Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Menjadi Lahan Terbangun Pasca Perpindahan Ibukota Kabupaten Sukabumi di Wilayah Teluk Palabuhanratu

Abstract

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan keseimbangan wilayah, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah dengan melakukan pemindahan ibukota Kabupaten dari Kota Sukabumi yang berada di bagian Utara ke Kecamatan Palabuhanratu di bagian Selatan Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1998 pada tahun 2002. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap orientasi kebijakan pengembangan wilayah yang tercermin dari kebijakan tata ruang wilayah khususnya di perkotaan Palabuhanratu dan kecamatan pesisir yang berbatasan langsung dengan Teluk Palabuhanratu, sehingga berdampak pada perubahan penggunaan lahan. Adapun kecamatan pesisir yang secara administrasi berbatasan dengan Teluk Palabuhanratu terdiri dari empat kecamatan, yaitu Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu dan Simpenan. Pada periode tahun 2000-2006, Kecamatan Palabuhanratu mengalami peningkatan hirarki, dari hirarki 2 ke hirarki 1. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Palabuhanratu berfungsi sebagai pusat pelayanan terhadap wilayahwilayah di sekitarnya sebagai hinterland. Penetapan Palabuhanratu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, meningkatkan peran Palabuhanratu sebagai pusat koleksi dan distribusi skala nasional sehingga mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah di sekitarnya. RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang ditindaklanjuti oleh RTRW Kabupaten Sukabumi tahun 2012-2032, menetapkan kawasan stategis perkotaan Palabuhanratu sebagai kawasan pengembangan pusat kegiatan permukiman, bisnis kelautan, potensi perikanan, dan pariwisata. Sementara di sisi lain, juga ditetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu KSK Pesisir Sukabumi termasuk wilayah Teluk Palabuhanratu. Berdasarkan beberapa fenomenta di atas, dengan adanya perpindahan ibukota kabupaten dan orientasi kebijakan dengan sudut kepentingan yang berbeda, dapat berpotensi terjadi perubahan penggunaan lahan pada wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan dengan fungsi lindung baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Tujuan penelitian ini antara lain: 1) menganalisis perubahan penggunaan lahan periode pra perpindahan dan pasca perpindahan ibukota Kabupaten Sukabumi; 2) melakukan prediksi perubahan penggunaan lahan; 3) menentukan variabel-variabel kunci serta pengaruhnya terhadap perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun; dan 4) merumuskan arahan pengendalian pemanfaatan ruang lahan terbangun di wilayah Teluk Palabuhanratu. Analisis perubahan penggunaan lahan dilakukan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan metode tumpang susun (overlay). Deteksi dan analisis spasial perubahan penggunaan lahan meliputi dua periode waktu, yaitu periode pra perpindahan ibukota kabupaten tahun 1988-2002 dan periode pasca perpindahan ibukota kabupaten tahun 2002-2016. Prediksi perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan metode Markov Chain dan metode Cellular Automata (CA)-Markov Chain. Teknik Prospective Structural Analysis (PSA) digunakan untuk menggambarkan sistem yang mengidentifikasi hubungan pengaruh di antara unsur-unsur (variabel) yang menyusunnya melalui proses diskusi kelompok (brainstorming). Metode MICMAC (Matrice d’Impact Croisé s-Multiplication Appliquée a un Classement) digunakan untuk menentukan variabel-variabel kunci dari sebuah sistem berdasarkan pengaruh terbesarnya dalam dua periode waktu, yaitu kondisi sampai dengan saat ini dan kondisi yang akan datang. Analisis pengaruh variabel-variabel kunci hasil identifikasi terhadap perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun periode tahun 2002-2016 dan tahun 2016-2030 dilakukan dengan metode tumpang susun antara variabel-variabel kunci yang berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun dengan peta perubahan penggunaan lahan di wilayah Teluk Palabuhanratu. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang disusun secara deskriptif dengan mempertimbangkan rangkaian analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis, pada periode pasca perpindahan ibukota kabupaten, perubahan penggunaan lahan terbangun mengalami peningkatan kenaikan luasan dibanding dengan periode pra perindahan ibukota kabupaten, sementara pasir pantai mengalami penurunan. Hasil prediksi tahun 2030 menunjukkan penggunaan lahan pasir pantai dan tubuh air mengalami penurunan luasan terbesar dibanding luas lahan sebelumnya. Kenaikan luasan terbesar adalah lahan terbangun dan semak/belukar. Jarak terhadap pusat kota, kebijakan RTRW, dan kelerengan merupakan variabel-variabel kunci yang berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun pada periode tahun 2002- 2016. Sementara jarak terhadap pusat kota, kebijakan RTRW, dan proporsi luas sawah diprediksi akan menjadi variabel-variabel kunci yang berpengaruh pada periode tahun 2016-2030. Peningkatan perubahan luasan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun periode tahun 2002-2016 dan 2016-2030 semakin tinggi seiring dengan kedekatannya dengan pusat kota dan cenderung mengarah ke wilayah dengan tingkat kelerengan 0-5%. Kebijakan RTRW berpengaruh terhadap keselarasan pola perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun periode tahun 2002-2016 dan tahun 2016-2030 sebesar 74% dan 100%. Proporsi luas lahan sawah yang semakin rendah diprediksi akan menyebabkan peningkatan perubahan luasan penggunaan lahan sawah ke lahan terbangun di wilayah Teluk Palabuhanratu. Kebijakan disinsentif dan sanksi administratif diberlakukan terhadap lahan pasir pantai yang terkonversi menjadi lahan terbangun pada alokasi ruang sempadan pantai. Pendirian bangunan di lahan pasir pantai yang dialokasikan untuk lahan terbangun dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai. Lahan terbangun dan lahan pertanian yang telah terkonversi menjadi lahan terbangun supaya dialokasikan pada kawasan peruntukkan lahan terbangun. Perlindungan terhadap lahan pertanian yang belum terkonversi menjadi lahan terbangun pada alokasi ruang lahan pertanian dilakukan melalui program perlindungan pertanian pangan berkelanjutan.