Pengelolaan Perikanan Demersal Berkelanjutan dengan Pendekatan Penanganan Illegal Fishing di Laut Cina Selatan (WPP-NRI 711).

Abstract

Pendekatan holistik diadopsi sebagai kerangka konseptual pengelolaan untuk menghasilkan kebijakan pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Prinsip dasar dari pendekatan holistic dalam pengelolaan perikanan melibatkan komponen sumberdaya ikan dan manusia yang memanfaatkannya. Salah satu ancaman pengelolaan perikanan adalah maraknya kegiatan illegal fishing yang terjadi hampir di seluruh perairan dunia, dan dianggap sebagai penyebab utama perikanan yang tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pola pengelolaan yang berkelanjutan pada perikanan demersal yang mengalami tekanan penangkapan ikan akibat tingginya tingkat illegal fishing di perairan perbatasan khususnya di Laut Cina Selatan (WPP-NRI 711). Lokasi penelitian adalah Laut Cina Selatan (WPPNRI 711) yang berbatasan langsung dengan beberapa negara, antara lain Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam dan Filipina. Parameter aspek ekologi berupa data akustik dan komposisi hasil tangkapan diperoleh dengan melakukan survey lapangan yang dilakukan pada Mei sampai Juni 2015 dengan menggunakan Kapal Penelitian Madidihang 02. Pengambilan data akustik dilakukan dengan scientific echosounder BIOSONICS DT-X pada frekuensi 120 KHz. Sedangkan komposisi hasil tangkapan diperoleh menggunakan metode swept area yang dilakukan pada 12 titik stasiun. Parameter aspek sosial-ekonomi diperoleh dari wawancara, kuesioner, dan data sekunder yang ada. Hasil analisis komposisi dan kepadatan, diperoleh gambaran komposisi jenis ikan demersal di Laut Cina Selatan tercatat sekitar 147 spesies dari 55 famili. Stratifikasi komposisi di kedalaman 20-30 m, 30-40 m, 40-50 m, 50-60 m, dan 60- 70 m masing masing didominasi oleh ikan dari famili Leiognathidae, Lutjanidae, Nemipteridae, tetraodontidae, dan Serranidae. Estimasi kepadatan stok sumberdaya ikan demersal di Laut Cina Selatan (WPP-NRI 711) berkisar antara 0,16 – 2,85 ton/km2 dengan rata-rata kepadatan 1,05 ton/km2. Hasil analisis indeks ekologi secara spasial, diketahui tingkat kestabilan komunitas sumberdaya ikan demersal di zona perairan pesisir barat Kalimantan lebih rendah dibandingkan dengan zona lainnya. Sementara di zona pertengahan Laut Cina Selatan memiliki tingkat kestabilan komunitas yang jauh lebih baik dibandingkan zona perairan pesisir barat Kalimantan dan zona perairan pesisir timur Kepulauan Riau. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan yang berupa kondisi kedalaman, tipe sedimentasi, salinitas, dan suhu mempengaruhi distribusi keanekaragaman komunitas sumberdaya ikan demersal di Laut Cina Selatan. Hasil analisis indeks ekologi berdasarkan kedalaman, diperoleh distribusi indeks ekologi sumberdaya ikan demersal menunjukkan tingkat kestabilan komunitas yang semakin baik seiring dengan bertambahnya kedalaman. Kedalaman, iii suhu, dan salinitas merupakan parameter yang paling memengaruhi tingkat kekayaan jenis serta distribusi sumberdaya ikan demersal, sedangkan distribusi kelimpahan ikan sangat dipengaruhi oleh oksigen terlarut, dan kecerahan perairan. Hasil analisis karakteristik dan ekonomi illegal fishing, diperoleh intensitas kegiatan illegal fishing tertinggi berada pada bulan Maret sampai Juni dan terendah pada bulan Desember dan Januari. Peningkatan peluang ketertangkapan sebesar 10% dengan biaya sosial F1, F2, dan F3 akan dapat menurunkan keuntungan ekonomi yang diharapkan (Eπ) pelaku llegal fishing, masing-masing sebesar Rp. 1,99 Milyar/tahun/kapal; Rp. 2,98 milyar/tahun/kapal; dan Rp. 3,98 milyar/tahu n/kapal. Kombinasi penerapan sanksi F1, F2, dan F3 untuk meningkatkan biaya sosial terhadap pelaku illegal fishing hingga dicapai keseimbangan antara peluang penerapan biaya sosial dan keuntungan yang diharapkan, mempengaruhi upaya penegakan hukum yang tercermin dalam peluang ketertangkapan (probability of arrested) yang diharapkan masing-masing sebesar 39%, 52%, dan 78%. Besaran hasil tangkapan ikan demersal akibat kegiatan illegal fishing diperkirakan antara 276.015 ton/tahun s/d 548.294 ton/tahun. Sementara itu, dengan nilai resources rent sebesar Rp. 25.149.000/ton diperoleh potensi kerugian ekonomi sumberdaya ikan demersal yang terdampak illegal fishing di tahun 2015 sebesar Rp. 6.941.500 juta/tahun s/d 13.789.043 juta/tahun. Hasil analisis studi keberlanjutan dengan metode sustainability window, diperoleh kondisi keberlanjutan perikanan demersal di perairan WPP-NRI 711 cenderung kearah yang lebih baik dari tahun ke tahun. Namun demikian, tingkat ketebalan jendela keberlanjutan perikanan demersal yang cenderung kecil/tipis, mengindikasikan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan perikanan demersal di Laut China Selatan (WPP-NRI 711). Hasil rumusan strategi pengelolaan, diperoleh untuk menekan intensitas illegal fishing yang tinggi oleh kehadiran kapal ikan asing, maka strategi penegakan hukum dengan upaya peningkatan peluang ketertangkapan dan biaya sosial terhadap kapal ikan asing pelaku illegal fishing menjadi prioritas utama untuk diterapkan. Pada perairan dengan intensitas illegal fishing yang rendah oleh kehadiran dan dominansi kapal ikan asing, maka strategi pengelolaan perikanannya diprioritaskan pada penegakan hukum terhadap kapal ikan lokal yang melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan wilayah penangkapan ikan yang diijinkan, disertai penguatan armada dan teknologi kapal ikan setempat (kapal ikan < 30 GT) untuk mendorong dominansi aktivitas penangkapan ikan oleh kapal ikan lokal di ZEEI Laut Cina Selatan.