Model of Increasing Village Role in the Management of Raw Water Resources (Case Study of Ciliwung Hulu Basin, Bogor Regency).

Abstract

Selama ini peran desa belum difungsikan, sehingga kurang mandiri, karena konsep perdesaan terkesan masih dipandang dengan perspektif sempit. Fungsi desa hanya sebatas pelayanan administrasi seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat nikah dan lain-lain. Potensi desa kurang diberdayakan. Setelah diberlakukan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, maka peran desa mulai difungsikan. Akibat kebijakan masa lalu tersebut, maka berdampak pada penyediaan air di perdesaan (termasuk desadesa yang berada di DAS Ciliwung Hulu). Desa-desa yang ada di DAS Ciliwung Hulu dalam penyeediaan air masih mengandalkan ketersediaan alam seperti air sungai, mata air atau sumur, setu/embung, sehingga akses terhadap air bersih masih rendah yaitu sebesar 47.8%, dan yang sudah terlayani dengan pipanisasi baru mencapai 8.60%. Akibat kondisi tersebut adalah posisi masyarakat perdesaan terhadap ketersediaan air relatif rawan, baik dari segi potensi maupun akses. Selain itu, pengembangan infrastruktur air perdesaan seperti bak penampung air, embung, sumur resapan belum dilaksanakan dengan baik. Akses air yang masih rendah tersebut salah satunya diakibatkan oleh peran desa belum dioptimalkan, karena terkendala dengan kualitas sumberdaya manusianya. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui sosialisasi yang berupa: pelatihan, penyuluhan dan pendampingan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) analisis ketercukupan air temporal masing-masing sub DAS di DAS Ciliwung Hulu, (b) membangun model peran antar kelembagaan desa dalam penyediaan air baku melalui paradigma kepedulian air, (c) membangun model peningkatan peran desa dalam pengembangan infrastruktur air perdesaan untuk penyediaan air baku melalui paradigma kepedulian air, dan (d) menyusun strategi kebijakan penyediaan air baku melalui paradigma kepedulian air. Penelitian dilaksanakan di DAS Ciliwung Hulu, Kabupaten Bogor yang meliputi 6 sub DAS, yang mencakup 30 desa, dan tiga kecamatan. Pendekatan yang digunakan adalah verifikasi, dan analisis data meliputi: (a) analisis ketercukupan air temporal menggunakan indeks ketercukupan air, (b) analisis hubungan antar kelembagaan menggunakan ISM, (c) membangun model peran desa dalam penyediaan air baku menggunakan sistem dinamik, (d) membuat skenario penyediaan air baku dengan simulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Dengan pendekatan indeks ketercukupan air temporal terlihat bahwa: desa-desa yang berada dalam sub DAS terindikasi kekurangan sumber air baku atau status kurang cukup air, namun secara keseluruhan ketercukupan air DAS Ciliwung Hulu statusnya adalah sedang, (b) kelembagaan desa yang terlibat dalam penyediaan air baku meliputi: ketersediaan infrastruktur, kualitas SDM, partisipasi masyarakat, sosialisasi, aparatur desa, dan LSM, (c) model system dinamik mampu menjelaskan peran kelembagaan desa dalam membangun infrastruktur untuk penyediaan ketercukupan air di masa yang akan datang, yaitu melalui: peran aktif masyarakat dan aparatur desa yang telah dilatih dan dibina dengan penyuluhan, dan pendampingan oleh instansi terkait untuk membangun dan mengelola infrastruktur air. Hasil akhir adalah penyediaan air baku meningkat dari 10 tahun menjadi 61 tahun yaitu pada tahun 2076 sebesar 7.7 x 105 m3. Strategi kebijakan yang dapat diterapkan di Desa Bendungan, yaitu: (a) Membanguan Instalasi Pengolah Limbah Domestik (IPLD), yaitu masing-masing RT dibangun 1 IPLD, sehingga berjumlah 48 (jumlah RT 48). Sistem yang digunakan adalah off site, dengan dimensi: panjang 3 m, lebar 3 m, dan kedalaman 2.0 m, (b) Pengembangan embung (retention pond), dimana setiap RW membangun satu embung, sehingga jumlahnya 11 buah, dengan dimensi: panjang 20 m, lebar 10 m, dan kedalaman 2 m, sehingga mampu menampung 400 m3. dan (c) pengembangan instalasi recycle limbah industri rumah tangga (IPLI), dengan pendekatan: (1) industri sejenis, yaitu dengan membangun IPLI komunal, dan (2) industri yang tidak sejenis dengan membangun IPLI sendiri. Dimensi disesuaikan dengan jumlah produksi.