dc.description.abstract | Pengembangan perkebunan teh rakyat adalah salah satu solusi untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan sub sektor perkebunan, namun saat ini
fokus pengembangan perkebunan teh lebih pada perkebunan besar, karena pada
umumnya perkebunan teh rakyat merugikan. Penggunaan pengendalian hama
terpadu (PHT) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas teh rakyat dan
meningkatan pendapatan serta mendukung pada pembangunan teh rakyat yang
berkelanjutan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi pendapatan usahatani teh
rakyat yang menerapkan dan tidak menerapkan PHT, menganalisa kelembagaan
PHT Perkebunan teh rakyat di Kabupaten Tasikmalaya, menganalisis persepsi
pemangku kepentingan PHT untuk keberlanjutan usaha tani teh rakyat dan
menganalisa kelembagaan PHT untuk mewujudkan perkebunan teh yang berdaya
saing dan berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini dilakukan di
Kabupaten Tasikmalaya pada bulan Oktober sampai dengan bulan November
tahun 2016. Jumlah anggota kelompoktani teh rakyat di Kecamatan Sodonghilir,
Taraju dan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 2.885 orang dan
jumlah responden adalah 100 orang yang ditentukan dengan metode slovin.
Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi pendapatan yaitu analisis
pendapatan, sedangkan analisis persepsi menggunakan skala linkert. Untuk
memperoleh gambaran eksisting kelembagaan dan penataan kelembagaan
digunakan pendekatan analisis deskriptif.
Hasil analisis menunjukan bahwa pendapatan usahatani teh rakyat merugi,
yaitu sebesar Rp -67,535 untuk PHT dan sebesar Rp -232,768 petani non PHT,
kerugian tersebut disebabkan rendahnya standar harga untuk produk teh rakyat
dan tidak adanya perbedaan harga untuk PHT dan Non PHT, namun demikian
petani PHT memiliki kerugian yang lebih rendah dibanding Non PHT atau dengan
kata lain lebih menguntungkan. Kondisi kelembagaan PHT kurang optimal pada
usahatani teh, dikarenakan tidak adanya pemangku kepentingan yang mampu
menjembatani antara kepentingan pemerintah dan pelaku usaha dalam hal ini
yaitu petani teh rakyat. Persepsi pemangku kepentingan untuk keberlanjutan
penerapan PHT pada tanaman teh menyatakan bahwa sebagian besar pemangku
kepentingan setuju dengan penerapan aplikasi PHT pada perkebunan teh rakyat.
Dari hasil analisis diatas diperlukan penataan kelembagaan PHT dengan tujuan
untuk mengoptimalkan kelembagaan yang ada agar terlaksananya koordinasi dan
monitoring evaluasi ditingkat lapangan. | id |