Dampak Peraturan Pelarangan Alih Muatan terhadap Aktivitas Kapal Rawai Tuna di Cilacap Jawa Tengah

Abstract

Transshipment merupakan salah satu alternatif solusi untuk efisiensi bahan bakar. Transshipment diatur dalam PER.30/MEN-KP/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, transshipment banyak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan bagi perikanan Indonesia. Oleh sebab itu, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan baru tentang pelarangan transshipment melalui Permen No. 57/PERMEN-KP/2014. Tujuan penelitian ini untuk melihat dampak diterapkannya pelarangan transshipment dilihat dari produktivitas kapal rawai tuna di PPS Cilacap; mengidentifikasi tanggapan stakeholder terkait pelarangan transshipment; dan merekomendasikan strategi untuk menyempurnakan peraturan pelarangan transshipment. Analisis data menggunakan analisis isi, analisis data time series, analisis stakeholder, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, produktivitas hasil tangkapan kapal rawai tuna setelah pelarangan menunjukkan trend positif. Produksi dan nilai produksi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 3.178,77 ton dan Rp 85 569 821 000,00. Peningkatan produktivitas bukan hanya dikarenakan pelarangan transshipment, tetapi diduga karena diberlakukannya peraturan lain seperti pelarangan kapal eks asing dan pencegahan IUU fishing yang dikeluarkan secara bersamaan. Stakeholder yang berpengaruh terhadap pelarangan transshipment adalah pemilik/nakhoda kapal rawai tuna, kepala PPS Cilacap, kepala sie kesyahbandaran, kepala sie pemberdayaan nelayan, dan PSDKP. Rekomendasi strategi untuk PPS Cilacap dalam menangani pelarangan, yaitu agar PPS Cilacap mendukung kebijakan ini dengan penerapan kebijakan lainnya yaitu pemanfaatan kapal-kapal penyangga untuk mengontrol dan mencatat aktivitas produksi ikan tuna di PPS Cilacap.