Inovasi Kebijakan Konservasi Tuntong Laut (Batagur borneoensis Schlegel and Muller 1845) di Kabupaten Aceh Tamiang

Abstract

Konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang dimulai pada tahun 2014 semenjak dikeluarkannya Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelestarian Tuntong Laut, dan Keputusan Bupati Aceh Tamiang No. 63 Tahun 2014 tentang Penetapan Spesies Tuntong Laut sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini, habitat tuntong laut terancam oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit, pembukaan tambak dan pengambilan kayu arang. Sementara itu, masyarakat Aceh Tamiang memanfaatkan telur tuntong laut sebagai sumber pangan sejak dahulu. Peangkapan terhadap individu tuntong laut pun terjadi secara masif. Di sisi lain, stakeholders (pemangku kepentingan) dalam implementasi kebijakan konservasi tuntong laut yang ada saat ini masih mengutamakan kepentingannya masingmasing. Hal ini mengakibatkan keterancaman keberlangsungan hidup tuntong laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis kondisi bioekologis Tuntong Laut mencakup populasi dan habitatnya, meliputi sebaran dan kelimpahan populasi, kondisi umum habitat, faktor gangguan dan ancaman serta menentukan tingkat ancaman terhadap populasi dan habitat; menganalisis dan mensintesis kondisi sosial ekonomi, persepsi, preferensi masyarakat serta stakeholders lainnya terhadap populasi Tuntong Laut dan habitatnya, serta kebijakan konservasi Tuntong Laut; menganalisis dan mensintesis rumusan kebijakan konservasi Tuntong Laut yang sudah ada, meliputi isi (content) kebijakan, pengaruh dan kepentingan stakeholders terhadap kebijakan konservasi Tuntong Laut, dan keterkaitan dengan aturan dan kebijakan sektor lain yang relevan dan berdampak luas terhadap kepentingan konservasi Tuntong Laut; merumuskan alternatif kebijakan konservasi Tuntong Laut yang komprehensif, tepat dan efektif yang akan digunakan sebagai acuan para pihak didalam upaya konservasi Tuntong Laut dan habitatnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian dilakukan pada Oktober 2017- Januari 2018 di 2 desa yaitu Desa Kuala Peunaga dan Desa Kuala Genting di Kecamatan Bendahara, dan 2 desa yaitu Desa Sungai Kurok III dan Desa Pusong Kapal Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara tertutup dan terbuka dengan informan dan/atau responden dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh, KPH Wilayah III Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Pemerintah Daerah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pertamina. Selain itu dilakukan pengumpulan data melalui survey untuk menduga kelimpahan dan sebaran tuntong laut. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna masalah yang menghambat implementasi konservasi tuntong laut di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang saat ini sudah mengimplementasikan kebijakan konservasi tuntong lautmeskipun masih mengalami kelemahan, yaitu zonasi, koordinasi dan komunikasi antar stakeholders, kemitraan multi stakholders, dan penguatan kapasitas pengelola dan ilmu pengetahuan. Badan koordinasi konservasituntong laut belum dibentuk untuk menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi antar stakeholders, sehingga belum ada sinergi program dan kegiatan pada masingmasing instansi. Kemitraan antara DPKP, BKSDA Aceh, YSCL dan Pertamina sudah berjalan, tetapi kemitraan dengan DKP Propinsi Aceh dan KPH Wilayah III belum terwujud. Tuntong laut dan habitatnya telah berfungsi untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dengan menyediakan objek penelitian tetapi jumlah penelitian terapan untuk mendukung konservasi tuntong laut masihsangat terbatas. Sementara di sisi lain, kapasitas DPKPAceh Tamiang untuk mengelola tuntong laut dan habitatnya tidak menguat. Aktor yang dominan dalam konservasi tuntong laut adalah DPKP Kabupaten Aceh Tamiang, YSCL, BKSDA dan Pertamina. Lahan hutan lindung dan hutan produksi yang belum terbebani izin, merupakan Common Pool Resources (CPRs) sehingga sulit mengatasi hadirnya penunggang bebas (free riders), yakni para pemungut kayu arang, petambak dan pemilik kebun sawit sehingga konflik antara masyarakat dengan DPKP dan BKSDA Aceh terus meningkat dan ancaman degradasi habitat tuntong laut semakin tinggi. Akibatnya, luas tutupan hutan di wilayah sebaran tuntong laut terus menurun sedangkan lahan perkebunan rakyat dan areal pengambilan kayu arang semakin luas. Nelayan yang memanfaatkan ikan di dalam perairan sungai di Simpang Kanan yang masih menggunakan alat tangkap bubu sering menangkap indukan individu tuntong laut secara tidak sengaja sehingga menyebabkan kematian. Stakeholders konservasi tuntong laut teridentifikasi sebanyak 27, meliputi 7key players, 13subjects, 3context setters, dan 4crowds. Key players dan paling berpengaruh adalah BKSDA Aceh, KPH Wilayah III, DKP Propinsi Aceh, DPKP Kabupaten Aceh Tamiang, Pertamina Field Rantau, YSLI dan STIK. Implementasi kebijakan konservasi tuntong laut berada pada posisi lemah secara internal tetapi mempunyai peluang cukup besar. Hasil penelitian ini menemukan 4 kebijakan prioritas untuk konservasi tuntong laut, yaitu: 1) Pembentukan Badan Koordinasi untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar stakeholders; 2) Melakukan penggalangan dana untuk mendukung program konservasi Tuntong Laut; 3) Membentuk RPKH Konservasi untuk meningkatkan intensitas pengelolaan Tuntong Laut dan habitatnya di tingkat tapak; 4) Memperkuat kapasitas Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang untuk meningkatkan upaya konservasi tuntong laut.