) digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepentingan serta kepuasan Perangkat Daerah terhadap layanan konsultasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kota Jambi. Dalam penyusunan strategi digunakan matriks IFE dan EFE yang menghasilkan matriks IE untuk mengetahui posisi strategis Inspektorat, matrik SWOT digunakan untuk perumusan strategi. Pada tahap terakhir matriks QSPM digunakan untuk memperoleh urutan prioritas strategi yang tepat untuk Inspektorat. Hasil penelitian dengan mengintegrasikan metode SERVQUAL dan IPA menunjukkan bahwa kualitas pelayanan consulting Inspektorat Daerah Kota Jambi belum memenuhi harapan pengguna layanan. T1, R2, dan R3 adalah atribut-atribut yang menjadi prioritas untuk segera diperbaiki dan ditetapkan sebagai bagian dari faktor kelemahan internal. Sementara itu Res2, T4, A1, T5, dan A5 adalah atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya dan dipilih sebagai bagian dari faktor kekuatan internal Inspektorat. Faktor kekuatan utama adalah “Tim konsultan mampu menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sensitif klien. Faktor kelemahan utama adalah “Kesenjangan kompetensi SDM Pengawasan”. Faktor peluang utama adalah “Dukungan Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait Penguatan Inspektorat Daerah”. Sementara itu “Risiko tuntutan hukum” menjadi ancaman utama yang perlu diwaspadai oleh Inspektorat. Inspektorat Daerah Kota Jambi berada pada kuadran II matriks IE, yaitu posisi “Growth and Build”. Pada posisi ini perumusan strategi Inspektorat mengarah pada market penetration dan product development. Sembilan alternatif strategi dirumuskan melalui matriks SWOT. Strategi prioritas yang dapat dilakukan adalah (1) Mengadakan klinik konsultasi tematik, (2) Memperkuat budaya kerja BerAKHLAK, dan (3) Menambah jumlah pegawai melalui skema mutasi dalam satu instansi daerah. Kata Kunci: inspektorat daerah, kapabilitas APIP, kegiatan konsultansi, kualitas pelayanan, strategi

2026-01-01T00:00:00Z