Implementasi Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Abstract

Sertifikat hasil tangkapan ikan adalah dokumen bukti bahwa ikan hasil tangkapan yang dilaporkan atau diperdagangkan bukan dari kegiatan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing). Proses pembuktian ini disebut sertifikasi hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang di pelabuhan perikanan. Pemerintah Indonesia menerapkan penerbitan sertifikat ini sebagai respons terhadap persyaratan perdagangan ikan di Uni Eropa sejak tahun 2009. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC) adalah tempat pendaratan ikan tuna namun penerbitan sertifikat tersebut baru dilakukan pada tahun 2014. Setelah berjalan selama empat tahun, Pemerintah seyogianya mengetahui sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses penerbitan sertifkat hasil tangkapan. Informasi kendala tersebut sangat penting guna memastikan proses penerbitan sertifikat berjalan dengan benar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: (1) mempelajari regulasi yang mengatur sertifikasi hasil tangkapan ikan di Indonesia, (2) mengidentifikasi kendala yang menghambat kelancaran proses sertifikasi hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Peraturan yang mengatur sertifikasi hasil tangkapan di Indonesia adalah Permen KP nomor 13 tahun 2012. Pelaksanaan sertifikasi hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah berjalan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan 2012. Kendala ditemukan pada proses penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan-lembar turunan (SHTI-LT) dan sertifikat hasil tangkapan ikan-lembar turunan yang disederhanakan (SHTI-LTS), yaitu tidak adanya nota pembelian di pelabuhan asal. Kendala lain adalah tertundanya penandatanganan sertifikat akibat tidak adanya pejabat penanda-tangan, petugas yang kurang terlatih dalam pelayanan online membuat kecepatan pelayanan terganggu, dokumen persyaratan sudah tidak berlaku, pengisian logbook tidak lengkap atau tidak sesuai, dan gangguan jaringan internet.