Optimisasi Manajemen Aset Tetap dalam Mewujudkan Good Governance di Provinsi DKI Jakarta

Abstract

Otonomi daerah bermakna bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sesuai kondisi, karakter dan potensinya masing-masing. Inti dari otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Demokratisasi yang ingin dimunculkan adalah mewujudkan good governance, termasuk di dalamnya tata kelola yang baik atas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Aset atau aktiva merupakan salah satu komponen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan sub komponen terbesarnya adalah aset tetap. Oleh karena itu, dengan pengelolaan aset tetap yang baik, akan mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan good governance. Pengelolaan aset atau barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri dari beberapa tahapan, yang dapat diklasifikasikan secara fungsi manajerial ke dalam 4 fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Pengelolaan aset tetap menjadi penting peranannya di dalam keseluruhan pengelolaan pemerintah daerah, karena aset tetap menjadi sarana prasarana pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Manajemen aset tetap akan mencapai titik optimal apabila dikelola dengan baik dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku, serta mampu memberikan dukungan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, Pengendalian internal perlu ditingkatkan secara terus menerus dalam seluruh proses pengelolaan aset tetap. Penilaian dari segi pengawasan menjadi salah satu tolok ukur dalam manajemen aset tetap. Tujuan penelitian ini adalah: 1)Mengevaluasi mekanisme pengelolaan atau manajemen aset tetap yang selama ini telah berlangsung di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2)Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab kelemahan dalam manajemen aset tetap Provinsi DKI Jakarta; 3)Menentukan strategi untuk mengoptimalkan manajemen aset tetap dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintah yang baik di pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner terhadap 45 responden dari SKPD/UKPD/UPB serta expert responden yaitu pejabat di SKPD di BPAD, BPKD, BPKP dan 1 orang anggota legislatif. Data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian literature terkait. Hasil analisis kesenjangan menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan manajemen aset tetap merupakan tahap yang memiliki kesenjangan paling besar, dengan skor kondisi fit 30.43% dan gabungan kondisi partial dengan kondisi gap dengan skor 69.75%. Kesenjangan tahap pelaksanaan berbeda sedikit dengan kesenjangan pada tahap perencanaan yaitu dengan skor kondisi fit 33.33% dan kondisi belum ideal (partial + gap) dengan skor 66.66%. Hasil ini menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan dan tahap perencanaan adalah dua tahap yang berkaitan erat serta tahap yang saling menentukan satu sama lain. Tahap selanjutnya yang memiliki kesenjangan cukup besar adalah tahap pengendalian dan tahap pengorganisasian. Semakin besar nilai partial dan gap, maka kondisi yang sedang berjalan semakin belum sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil analisis gap dan deskrisi kualitatif terhadap pengelolaan aset yaitu pada fungsi manajerial perencanaan, penyebab masih terjadinya kesenjangan adalah kurangnya sinkronisasi sistem perencanaan kebutuhan aset dengan sistem perencanaan anggaran secara umum. Fungsi pengorganisasian masih belum optimal dilaksanakan karena struktur organisasi Pemprov DKI Jakarta yang berbeda dengan pemerintah daerah lainnya, banyaknya UKPD/ UPB yang ada, serta dinamika pergantian Kepala Daerah selama lima sampai sepuluh tahun terakhir. Dinamika organisasi memberikan dampak terhadap pola saluran informasi komunikasi dan kebijakan organisasi yang secara tidak langsung mempengaruhi dalam pengelolaan aset. Kesenjangan yang terdapat pada fungsi pelaksanaan disebabkan karena kelemahan pengamanan hukum atas aset, belum adanya sistem informasi aset yang konsisten selama sepuluh tahun terakhir, lemahnya pendokumentasian atas kepemilikan aset, serta keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM yang menangani aset. Fungsi pengendalian masih terjadi kesenjangan disebabkan oleh kurangnya dukungan serta komitmen secara nyata dari Kepala SKPD/ UKPD/ UPB terhadap pengelolaan aset di lingkungan unit kerjanya Berdasarkan hasil analisis AHP, maka strategi prioritas untuk dapat mengoptimalkan manajemen aset tetap di Pemprov DKI Jakarta adalah melakukan penguatan sistem informasi aset yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan dalam pengelolaan aset serta integrasi dengan sistem akuntansi keuangan, membangun sistem informasi untuk dokumentasi kepemilikan aset yang terpisah dari sistem informasi aset guna penguatan pengamanan administrasi dan hukum atas aset yang dikuasai, serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola barang, baik tingkat SKPD/UKPD/UPB maupun di BPAD. Sistem informasi aset yang dibangun diharapkan mampu digunakan oleh Gubernur sebagai alat pengambilan keputusan dalam menangani permasalahan aset secara cepat, tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.