| dc.description.abstract | Peraturan pelarangan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang tertera pada
Peraturan Menteri No. 71 tahun 2016 (Permen KP) tentang Jalur Penangkapan Ikan
dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Republik Indonesia memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi bagi usaha
nelayan arad di Desa Karangreja. Penelitian ini bertujuan untuk: (1)
mengidentifikasi persepsi nelayan arad terhadap pelarangan alat tangkap tidak
ramah lingkungan; (2) menganalisis dampak sosial kebijakan pelarangan arad di
Desa Karangreja; (3) mengestimasi dampak ekonomi kebijakan pelarangan arad di
Desa Karangreja; (4) menganalisis alternatif kebijakan pendukung setelah
diberlakukannya Permen KP No. 71 Tahun 2016. Penelitian menggunakan metode
survei dan metode analisis data meliputi analisis deskriptif, loss of income, analisis
usaha, analisis multiplier effect, dan analisis weighted sum model. Hasil analisis
persepsi menunjukkan bahwa nelayan responden tidak setuju dengan kebijakan
pelarangan arad di Desa Karangreja dan nelayan responden telah memiliki
kesadaran terkait alat tangkap yang ramah lingkungan. Dampak sosial akibat
pelarangan arad di Desa Karangreja yaitu terjadinya pelanggaran peraturan,
adaptasi teknologi baru, berubahnya sistem bagi hasil, berubahnya tingkat
kesejahteraan, konflik, dan pengangguran. Dampak ekonomi kebijakan Permen KP
No 71 Tahun 2016 berdampak negatif kepada pendapatan usaha dan pendapatan
nelayan. Berdasarkan hasil analisis kelayakan secara finansial, usaha nelayan arad
sebelum kebijakan dinilai layak dan setelah kebijakan menjadi tidak layak.
Kegiatan usaha nelayan arad memberikan dampak pengganda ekonomi di Desa
Karangreja dengan nilai Keynesian Income Multiplier sebesar 1,02; Ratio Income
Multiplier Tipe I sebesar 1,20; dan Ratio Income Mutliplier II sebesar 1,28.
Alternatif kebijakan pendukung setelah pelarangan arad yang memperoleh
peringkat tertinggi berdasarkan hasil penilaian responden adalah percepatan
distribusi alat pengganti. | id |
