Master Theses of IPB's master student http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/26 2026-05-31T13:50:50Z 2026-05-31T13:50:50Z MAHARANI, DEWI http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173204 2026-05-30T12:58:09Z 2026-01-01T00:00:00Z

Integrasi Information Adoption Model dan Theory of Planned Behavior dalam Memprediksi Niat Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan Segmen Bukan Penerima Upah (BPU) MAHARANI, DEWI Program Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan, yang secara umum mencakup pekerja di sektor informal, memiliki beberapa tujuan utama dalam konteks perlindungan tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial kepada pekerja di sektor informal agar mereka dapat mendapatkan manfaat seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Cakupan layanan BPJS Ketenagakerjaan kini telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terbentang dari Sabang hingga Merauke, mencakup 34 provinsi secara menyeluruh. Salah satu provinsi yang menarik untuk dicermati adalah Kalimantan Tengah. Secara angka, tren peningkatan realisasi dibandingkan potensi peserta di provinsi ini menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Dari 8,42% pada tahun 2021, meningkat menjadi 28,05% di tahun 2024. Meskipun angka tersebut belum tergolong tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain, tetapi lonjakan signifikan yang terjadi dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan adanya dinamika sosial dan ekonomi yang mulai terbentuk, serta kerja keras dari unit-unit layanan BPJS Ketenagakerjaan di daerah. Sampit sebagai kota terbesar di Kalimantan Tengah, merupakan pusat ekonomi yang tumbuh dengan cepat, terutama karena aktivitas sektor kelapa sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Banyak perusahaan, koperasi, dan juga pekerja informal yang menggantungkan hidup dari sektor ini, menjadikan Sampit sebagai wilayah dengan potensi besar untuk perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Meskipun begitu, jumlah kepesertaan BPU di BPJS Ketenagakerjaan cabang Sampit belum pernah mencapai target yang ditetapkan perusahaan dimana pada Tahun 2024 realisasi peserta BPU baru mencapai 20.052 dibandingkan dengan target yang dicanangkan sebesar 45.679. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis niat mendaftar sebagai peserta BPU di BPJS Ketenagakerjaan menggunakan integrasi information adoption model dan theory of planned behavior. IAM menjelaskan bahwa media sosial dapat menciptakan electronic word of mouth (eWOM) yang efektif dalam meningkatkan purchase intention melalui mekanisme information usefulness dan information adoption. Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku, termasuk dalam konteks pembelian atau purchase intention, dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dan metode penelitian verifikatif. Data primer dikumpulkan langsung dari responden penelitian, yaitu calon peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit sektor Bukan Penerima Upah (BPU) yang mengikuti media sosial BPJS Ketenagakerjaan. Pada penelitian ini terdapat 25 indikator sehingga jumlah sampel minimum yang dibutuhkan adalah 250 responden. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan menggunakan kuesioner, skala dasar pengukuran Likert. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 3. Hasil analisis menunjukkan information quality tidak berpengaruh signifikan terhadap information usefulness pada calon peserta yang belum terpapar media resmi BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa kualitas informasi belum tentu dianggap berguna tanpa eksposur dan kesiapan kognitif. Kedua, information quantity dan information credibility berpengaruh positif signifikan terhadap information usefulness, karena jumlah informasi yang cukup dan sumber yang kredibel mampu mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kepercayaan. Ketiga, information usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap information adoption, menegaskan bahwa persepsi kegunaan menjadi prasyarat sebelum informasi diadopsi. Keempat, information adoption berpengaruh positif signifikan terhadap purchase intention, menunjukkan bahwa niat muncul melalui proses adopsi informasi yang telah dipercaya. Kelima, dalam kerangka Theory of Planned Behavior, attitude toward behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control berpengaruh positif signifikan terhadap purchase intention. Keenam, information adoption memediasi pengaruh information usefulness terhadap purchase intention, sehingga informasi perlu diadopsi terlebih dahulu agar mampu memengaruhi keputusan BPJS Ketenagakerjaan disarankan tidak hanya fokus pada kualitas informasi, tetapi juga pada strategi penyampaian yang meningkatkan kuantitas paparan dan persepsi kredibilitas, khususnya bagi calon peserta BPU yang belum terhubung dengan kanal resmi. Informasi perlu disampaikan secara berulang, konsisten, dan komprehensif, serta didukung narasi pengalaman nyata, testimoni, atau figur terpercaya agar mendorong adopsi dan menjembatani persepsi kegunaan menuju niat pendaftaran; The Non-Wage Earner Program (BPU) of BPJS Ketenagakerjaan, which generally covers workers in the informal sector, has several main objectives in the context of labor protection. BPJS Ketenagakerjaan provides social protection to informal sector workers so that they can obtain benefits such as work accident insurance, death benefits, and old-age security. The coverage of BPJS Ketenagakerjaan services has now reached all regions of Indonesia, spanning from Sabang to Merauke and covering all 34 provinces. One province that is particularly interesting to observe is Central Kalimantan. In terms of figures, the trend of realization compared to potential participants in this province shows positive growth from year to year. From 8.42% in 2021, it increased to 28.05% in 2024. Although this figure is not yet categorized as high compared to several other provinces, the significant increase over four years indicates emerging social and economic dynamics, as well as the strong efforts of BPJS Ketenagakerjaan service units in the region. Sampit as the largest city in Central Kalimantan, is a rapidly growing economic center, particularly due to palm oil sector activities, which serve as the backbone of the local economy. Many companies, cooperatives, and informal workers depend on this sector, making Sampit a region with great potential for expanding employment social security participation. However, BPU participation in the BPJS Ketenagakerjaan Sampit branch has never reached the company’s target; in 2024, the realization of BPU participants only reached 20,052 compared to the target of 45,679. This study aims to analyze the intention to enroll in the BPU program at BPJS Ketenagakerjaan using the integration of the Information Adoption Model and the Theory of Planned Behavior. The Information Adoption Model (IAM) explains that social media can generate effective electronic word of mouth (eWOM) in increasing purchase intention through the mechanisms of information usefulness and information adoption. Meanwhile, the Theory of Planned Behavior (TPB) explains that an individual’s intention to perform a behavior, including in the context of purchase intention, is influenced by three main factors: attitude toward behavior, subjective norm, and perceived behavioral control. This study employs a quantitative descriptive design and a verification research method. Primary data were collected directly from respondents, namely prospective participants of BPJS Ketenagakerjaan Sampit Branch in the Non-Wage Earner (BPU) sector who follow BPJS Ketenagakerjaan’s social media. This study includes 25 indicators; therefore, the minimum required sample size is 250 respondents. Data collection was conducted using a questionnaire instrument. The data used in this study are primary data measured using a Likert scale. Data analysis was carried out using the Partial Least Squares (PLS) method with SmartPLS version 3 software. The results show that information quality does not have a significant effect on information usefulness among prospective participants who have not been exposed to BPJS Ketenagakerjaan’s official media, indicating that high-quality information is not necessarily perceived as useful without sufficient exposure and cognitive readiness. Second, information quantity and information credibility have a positive and significant effect on information usefulness, as sufficient information and credible sources can reduce uncertainty and increase trust. Third, information usefulness has a positive and significant effect on information adoption, confirming that perceived usefulness is a prerequisite before information is adopted. Fourth, information adoption has a positive and significant effect on purchase intention, indicating that intention arises through a process of adopting trusted information. Fifth, within the framework of the Theory of Planned Behavior, attitude toward behavior, subjective norm, and perceived behavioral control each have a positive and significant effect on purchase intention. Sixth, information adoption mediates the effect of information usefulness on purchase intention, meaning that information must first be adopted to influence decision-making. BPJS Ketenagakerjaan is recommended not only to focus on improving information quality but also to strengthen communication strategies that increase exposure quantity and perceived credibility, especially for prospective BPU participants who are not yet connected to official channels. Information should be delivered repeatedly, consistently, and comprehensively, and supported by real-life experiences, testimonials, or trusted figures to encourage information adoption and bridge the gap between perceived usefulness and enrollment intention.

2026-01-01T00:00:00Z MAHARANI, DEWI http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173203 2026-05-30T12:51:52Z 2026-01-01T00:00:00Z

Integrasi Information Adoption Model dan Theory of Planned Behavior dalam Memprediksi Niat Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan Segmen Bukan Penerima Upah (BPU) MAHARANI, DEWI Program Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan, yang secara umum mencakup pekerja di sektor informal, memiliki beberapa tujuan utama dalam konteks perlindungan tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial kepada pekerja di sektor informal agar mereka dapat mendapatkan manfaat seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Cakupan layanan BPJS Ketenagakerjaan kini telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terbentang dari Sabang hingga Merauke, mencakup 34 provinsi secara menyeluruh. Salah satu provinsi yang menarik untuk dicermati adalah Kalimantan Tengah. Secara angka, tren peningkatan realisasi dibandingkan potensi peserta di provinsi ini menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Dari 8,42% pada tahun 2021, meningkat menjadi 28,05% di tahun 2024. Meskipun angka tersebut belum tergolong tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain, tetapi lonjakan signifikan yang terjadi dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan adanya dinamika sosial dan ekonomi yang mulai terbentuk, serta kerja keras dari unit-unit layanan BPJS Ketenagakerjaan di daerah. Sampit sebagai kota terbesar di Kalimantan Tengah, merupakan pusat ekonomi yang tumbuh dengan cepat, terutama karena aktivitas sektor kelapa sawit yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Banyak perusahaan, koperasi, dan juga pekerja informal yang menggantungkan hidup dari sektor ini, menjadikan Sampit sebagai wilayah dengan potensi besar untuk perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Meskipun begitu, jumlah kepesertaan BPU di BPJS Ketenagakerjaan cabang Sampit belum pernah mencapai target yang ditetapkan perusahaan dimana pada Tahun 2024 realisasi peserta BPU baru mencapai 20.052 dibandingkan dengan target yang dicanangkan sebesar 45.679. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis niat mendaftar sebagai peserta BPU di BPJS Ketenagakerjaan menggunakan integrasi information adoption model dan theory of planned behavior. IAM menjelaskan bahwa media sosial dapat menciptakan electronic word of mouth (eWOM) yang efektif dalam meningkatkan purchase intention melalui mekanisme information usefulness dan information adoption. Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku, termasuk dalam konteks pembelian atau purchase intention, dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control) Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dan metode penelitian verifikatif. Data primer dikumpulkan langsung dari responden penelitian, yaitu calon peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sampit sektor Bukan Penerima Upah (BPU) yang mengikuti media sosial BPJS Ketenagakerjaan. Pada penelitian ini terdapat 25 indikator sehingga jumlah sampel minimum yang dibutuhkan adalah 250 responden. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan menggunakan kuesioner, skala dasar pengukuran Likert. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 3. Hasil analisis menunjukkan information quality tidak berpengaruh signifikan terhadap information usefulness pada calon peserta yang belum terpapar media resmi BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan bahwa kualitas informasi belum tentu dianggap berguna tanpa eksposur dan kesiapan kognitif. Kedua, information quantity dan information credibility berpengaruh positif signifikan terhadap information usefulness, karena jumlah informasi yang cukup dan sumber yang kredibel mampu mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kepercayaan. Ketiga, information usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap information adoption, menegaskan bahwa persepsi kegunaan menjadi prasyarat sebelum informasi diadopsi. Keempat, information adoption berpengaruh positif signifikan terhadap purchase intention, menunjukkan bahwa niat muncul melalui proses adopsi informasi yang telah dipercaya. Kelima, dalam kerangka Theory of Planned Behavior, attitude toward behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control berpengaruh positif signifikan terhadap purchase intention. Keenam, information adoption memediasi pengaruh information usefulness terhadap purchase intention, sehingga informasi perlu diadopsi terlebih dahulu agar mampu memengaruhi keputusan BPJS Ketenagakerjaan disarankan tidak hanya fokus pada kualitas informasi, tetapi juga pada strategi penyampaian yang meningkatkan kuantitas paparan dan persepsi kredibilitas, khususnya bagi calon peserta BPU yang belum terhubung dengan kanal resmi. Informasi perlu disampaikan secara berulang, konsisten, dan komprehensif, serta didukung narasi pengalaman nyata, testimoni, atau figur terpercaya agar mendorong adopsi dan menjembatani persepsi kegunaan menuju niat pendaftaran; The Non-Wage Earner Program (BPU) of BPJS Ketenagakerjaan, which generally covers workers in the informal sector, has several main objectives in the context of labor protection. BPJS Ketenagakerjaan provides social protection to informal sector workers so that they can obtain benefits such as work accident insurance, death benefits, and old-age security. The coverage of BPJS Ketenagakerjaan services has now reached all regions of Indonesia, spanning from Sabang to Merauke and covering all 34 provinces. One province that is particularly interesting to observe is Central Kalimantan. In terms of figures, the trend of realization compared to potential participants in this province shows positive growth from year to year. From 8.42% in 2021, it increased to 28.05% in 2024. Although this figure is not yet categorized as high compared to several other provinces, the significant increase over four years indicates emerging social and economic dynamics, as well as the strong efforts of BPJS Ketenagakerjaan service units in the region. Sampit as the largest city in Central Kalimantan, is a rapidly growing economic center, particularly due to palm oil sector activities, which serve as the backbone of the local economy. Many companies, cooperatives, and informal workers depend on this sector, making Sampit a region with great potential for expanding employment social security participation. However, BPU participation in the BPJS Ketenagakerjaan Sampit branch has never reached the company’s target; in 2024, the realization of BPU participants only reached 20,052 compared to the target of 45,679. This study aims to analyze the intention to enroll in the BPU program at BPJS Ketenagakerjaan using the integration of the Information Adoption Model and the Theory of Planned Behavior. The Information Adoption Model (IAM) explains that social media can generate effective electronic word of mouth (eWOM) in increasing purchase intention through the mechanisms of information usefulness and information adoption. Meanwhile, the Theory of Planned Behavior (TPB) explains that an individual’s intention to perform a behavior, including in the context of purchase intention, is influenced by three main factors: attitude toward behavior, subjective norm, and perceived behavioral control. This study employs a quantitative descriptive design and a verification research method. Primary data were collected directly from respondents, namely prospective participants of BPJS Ketenagakerjaan Sampit Branch in the Non-Wage Earner (BPU) sector who follow BPJS Ketenagakerjaan’s social media. This study includes 25 indicators; therefore, the minimum required sample size is 250 respondents. Data collection was conducted using a questionnaire instrument. The data used in this study are primary data measured using a Likert scale. Data analysis was carried out using the Partial Least Squares (PLS) method with SmartPLS version 3 software. The results show that information quality does not have a significant effect on information usefulness among prospective participants who have not been exposed to BPJS Ketenagakerjaan’s official media, indicating that high-quality information is not necessarily perceived as useful without sufficient exposure and cognitive readiness. Second, information quantity and information credibility have a positive and significant effect on information usefulness, as sufficient information and credible sources can reduce uncertainty and increase trust. Third, information usefulness has a positive and significant effect on information adoption, confirming that perceived usefulness is a prerequisite before information is adopted. Fourth, information adoption has a positive and significant effect on purchase intention, indicating that intention arises through a process of adopting trusted information. Fifth, within the framework of the Theory of Planned Behavior, attitude toward behavior, subjective norm, and perceived behavioral control each have a positive and significant effect on purchase intention. Sixth, information adoption mediates the effect of information usefulness on purchase intention, meaning that information must first be adopted to influence decision-making. BPJS Ketenagakerjaan is recommended not only to focus on improving information quality but also to strengthen communication strategies that increase exposure quantity and perceived credibility, especially for prospective BPU participants who are not yet connected to official channels. Information should be delivered repeatedly, consistently, and comprehensively, and supported by real-life experiences, testimonials, or trusted figures to encourage information adoption and bridge the gap between perceived usefulness and enrollment intention.

2026-01-01T00:00:00Z Ainii, Aufaa Afiffah http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173202 2026-05-30T12:32:10Z 2026-01-01T00:00:00Z

Strategi Pengembangan Bisnis Bakteri X Pengolah Limbah Cair Pada PT XYZ Ainii, Aufaa Afiffah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permasalahan pencemaran air di Indonesia yang disebabkan oleh limbah industri, domestik, dan pertanian yang belum dikelola secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan yang signifikan terhadap kualitas lingkungan, khususnya sumber daya air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan industri. Selain itu, pemerintah semakin memperketat regulasi baku mutu air limbah sehingga mendorong pelaku industri untuk memenuhi standar lingkungan secara wajib (mandatory). Dalam konteks ini, produk bakteri pengolah limbah cair yang dikembangkan oleh PT XYZ memiliki potensi pasar yang besar, namun belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan bisnis yang tepat bagi produk bakteri X pada PT XYZ dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Pendekatan yang digunakan adalah mixed methods, yaitu kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan kuesioner berbasis Analytical Hierarchy Process (AHP). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen internal perusahaan, regulasi pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan. Analisis penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap awal meliputi identifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan sebagai dasar analisis strategis. Selanjutnya, digunakan analisis SWOT untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Hasil tersebut kemudian dikembangkan melalui matriks TOWS untuk merumuskan alternatif strategi yang lebih aplikatif, dan diprioritaskan menggunakan metode AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ memiliki kekuatan utama pada kapabilitas teknis, pengalaman di bidang pengolahan limbah, serta kemampuan menjaga kualitas hasil sesuai standar lingkungan. Peluang eksternal yang signifikan berasal dari meningkatnya tekanan regulasi yang mewajibkan industri memenuhi baku mutu limbah. Namun demikian, perusahaan masih menghadapi kelemahan pada aspek komunikasi pasar dan strategi pemasaran yang belum optimal. Selain itu, ancaman yang dihadapi meliputi persaingan harga yang ketat serta dinamika kebijakan yang dapat memengaruhi arah bisnis perusahaan. Berdasarkan hasil analisis SWOT–TOWS dan pembobotan menggunakan AHP, strategi utama yang direkomendasikan adalah transformasi pendekatan bisnis menjadi penyedia solusi konsultatif berbasis kepatuhan regulasi. Strategi ini didukung oleh penguatan komunikasi nilai produk, peningkatan edukasi pasar, serta pengembangan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Implikasi manajerial menekankan pentingnya repositioning PT XYZ sebagai penyedia solusi pengolahan limbah yang berorientasi pada kepatuhan dan mitigasi risiko lingkungan. Dengan implementasi strategi yang tepat, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memanfaatkan peluang pasar secara lebih optimal dalam jangka panjang.; This study is motivated by the increasing problem of water pollution in Indonesia caused by industrial, domestic, and agricultural waste that has not been optimally managed. This condition indicates significant pressure on environmental quality, particularly water resources, which are essential for both communities and industries. In addition, the government has been tightening wastewater quality regulations, thereby compelling industries to comply with environmental standards on a mandatory basis. In this context, the wastewater treatment bacteria product developed by PT XYZ has substantial market potential; however, it has not been optimally utilized. The objective of this study is to formulate an appropriate business development strategy for the Bacteria X product at PT XYZ by considering both internal and external factors. The study employs a mixed methods approach, combining qualitative and quantitative techniques to achieve a comprehensive understanding. Primary data were collected through in-depth interviews and questionnaires based on the Analytical Hierarchy Process (AHP). Meanwhile, secondary data were obtained from internal company documents, government regulations, and relevant scientific literature. The analysis was conducted systematically through several structured stages. The initial stage involved identifying the internal and external factors of the company as the basis for strategic analysis. Subsequently, a SWOT analysis was employed to map the company’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The results were then developed using the TOWS matrix to formulate more applicable strategic alternatives, which were further prioritized using the AHP method. The findings indicate that PT XYZ’s main strengths lie in its technical capabilities, experience in wastewater treatment, and ability to maintain output quality in accordance with environmental standards. Significant external opportunities arise from increasing regulatory pressure requiring industries to meet wastewater quality standards. However, the company still faces weaknesses in terms of suboptimal market communication and marketing strategies. Additionally, threats include intense price competition and policy dynamics that may influence the company’s business direction. Based on the SWOT–TOWS analysis and AHP weighting, the primary recommended strategy is to transform the business approach from product selling to a consultative solution provider based on regulatory compliance. This strategy is supported by strengthening product value communication, enhancing market education, and developing long-term customer relationships. Managerial implications emphasize the importance of repositioning PT XYZ as a wastewater treatment solution provider oriented toward regulatory compliance and environmental risk mitigation. With proper strategy implementation, the company is expected to improve its competitiveness and better capitalize on market opportunities in the long term.

2026-01-01T00:00:00Z Shoheh, Abdul http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/173201 2026-05-30T12:30:58Z 2026-01-01T00:00:00Z

Pengaruh Personal Selling Agen Perisai terhadap Pembayaran Iuran Pekerja Informal BPJS Ketenagakerjaan Shoheh, Abdul Pekerja informal merupakan kelompok pekerja yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi dan sosial yang relatif tinggi karena umumnya tidak memiliki hubungan kerja formal, pendapatan yang tetap, maupun perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang memadai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, pekerja informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Namun demikian, tingkat kepesertaan aktif pekerja informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan masih relatif rendah dibandingkan potensi jumlah pekerja informal yang ada. Selain rendahnya kepesertaan, keberlanjutan pembayaran iuran juga menjadi tantangan utama dalam implementasi perlindungan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal. Karakteristik pendapatan yang tidak tetap, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya pemahaman mengenai manfaat program menyebabkan banyak peserta tidak melakukan pembayaran iuran secara rutin. Sebagai upaya meningkatkan perluasan kepesertaan dan keberlanjutan pembayaran iuran pekerja informal, BPJS Ketenagakerjaan mengembangkan program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai). Agen perisai berperan sebagai mitra BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan aktivitas personal selling melalui pendekatan komunikasi interpersonal kepada pekerja informal. Aktivitas tersebut meliputi sosialisasi program, edukasi manfaat perlindungan sosial, pendampingan kepesertaan, serta tindak lanjut pembayaran iuran peserta. Dalam konteks pekerja informal, pendekatan personal selling dinilai lebih efektif karena mampu menyesuaikan komunikasi dengan karakteristik dan kebutuhan peserta secara langsung. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh personal selling agen perisai terhadap pembayaran iuran pekerja informal melalui persepsi risiko, pengetahuan produk, dan kepercayaan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan eksplanatori. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 150 peserta Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan yang pernah memperoleh aktivitas personal selling dari agen perisai pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ceger, DKI Jakarta. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa personal selling berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi risiko, pengetahuan produk, dan kepercayaan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Aktivitas personal selling yang dilakukan agen perisai mampu meningkatkan kesadaran risiko, pemahaman manfaat program, serta kepercayaan peserta terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, personal selling tidak berpengaruh langsung terhadap pembayaran iuran pekerja informal. Persepsi risiko dan kepercayaan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran iuran peserta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap risiko pekerjaan maupun tingkat kepercayaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan belum cukup untuk mendorong pembayaran iuran secara konsisten. Dalam konteks pekerja informal, keputusan pembayaran iuran lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kemampuan finansial pada saat jatuh tempo pembayaran. Karakteristik pendapatan yang tidak tetap menyebabkan pekerja informal cenderung mempertimbangkan kebutuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sebaliknya, pengetahuan produk terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran iuran pekerja informal. Peserta yang memahami manfaat program, hak dan kewajiban kepesertaan, serta mekanisme klaim cenderung lebih rutin melakukan pembayaran iuran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan produk berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara personal selling dan pembayaran iuran peserta. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terhadap manfaat program menjadi faktor utama yang mendorong pembayaran iuran pekerja informal BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor lupa membayar dan ketidakstabilan pendapatan menjadi penyebab utama peserta tidak melakukan pembayaran iuran secara rutin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perluasan kepesertaan pekerja informal tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan akuisisi peserta baru, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pendampingan dan tindak lanjut pembayaran iuran setelah peserta terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu memperkuat edukasi manfaat program dan meningkatkan efektivitas tindak lanjut pembayaran iuran melalui sistem pengingat pembayaran yang lebih proaktif. Selain itu, pelatihan agen perisai dan Wadah perlu diperkuat untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, edukasi keuangan sederhana, dan pendampingan peserta pekerja informal. Penguatan kapasitas agen perisai diharapkan tidak hanya meningkatkan kepesertaan, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan pembayaran iuran pekerja informal BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pengukuran pembayaran iuran dilakukan berdasarkan persepsi dan pengalaman responden sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan data pembayaran aktual peserta. Selain itu, penelitian ini belum secara khusus menganalisis pengaruh Wadah sebagai lembaga pembina agen perisai terhadap efektivitas personal selling dan pembayaran iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.; Informal workers are considered a vulnerable group due to unstable income, limited employment protection, and inadequate access to social security programs. Although informal workers dominate Indonesia’s employment structure, the participation and contribution payment continuity of informal workers in BPJS Ketenagakerjaan remain relatively low. In response to this issue, BPJS Ketenagakerjaan developed the Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) program. Perisai agents act as BPJS Ketenagakerjaan partners in conducting personal selling activities through interpersonal communication approaches to informal workers. These activities include program socialization, education regarding social protection benefits, participant assistance, and contribution payment follow-up. This study aimed to analyze the effect of Perisai agents’ personal selling on contribution payment among informal workers through risk perception, product knowledge, and trust. The study employed a quantitative approach using descriptive and explanatory research designs. Data were collected through questionnaires distributed to 150 Non-Wage Recipient participants of BPJS Ketenagakerjaan who had previously received personal selling activities from Perisai agents at BPJS Ketenagakerjaan Ceger Branch, Jakarta. Data were analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 4 software. The results showed that personal selling had a positive and significant effect on risk perception, product knowledge, and trust among BPJS Ketenagakerjaan participants. Personal selling activities conducted by Perisai agents were able to increase participants’ awareness of occupational risks, understanding of program benefits, and trust in BPJS Ketenagakerjaan. However, personal selling did not directly affect contribution payment among informal workers. In addition, risk perception and trust did not significantly influence contribution payment behavior. The findings indicate that awareness of occupational risks and trust in BPJS Ketenagakerjaan alone were insufficient to encourage consistent contribution payments. In the context of informal workers, contribution payment decisions were more strongly influenced by economic conditions and financial capability at the payment due date. The unstable income characteristics of informal workers caused them to prioritize short-term economic needs over contribution payment continuity. On the other hand, product knowledge had a positive and significant effect on contribution payment behavior. Participants who had a better understanding of program benefits, membership rights and obligations, and claim procedures tended to make contribution payments more regularly. The study also found that product knowledge acted as a mediating variable in the relationship between personal selling and contribution payment. This finding indicates that improving participants’ understanding of program benefits is the main factor encouraging contribution payment among informal workers. The study also found that forgetting to pay contributions and unstable income were the main reasons participants failed to make regular payments. This condition suggests that the success of expanding informal worker participation depends not only on participant acquisition, but also on effective participant assistance and payment follow-up after registration. The managerial implications suggest that BPJS Ketenagakerjaan should strengthen education regarding program benefits and improve proactive payment reminder systems. In addition, training programs for Perisai agents and Wadah should be enhanced to improve communication skills, basic financial education, and participant assistance for informal workers. Strengthening the capacity of Perisai agents is expected not only to increase participation but also to improve contribution payment continuity among informal workers. This study has several limitations. Contribution payment measurement was based on respondents’ perceptions and experiences and therefore may not fully represent actual payment data. In addition, this study did not specifically analyze the role of Wadah as the supervisory institution for Perisai agents in influencing the effectiveness of personal selling and contribution payment continuity.

2026-01-01T00:00:00Z