Kajian Efektivitas Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Anambas

Abstract

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mewujudkan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang selaras dengan prioritas nasional, salah satunya bidang kelautan dan perikanan. Kabupaten Kepulauan Anambas adalah salah satu daerah di provinsi Kepulauan Riau yang memiliki proporsi laut yang luas, yaitu 98.74 persen dibandingkan daratan dan potensi perairan yang besar. Prioritas nasional dapat dicapai apabila ada dukungan dari daerah sebagai penyelenggaran pemerintahan lokal. Dalam penyelenggaraannya, evaluasi dan strategi menjadi komponen yang penting dalam mencapai pelayanan publik. Evaluasi memungkinkan pemerintah untuk meninjau kembali sudah sejauh mana program dan kegiatan memberikan manfaat dan strategi diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan tahun 2011-2016 di Kabupaten Kepulauan Anambas melalui belanja program DAK, pengelolaan, manfaat serta strategi pengelolaannya. Berdasarkan analisis belanja DAK bidang kelautan dan perikanan di Kepulauan Anambas diketahui bahwa ada 9 jenis program yang didanai dari tahun 2011-2016. DAK bidang kelautan dan perikanan setiap tahun selalu dianggarkan untuk program pengembangan perikanan tangkap dan hampir setiap tahun dianggarkan untuk program pengembangan sarana dan prasarana aparatur serta program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan. Anggaran dan pertumbuhan belanja terbesar terdapat pada tahun 2015 dengan 6 program, sedangkan belanja dengan varians terbesar terdapat pada tahun 2016 dengan 1 program. Dalam pencapaian sasaran penggunaan DAK sebagai bagian dari dana desentralisasi perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan keuangan DAK di daerah, ruang lingkup pengelolaan keuangan DAK di daerah meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan, akuntansi keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta pengelolaan barang/aset daerah yang bersumber dari DAK. Proses pengelolaan DAK bidang kelautan berdasarkan pedoman pengelolaan DAK di Kepulauan Anambas secara umum sudah sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan. Efektivitas alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan menurut persepsi penerima manfaat terhadap variabel perikanan tangkap, variabel pengolahan hasil perikanan, variabel konservasi dan pengawasan serta variabel pelayanan sudah cukup efektif, namun efektivitas alokasi DAK pada variabel perikanan budidaya masih kurang efektif. Alternatif strategi pengelolaan DAK bidang kelautan dan perikanan di KKA berdasarkan hasil analytical hierarchy process sesuai urutan prioritasnya yaitu evaluasi regulasi terkait pengelolaan DAK, penempatan tenaga pendamping, sosialisasi dan penegakan hukum, meningkatkan sistem koordinasi serta membentuk Kelompok Usaha Bersama.