RINGKASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan  dan Fungsi Kawasan Hutan yang disahkan pada awal tahun 2010 ini, ternyata menghasilkan beberapa rencana kebijakan yang membuat banyak pemerhati lingkungan angkat bicara. Salah satu rencana kebijakan tersebut adalah pertimbangan Menteri Kehutanan untuk mengijinkan penanaman sawit di kawasan hutan, yang notabene menjadi wilayah penguasaan Kementerian Kehutanan, seperti dilansir oleh harian The Jakarta Post. Walaupun masih dalam bentuk rencana yang nantinya akan diimplementasikan dalam tataran teknis, terdapat beberapa wacana yang mulai mengawal isu ini. Wacana yang terbentuk terkait dengan beberapa hal yang berhubungan dengan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial yang secara ideal harus tumbuh dan berkembang sejalan dan beriringan satu sama lain dengan menekan timbulnya sifat saling meniadakan antar aspek, karena ketiga aspek tersebut adalah satu kesatuan ekosistem. 
Berikut beberapa pertanyaan yang didasarkan pada wacana yang terbentuk tersebut:
1.	Kawasan seperti apa yang boleh dan bisa ditanami tanaman sawit.
2.	Bagaimana pertimbangan tentang kualitas ekologi kawasan hutan setelah ditanami sawit, serta
3.	Pada isu yang timbul ini, di mana dan bagaimana serta dalam posisi seperti apa aspek kesejahteraan rakyat akan diletakkan berdasarkan amanat  Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Beberapa pertanyaan tersebut menjadi dasar perumusan masalah serta yang nantinya akan membentuk gagasan penyelesaian masalah. Namun perlu diketahui perumusan masalah yang diajukan merupakan perkiraan permasalahan yang sekiranya akan timbul, karena peraturan pemerintah yang mampu berdampak sistemik ini belum memiliki akibat nyata yang bisa diperhitungkan baik buruknya.
Tujuan dari dibuatnya karya tulis ini adalah:
1.	Menelaah permasalahan yang akan timbul dari implementasi PP No. 10 Tahun 2010 di sektor kehutanan.
2.	Memberikan gagasan solusi atas permasalahan yang akan timbul tersebut.
Kemudian, berdasarkan hal tersebut metodologi yang digunakan adalah analisa deskriptif dari bahan bacaan yang diperoleh untuk dicari kemungkinan permasalahannya yang kemudian diselaraskan dengan gagasan yang ingin disampaikan.
Dari analisis yang diajukan diperoleh sintesa bahwa:
a.	Menjadikan wacana kesejahteraan rakyat sebagai dasar pembuatan dan penerapan kebijakan.
b.	Diperlukan upaya dekonstruksi pola pikir semua stakeholder pengelolaan sumberdaya alam dengan mengedepankan tiga pilar Sustainable Development. Selain itu perlu pula diupayakan dekonstruksi pola pikir bahwa tidak ada perilaku dikotomis dalam ilmu, karena ilmu tidak berdiri tunggal dan merupakan satu kesatuan ekosistem dengan ilmu yang lain.
c.	Mereposisi kesejahteraan rakyat dengan menjadikan masyarakat desa hutan sebagai subjek dan bukan sebagai objek kebijakan pengelolaan seumberdaya alam.
d.	Sawit tidak dapat dikategorikan sebagai pohon. Dan memiliki banyak perbedaan serta terdapat beberapa kekurangan yang bisa tertutupi oleh pohon, begitu juga sebaliknya. Sehingga perlu diupayakan pola penanaman sawit yang terencana di dalam kawasan hutan.
e.	Dengan penanaman sawit yang terencana dan terstruktur di kawasan hutan, maka laju pembalakan liar bisa ditekan.