BAB I
PENDAHULUAN
I. 1. Latar Belakang
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan  dan Fungsi Kawasan Hutan yang disahkan pada awal tahun 2010 ini, ternyata menghasilkan beberapa rencana kebijakan yang membuat banyak pemerhati lingkungan angkat bicara. Salah satu rencana kebijakan tersebut adalah pertimbangan Menteri Kehutanan untuk mengijinkan penanaman sawit di kawasan hutan, yang notabene menjadi wilayah penguasaan Kementerian Kehutanan, seperti dilansir oleh harian The Jakarta Post. Walaupun masih dalam bentuk rencana yang nantinya akan diimplementasikan dalam tataran teknis, terdapat beberapa wacana yang mulai mengawal isu ini. Wacana yang terbentuk terkait dengan beberapa hal yang berhubungan dengan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial yang secara ideal harus tumbuh dan berkembang sejalan dan beriringan satu sama lain dengan menekan timbulnya sifat saling meniadakan antar aspek, karena ketiga aspek tersebut adalah satu kesatuan ekosistem. 
Berikut beberapa pertanyaan yang didasarkan pada wacana yang terbentuk tersebut:
1.	Kawasan seperti apa yang boleh dan bisa ditanami tanaman sawit.
2.	Bagaimana pertimbangan tentang kualitas ekologi kawasan hutan setelah ditanami sawit, serta
3.	Pada isu yang timbul ini, di mana dan bagaimana serta dalam posisi seperti apa aspek kesejahteraan rakyat akan diletakkan berdasarkan amanat  Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Beberapa pertanyaan tersebut menjadi dasar perumusan masalah serta yang nantinya akan membentuk gagasan penyelesaian masalah. Namun perlu diketahui perumusan masalah yang diajukan merupakan perkiraan permasalahan yang sekiranya akan timbul, karena peraturan pemerintah yang mampu berdampak sistemik ini belum memiliki akibat nyata yang bisa diperhitungkan baik buruknya.
I. 2. Uraian Singkat
Gagasan kreatif yang ingin disampaikan dalam karya tulis ini adalah bagaimana memanfaatkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 yang salah satu isinya pertimbangan Menteri Kehutanan untuk mengijinkan penanaman sawit di kawasan hutan, dapat memberikan manfaat baik dari segi lingkungan, sosial dan ekonomi dalam bentuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
I. 3. Tujuan
Tujuan dari penyusunan karya tulis ini adalah :
1.	Menelaah permasalahan yang akan timbul dari implementasi PP No. 10 Tahun 2010 di sektor kehutanan.
2.	Memberikan gagasan solusi atas permasalahan yang akan timbul tersebut.

BAB II
TELAAH PUSTAKA
II.1. Kesejahteraan Rakyat
Konteks kesejahteraan rakyat tersurat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Di dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga konteks kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut adalah setiap sumberdaya yang terdapat di Indonesia harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (kesejahteraan rakyat). Bahkan menurut Soedomo (2006) konteks yang dapat mempengaruhi kesejahteraan yang dimaksud adalah segala upaya pemerintah atas penguasaan sektor strategis ekonomi negara yang dipergunakan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. 
Selain itu dalam proses menuju kesejahteraan rakyat perlu dilakukan suatu uji konsistensi antara kebijakan yang ada dengan makna kesejahteraan rakyat agar bisa sejalan beriringan (Soedomo, 2006). Dalam pada itu, kesejahteraan rakyat juga diukur dalam bentuk pendapatan yang diperoleh masyarakat per kapita per hari, yaitu sebesar satu Dollar Amerika per kapita per hari.

II.2. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
Budimanta (2005) dalam buletin.penataanruang.net menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi,  orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan, namun lebih luas dari itu. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut tiga pilar Pembangunan Berkelanjutan).
II.3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 merupakan kebijakan perundangan yang baru saja dikeluarkan di awal tahun 2010 ini, yang membahas tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan Pemerintah ini prinsipnya mengatur kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut harus berazaskan optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Hal tersebut untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya, dan manfaat ekonomi.
     Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan parsial atau perubahan untuk wilayah propinsi. Perubahan kawasan secara parsial dilakukan melalui tukar menukar atau pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan pada hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang harus menggunakan kawasan hutan, menghilangkan enclave dalam rangka memudahkan pengelolaan kawasan hutan, dan memperbaiki batas kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan dengan kewajiban menyediakan lahan pengganti. Kemudian setiap perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan, terlebih dahulu wajib didahului dengan penelitian terpadu yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang kompeten dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan pihak lain yang terkait. 
BAB III
METODE PENULISAN

III. 1. Prosedur Pengumpulan Data dan/atau Informasi
Penyusunan karya tulis  ini dilakukan dengan melakuan studi literatur. Pengumpulan literatur hanya sebatas dari sisi teoritis, karena berdasarkan permasalahan yang diajukan, karya tulis ini merupakan bentuk perkiraan permasalahan yang akan timbul berikut dengan gagasan solusinya.
III.2. Prosedur Pengolahan Data dan/atau Informasi
Data dan informasi yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah membuat deskripsi dan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antar fenomena yang dianalisis/dibahas.
III. 3. Analisis-Sintesis
Teori atau materi yang didapatkan dari literatur-literatur yang telah diperoleh sebelumnya, digabungkan dan kemudian diselaraskan dengan ide solusi yang ingin ditampilkan, lalu dianalisis dengan mengacu pada studi pustaka yang diambil. 
III. 4. Pengambilan Kesimpulan dan Perumusan Saran
Kesimpulan diambil berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Sedangkan perumusan saran didasarkan pada prediksi transfer gagasan.

BAB IV
ANALISIS – SINTESIS

IV. 1. Kerangka Berpikir
Dalam menganalisa suatu kebijakan yang berpotensi menghasilkan persoalan, perlu dibentuk suatu kerangka berpikir yang bisa menjadi panduan pendekatan bersama. Dalam karya tulis ini, kerangka berpikir yang dibentuk didasarkan pada sikap ideal yang “seharusnya” terjadi. Sikap ideal tersebut terlepas dari pemaknaan hukum positif yang bersangkut paut dengan suatu kebijakan yang ada. Sehingga sikap ideal yang terbentuk adalah pemaknaan dari norma yang berlaku di dalam tataran masyarakat luas, sebagai salah satu semangat pembentuk kebijakan (Perwira, 2009).
Dalam pada itu beberapa sikap ideal yang menjadi panduan dalam analisa di dalam karya tulis ini adalah:
1.	Bahwa kesejahteraan rakyat adalah yang utama berdasarkan pada amanat bersama yang termaktub dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga setiap perbuatan yang berkaitan dengan penguasaan sumberdaya alam harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2.	Bahwa tidak terdapat dikotomi keilmuan antara satu sektor dengan sektor lainnya. Ketika berbicara dalam konteks kehutanan, maka sektor lain menjadi pertimbangan lanjutan untuk menjalankan suatu kebijakan kehutanan. Sehingga tidak terdapat tumpang tindih dan konflik pengusaan lahan antara sektor kehutanan dengan sektor lainnya.
3.	Untuk menjalankan kedua unsur di atas perlu diperhatikan pula konsep pembangunan berkelanjutan yang berusaha menjaga keseimbangan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial sebagai titik tolak pengeloaan sumberdaya alam yang lestari. Idealitas lestari yang dibentuk adalah apabila untuk menjaga keseimbangan ekonomi maka perlu dijaga pula keseimbangan ekologi sebagai bahan baku produksi. Kemudian perlu dijaga pula socio culture pelaku yang menjadi eksekutor pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologi.
IV. 2. Sistem Ekologi
Dalam kerangka sistem ekologi yang dimaksud bukan berarti memilah-milah keilmuan yang satu dengan keilmuan yang lainnya. Seperti anggapan bahwa sektor kehutanan adalah segala-galanya dan mampu berdiri tunggal serta terlepas dari eksistensi sektor pengelolaan sumberdaya lainnya. Namun pengertian sistem ekologi yang diharapkan adalah keterkaitan antar ilmu yang membentuk suatu sistem yang sinambung. Sebagaimana pengertian ekosistem secara harfiah adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi (Wikipedia, 2010).
Dalam wacana Menteri Kehutanan tentang pemberian ijin penanaman sawit di kawasan hutan yang didasarkan pada pengertian sistem ekologi tersebut (ekosistem), diharapkan agar tidak terjadi bias kepentingan sektoral yang justru nantinya akan merugikan banyak pihak. Bias kepentingan bisa timbul jika tiap pelaku pengelolaan sumberdaya alam berpikir dalam skala komoditas. Kepentingan yang dimaksud adalah anggapan bahwa sawit merupakan wewenang sektor pertanian dan bukan sektor kehutanan, sehingga hasil yang diperoleh dari sawit merupakan kuasa sektor pertanian. Ini anggapan keliru yang mesti dibenahi. Jika para pelaku sektoral tersebut berpikir ekosistem, makna yang terbentuk adalah sawit merupakan bagian dari hutan dan hutan adalah milik semua sektor yang mesti dijaga serta dikelola bersama. Sehingga hasil yang diperoleh dari sawit bukan untuk kemakmuran suatu sektor tertentu, namun untuk kemakmuran semua pihak dalam kerangka sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Selain itu secara biofisik memang sawit memiliki banyak kekurangan. Seperti laju kehilangan air yang sangat besar sehingga sawit dianggap “boros air” dan dapat mematikan sumber air setempat. Pertanyaannya adalah apa memang seperti itu? Padahal jika dilihat dari faktor historis ketika sawit tumbuh liar di dalam areal hutan dan bersanding dengan tanaman lainnya, sawit tidak menjadi masalah bagi ekosistem sekitar. Lalu di mana masalahnya? Pada akhirnya penulis beranggapan bahwa perlu diadakan suatu studi perencanaan terpadu mengenai pola penanaman sawit yang baik dan benar dan bisa disandingkan dengan komoditas lainnya, serta menguntungkan bagi semua pihak. Dan ini bisa dilakukan mengingat sumberdaya pengeloaan alam di Indonesia cukup banyak dan belum termanfaatkan secara optimal, seperti masih banyaknya lahan yang tidak bervegetasi dan butuh pengembangan serta masih terdapat sumberdaya manusia perencanaan dan budidaya tanaman yang tersebar luas.
IV. 3. Reposisi Kesejahteraan Rakyat
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bersama yang memiliki sifat mulia yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Konteks kesejahteraan rakyat adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat dengan berbagai sumberdaya yang ada namun tetap peduli pada kelestarian lingkungan, dengan indikator peningkatan ekonomi rumah tangga, perlindungan ekologi dan pembangunan sosial seperti yang tercantum dalam konsep sustainable development. Namun selama ini terjadi ketimpangan penerapan 3 pilar sustainable development.
Menurut sebagian orang peningkatan ekonomi sebesar-besarnya adalah yang utama tanpa memikirkan kelestarian sumber daya yang ada. Di sisi lain, kelestarian lingkungan adalah penting tanpa memperhitungkan kesejahteraan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan lingkungan itu sendiri. Sehingga diperlukan suatu proporsionalitas dan keseimbangan ketiga aspek tersebut. Namun untuk menciptakan keseimbangan tersebut perlu dilakukan suatu upaya dekonstruksi pola pikir birokrat, masyarakat desa hutan, dan pengusaha besar. Perubahan pola pikir yang diajukan adalah bahwa untuk menjaga kelestarian ekonomi yang mana bersinggungan langsung dengan aspek kesejahteraan harus memperhitungkan kelestarian ekologi sebagai sumber bahan baku produksi dalam unsur ekonomi. Dengan ekologi yang lestari maka jaminan akan peningkatan ekonomi akan terjadi dengan indikator meningkatnya daya beli masyarakat karena meningkatnya pendapatan, dan secara otomatis akibat dari pembangunan ekonomi yang lestari maka akan melindungi ekologi karena terkait dengan kebutuhan bahan baku produksi yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan hal yang baru saja dijabarkan, pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologi sudah tentu akan memperhitungkan socio culture masyarakat desa hutan sebagai eksekutor atau pelaksana pengelolaan sumberdaya alam. Argumentasi ini muncul dengan didasari pada kenyataan bahwa ketika suatu teknologi pengelolaan sumberdaya alam diaplikasikan pada suatu daerah, maka akan terjadi spekulasi sosial yang cukup tinggi, yaitu apakah masyarakat bisa beradaptasi dengan cepat atas diterapakannya teknologi tersebut sehingga dapat membantu perekonomian rumah tangga atau bahkan masyarakat akan tertinggal dan semakin termarjinalkan akibat dari ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi yang sedang diterapkan. Ini patut diperhitungkan dengan baik sehingga keseimbangan 3 pilar Pembangunan Berkelanjutan mampu berjalan dengan seksama.
Selain itu, dalam usaha memposisikan kembali konteks kesejahteraan rakyat sudah tentu tidak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat desa hutan atas pengelolaan sumberdaya alam yang merupakan kepanjangan program peningkatan mutu kesejahteraan rakyat yang dibentuk oleh para stakeholder. Namun yang terjadi selama ini adalah program-program yang dibentuk oleh para stakeholder pengelolaan sumberdaya alam masih menjadikan masyarakat desa hutan sebagai objek program dan dianggap sebagai bagian atau unsur sumberdaya alam yang harus dikelola. Anggapan tersebut memang baik untuk menjaga kelestarian lingkungan secara maksimal, namun akan memarjinalkan masyarakat desa hutan yang masih membutuhkan sumberdaya alam untuk meningkatkan taraf hidupnya. Terlepas dari benar tidaknya anggapan ini, yang terpenting adalah bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat yang lestari secara signifikan. Dan oleh karena itu penulis mengusulkan untuk menjadikan masyarakat desa hutan sebagai subjek pengelola sumberdaya alam. Dengan menjadi subjek pengelola, masyarakat desa hutan dapat menentukan program pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan socio cultue yang terdapat di dalam struktur masyarakat tersebut. Di samping itu, masyarakat desa hutan merupakan kumpulan sosial yang membentuk budaya dan kearifan lokal tertentu. Dan kearifan lokal tersebut terbentuk untuk menjadi panduan bertindak dan bersikap sehingga kearifan lokal masyarakat desa hutan juga akan menjadi panduan untuk mengelola hutan secara lestari dan kebutuhan ekonomi masyarakat akan terpenuhi, seperti yang terjadi di masyarakat adat Badui – Banten. Sehingga cukup relevan jika masyarakat desa hutan dijadikan subjek pengelola sumberdaya alam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
IV. 4. Penanaman Sawit di Kawasan Hutan
Kawasan hutan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dan biasanya kawasan  hutan merupakan hutan negara yang tidak dibebani hak atas tanah, dengan beberapa status teknis yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan kawasan hutan produksi.
	IV. 4. 1. Aspek Lingkungan
Berkaitan dengan rencana pemberian ijin penanaman sawit di kawasan hutan, Menteri Kehutanan mempertimbangkan untuk memanfaatkan kawasan hutan yang tidak produktif atau lahan kritis. Semangat yang terbentuk adalah dengan penanaman sawit di kawasan hutan tersebut diharapkan dapat menghijaukan kembali areal hutan negara yang tidak bervegetasi (dalam status kritis) yang luasnya mencapai 57 juta hektar (Dephut, 2009). Namun yang menjadi pertanyaan adalah kawasan hutan seperti apa yang bisa dan boleh ditanami sawit? Lalu apakah dengan demikian sawit bisa disebut sebagai pohon? Bagaimana dengan daya ekologisnya?
Wacana yang diajukan oleh Kementrian Kehutanan adalah menanam sawit di kawasan hutan yang tidak produktif. Perlu digaris bawahi bahwa lahan tidak produktif yang dimaksud adalah lahan yang kosong yang tidak ditanami namun masih memiliki daya tahan ekologi yang cukup baik. Pengertian ini menjadi penting karena konotasi harfiah lahan tidak produktif sering disamakan dengan lahan kritis yang menurut BPDAS Pemalijratun dalam laporannya mengenai Kondisi Lahan Kritis di DAS Pemalijratun (2007) adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya (fungsi produksi dan pengatur tata air). Menurunnya fungsi tersebut akibat dari penggunaan lahan yang kurang atau tidak memperhatikan teknik konservasi tanah sehingga menimbulkan erosi, tanah longsor dan berpengaruh terhadap kesuburan tanah, tata air dan lingkungan. 
Apabila dimaknai secara harfiah maka lahan kritis yang dimaksud adalah lahan yang kritis segala-galanya, baik secara unsur hara maupun pengelolaan lahannya. Sehingga apabila kebijakan tersebut disasarkan kepada masyarakat desa hutan yang sebagian besar tergolong kritis finansial dan kesejahteraan maka akan semakin memiskinkan masyarakat desa hutan tersebut, karena sudah tentu masyarakat desa hutan tidak memiliki modal dan kemampuan yang cukup untuk mengelola lahan kritis hingga mencapai kondisi optimal untuk diusahakan (baca: ditanami). Selain itu menjadi trauma psikologis tersendiri bagi masyarakat desa hutan ketika mendengar, melihat, dan mendapatkan lahan yang tidak produktif atau lahan kritis tersebut untuk dikelola dan diusahakan lebih lanjut. Namun menjadi persoalan lain apabila pemodal besar yang diberikan perijinan tersebut karena sudah tentu mampu mengelola lahan yang kritis tersebut hingga sampai pada kondisi yang optimal untuk ditanami. Sehingga, secara ideal wacana pengusahaan hutan negara dengan menanam sawit yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan adalah pada areal atau lahan yang tergolong produktif agar mampu meningkatkan taraf hidup pada tingkat yang layak. Dengan diberikan kesempatan untuk mengelola lahan yang produktif sudah tentu masyarakat desa hutan sudah sedikit banyak terbantu dalam hal permodalan awal, untuk kemudian dikelola.
Kemudian dari kebijakan penanaman sawit di kawasan hutan tidak serta merta menjadikan komoditas sawit bisa disebut sebagai pohon karena itu jelas berbeda. Perbedaan tersebut terlatak dari sifat fisiologi tanaman sawit yang tidak memiliki komponen kayu keras. Sehingga sawit bukan pohon. Namun yang lebih tepatnya adalah memposisikan komoditas sawit sebagai bagian dari ekosistem hutan yang mendukung komponen hutan lainnya. Selain itu jika anggapan demikian telah terbentuk, maka intensitas pengambilan kayu di dalam hutan akan semakin berkurang. Hal ini terjadi karena masyarakat telah dijenuhkan dengan pengeloaan perkebunan sawit dan produksinya sehingga masyarakat bisa terlepas dari kebutuhan kayu untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Apalagi jika pola penanaman sawit dilakukan dengan mengitari areal yang dihutankan, sehingga penekanan intensitas pembalakan liar dapat dilakukan secara mesif dan terstruktur.
IV. 4. 2. Aspek Sosial
Sebelumnya perlu diketahui bahwa setiap usaha pengeloaan sumberdaya alam pasti membutuhkan banyak tenaga kerja yang berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran. Selain itu pengeloaan sumberdaya alam juga memerlukan teknologi yang cukup baik agar produksi bisa berjalan optimal. Namun selama ini pemenuhan aspek sosial tersebut hanya terbatas pada keberpihakan kebijakan yang dibuat kepada pemodal besar (investor) yang notabene menguasai modal, akses informasi dan pasar, serta teknologi yang dapat membantu terpenuhinya faktor-faktor ekonomi. Ditambah lagi dengan berbagai program yang diberlakukan seperti yang diberitakan oleh Daim (2003) menegaskan  konsep kemitraan yang telah ada dengan beberapa skim seperti Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), Bangun Operasi Transfer (BOT), Kerjasama Operasional (KSO), Kontrak Faring (KF) dan Dagang Umum (DU). Namun pengalaman membuktikan bahwa konsep-konsep kemitraan tersebut lebih mengutamakan peran pengusaha besar dalam pengelolaan sumberdaya alam, dalam hal ini adalah pengelolaan perkebunan sawit, sedangkan masyarakat hanya sebagai pekerja tambahan di perusahaan besar tersebut. Pola pengeloaan ini berbentuk perkebunan plasma yang diserahkan sistem pengelolaannya kepada masyarakat namun segala permodalan, ijin lahan, dan hasil yang diperoleh masyarakat adalah dari dan untuk pengusaha besar. 
Oleh karena itu, penulis memberikan gagasan bahwa  jika dikaitkan dengan konteks kesejahteraan rakyat, yang perlu ditekankan adalah peran serta Pemerintah Daerah. Peran serta Pemerintah Daerah di sini adalah sebagai penanggung jawab serta investor. Pengertian penanggung jawab terkait dengan pengurusan perijinan pinjam pakai lahan untuk menanam sawit di kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat daerah setempat dengan perjanjian tertentu yang disepakati oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Kemudian bentuk tangggung jawab yang lain adalah Pemerintah Daerah berupaya menjadi penjamin pinjaman kepada lembaga keuangan sehingga bisa diperoleh dana untuk dijadikan  modal yang bisa disalurkan kepada masyarakat. Dalam skim pendanaan ini Pemerintah Daerah bisa membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) untuk mempermudah kinerja penyaluran modal. Selain itu, permodalan untuk disalurkan kepada masyarakat bisa diperoleh dari alokasi dana daerah dalam bentuk alokasi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selanjutnya Pemerintah Daerah juga harus berperan sebagai investor untuk menampung hasil perkebunan sawit masyarakat setempat. Bentuk investasi yang bisa dilakukan adalah dengan membangun industri pengolahan sawit yang dekat dengan lahan perkebunan yang dikelola masyarakat. Namun proses pembangunan industri ini adalah dengan terlebih membentuk suatu prakondisi, yaitu membentuk suatu koperasi usaha tani atau lainnya yang memiliki industri pengolahan sawit, yang juga bertindak sebagai wahana kumpulan para petani untuk mengimprovisasi akses permodalan dan pasar, serta memperkaya pengetahuan teknis pengelolaan sawit di kawasan hutan. Selain itu, apabila industri yang dimiliki tidak mampu menampung seluruh hasil perkebunan sawit yang dikelola masyarakat maka Pemerintah Daerah bisa membuka akses pemasaran hasil perkebunan sawit kepada pengusaha besar yang memiliki industri pengelolaan sawit.
Dalam pada itu, perjanjian yang mengikat tanpa birokrasi yang panjang dan menguntungkan semua pihak serta berdampak positif bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan ekologi harus diperhatikan dengan baik agar tercipta keselarasan ekosistem yang saling sinambung dan lestari. Sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat yang lestari bisa berlangsung dengan baik dan optimal. Perjanjian yang perlu dilakukan adalah pengembalian modal investasi yang dipinjam oleh Pemerintah Daerah kepada lembaga keuangan terkait bisa diambil dari sebagian hasil panen petani ataupun mekanisme lainnya. 
IV. 4. 3. Aspek Ekonomi
Dalam pemenuhan aspek ekonomi sudah tentu tidak bisa dipisahkan dari pemenuhan kedua aspek di atas. Dengan pemenuhan aspek ekologi, maka sudah bisa dipastikan sumberdaya yang dibutuhkan untuk memenuhi produksi akan lestari dan sinambung karena tidak terganggu dengan hal-hal lainnya, seperti kebutuhan kayu untuk meningkatkan ekonomi karena ternyata penghasilan dari sawit lebih besar. Hal in bisa dilihat dari perbandingan data yang diulas oleh mongabay.com (2010) bahwa dalam satu hektar perkebunan sawit akan bisa diperoleh sebanyak 5000 kg sawit mentah. Apabila dikalikan dengan harga sawit pr kilogram di pasar maka akan diperoleh pendapatn panen pertama sebesar Rp. 6.600.000,-. Sedangkan semenjak panen pertama, sawit akan dipanen kembali dua minggu kemudian. Dengan kata lain dalam satu bulan terdapat dua kali masa panen sehingga bisa menghasilkan pendapatan untuk petani sebesar Rp. 13.200.000,-. Dan panen pertama bisa dilakukan ketika sawit sudah berumur tiga tahun sampai pada panen terakhir di akhir daur adalah sawit berumur 20 tahun. Ini tentu lebih menjanjikan namun dengan catatan permodalan awal dan perijinan kawasan bisa dibantu oleh Pemerintah Daerah seperti yang telah diulas sebelumnya.
Pada akhirnya nilai tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang menjadi pengelola perkebunan sawit dan secara otomatis meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) karena objek pajak yang bertambah, nilai pajak yang besar, dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
V. 1. Kesimpulan
Kesimpulan yang bisa diambil dari analisis-sintesis yang sudah dilakukan adalah:
a.	Menjadikan wacana kesejahteraan rakyat sebagai dasar pembuatan dan penerapan kebijakan.
b.	Diperlukan upaya dekonstruksi pola pikir semua stakeholder pengelolaan sumberdaya alam dengan mengedepankan tiga pilar Sustainable Development. Selain itu perlu pula diupayakan dekonstruksi pola pikir bahwa tidak ada perilaku dikotomis dalam ilmu, karena ilmu tidak berdiri tunggal dan merupakan satu kesatuan ekosistem dengan ilmu yang lain.
c.	Mereposisi kesejahteraan rakyat dengan menjadikan masyarakat desa hutan sebagai subjek dan bukan sebagai objek kebijakan pengelolaan sumberdaya alam.
d.	Sawit tidak dapat dikategorikan sebagai pohon. Dan memiliki banyak perbedaan serta terdapat beberapa kekurangan yang bisa tertutupi oleh pohon, begitu juga sebaliknya. Sehingga perlu diupayakan pola penanaman sawit yang terencana di dalam kawasan hutan.
e.	Dengan penanaman sawit yang terencana dan terstruktur di kawasan hutan, maka laju pembalakan liar bisa ditekan. 
V. 2. Saran
Dalam setiap pembuatan dan penerapan kebijakan sudah menjadi keharusan untuk mengedepankan konsep peningkatan kesejahteraan rakyat dengan menerapkan tiga pilar sustainable development, yaitu keseimbangan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan (ekologi), dan pembangunan sosial.