Efektivitas Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Air (IPA) Di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

Abstract

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling sulit dari keseluruhan siklus kebijakan. Mengukur efektivitas implementasi sebuah kebijakan dilihat dari ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan prosesnya. Penelitian tentang Efektivitas Implementasi IPA di Kawasan TNGHS dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkaji seberapa tepat implementasi kebijakan IPA diterapkan guna mengatur tata kelola sumber daya air di TNGHS, sesuai arahan Permenhut No 64/Menhut-II/2013 tentang jenis-jenis pemanfaatan air, tata cara melakukan pemanfaatan air, serta hak dan kewajiban pemanfaat air di kawasan konservasi. Tujuan penelitian ini yaitu; Pertama, mendapatkan gambaran tentang pemahaman terhadap tugas, fungsi, tujuan, dan isi kebijakan pemberian IPA dari masing-masing aktor. Metode untuk menjawab tujuan ini ialah wawancara tertutup dengan kuesoner mengunakan skala likert dengan pilihan jawaban dalam bentuk skor dari 1 (satu) sampai 7 (tujuh). Kedua, mendapatkan gambaran tentang implementasi kebijakan pemberian IPA di TNGHS. Metode untuk menjawab tujuan ini ialah analisis isi dari Permenhut No.64 tahun 2013 dan dibandingkan dengan implementasinya melalui wawancara dan observasi lapang. Ketiga, mendapatkan gambaran tentang masalah dalam implementasi kebijakan pemberian IPA di TNGHS. Menjawab tujuan ini mengunakan pendekatan Edward III (1980) dengan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Kemudian, ketiga tujuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk menentukan opsi peningkatan efektifitas implementasi. Berdasarkan hasil tabulasi persepsi aktor tentang implementasi kebijakan IPA di TNGHS diketahui bahwa rata-rata aktor “tahu” tentang kebijakan IPA di TNGHS. artinya aktor memahami tugas, fungsi, tujuan dan isi kebijakan pemberian IPA dengan baik, namun kurang mampu menerapkannya dengan tepat di lapangan. Penyebabnya adalah perbedaan cara pandang para aktor tentang pemanfaatan sumberdaya air sebagai public goods. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kondisi normatif dalam regulasi dengan fakta empirisnya yaitu inkonsistensi, ketidakpatuhan, dan diskresi. Masalahnya adalah (a) strategi komunikasi yang terbatas dan ketidakjelasan; (b) sumberdaya manusia dari segi jumlah maupun kompetensi yang terbatas; (c) terdapat diskresi dan disinsentif; serta (d) kompleksitas kebijakan di BTNGHS dan tidak adanya SOP kebijakan IPA. Beberapa opsi yang diusulkan yaitu: (a) penambahan startegi komunikasi dan pendampingan yang intensif; (b) memberikan pelatihan capacity bulding, membuat format laporan sederhana yang mudah dikerjakan oleh FPA, serta pemberian insentif tambahan; (c) pemberian penghargaan bagi FPA yang mengimplementasikan IPA dengan efektif; serta (d) menetapkan SOP terkait kebijakan pemberian IPA.