Konflik Pemanfaatan, Kelembagaan Serta Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Pada KPHP Meranti Provinsi Sumatera Selatan.

Abstract

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan, meningkatkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kontribusi devisa. Hasil penilaian operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada tahun 2015 menunjukan KPHP Meranti bernilai kategori cukup karena kinerja kelembagaan pengelolaan hutan belum optimal. Kinerja kelembagaan yang belum optimal diduga karena permasalahan, antara lain: tumpang tindih pemanfaatan, ketidakjelasan hak-hak kepemilikan, rasa ketidakadilan alokasi lahan, berbagai kepentingan dan pengaruh pengguna lahan, dan konflik pemanfaatan. Dugaan tersebut menjadi dasar menjelaskan pengaruh kinerja kelembagaan terhadap keberlanjutan pengelolaan KPHP dan resolusi konflik. Tujuan umum penelitian untuk mengetahui resolusi konflik pemanfaatan, sedangkan tujuan khusus, yaitu: a) menerangkan bentuk mekanisme akses dan hak kepemilikan; b) menerangkan persepsi masyarakat, kepentingan, dan pengaruh aktor; c) menerangkan dominasi perusahaan dan bentuk tuntutan serta status klaim lahan; d) memetakan konflik pemanfaatan; e) mendiagnosa kelembagaan; f) menerangkan keberlanjutan pengelolaan, dan g) membangun konsep resolusi konflik dengan peran desa dalam kelembagaan pengelolaan kawasan hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi terbuka; wawancara aktor kunci; studi sejarah dokumen, literatur, dan peta; serta data sekunder pendukung lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kontruksivisme dengan metode analisis deskriptif kualitatif didukung statistik sederhana. Hasil penelitian menemukan bahwa secara garis besar ada lima bentuk mekanisme akses hak dan lima bentuk mekanisme akses struktur dan relasi. Ketidakjelasan hak kepemilikan disebabkan berbagai status dan posisi pengguna, yaitu: a) adanya pemukiman, kebun campuran, kebun Sawit dan Karet; penyewa lahan untuk aktivitas tambang ilegal di areal kerja HTI, b) adanya izin pemilik kebun tidak prosedural dengan skala usaha luasan cukup besar pada wilayah tertentu, dan c) adanya izin pertambangan di areal kerja HTI. Persepsi masyarakat dibedakan berdasarkan memori selektif dan perhatian selektif sebelum dan sesudah adanya izin usaha (HTI/RE/HTR). Persepsi masyarakat terkait kondisi sosial, adalah; a) layanan pendidikan, b) layanan kesehatan, c) kondisi budaya/tradisi lokal, dan d) kondisi pemilikan lahan. Persepsi terkait kondisi ekologi, adalah: a) kondisi atau keadaan hutan, b) kenyamanan tinggal, dan c) ketersediaan air bersih. Persepsi terkait kondisi ekonomi, yaitu: kesempatan kerja, peningkatan penghasilan, dan peluang bisnis masyarakat. Aktor yang sangat terkait langsung dan pengaruhnya sangat besar, yaitu: pemilik unit izin HTI, RE, pemerintah (KLHK dan Dinas Kehutanan) dan Kepala Desa/tokoh masyarakat. Klaim masyarakat lokal masih kuat dari pengaruh adat, berkaitan dengan norma tata cara pemanfaatan lahan dan menentukan pengguna. Kinerja perusahaan tidak dapat optimal akibat lahan diklaim masyarakat. Hal ini menunjukan masyarakat memiliki wewenang sehingga diberikannya legalitas berupa izin tetapi tidak memiliki legitimasi masyarakat. Analisis peran aktor menunjukan key player sebagai aktor utama, yaitu: Kepala Desa sebagai perwakilan masyarakat, pemegang izin usaha, dan pemerintah (KLHK). Ketika para pihak memiliki kepentingan dan pengaruh berbeda dan berada pada posisi yang sama sebagai key player, maka dapat dipastikan potensi konflik ada dalam pengelolaan hutan. Dominasi perusahaan dan kerusakan hutan menimbulkan tuntutan masyarakat, yaitu: a) lahan tetap menjadi hak milik sendiri, b) perbaikan ekonomi, dan c) tuntutan perbaikan kerusakan lingkungan, hilangnya sumber air bersih, dan pencegahan kebakaran hutan. Berdasarkan analisis prioritas penanganan konflik, wilayah izin HTI PT WAM dan wilayah tertentu berkategori rawan atau waspada, sedangkan open access bekas konsesi PT Pakerin dalam kategori sangat prioritas. Berdasarkan analisis tipologi konflik ada tiga tipologi potensi, yaitu: pertama, konflik masyarakat dengan pemegang izin usaha, HTI, RE, HTR, usaha pertambangan dan IPPKH lainnya, serta di wilayah tertentu. Kedua, konflik antar pemegang izin usaha, dan ketiga, konflik antara KPHP Meranti dengan perkebunan tidak prosedural. Intensitas konflik dari berbagai tipologi terbagi dalam kategori terbuka 31%, mencuat 44% dan laten 25%. Diagnosa kelembagaan menjelaskan bahwa atribut biofisik, atribut komunitas dan rule in use kelembagaan pengatur di KPHP Meranti dipengaruhi informasi partisipan dalam mengubah outcome. Perubahan outcome dari karakteristik biofisik terlihat dari pola pengelolaan, yaitu: timber management menjadi forest plantation management melalui izin HTI yang dipengaruhi informasi pasar kertas dunia, dan timber product menjadi mining product dari informasi pasar batubara dunia. Untuk atribut komunitas terjadi perubahan kegiatan masyarakat dan keragaman tuntutan lahan. Perubahan outcome yang terjadi memperlihatkan keberpihakan pemerintah pada pemilik modal karena lahan telah dikelola masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan terjadi tumpang tindih penggunaan dan konflik karena penolakan masyarakat. Penolakan masyarakat terhadap izin usaha, menggambarkan kinerja kelembagaan belum optimal. Analisis kinerja organisasi berdasarkan serapan DIPA tahun 2015 sebesar 77,09%, namun jika dibandingkan kegiatan DIPA dengan kegiatan dalam RPHJP 2013-2024 hanya sebesar 65% yang sesuai RPHJP. Perbandingan kegiatan DIPA dengan kondisi lapangan hanya 43,39% yang signifikan terhadap permasalahan lapangan, sisanya bersifat business as usual. Penilaian keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan buruk (40,60%). Nilai keberlanjutan tertinggi adalah aspek ekonomi sebesar 43,94% dan terendah dimensi sosial 37,78%. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana dan tidak signifikan dengan permasalahan lapangan disebabkan motif ekonomi jangka pendek. Strategi pelembagaan desa dalam pengelolaan hutan menjadi salah satu alternatif resolusi konflik pemanfaatan. Pelembagaan desa dibangun dengan model aksi kolektif dan satu visi, melalui model aksi kreatif dan kolaborasi pengelolaan hutan (creative and collaboration action-forest management/CCA-FM). CCA-FM dirancang untuk, yaitu: a) mengubah dominasi elit lokal, b) mengubah posisi KPHP Meranti dari management rights menjadi agent supporting dengan memposisikan masyarakat sebagai agent of change, dan c) mengubah konsep dominasi KPHP dan keterlibatan semua sektor.