Model Tata Kelola Silvopastur Lestari di Pulau Timor.

Abstract

Hutan Gunung Mutis merupakan hutan adat yang telah lama digunakan oleh masyakat lokal sebagai tempat penggembalaan ternak. Pada tahun 1974 Hutan Gunung Mutis diubah menjadi hutan lindung. Masyarakat tidak diizinkan menggembalakan ternak di hutan sejak Hutan Gunung Mutis diubah menjadi hutan lindung. Penelitian ini bertujuan menganalisis model tata kelola silvopastur di Hutan Gunung Mutis. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah menganalisis kebijakan silvopastur di Hutan Gunung Mutis, menganalisis peran aktor dalam tata kelola Hutan Gunung Mutis dan menganalisis dampak tata kelola terhadap ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akses dan teori Actor-Centered Power. Model dinamika sistem digunakan untuk menganalisis dampak tata kelola terhadap ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang terkait dengan tata kelola Hutan Gunung Mutis tidak mendukung silvopastur di Hutan Gunung Mutis. Sejak ditetapkan sebagai hutan lindung, pemerintah tidak mengizinkan penggembalaan ternak di Hutan Gunung Mutis. Hasil analisis implementasi kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan karena adanya penolakan dari masyarakat lokal. Hasil analisis aktor teridentifikasi 10 aktor yang terkait dengan tata kelola silvopastur di Hutan Gunung Mutis yaitu : (1) peternak; (2) perambah hutan; (3) pemimpin adat; (4) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur; (5) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau; (6) Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan; (7) World Wild Life Fund; (8) Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan; (9) pedagang ternak; (10) staf akademik. Peternak, perambah hutan, pemimpin adat, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau merupakan aktor yang kuat dan menentukan tata kelola di Hutan Gunung Mutis. Silvopastur saat ini dilakukan dengan penggembalaan liar, tanpa izin pemerintah, dilakukan pada areal dan waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan hasil simulasi dengan model dinamika sistem yang dibangun, tata kelola silvopastur saat ini memberikan pendapatan bersih sebesar Rp14 461 950 000 per tahun dan nilainya naik sebesar 2.5% per tahun, sampai batas pendapatan bersih maksimum sebesar Rp20 140 200 000 per tahun. Rata-rata peternak memperoleh pendapatan bersih Rp1 005 200 per peternak per tahun dan nilainya naik sebesar 2.5% per tahun hingga mencapai Rp1 399 889 per peternak per tahun. Namun demikian tata kelola hutan saat ini menyebabkan deforestasi, penurunan simpanan karbon dan peningkatan tingkat erosi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa model tata kelola hutan yang tidak mengizinkan silvopastur di Hutan Gunung Mutis menyebabkan kehilangan pendapatan masyarakat. Model ini tidak dapat diterapkan karena ditolak oleh masyarakat sekitar. Model tata kelola silvopastur lestari dapat memberikan total pendapatan bersih kepada masyarakat sebesar Rp14 461 950 000 per tahun dan nilainya naik sebesar 2.5% per tahun hingga mencapai pendapatan bersih maksimum sebesar Rp14 530 625 000 per tahun. Rata-rata pendapatan bersih yang diterima masyarakat sebesar Rp1 005 200 per peternak per tahun dan nilainya naik hingga mencapai Rp Rp1 009 983 per peternak per tahun. Model tata kelola silvopastur lestari dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat, mempertahankan simpanan karbon dan mempertahankan tingkat erosi tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola silvopastur lestari adalah : (1) menyediakan kawasan untuk silvopastur; (2) memberi izin silvopastur kepada masyarakat lokal; (3) melibatkan peternak dalam pencegahan perambahan hutan; dan (4) memperbaiki teknik silvopastur di Hutan Gunung Mutis.