<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Master Theses</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/26" rel="alternate"/>
<subtitle>Master Theses of IPB's master student</subtitle>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/26</id>
<updated>2026-04-23T05:29:51Z</updated>
<dc:date>2026-04-23T05:29:51Z</dc:date>
<entry>
<title>Repurchase Intention atau Winback Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang Telah Klaim JHT</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172976" rel="alternate"/>
<author>
<name>TRISNAL</name>
</author>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172976</id>
<updated>2026-04-22T23:37:54Z</updated>
<published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Repurchase Intention atau Winback Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang Telah Klaim JHT
TRISNAL
BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011. Program yang dikelola meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Jumlah tenaga kerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat dari 54,97 juta orang pada tahun 2019 menjadi 61,08 juta orang pada tahun 2023. Namun, di sisi lain jumlah peserta terdaftar nonaktif masih sangat besar. Pada tahun 2023 secara keseluruhan ada sebanyak 19.517.013 peserta yang sudah nonaktif dari kepesertaan Penerima Upah (PU), peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dan peserta Pekerja Migran Indonesia (PMI), sementara itu peserta aktifnya berjumlah 41.560.938 orang. Data menunjukkan bahwa jumlah klaim JHT dari seluruh segmen kepesertaan pada tahun 2023 ada sebanyak 3.619.708 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan klaim JKK 370.747 kasus dan JKM 152.246 kasus, sehingga peserta yang telah klaim JHT dapat menjadi potensi akuisisi peserta winback. Meskipun memiliki potensi besar, winback peserta setelah klaim JHT masih rendah. Pada tahun 2024, jumlah winback di Kantor Cabang Mandailing Natal hanya 66 peserta. Bahkan setelah adanya inovasi kanal reaktivasi kepesertaan saat klaim JHT sejak Mei 2025, hasilnya masih terbatas. Dalam periode Januari 2024-September 2025, tercatat 5.702 peserta mengajukan klaim JHT, namun hanya 306 peserta (5,3%) yang melakukan reaktivasi (winback). &#13;
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, persepsi manfaat, dan persepsi risiko terhadap winback peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah melakukan klaim JHT, serta mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi keputusan winback. Penelitian ini menggunakan Extended Theory of Planned Behavior (E-TPB) dengan menambahkan variabel persepsi manfaat dan persepsi risiko. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah repurchase intention atau winback, sedangkan variabel eksogen terdiri dari Attitude Toward Behavior (AT), Subjective Norm (SN), Perceived Behavioral Control (PBC), Perceived Usefulness (PU), dan Perceived Risk (PR). Penelitian ini diawali dengan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden. Analisis kuantitatif dilakukan dengan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4. Jumlah responden yang diteliti sebanyak 225 orang, yang setara dengan 9,375 kali 24 indikator. Penelitian dilakukan pada bulan Juni-September 2025. &#13;
Hasil pengujian model struktural menunjukkan ada tiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Variabel yang paling berpengaruh signifikan yang pertama adalah variabel subjective norm, temuan ini mengindikasikan keputusan winback bersifat kolektif dan dipengaruhi secara kuat oleh norma dan rekomendasi sosial. Variabel berpengaruh signifikan yang kedua adalah variabel perceived usefulness, hal ini menunjukkan bahwa keyakinan peserta terhadap manfaat nyata BPJS Ketenagakerjaan menjadi faktor penting dalam membentuk niat untuk kembali bergabung setelah klaim JHT. Variabel berpengaruh signifikan yang terakhir adalah variabel perceived behavioral control, temuan ini menegaskan bahwa persepsi peserta mengenai kemudahan proses pendaftaran ulang, kecukupan informasi, kemampuan melakukan reaktivasi kepesertaan, serta kemampuan membayar iuran berperan dalam meningkatkan repurchase intention. Sebaliknya, attitude toward behavior tidak berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention. Hal ini mengindikasikan bahwa sikap positif individu terhadap BPJS Ketenagakerjaan saja belum cukup untuk mendorong winback. Pada penelitian juga ditemukan variabel perceived risk tidak berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi risiko bukan merupakan faktor utama yang menghambat keputusan peserta untuk kembali menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.&#13;
Hasil penelitian ini memberikan implikasi strategis bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam merancang program winback. Dari sisi subjective norm, strategi yang efektif perlu difokuskan pada pendekatan berbasis komunitas. BPJS Ketenagakerjaan menjadikan komunitas pekerja sebagai target utama strategi winback dengan membangun kemitraan yang sistematis dan berkelanjutan bersama tokoh komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta koordinator kelompok kerja informal. Selanjutnya, dari perspektif perceived usefulness, keyakinan peserta terhadap manfaat perlindungan yang berkelanjutan, khususnya bagi peserta dan keluarganya, merupakan faktor penting dalam mendorong repurchase intention. Pemberian manfaat tambahan kepada peserta dan keluarganya pada saat terdaftar aktif merupakan salah satu strategi untuk mendorong agar pekerja yang telah klaim JHT mendaftar kembali menjadi peserta BPU. Dari aspek perceived behavioral control, kemudahan akses informasi dan prosedur pendaftaran ulang menjadi faktor utama yang membentuk winback. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan perlu menyederhanakan jalur pendaftaran ulang bagi tenaga kerja yang telah pernah menjadi peserta dan konversi informasi menjadi tindakan, melalui layanan pendaftaran ulang yang cepat, terintegrasi, dan berbasis digital.&#13;
Penelitian ini menyimpulkan bahwa repurchase intention peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah klaim JHT lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, persepsi manfaat, dan kemudahan berpartisipasi dibandingkan oleh sikap individu dan persepsi risiko. Oleh karena itu, strategi winback yang berorientasi pada komunitas dan kemudahan layanan merupakan kunci untuk meningkatkan keberlanjutan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang telah klaim JHT.; BPJS Ketenagakerjaan is an institution responsible for administering employment social security programs in Indonesia, as mandated by Law No. 24 of 2011. The programs managed include Work Accident Insurance (JKK), Death Benefits (JKM), Old-Age Security (JHT), Pension Security (JP), and Job Loss Insurance (JKP). The number of workers registered with BPJS Ketenagakerjaan has continued to increase, from 54.97 million individuals in 2019 to 61.08 million in 2023. However, on the other hand, the number of inactive participants remains significantly high. In 2023, there were a total of 19,517,013 inactive participants across all membership segments, including Wage-Earning Participants (PU), Non-Wage-Earning Participants (BPU), and Indonesian Migrant Workers (PMI), while active participants amounted to 41,560,938 individuals. Data also indicate that the number of Old-Age Security (JHT) claims across all membership segments in 2023 reached 3,619,708 cases, which is substantially higher compared to Work Accident Insurance (JKK) claims at 370,747 cases and Death Benefits (JKM) claims at 152,246 cases. This suggests that participants who have claimed JHT represent a potential target segment for winback acquisition strategies. Despite this considerable potential, the rate of participant winback after JHT claims remains low. In 2024, the number of winback participants at the Mandailing Natal Branch Office was only 66 individuals. Even after the introduction of an innovation in the membership reactivation channel during JHT claims since May 2025, the results have remained limited. During the period from January 2024 to September 2025, a total of 5,702 participants submitted JHT claims; however, only 306 participants (5.3%) proceeded with reactivation (winback).&#13;
The objective of this study was to analyze the influence of attitude toward behavior, subjective norm, perceived behavioral control, perceived usefulness, and perceived risk on the winback of BPJS Ketenagakerjaan participants who had previously claimed Old-Age Security (JHT), as well as to identify the dominant factors influencing winback decisions. This study employed the Extended Theory of Planned Behavior (E-TPB) by incorporating additional variables, namely perceived usefulness and perceived risk. The endogenous variable in this study was repurchase intention (winback), while the exogenous variables consisted of Attitude Toward Behavior (AT), Subjective Norm (SN), Perceived Behavioral Control (PBC), Perceived Usefulness (PU), and Perceived Risk (PR). The study began with descriptive statistical analysis to describe the characteristics of the respondents. Quantitative analysis was conducted using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS 4 software. The number of respondents was 225, which was equivalent to 9.375 times 24 indicators. The study was conducted from June to September 2025.&#13;
The results of the structural model testing indicated that three variables had a positive and significant effect on repurchase intention. The most significant variable was subjective norm, indicating that winback decisions were collective in nature and strongly influenced by social norms and recommendations. The second significant variable was perceived usefulness, suggesting that participants’ beliefs regarding the tangible benefits of BPJS Ketenagakerjaan played an important role in shaping their intention to rejoin after claiming JHT. The third significant variable was perceived behavioral control, which confirmed that participants’ perceptions regarding the ease of re-registration processes, adequacy of information, ability to reactivate membership, and ability to pay contributions contributed to increasing repurchase intention. Conversely, attitude toward behavior did not have a significant effect on repurchase intention. This finding indicated that a positive individual attitude toward BPJS Ketenagakerjaan alone was insufficient to encourage winback. Additionally, perceived risk was also found to have no significant effect on repurchase intention, indicating that risk perception was not a major factor hindering participants’ decisions to rejoin BPJS Ketenagakerjaan.&#13;
The findings of this study provided strategic implications for BPJS Ketenagakerjaan in designing winback programs. From the perspective of subjective norm, effective strategies needed to focus on community-based approaches. BPJS Ketenagakerjaan positioned worker communities as the primary target for winback strategies by establishing systematic and sustainable partnerships with community leaders, religious leaders, public figures, and coordinators of informal worker groups. From the perspective of perceived usefulness, participants’ confidence in the benefits of continuous protection, particularly for themselves and their families, was a key factor in encouraging repurchase intention. Providing additional benefits to participants and their families during active membership was identified as a strategy to encourage workers who had claimed JHT to re-register as non-wage-earning participants (BPU). From the perspective of perceived behavioral control, ease of access to information and re-registration procedures emerged as key factors influencing winback. Therefore, BPJS Ketenagakerjaan needed to simplify re-registration pathways for former participants and convert information into action through fast, integrated, and digitally-based re-registration services.&#13;
This study concluded that repurchase intention among BPJS Ketenagakerjaan participants after claiming JHT was more influenced by social factors, perceived usefulness, and ease of participation than by individual attitudes and perceived risk. Therefore, community-oriented and service-oriented winback strategies were essential to improving the sustainability of BPJS Ketenagakerjaan membership among participants who had claimed JHT.
</summary>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Analisis Efisiensi Teknis Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172975" rel="alternate"/>
<author>
<name>Sukmayasa, Rizqi Eka</name>
</author>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172975</id>
<updated>2026-04-22T03:47:50Z</updated>
<published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Analisis Efisiensi Teknis Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024
Sukmayasa, Rizqi Eka
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki kinerja keuangan yang meningkat secara tren ditinjau dari aspek pendapatan iuran, pendapatan investasi, dan aset. Tinjauan dari aspek rasio klaim menunjukkan bahwa program Jaminan Kematian (JKM) di BPJS Ketenagakerjaan memiliki rasio klaim tertinggi diantara program lainnya dalam lima tahun terakhir. Rasio klaim Jaminan Kematian (JKM) dalam rentang data bulanan menunjukkan bahwa terdapat bulan dengan nominal jumlah klaim dibayarkan bernilai lebih besar daripada penerimaan iuran. Fenomena lain menunjukkan bahwa kesehatan keuangan program Jaminan Kematian (JKM) mengalami tren penurunan dalam tahun 2020-2024.&#13;
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengukur tingkat efisiensi teknis pelaksanaan program Jaminan Kematian (JKM) pada tahun 2020-2024, (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi teknis program Jaminan Kematian (JKM), dan (3) merumuskan implikasi manajerial terkait permasalahan efisiensi. Terdapat 51 Decision Making Unit (DMU) yang menggunakan satuan bulan dan tahun dari periode 2020-2024. Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi teknis adalah metode Data Envelopment Analysis (DEA), kemudian dilanjutkan dengan menggunakan Regresi Tobit untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi tingkat efisiensi teknis dari program Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan.&#13;
Hasil analisis Data Envelopment Analysis (DEA) pada tahap pertama menunjukkan tingkat efisiensi teknis Program Jaminan Kematian (JKM) selama periode penelitian mengalami fluktuasi yang cukup dinamis. Kondisi inefisiensi pada program Jaminan Kematian (JKM) mendominasi dibandingkan dengan kondisi efisien. Hasil ini memberikan indikasi bahwa masih terdapat ruang bagi manajemen untuk melakukan optimalisasi terhadap penggunaan dana operasional dan pengelolaan aset guna mencapai target perlindungan sosial yang telah ditetapkan. Dinamika efisiensi Program JKM menunjukkan pola musiman yang dipengaruhi oleh siklus anggaran dan administrasi kepesertaan, sehingga memerlukan strategi alokasi sumber daya yang adaptif guna menjaga stabilitas performa teknis secara berkelanjutan. Penentuan rujukan rasio klaim yang ideal sangat bergantung pada orientasi organisasi, di mana entitas komersial mengutamakan keseimbangan laba sementara lembaga jaminan sosial menekankan maksimalisasi penyaluran manfaat yang didukung oleh hasil pengembangan investasi serta intervensi kebijakan aktuarial guna menjamin keberlanjutan finansial.&#13;
Hasil pengujian pada tahap kedua menggunakan Regresi Tobit memberikan temuan penting mengenai variabel-variabel yang mendorong efisiensi. Variabel Yield Investasi ditemukan berpengaruh signifikan positif terhadap efisiensi teknis, yang menegaskan bahwa keberhasilan dalam mengoptimalkan hasil pengembangan dana sangat membantu menyeimbangkan beban operasional program. Growth Peserta Aktif memberikan dampak positif yang signifikan, membuktikan adanya efek skala ekonomi dalam pengelolaan jaminan sosial di mana penambahan basis peserta mampu menurunkan biaya rata-rata layanan. Rasio Klaim ditemukan berpengaruh signifikan positif terhadap skor efisiensi. Hal ini dikarenakan dalam model Data Envelopment Analysis (DEA) yang digunakan, klaim dipandang sebagai output layanan utama. Semakin besar manfaat yang tersalurkan kepada peserta secara valid, maka lembaga dipandang semakin produktif dalam menjalankan misi sosialnya. Variabel pandemi COVID-19 ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan, yang mencerminkan resiliensi sistem manajemen BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga stabilitas operasional di tengah krisis global.&#13;
Penelitian ini merumuskan beberapa implikasi manajerial. Pertama, manajemen perlu memperkuat strategi manajemen investasi untuk meningkatkan yield investasi sebagai cadangan penyangga (buffer) finansial terhadap fluktuasi klaim. Kedua, diperlukan akselerasi akuisisi peserta di sektor informal guna mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi dan memperluas cakupan perlindungan. Ketiga, disarankan adanya kolaborasi aktif dengan regulator untuk mengevaluasi tarif iuran secara aktuarial guna memastikan kecukupan dana dalam jangka panjang. Keseluruhan langkah ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan Program Jaminan Kematian (JKM) dalam memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja dan ahli warisnya di masa mendatang.; BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity established to administer employment social security programs. The agency's financial performance has shown an upward trend in terms of contribution income, investment income, and total assets. However, claim ratio analysis reveals that the Death Benefit (JKM) program has maintained the highest ratio among all programs over the past five years. Monthly data indicates instances where the nominal value of claims paid exceeded contribution receipts. Furthermore, the financial health of the JKM program has exhibited a declining trend during the 2020–2024 period.&#13;
This study aims to: (1) measure the level of technical efficiency in the implementation of the JKM program from 2020 to 2024; (2) analyze the factors influencing the technical efficiency of the program; and (3) formulate recommendations to address efficiency issues. The study utilizes 51 Decision Making Units (DMUs) based on monthly and annual data from 2020 to 2024. Technical efficiency was measured using the Data Envelopment Analysis (DEA) method, followed by Tobit Regression to identify the factors affecting the technical efficiency of the JKM program at BPJS Ketenagakerjaan.&#13;
First-stage DEA results indicated that the technical efficiency of the JKM program experienced dynamic fluctuations throughout the study period, with inefficient conditions predominating. This suggested that management had significant potential to optimize operational funds and asset management to achieve established social protection targets. The efficiency dynamics exhibited seasonal patterns influenced by budgetary cycles and membership administration, necessitating adaptive resource allocation strategies. Furthermore, determining ideal claim ratio benchmarks depended heavily on organizational orientation; while commercial entities prioritized profitability, social security institutions emphasized the maximization of benefit distribution, supported by investment returns and actuarial policy interventions.&#13;
The second-stage results using Tobit regression provided key findings regarding the determinants of efficiency. Investment Yield was found to have a significant positive effect on technical efficiency, confirming that success in optimizing fund development helped balance the program’s operational burden. The growth of active participants also exerted a significant positive impact, demonstrating the existence of economies of scale where an expanding participant base lowered average service costs. Additionally, the claim ratio was found to have a significant positive effect on efficiency scores, as claims were treated as the primary service output in the DEA model; thus, a higher volume of validly distributed benefits reflected greater institutional productivity. Finally, the COVID-19 pandemic variable was found to have no significant impact, reflecting the management's resilience in maintaining stability amidst the global crisis.&#13;
This study formulated several managerial implications. First, management was encouraged to strengthen investment strategies to increase yields as a financial buffer against claim fluctuations. Second, the acceleration of participant acquisition in the informal sector was required to achieve higher economies of scale and expand coverage. Third, active collaboration with regulators was recommended to evaluate contribution rates actuarially to ensure long-term fund adequacy. Collectively, these measures were expected to ensure the sustainability of the JKM program in providing guaranteed protection for workers and their beneficiaries in the future.
</summary>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Dampak Keberadaan Hutan Tanaman Industri PT. WKS terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, Lingkungan Masyarakat dan Perekonomian Wilayah</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172954" rel="alternate"/>
<author>
<name>Ciptaningrum, Adzkia Chairunisa</name>
</author>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172954</id>
<updated>2026-04-20T03:29:32Z</updated>
<published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Dampak Keberadaan Hutan Tanaman Industri PT. WKS terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, Lingkungan Masyarakat dan Perekonomian Wilayah
Ciptaningrum, Adzkia Chairunisa
Kebutuhan bahan baku industri perkayuan tidak dapat lagi terpenuhi dari hasil penebangan Hutan Alam, sehingga pemerintah perlu menetapkan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi melalui pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Kegiatan produksi HTI dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif bagi kondisi lingkungan fisik serta aspek sosial ekonomi masyarakat desa di sekitarnya dan perkembangan ekonomi wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak HTI PT. Wirakarya Sakti (WKS) terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat desa di sekitar wilayah konsesi, serta mengkaji peran sektor kehutanan dalam perekonomian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan melalui metode survei dan wawancara. Data dianalisis menggunakan skala likert, analisis Location Quotient, dan analisis Input-Output untuk mengkaji peran sektor Hutan Tanaman Industri dalam perekonomian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi. Uji-t berpasangan digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sebelum dan sesudah beroperasinya HTI PT. WKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi sosial keberadaan HTI berkontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja, penyediaan fasilitas sosial, migrasi penduduk, dan perubahan pola kebiasaan masyarakat. Namun, juga menimbulkan dampak negatif berupa potensi konflik lahan. Dari sisi ekonomi memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja baru, serta berkembangnya sektor perdagangan, jasa, dan usaha kecil di sekitar desa. Dari aspek lingkungan, memberikan dampak negatif terhadap peningkatan polusi udara, air, dan suara. Keberadaan sektor kehutanan pada industri kayu diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dan lebih bermanfaat bagi masyarakat lokal. Analisis location quotient menunjukkan empat sektor basis dengan nilai LQ &gt; 1, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; serta jasa perusahaan. Sektor kehutanan dan penebangan kayu memiliki keterkaitan sektoral yang kuat, terutama dalam mendorong pertumbuhan sektor hilir dan memiliki nilai yang lebih besar dari satu. Analisis multiplier effect juga menunjukkan kontribusi sektor kehutanan dalam memperkuat hubungan antar sektor dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Jambi.; The demand for raw materials for the timber industry can no longer be sustainably supplied through the extraction of natural forests. Therefore, government policies are needed to increase the productivity of production forests through the development of industrial timber plantations (HTI). Production activities of HTI can cause positive and negative impacts on the physical environment, social and economic aspects of the surrounding villages as well as economic development of the region. This study aims to analyze the impact of establishment of industrial plantation forest managed by PT. Wirakarya (WKS) on the socio, economic and environmental conditions of surrounding villages the concession area, as well as to analyze the role of the forestry sector in the economy of Tanjung Jabung Barat Regency and Jambi Province. This study used a mixed qualitative and quantitative approach through surveys and interviews. Data were analyzed using a likert scale, location quotient analysis, and Input-Output analysis to determine the role of the industrial forestry sector in the economy of Tanjung Jabung Barat Regency and Jambi Province. Paired sample t-test were used to determine the differences in the average social, economic, and environmental conditions of the community before and after the operation of PT. WKS industrial forestry. The results of the research show that from a social aspects, the establishment of HTI has contributed positively to employment, the provision of social facilities, population migration, and changes in community habits. However, it also has a negative impact in the form of potential land conflicts. From an economic aspect, it has positive effect on the economic conditions of community, as seen from the increase in community income, the creation of new employment, and the growth of trade, service, and small business sectors around the village. From an environmental aspect, it has a negative impact on the increase in air, water, and noise pollution. The existence of the forestry sector in the timber industry was expected to provide positive and more beneficial impact for the local communities. Location Quotient analysis shows four base sectors with LQ values &gt; 1, namely agriculture, forestry, and fisheries; mining and quarrying; manufacturing; and business services. The forestry and logging sector has strong sectoral linkages, particularly in driving downstream sector growth, and has a value greater than one. The multiplier effect analysis also shows the contribution of the forestry sector in strengthening intersectoral linkages and driving economic growth in the Jambi Province.
</summary>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Kinerja Pengolahan Limbah Cair Kelapa Sawit  pada Unit Anaerobik Rotating Biological  Contactor Berdasarkan Dinamika Komunitas  Mikroorganisme</title>
<link href="http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172950" rel="alternate"/>
<author>
<name>Romadhon, Muhammad Imany</name>
</author>
<id>http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/172950</id>
<updated>2026-04-17T06:59:55Z</updated>
<published>2026-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Kinerja Pengolahan Limbah Cair Kelapa Sawit  pada Unit Anaerobik Rotating Biological  Contactor Berdasarkan Dinamika Komunitas  Mikroorganisme
Romadhon, Muhammad Imany
Limbah cair kelapa sawit (LCKS) yang tidak diolah dengan baik dapat &#13;
mencemari air permukaan dan air tanah. Proses pengolahan LCKS dilakukan &#13;
dengan pendekatan biologis menggunakan unit Anaerobic Rotating Biological &#13;
Contactor (AnRBC) yang dimodifikasi dengan media lekatan kaldness K1. Upaya &#13;
optimalisasi dilakukan dengan menganalisis pengaruh Hydraulic Retention Time&#13;
(HRT) serta dinamika komunitas mikroorganisme selama proses pengolahan. &#13;
Penelitian ini bertujuan merancang reaktor AnRBC termodifikasi media kaldness&#13;
K1 untuk pengolahan LCKS, menganalisis pengaruh variasi HRT terhadap kinerja &#13;
pengolahan LCKS dan stabilitas biokimia pada unit AnRBC, mengevaluasi &#13;
dinamika struktur komunitas mikroorganisme pada unit AnRBC akibat variasi HRT &#13;
selama pengolahan LCKS, dan mengidentifikasi genus mikroorganisme unggul &#13;
yang berhubungan signifikan dengan efisiensi penyisihan bahan organik dan &#13;
stabilitas proses anaerobik pada sistem AnRBC. Penelitian menunjukkan, unit &#13;
AnRBC dapat mengurangi seluruh parameter organik selama proses pengolahan. &#13;
Namun, kinerja AnRBC sangat dipengaruhi oleh variasi HRT. Kinerja AnRBC &#13;
meningkat seiring dengan penurunan HRT selama 2 hari sehingga menunjukkan &#13;
efektivitas penyisihan kandungan organik tertinggi. Dinamika komunitas &#13;
mikroorganisme menunjukkan pergeseran seiring dengan perlakuan variasi HRT. &#13;
Berdasarkan pola perilaku, genus mikroorganisme dari kelompok clade 1 &#13;
(Gemmobacter, Sedimentibacter, dan Hydrogenophaga) dan clade 2 &#13;
(Microbacterium dan Petrimonas) merupakan katalisator kuat yang didukung&#13;
dengan tingkat adaptasi, fleksibilitas metabolisme serta aktivitas enzim hidrolitik &#13;
yang tinggi. Sementara itu, kelompok genus clade 4 (Arenimonas, Brevundimonas, &#13;
Corynebacterium) dan clade 5 (Cloacibacillus dan Paenacidovorax) merupakan &#13;
inhibitor proses pengolahan disebabkan dapat memproduksi zat polimer &#13;
ekstraseluler, akumulasi senyawa intermediet, dan preferensi metabolit yang &#13;
terbatas pada substrat yang sederhana.; Palm Oil Mill Effluent (POME), if inadequately treated, poses a risk of &#13;
contaminating both surface and groundwater. This study employed a biological &#13;
treatment approach using an Anaerobic Rotating Biological Contactor (AnRBC) &#13;
modified with kaldness K1 attached-growth media. The optimization process &#13;
involved assessing the effects of Hydraulic Retention Time (HRT) and microbial &#13;
community dynamics throughout the treatment. The study aimed to design an &#13;
AnRBC reactor modified with kaldness K1 media for POME treatment, analyze the &#13;
impact of HRT variation on treatment performance and biochemical stability within &#13;
the AnRBC unit, evaluate shifts in microbial community structure in response to &#13;
HRT variation during POME treatment, and identify superior microbial genera &#13;
significantly associated with organic matter removal efficiency and anaerobic &#13;
process stability in the AnRBC system. The findings indicated that the AnRBC unit &#13;
effectively reduced all organic parameters during treatment, with performance &#13;
being significantly influenced by HRT variation. Treatment efficacy improved with &#13;
reduced HRT, with the 2-day HRT demonstrating the highest organic removal &#13;
efficiency. Microbial community dynamics also shifted in response to varying HRT &#13;
conditions. Based on observed behavioral patterns, genera in clade 1 (Gemmobacter, &#13;
Sedimentibacter, and Hydrogenophaga) and clade 2 (Microbacterium and &#13;
Petrimonas) emerged as strong process catalysts, supported by their high &#13;
adaptability, metabolic flexibility, and hydrolytic enzymatic activity. Conversely,&#13;
genera in clade 4 (Arenimonas, Brevundimonas, and Corynebacterium) and clade 5 &#13;
(Cloacibacillus and Paenacidovorax) were linked to process inhibition due to their &#13;
propensity to produce extracellular polymeric substances, promote the &#13;
accumulation of intermediate compounds, and exhibit limited metabolic preference &#13;
for only simple substrates.
</summary>
<dc:date>2026-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
