<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Master Final Assignments</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/26" rel="alternate"/>
<subtitle>Master Final Assignments of IPB's master student</subtitle>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/26</id>
<updated>2026-08-26T23:57:16Z</updated>
<dc:date>2026-08-26T23:57:16Z</dc:date>
<entry>
<title>Evaluasi Kualitas Kayu Gergajian dari Tiga Wilayah di Kawasan Kabupaten Bogor untuk Keperluan Komponen Bangunan</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179843" rel="alternate"/>
<author>
<name>Christiawan, Nikolaus Adven</name>
</author>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179843</id>
<updated>2026-08-26T06:27:13Z</updated>
<published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Evaluasi Kualitas Kayu Gergajian dari Tiga Wilayah di Kawasan Kabupaten Bogor untuk Keperluan Komponen Bangunan
Christiawan, Nikolaus Adven
Kayu masih menjadi material konstruksi yang penting karena bersifat terbarukan, ramah lingkungan, dan mudah diolah. Namun, pemanfaatannya di tingkat masyarakat menghadapi kendala berupa keterbatasan informasi mengenai kualitas dan kontinuitas pasokan kayu yang beredar di pasaran. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis kayu gergajian yang diperdagangkan di Kabupaten Bogor, mengevaluasi mutu fisik dan kekuatan kayu, serta mengkaji karakteristik perdagangan kayu pada toko bangunan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Leuwiliang, Parung Panjang, dan Jonggol melalui survei terhadap 90 toko bangunan, wawancara, penilaian mutu visual, penentuan rasio kekuatan, pengujian menggunakan mesin pemilah kayu MPK-5 Panter®, pengujian destruktif dengan Universal Testing Machine, serta analisis statistik deskriptif dan regresi linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasokan kayu terutama berasal dari supplier atau distributor, dengan jenis kayu yang paling banyak diperdagangkan adalah sengon, durian, dan meranti. Sortimen utama yang tersedia berupa papan, kaso, balok, dan reng. Evaluasi mutu fisik menunjukkan keberadaan cacat kayu berupa retak checks dan shakes, miring serat, mata kayu, serta cacat pengeringan seperti membusur dan mencawan. Meskipun demikian, sebagian besar sampel memiliki nilai rasio kekuatan tinggi sehingga masih layak digunakan sebagai komponen bangunan hunian, seperti rangka atap, kaso, reng, dan elemen struktural rumah tinggal. Pengujian sifat mekanis menunjukkan bahwa nilai modulus elastisitas meningkat seiring bertambahnya berat jenis kayu. Analisis hubungan antara hasil pengujian nondestruktif menggunakan MPK-5 Panter® dan pengujian statis menunjukkan korelasi yang kuat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,7113. Temuan utama penelitian menunjukkan semakin dominannya kayu cepat tumbuh dari hutan rakyat dan sistem agroforestri sebagai sumber bahan baku konstruksi. Selain itu, penggunaan mesin pemilah kayu MPK-5 Panter® terbukti efektif untuk menduga kekuatan kayu secara cepat tanpa merusak sampel. Kualitas kayu yang beredar dipengaruhi oleh jenis kayu, cacat alami, proses pengolahan, dan pengeringan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pengembangan standar mutu yang lebih spesifik untuk kayu cepat tumbuh serta peningkatan penerapan teknologi pemilahan guna mendukung ketersediaan kayu konstruksi hunian yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.; Wood remains an important construction material due to its renewable nature, environmental friendliness, and ease of processing. However, its utilization at the community level is constrained by limited information regarding the quality and continuity of timber supply available in the market. This study aimed to identify the species of sawn timber traded in Bogor Regency, evaluate their physical quality and strength properties, and examine the characteristics of timber trade in building material stores. The research was conducted in the districts of Leuwiliang, Parung Panjang, and Jonggol through surveys of 90 building material stores, interviews, visual quality assessments, determination of the strength ratio, testing using the MPK-5 Panter® timber grading machine, destructive testing with a Universal Testing Machine, and descriptive statistical and linear regression analyses. The results showed that timber supplies were primarily obtained from suppliers and distributors, with sengon (Falcataria moluccana), durian (Durio zibethinus), and meranti (Shorea spp.) being the most commonly traded species. The main timber products available in the market consisted of boards, battens, beams, and laths. Evaluation of physical quality revealed the presence of wood defects, including checks and shakes, slope of grain, knots, and drying defects such as bowing and cupping. Nevertheless, most samples exhibited high strength ratio values and were therefore suitable for use in residential construction components, including roof framing, battens, laths, and other structural elements in housing applications. Mechanical property testing demonstrated that the modulus of elasticity increased with increasing wood specific gravity. Analysis of the relationship between nondestructive testing results obtained from the MPK-5 Panter® and static testing results indicated a strong correlation, with a coefficient of determination (R²) value of 0.7113. The main findings of this study indicate the increasing dominance of fastgrowing timber species sourced from community forests and agroforestry systems as raw materials for construction purposes. Furthermore, the application of the MPK-5 Panter® for machine grading proved effective in rapidly estimating timber strength without damaging the specimens. The quality of timber circulating in the market was influenced by species characteristics, natural defects, processing methods, and drying practices. The findings highlight the need to develop more specific quality standards for fast-growing timber species and to expand the implementation of machine grading technologies to support the availability of safe, high-quality, and sustainable timber for residential construction.
</summary>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>EFEKTIVITAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA BERAS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179842" rel="alternate"/>
<author>
<name>Apriansyah, Ridwan</name>
</author>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179842</id>
<updated>2026-08-26T06:25:30Z</updated>
<published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">EFEKTIVITAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA BERAS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Apriansyah, Ridwan
Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga-pangan di daerah. Beras merupakan komoditas pangan pokok terpenting dalam pola makan dan sosial ekonomi masyarakat, karena itu penelitian ini fokus membahas CPPD beras. Volume CPPD beras di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) jauh lebih rendah dibandingkan dengan acuan pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB saat ini, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan kinerja pengelolaan CPPD beras di provinsi NTB serta mengevaluasi efektivitas CPPD beras dalam menjaga stabilitas harga beras di Provinsi NTB. Penelitian dilakukan pada tingkat provinsi dan 10 kabupaten/kota dengan menggunakan data bulanan periode 2023-2025.&#13;
Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui survei dan wawancara mendalam pada saat penelitian selama satu bulan dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan 3 kabupaten/kota yang dipilih secara purposive. Sumber data sekunder adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional dan NTB, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas yang membidangi pangan dan pertanian provinsi, serta BULOG tingkat Nasional dan NTB. Data yang digunakan meliputi cadangan beras, produksi beras, harga beras, distribusi beras program pemerintah, pendapatan per kapita, dan instrumen lainya yang berkaitan dengan CPPD beras.&#13;
Analisis kondisi pengelolaan CPPD dianalisis berdasarkan perhitungan kebutuhan CPPD yang dihitung secara regulatif berdasarkan pedoman pada Peraturan Bapanas No 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional No 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan kinerja dianalisis berdasarkan (1) landasan kebijakan nasional dan regulasi daerah, (2) dinamika harga pasar beras, termasuk intervensi distribusi beras SPHP ke pasar (operasi pasar) dan distribusi bantuan beras untuk masyarakat miskin. Evaluasi efektivitas CPPD beras dianalisis menggunakan Koefisien Variasi (Coefficient of Variation, CV) dan Autoregressive Distributed Lag (ARDL)-Error Correction Model (ECM), kemudian diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel 21 dan Eviews 12.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan CPPD beras di Provinsi NTB saat ini berpedoman pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 3 Tahun 2025, total kebutuhan CPPD beras Provinsi NTB pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 666,78 ton, sementara realisasi CPPD beras sebesar 393,30 ton. Maka dengan demikian, proporsi yang dihasilkan terhadap pemenuhan CPPD beras Provinsi NTB pada tahun 2025 sebesar 58,98%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi CPPD beras berjalan secara baik dan meningkat secara signifikan. Namun, tingkat pemenuhan terhadap kebutuhan secara normatif yang diamanatkan oleh Perbadan No. 3 Tahun 2025 tentang CPPD beras belum sepenuhnya terpenuhi.&#13;
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan kinerja (1) berpedoman pada Pergub No. 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tengara Barat, Perbub No. 18.a Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Perbub No. 22 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bima, dan Perwali No. 40 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima. (2) Peningkatan disparitas harga menunjukkan mekanisme pasar di Provinsi NTB belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan distribusi pasokan secara merata antar wilayah. Di samping itu, fluktuasi yang terjadi pada realisasi SPHP antar bulan di pasar NTB juga menunjukkan bahwa kebijakan ini bersifat adaptif terhadap dinamika distribusi, harga pasar, dan faktor struktural lainnya seperti akses distribusi serta efektivitas implementasi di lapangan. Selanjutnya, intervensi pemerintah cenderung bersifat reaktif terhadap dinamika jangka pendek pada tekanan inflasi atau gangguan pasokan dibandingkan berbasis perencanaan distribusi yang sistematis dan berkelanjutan di Provinsi NTB.&#13;
Evaluasi efektivitas CPPD beras menggunakan Koefisien Variasi (Coefficient of Variation, CV)  menunjukkan volatilitas harga beras premium dengan nilai CV turun menjadi sebesar 3,38% dan harga beras medium dengan nilai CV turun menjadi sebesar 2,52%, sehingga kedua nilai tersebut berada di bawah ambang batas 5%. Selanjutnya dengan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) menunjukkan bahwa CPPD beras berpengaruh signifikan terhadap perubahan Harga Beras di Provinsi NTB (HBNt) dalam jangka panjang dengan arah hubungan positif. Sementara itu, hasil Error Correction Model (ECM) menunjukkan bahwa CPPD beras tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan Harga Beras di Provinsi NTB dalam jangka pendek (HBNt)&#13;
Saran dan implikasi dari penelitian ini adalah CPPD beras di Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di NTB seharusnya lebih diorientasikan pada fungsi stabilisasi harga melalui mekanisme pemanfaatan dan pelepasan cadangan yang lebih adaptif terhadap dinamika harga, tanpa mengabaikan fungsi penanganan kerawanan pangan, keadaan darurat dan bencana. Selain itu, Kebijakan pemerintah daerah Provinsi NTB dan 10 kabupaten/kota di NTB perlu diarahkan pada penguatan pemerintah pusat, sehingga peningkatan volume dan efektivitas pengelolaan CPPD beras dapat disesuaikan dengan acuan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, dalam hal ini pemerintah pusat.; Local government food reserves (LGFR) are an important instrument for maintaining food price stability in regions. Rice is the most important staple food in people's diets and socio-economies; therefore, this study focuses on discussing rice LGFR. The volume of rice LGFR in West Nusa Tenggara Province (NTB) is well below the central government's reference. This study aims to describe the current management conditions of rice LGFR in NTB Province, identify and analyze the factors that affect the formation and performance of rice LGFR management, and evaluate the effectiveness of rice LGFR in maintaining rice price stability. The research was conducted at the provincial level and 10 districts/cities using monthly data for the 2023-2025 period.&#13;
The study uses both primary and secondary data. Primary data were collected through surveys and in-depth interviews during a one-month study with stakeholders at the provincial level and in three purposively selected districts/cities. Secondary data sources include the BPS-Statistics Indonesia, BPS-NTB, the Ministry of Agriculture, the National Food Agency (Bapanas), the agency in charge of provincial food and agriculture, and BULOG at the national and NTB level. The data used include rice reserves, rice production, rice prices, rice distribution of government programs, per capita income, and other instruments related to rice LGFR.&#13;
The analysis of LGFR management conditions is based on the calculation of LGFR needs, which are determined regulatively in accordance with the guidelines in Bapanas Regulation No. 3 of 2025 concerning Amendments to National Food Agency Regulation No. 15 of 2023 concerning Procedures for Calculating the Number of Regional Government Rice Reserves. The analysis of factors influencing the formation and performance was based on (1) the basis of national policies and regional regulations, (2) the dynamics of rice market prices, including the market operations and the distribution of rice assistance to poor households. The effectiveness of rice LGFR was evaluated using the Coefficient of Variation (CV) and the The Autoregressive Distributed Lag (ARDL)-Error Correction Model (ECM) was then processed using Microsoft Excel 21 and Eviews 12 software.&#13;
The results of the study show that the management of rice LGFR in NTB Province is currently guided by the Bapanas Regulation  No. 3 of 2025. The total rice LGFR needed for NTB Province in 2025 was set at 666.78 tons, while the realized rice LGFR was 393.30 tons. Thus, the proportion of rice produced that meets the LGFR in NTB Province in 2025 was 58.98%. This achievement shows that LGFR implementation is progressing well and has increased significantly. However, the level of fulfillment of the normative needs mandated by Bapanas Regulation No. 3 of 2025 concerning rice LGFR has not been fully met.&#13;
Factors influencing the formation and performance (1) are guided by Governor Regulation No. 33/2018 concerning the Elaboration of Changes in the Regional Revenue and Expenditure Budget of NTB Province, the Mayor Regulation No. 18/2017 concerning the Management of Food Reserves of the Central Lombok Regency Government, the Mayor Regulation No. 22/2014 concerning the Management of Food Reserves of the Bima Regency Government, and The Mayor Regulation No. 40/2023 concerning Technical Guidelines for the Operational Management of Food Reserves of the Bima City Government.  (2) The increase in price disparity shows that the market mechanism in NTB Province is not fully able to balance the distribution of supply evenly between regions. In addition, fluctuations in the realization of the food price and availability stabilization (SPHP) across months in the NTB market indicate that this policy is adaptive to distribution dynamics, market prices, and other structural factors, such as distribution access and the effectiveness of implementation in the field. Furthermore, government intervention tends to be reactive to short-term dynamics of inflationary pressures or supply disruptions, rather than grounded in systematic, sustainable distribution planning in NTB Province.&#13;
The evaluation of the effectiveness of rice LGFR using the Coefficient of Variation (CV) showed that the price volatility of premium rice decreased to 3.38%, and that of medium rice decreased to 2.52%, both below the threshold of 5%. Furthermore, with the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) shows that rice CPPD has a significant effect on changes in Rice Prices in NTB Province (HBNt) in the long term with a positive relationship direction. Meanwhile, the results of the Error Correction Model (ECM) show that the rice CPPD does not have a significant effect on the change in rice prices in NTB Province in the short term (HBNt).&#13;
The recommendations drawn from this study are that the rice LGFR in NTB Province and 10 districts/cities in NTB should be more oriented to the price stabilization function through a mechanism for the utilization and release of reserves that are more adaptive to price dynamics, without neglecting the function of handling food insecurity, emergencies and disasters. In addition, the policies of the local governments of NTB Province and 10 districts/cities in NTB need to be directed at strengthening the central government, so that the increase in the volume and effectiveness of rice LGFR management can be adjusted to the reference set by the National Food Agency, in this case the central government.
</summary>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Respons Morfofisiologi dan Perbanyakan Vegetatif Nangka (Artocarpus heterophyllus Lam.) dengan Naungan, Aplikasi ZPT, dan Perendaman Entris</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179831" rel="alternate"/>
<author>
<name>Syahputra, Adi</name>
</author>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179831</id>
<updated>2026-08-24T06:11:57Z</updated>
<published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Respons Morfofisiologi dan Perbanyakan Vegetatif Nangka (Artocarpus heterophyllus Lam.) dengan Naungan, Aplikasi ZPT, dan Perendaman Entris
Syahputra, Adi
Nangka ‘Kandel’ (Artocarpus heterophyllus Lam.) merupakan kultivar unggul bernilai ekonomi tinggi, tetapi perbanyakan vegetatifnya masih terkendala rendahnya keberhasilan grafting yang diduga berkaitan dengan eksudasi getah berlebih pada jaringan luka. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perlakuan pada batang bawah sebelum grafting, persiapan entris, teknik okulasi pada beberapa umur batang bawah, serta karakter anatomi yang berkaitan dengan keberhasilan perbanyakan nangka ‘Kandel’.&#13;
	Penelitian dilaksanakan pada November 2025–Juni 2026 di screenhouse Kebun Percobaan Leuwikopo dan laboratorium IPB University. Percobaan penyambungan meliputi naungan 75%, perendaman entris selama 24 jam, asam absisat 15 ppm, NAA 50 ppm, dan kontrol, sedangkan okulasi dilakukan pada batang bawah berumur 4 dan 8 bulan. Pengamatan meliputi pertumbuhan morfologi, kandungan klorofil, glukosa, fruktosa daun batang bawah, keberhasilan perbanyakan, jumlah kelenjar getah daun, dan anatomi jaringan sambungan sukses.&#13;
	Perlakuan belum menghasilkan penyatuan yang berhasil, meskipun naungan 75% secara umum mampu mempertahankan pertumbuhan batang bawah dan viabilitas entris lebih baik. Perlakuan ZPT menunjukkan respons fisiologis yang bervariasi, tetapi belum mampu meningkatkan keberhasilan penyambungan. Teknik okulasi menunjukkan potensi lebih baik, terutama pada batang bawah berumur 8 bulan yang menghasilkan dua mata tunas berkembang. Pengamatan anatomi menunjukkan terbentuknya kalus dan jaringan vaskular pada sambungan yang berhasil. Nangka ‘Kandel’ juga memiliki kerapatan saluran getah daun lebih tinggi dibandingkan kultivar lain, yang diduga meningkatkan eksudasi getah dan berpotensi mengganggu kontak kambium serta pembentukan jaringan vaskular.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik okulasi dengan batang bawah yang lebih tua memiliki potensi lebih besar untuk perbanyakan nangka ‘Kandel’. Optimalisasi teknik okulasi, umur batang bawah, dan pengelolaan eksudasi getah diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan perbanyakan vegetatif.
</summary>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Strategi Pengembangan Pantai Lagundi di Kabupaten Pandeglang</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179821" rel="alternate"/>
<author>
<name>Syahadi, Hendri</name>
</author>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/179821</id>
<updated>2026-08-21T06:53:05Z</updated>
<published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Strategi Pengembangan Pantai Lagundi di Kabupaten Pandeglang
Syahadi, Hendri
Hendri Syahadi. Strategi Pengembangan Pantai Lagundi Kabupaten Pandeglang.&#13;
Dibimbing oleh A. Faroby Falatehan dan Harianto.&#13;
Pantai Lagundi merupakan salah satu destinasi wisata bahari di Kabupaten&#13;
Pandeglang yang memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan ekonomi&#13;
daerah melalui sektor pariwisata. Potensi tersebut didukung oleh keindahan alam,&#13;
lokasi yang strategis, dan aksesibilitas yang baik. Namun, pengembangannya masih&#13;
menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya pengelolaan, keterbatasan&#13;
sarana dan prasarana, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya&#13;
promosi, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kondisi tersebut&#13;
menyebabkan potensi wisata belum dimanfaatkan secara maksimal.&#13;
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pengelolaan Pantai&#13;
Lagundi, mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengembangannya,&#13;
serta merumuskan strategi pengembangan yang tepat. Penelitian menggunakan&#13;
pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi,&#13;
wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan&#13;
analisis deskriptif, analisis stakeholder, Matriks IFE dan EFE, serta analisis SWOT&#13;
dan QSPM.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantai Lagundi memiliki kekuatan&#13;
berupa potensi alam yang menarik dan peluang pengembangan yang didukung oleh&#13;
meningkatnya minat wisata alam serta kebijakan pemerintah. Di sisi lain, masih&#13;
terdapat kelemahan pada aspek pengelolaan, fasilitas, kualitas pelayanan, dan&#13;
promosi, serta ancaman berupa persaingan destinasi wisata dan risiko bencana&#13;
pesisir. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi prioritas yang direkomendasikan&#13;
meliputi penguatan kelembagaan pengelola, peningkatan kapasitas sumber daya&#13;
manusia, pengembangan sarana dan prasarana, optimalisasi promosi digital,&#13;
penguatan kolaborasi antar stakeholder, serta penerapan prinsip pariwisata&#13;
berkelanjutan.&#13;
Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing&#13;
Pantai Lagundi sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Pandeglang,&#13;
meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat perekonomian masyarakat lokal,&#13;
serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah&#13;
(PAD).&#13;
Kata kunci: Strategi pengembangan, Pantai Lagundi, Pariwisata, Stakeholder, SWOT, QSPM; Hendri Syahadi. Development Strategy of Lagundi Beach in Pandeglang Regency.&#13;
Supervised by A. Faroby Falatehan and Harianto.&#13;
Lagundi Beach is one of the marine tourism destinations in Pandeglang&#13;
Regency with considerable potential to support regional economic growth through&#13;
the tourism sector. Its natural beauty, strategic location, and accessibility constitute&#13;
major advantages for tourism development. Nevertheless, the destination continues&#13;
to face several challenges, including suboptimal management, limited tourism&#13;
infrastructure, inadequate human resource capacity, weak promotional activities,&#13;
and insufficient coordination among stakeholders. These constraints have hindered&#13;
the optimal utilization of the area's tourism potential.&#13;
This study aims to analyze the existing management of Lagundi Beach,&#13;
identify the stakeholders involved in its development, and formulate appropriate&#13;
development strategies. The research employed a qualitative descriptive approach,&#13;
with data collected through observation, interviews, documentation, and literature&#13;
review. Data analysis was conducted using descriptive analysis, stakeholder&#13;
analysis, Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE),&#13;
SWOT analysis, and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM).&#13;
The findings indicate that Lagundi Beach possesses significant internal&#13;
strengths, particularly its attractive natural resources and strategic location, while&#13;
external opportunities arise from the increasing demand for nature-based tourism&#13;
and supportive government policies. However, weaknesses remain in destination&#13;
management, tourism facilities, service quality, and promotional efforts, whereas&#13;
competition with other tourist destinations and coastal disaster risks represent major&#13;
external threats.&#13;
Based on the SWOT and QSPM analyses, the priority strategies include&#13;
strengthening institutional management, improving human resource capacity,&#13;
developing tourism facilities and infrastructure, optimizing digital marketing,&#13;
enhancing stakeholder collaboration, and implementing sustainable tourism&#13;
principles. The implementation of these strategies is expected to improve the&#13;
competitiveness of Lagundi Beach, increase tourist arrivals, strengthen the local&#13;
economy, and contribute more significantly to the Regional Original Revenue&#13;
(PAD) of Pandeglang Regency.&#13;
Keywords: development strategy, Lagundi Beach, tourism, stakeholders, SWOT, QSPM
</summary>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
