Diskursus Pembangunan Poros Maritim Dunia; Telaah Kritis Kebijakan
Abstract
Diskursus Pembangunan Poros Maritim Dunia adalah sebuah wacana
kebijakan pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maritim.
Dengan latar belakang kondisi geografis yang strategis, diharapkan laut Indonesia
menjadi pusat pelayaran dunia. Dukungan sumber daya alam yang melimpah
dengan pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang baik membuat Indonesia
berpeluang menjadi Negara yang maju dan sejahtera. Upaya pemerintahan Jokowi-
JK untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia direalisasikan dengan
melimpahkan kewenangan urusan kemaritiman kepada Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman melalui perumusan Perpres No. 16 tahun 2017 tentang
Kebijakan Kelautan Indonesia. Diskursus tertarik dengan praktek kewacanaan, di
mana gagasan-gagasan diekspresikan melalui narasi kebijakan publik. Kebijakan
publik adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman,
mendukung, mengajak, memerintah, mengiba, dan bahkan menindas.
Konstruksi teori yang dibangun dalam penelitian ini adalah berdasarkan
Critical Discourse Analysis Fairclough, di mana tradisi kritis selalu menaruh
kecurigaan atas sebuah fenomena, menitikberatkan pada permainan bahasa,
peristiwa diskursif dan fenomena sosial yang melatarbelakangi. Tidak ada teks yang
berdiri sendiri, melainkan manifestasi dari sebuah pengetahuan, ideologi dan
kekuasaan pembuatnya.
Penelitian dilakukan di Sekretariat Kabinet RI, Kemenko Maritim,
Indonesia Maritim Center (IMC-UI), Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Laut
(PKSPL-IPB), Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara dan Pelabuhan Sorong Papua.
Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Juli sampai dengan September 2018.
Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data
primer bersandar pada dokumen Perpres 16/2017 KKI, wawancara mendalam
dengan narasumber kunci; lima orang pejabat pembuat Perpres, tiga orang
pengamat dan 42 orang dari pelaksana dan masyarakat.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pada level mikro, Korpus teks Perpres
merepresentasikan visi kekuasaan melalui ideologi Neoliberal dan sistem politik
terbuka. Relasi komunikasi menggunakan data, simbol, janji dan tujuan kekuasaan.
Secara entitas, komunikasi simbol kekuasaan dipakai untuk memberikan penekanan,
doktrin, seruan, perintah, dan pendukung kebijakan. Pada level meso, peristiwa
diskursif yang terjadi pada proses produksi, terdapat kepentingan institusional
sebagai eksistensi Kementerian baru di hadapan Presiden. Hubungannya untuk
membantu mewujudkan visi Poros Maritim Dunia Jokowi-JK dengan
mendistribusikan kepada negara-negara sahabat dan forum-forum internasional,
sehingga bisa mendatangkan modal investasi di projek pemerintah. Di level makro,
secara situasional, institusional, dan sosial, konflik batas maritim laut Indonesia
menjadi ancaman bagi keamanan dan keselamatan keutuhan wilayah NKRI.
Buruknya infrastruktur maritim menyebabkan disparitas antara wilayah Indonesia
Barat dan Timur yang juga menjadi latar belakang pembuatan kebijakan ini.
Collections
- MT - Human Ecology [2273]