<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>MF - Forestry</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/75" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/75</id>
<updated>2026-07-09T09:50:18Z</updated>
<dc:date>2026-07-09T09:50:18Z</dc:date>
<entry>
<title>Kajian Aspek Biofisik dalam Perancangan Multisistem Silvikultur di Areal Hutan Produksi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173615" rel="alternate"/>
<author>
<name>Sudrajat, Shafa Nadiya Syawali</name>
</author>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173615</id>
<updated>2026-06-23T23:59:25Z</updated>
<published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Kajian Aspek Biofisik dalam Perancangan Multisistem Silvikultur di Areal Hutan Produksi, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.
Sudrajat, Shafa Nadiya Syawali
Hutan produksi bekas tebangan atau logged-over area (LOA) umumnya menunjukkan variasi struktur dan komposisi tegakan yang sangat kompleks, yang sering kali berdampak pada penurunan produktivitas lahan. Penerapan sistem silvikultur tunggal dinilai kurang optimal dalam mengelola keragaman kondisi biofisik tersebut karena belum mempertimbangkan variasi kualitas areal bekas tebangan secara mendalam. Oleh karena itu, pendekatan Multisistem Silvikultur (MSS) menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan hutan produksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi biofisik dan merancang sistem pengelolaan hutan produksi (HP) menggunakan MSS di areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Hutan Mulya, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.&#13;
Penelitian dilaksanakan pada April hingga Juni 2025 di kawasan PBPH Hutan Mulya. Prosedur kerja meliputi analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan data Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) tahun 2020 serta kegiatan verifikasi lapangan melalui ground checking pada blok Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025–2030. Parameter biofisik yang dianalisis mencakup kelerengan, jenis tanah berdasarkan kepekaan erosi, intensitas curah hujan, serta potensi sediaan tegakan dari jenis komersial.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi biofisik di lokasi penelitian didominasi oleh tanah Podsolik Merah Kuning (PMK) seluas 40.465,59 ha (77,67%) yang bersifat peka terhadap erosi. Kondisi topografi kawasan bervariasi dari kelas datar hingga curam, dengan dominasi kelerengan agak curam dan sebaran sediaan tegakan jenis komersial berkisar antara 0 hingga 140,98 m3/ha. Berdasarkan kriteria tersebut, rancangan MSS mengimplementasikan empat zona utama dalam pengelolaan hutan: TPTI, TPTJ, THPB, dan Rehabilitasi. Implikasi penelitian ini memberikan panduan bagi pengelola dalam menetapkan zonasi silvikultur yang lebih presisi dan adaptif. Untuk mengoptimalkan rancangan tersebut, penerapan MSS disarankan dilakukan dengan pertimbangan mendalam terhadap kondisi biofisik spesifik setiap unit lahan. Dukungan terhadap suksesi alami perlu diperkuat melalui penanaman pengayaan (enrichment planting), pemeliharaan intensif, dan perlindungan tegakan. Selain itu, pemanfaatan GIS dalam metode penentuan sistem silvikultur juga harus dioptimalkan, agar memudahkan proses pengolahan data, klasifikasi dan penentuan sistem, serta visualisasi penerapan sistem.
</summary>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Analisis Area Prioritas Mitigasi Konflik Manusia-Harimau di Lanskap Cagar Alam Maninjau</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173595" rel="alternate"/>
<author>
<name>Rahman, Henzulkifli</name>
</author>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173595</id>
<updated>2026-06-23T00:59:44Z</updated>
<published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Analisis Area Prioritas Mitigasi Konflik Manusia-Harimau di Lanskap Cagar Alam Maninjau
Rahman, Henzulkifli
Tujuan penelitian adalah menganalisis area prioritas mitigasi konflik manusia-harimau di lanskap Cagar Alam Maninjau, melalui pendekatan spasial yang menggabungkan analisis fragmentasi hutan, pemodelan distribusi risiko konflik manusia-harimau, kerangka kerja Driving-Pressure-State-Impact-Responses (DPSIR), dan kerangka Urgent, Seriousness, Growth (USG). Studi ini dilatarbelakangi oleh kejadian konflik yang terus meningkat setiap tahun, yang diduga berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan yang berimplikasi pada terjadinya fragmentasi hutan, sehingga memperbesar peluang interaksi negatif dengan aktivitas manusia di sekitar kawasan konservasi. Penelitian yang mengintegrasikan fragmentasi hutan, model risiko konflik manusia-harimau, dan data sosial-ekonomi dalam penentuan area prioritas mitigasi konflik berbasis lanskap masih jarang dilakukan, khususnya di lanskap Cagar Alam Maninjau. &#13;
Selama 19 tahun, tercatat 47 kasus konflik yang didokumentasikan secara lengkap. Tipe konflik yang umum terjadi di lanskap Cagar Alam Maninjau 85% didominasi oleh serangan harimau terhadap hewan ternak milik masyarakat lokal, seperti sapi, kerbau, dan kambing, serta anjing peliharaan. Sekitar 64% konflik terjadi di sekitar lahan perkebunan maupun lahan pertanian, mengindikasikan tingginya tumpang tindih penggunaan ruang harimau dengan aktivitas antropogenik. Selama tahun 2005 hingga 2024, terjadi penurunan luas tutupan hutan primer dan sekunder yang dikonversi menjadi lahan non-hutan seperti perkebunan, sawah, dan lahan terbangun. Analisis metriks lanskap menjelaskan bahwa area hutan semakin terfragmentasi menjadi patch-patch kecil yang terpisah-pisah, ditandai dengan peningkatan kepadatan patch, penurunan proporsi luas inti hutan, dan meningkatnya kepadatan tepi hutan. &#13;
Pemodelan spasial risiko konflik manusia-harimau algoritma model ensemble memiliki tingkat akurasi terbaik dengan nilai Area Under Curve (AUC) sebesar 0,97 (97%). Model ini menjelaskan bahwa risiko konflik dipengaruhi oleh dua variabel yaitu, jarak dari kandang ternak masyarakat dan jarak dari tepi hutan. Secara geografis, wilayah dengan tingkat risiko konflik tertinggi terkonsentrasi di bagian utara dan timur area studi.&#13;
Integrasi kejadian konflik manusia-harimau historis, model risiko konflik manusia-harimau, dan fragmentasi hutan menggunakan metode USG menghasilkan area prioritas mitigasi konflik. Kategori kelas prioritas rendah mendominasi wilayah studi dengan luas 178.238 ha (63%), diikuti dengan kategori prioritas sedang mencakup 52.837 ha (19%), dan prioritas tinggi seluas 49.725 ha (18%). Secara substansif, distribusi area prioritas menunjukkan prioritas rendah yang paling dominan, terdapat 37% wilayah prioritas sedang dan tinggi yang memerlukan perhatian serius dalam tindakan mitigasi atau pengelolaan konflik. Selanjutnya, sebanyak 80 desa dikategorikan ke dalam prioritas rendah, 63 desa masuk ke dalam prioritas sedang, dan 17 desa masuk ke dalam kategori prioritas tinggi.     &#13;
Tindakan mitigasi utama berfokus pada desa-desa yang masuk ke dalam prioritas tinggi, karena berpotensi menimbulkan konflik berulang di desa tersebut. Intervensi utama yang disarankan untuk meminimalkan terjadinya konflik secara berulang adalah penguatan strategi keamanan manajemen ternak, seperti membangun kandang yang aman dari serangan harimau, mengandangkan ternak pada malam hari, menjauhkan lokasi kandang dari tepi hutan, membangun sistem peringatan dini, meningkatkan patroli di area risiko tinggi, dan melaksanakan kompensasi secara efektif.; This study aimed to analyze priority areas for human-tiger conflict mitigation within the Maninjau Nature Reserve landscape through a spatial approach that integrates forest fragmentation analysis, conflict risk distribution modeling, the Driving-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) framework, and the Urgency- Seriousness-Growth method. The research was driven by the escalating annual incidence of conflicts, which is hypothesized to be associated with land-use changes that induce forest fragmentation, thereby amplifying the probability of interaction with human activities surrounding the conservation area. Research integrating forest fragmentation, human-tiger conflict risk modeling, and socio-economic data to identify landscape-based priority areas for conflict mitigation remains limited, particularly within the Maninjau Nature Reserve landscape. Over the course of 19 years, 65 cases of conflict were recorded; the typology of this data was supplemented using official news sources. However, no primary data collection regarding conflicts was conducted during field visits, as some data lacked information on the year of the incident (n = 12) and others had spatial coordinate discrepancies (n = 6). Consequently, a total of 47 conflict incident records were deemed valid. Approximately 64% of these conflicts occurred in the vicinity of plantations and agricultural lands, indicating a high degree of spatial overlap between tiger space use and anthropogenic activities. Between 2005 and 2024, a notable decline in primary and secondary forest cover was observed, driven by conversion into non- forest land uses including plantations, paddy fields, and built-up areas. Landscape metrics analysis revealed that the forest has become increasingly fragmented into small, isolated patches, characterized by increased patch density, a reduced proportion of core forest area, and heightened forest edge density.&#13;
Spatial modeling of human-tiger conflict risk using an ensemble model achieved the highest predictive performance, with an Area Under the Curve (AUC) of 0.97 (97%). This model showed that conflict risk is driven primarily by two variables: proximity to community livestock enclosures and distance from the forest edge. Geographically, regions with the highest conflict risk are concentrated in the northern and eastern parts of the study area.&#13;
The integration of historical human–tiger conflict occurrences, human–tiger conflict risk modeling, and forest fragmentation analysis using the Urgency, Seriousness, and Growth (USG) method resulted in the delineation of conflict mitigation priority areas. The low-priority class dominates the study area, covering 178,238 ha (63%), followed by the medium-priority class at 52,837 ha (19%), and the high-priority class at 49,725 ha (18%). Substantively, this distribution indicates that although low-priority areas are predominant, approximately 37% of the study area (medium and high priority) requires serious attention in terms of mitigation actions and conflict management.&#13;
Furthermore, a total of 80 villages are classified as low priority, 63 villages as medium priority, and 17 villages as high priority. Mitigation efforts should primarily focus on villages within the high-priority category, as these areas have a higher potential for recurring conflict incidents. Key recommended interventions to minimize repeated conflicts include strengthening livestock management security strategies, such as constructing predator-proof enclosures, keeping livestock secured at night, locating enclosures away from forest edges, implementing early warning systems, increasing patrol intensity in high-risk areas, and ensuring effective compensation schemes.
</summary>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Kinerja Ekspor Kayu Lapis Indonesia di Korea Selatan  Periode 2010-2024</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173472" rel="alternate"/>
<author>
<name>Syahrones, Sherly</name>
</author>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173472</id>
<updated>2026-06-18T00:29:18Z</updated>
<published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Kinerja Ekspor Kayu Lapis Indonesia di Korea Selatan  Periode 2010-2024
Syahrones, Sherly
Indonesia sebagai negara tropis dengan sumber daya alam berlimpah, memanfaatkan potensi hutan melalui industri kayu lapis yang bernilai tambah serta berkontribusi terhadap perekonomian. Indonesia sangat unggul untuk produk kayu lapis HS 441231, namun menghadapi tantangan di pasar Korea Selatan sebagai salah satu importir utama. Tingginya permintaan kayu lapis di Korea Selatan didorong oleh faktor lingkungan, teknologi, dan kebijakan penggunaan material berkelanjutan. Korea Selatan tidak hanya mengimpor kayu lapis dari Indonesia, namun juga dari negara pesaing lainnya yaitu Malaysia dan Vietnam. Selain itu, kinerja ekspor kayu lapis Indonesia ke Korea Selatan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga diperlukan analisis lebih mendalam terkait struktur permintaan pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja ekspor kayu lapis Indonesia di pasar Korea Selatan, untuk mengetahui elastisitas pengeluaran, elastisitas harga sendiri, dan elastisitas harga silang sebagai dasar perumusan strategi peningkatan daya saing. &#13;
Penelitian ini menggunakan data bulanan dari periode Januari 2010 sampai Desember 2024 dengan pendekatan ekonometrika Linear Approximate Almost Ideal Demand System (LA/AIDS) dan Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS). Dalam penelitian ini, data total pengeluaran yang digunakan telah dikonversi ke dalam bentuk pengeluaran riil dengan menggunakan GDP deflator dari masing-masing negara eksportir. Data diolah menggunakan Microsoft Excel 2021 dan STATA 18 dengan metode Seemingly Unrelated Regression (SUR) with restriction dan Non-Linear Seemingly Unrelated Regression (NLSUR). Hasil penelitian menunjukkan selama periode 2010-2024, Korea Selatan menjadi pasar ekspor terbesar ketiga bagi Indonesia setelah Jepang dan Amerika Serikat. Struktur pasar kayu lapis di Korea Selatan tergolong terkonsentrasi dengan Herfindahl Index 0,43 di mana Indonesia, Malaysia, dan Vietnam menguasai 82% pangsa pasar. &#13;
Hasil estimasi menunjukkan bahwa kinerja ekspor kayu lapis Indonesia di pasar Korea Selatan masih relatif lemah dan cenderung bergantung pada keunggulan harga. Elastisitas harga silang menunjukkan bahwa produk kayu lapis Indonesia memiliki hubungan substitusi terhadap produk kayu lapis Malaysia, namun bersifat komplementer terhadap produk kayu lapis Vietnam dan kelompok negara lain, sementara elastisitas pengeluaran menunjukkan bahwa kayu lapis Indonesia tergolong barang normal. Oleh karena itu, peningkatan daya saing perlu difokuskan pada efisiensi produksi, peningkatan kualitas, dan diferensiasi produk, serta didukung kebijakan pemerintah melalui peningkatan teknologi, percepatan sertifikasi, dan diplomasi dagang untuk memperluas pangsa pasar di Korea Selatan.; As a tropical country with abundant natural resources, Indonesia leverages its forest potential through the value-added plywood industry, which contributes to the economy. Indonesia holds a strong competitive edge in plywood products under HS code 441231, but faces challenges in the South Korean market, one of its major importers. The high demand for plywood in South Korea is driven by environmental, technological, and policy factors related to the use of sustainable materials. South Korea imports plywood not only from Indonesia but also from other competing countries, namely Malaysia and Vietnam. Furthermore, Indonesia’s plywood exports to South Korea have shown a declining trend in recent years, underscoring the need for a more in-depth analysis of market demand. Therefore, this study aims to analyze export performance of Indonesian plywood in the South Korean market to determine expenditure, own-price, and cross-price elasticities as a basis for formulating strategies to enhance competitiveness. &#13;
This study uses monthly data from January 2010 to December 2024. It employs econometric approaches based on the Linear Approximate Almost Ideal Demand System (LA/AIDS) and the Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS). In this study, the total expenditure data have been converted to real expenditure using the GDP deflator for each exporting country. The data were processed using Microsoft Excel 2021 and STATA 18, with the Seemingly Unrelated Regression (SUR) with restrictions and the Non-Linear Seemingly Unrelated Regression (NLSUR) methods. The results of the study indicate that during the 2010–2024 period, South Korea became Indonesia’s third-largest export market after Japan and the United States. The plywood market in South Korea is relatively concentrated, with a Herfindahl Index of 0.43, and Indonesia, Malaysia, and Vietnam control 82% of the market. &#13;
Estimation results indicate that the export performance of Indonesian plywood in the South Korean market remain relatively weak, with exports relying heavily on price advantages. Cross-price elasticity suggests that Indonesian plywood products substitute for Malaysian plywood products but are complementary with Vietnamese plywood and with plywood from other countries. In contrast, the expenditure elasticity indicates that Indonesian plywood is a normal good. Therefore, efforts to enhance competitiveness should focus on production efficiency, quality improvement, and product differentiation, supported by government policies that advance technology, accelerate certification, and pursue trade diplomacy to expand market share in South Korea.
</summary>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Model Penduga Biomassa dan Kerapatan Tegakan Dengan Forest Canopy Density di Wilayah Konsesi PT Bharinto Ekatama</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173406" rel="alternate"/>
<author>
<name>Perdhana, Reza Dwiputra</name>
</author>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173406</id>
<updated>2026-06-14T12:11:09Z</updated>
<published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Model Penduga Biomassa dan Kerapatan Tegakan Dengan Forest Canopy Density di Wilayah Konsesi PT Bharinto Ekatama
Perdhana, Reza Dwiputra
Informasi mengenai biomassa dan kerapatan tegakan merupakan parameter penting dalam menggambarkan kondisi struktur dan fungsi ekosistem hutan alam. Di wilayah konsesi pertambangan batubara, perubahan tutupan lahan berpotensi mempengaruhi kondisi vegetasi, sehingga diperlukan pendekatan yang efisien dan akurat untuk mengestimasi parameter tersebut secara spasial. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Forest Canopy Density (FCD), yang memanfaatkan kombinasi indeks spektral dari citra satelit, seperti Advanced Vegetation Index (AVI), Bare Soil Index (BI), Shadow Index (SI), dan Thermal Index (TI), untuk menduga tingkat kerapatan tajuk yang berkaitan dengan biomassa. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model spasial penduga kerapatan tegakan dan biomassa berbasis nilai FCD pada hutan alam di wilayah konsesi PT Bharinto Ekatama, yang terletak di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, serta Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian difokuskan pada kawasan hutan alam yang belum mengalami kegiatan penambangan, sehingga dapat merepresentasikan kondisi vegetasi dengan tingkat gangguan yang relatif rendah. Pengambilan data dilakukan pada bulan Januari hingga Juni 2025. Nilai FCD diperoleh dari pengolahan citra satelit Landsat 8 OLI TIRS tahun 2025 menggunakan empat indeks utama, yaitu AVI, BI, SI, dan TI. Data kerapatan tegakan dan biomassa diperoleh melalui pengukuran lapangan berdasarkan diameter vegetasi pada tingkat pertumbuhan pancang, tiang, dan pohon, serta identifikasi komposisi jenis. Analisis data meliputi perhitungan masing-masing indeks, penentuan nilai FCD, estimasi biomassa menggunakan persamaan alometrik, serta pengujian statistik melalui uji asumsi klasik dan validasi model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penduga kerapatan tegakan dan biomassa menghasilkan persamaan y = 33,016 × FCD – 1.063,5 dan y = 6,3283 × FCD – 308,32 dengan koefisien determinasi R² = 0,8335 dan R² = 0,8317. Kedua model pendugaan menunjukkan bahwa FCD mampu menjelaskan variasi kerapatan tegakan dan biomassa serta kedua model memiliki akurasi yang baik dan kesesuaian yang baik antara nilai prediksi dan observasi. Model yang dikembangkan akan menjadi acuan penting dalam memantau dinamika perubahan kerapatan tegakan secara lebih cepat, efisien, dan mencakup area yang luas. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan strategi pengelolaan kawasan, sehingga arah pengelolaan hutan dapat berjalan selaras dengan tujuan konservasi yang diharapkan.; Information on biomass and stand density is a key parameter for describing the structure and functional condition of natural forest ecosystems. In coal mining concession areas, land cover changes may affect vegetation conditions; therefore, an efficient and reliable approach is required to estimate these parameters spatially. One method that can be applied is the Forest Canopy Density (FCD), which utilizes a combination of spectral indices derived from satellite imagery, including the Advanced Vegetation Index (AVI), Bare Soil Index (BI), Shadow Index (SI), and Thermal Index (TI), to estimate canopy density associated with biomass. This study aims to develop spatial models for estimating stand density and biomass based on FCD values in natural forests within the concession area of PT Bharinto Ekatama, located in Damai Subdistrict, West Kutai Regency, East Kalimantan Province, and Teweh Timur Subdistrict, North Barito Regency, Central Kalimantan Province. The research focuses on natural forest areas that have not been subjected to mining activities, representing vegetation conditions with relatively low levels of disturbance. Data collection was conducted from January to June 2025. FCD values were derived from Landsat 8 OLI TIRS satellite imagery (2025) using four main indices: AVI, BI, SI, and TI. Stand density and biomass data were obtained through field measurements based on vegetation diameter across sapling, pole, and tree growth stages, along with species composition identification. Data analysis included the calculation of each index, FCD estimation, biomass estimation using allometric equations, as well as statistical testing through classical assumption tests and model validation. The results show that the stand density and biomass estimation models produced the equations y = 33.016 × FCD – 1,063.5 and y = 6.3283 × FCD – 308.32, with a coefficient of determination of R² = 0.8335 and R² = 0,8317. Both estimation models demonstrate that FCD can explain the variation in stand density and biomass, and both models exhibit good accuracy and a strong fit between predicted and observed values. The developed models can serve as a practical approach for monitoring the spatial distribution and dynamics of stand density and biomass more efficiently over large areas. This information can support forest management planning and contribute to more informed and sustainable land-use decision-making aligned with conservation objectives.
</summary>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
