| dc.description.abstract | Setiap organisasi sektor swasta maupun pemerintah tidak terlepas dari risiko
terjadinya kecurangan atau fraud. Fenomena kecurangan yang terjadi di Indonesia
banyak melibatkan pelaku dari sektor pemerintah. Praktik kecurangan tersebut
berdampak negatif di sektor ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlu upaya
pencegahan untuk menghindari kerugian negara material maupun non material.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persepsi pengelola keuangan terhadap
faktor penyebab risiko terjadinya kecurangan, mengidentifikasi titik rawan yang
berpotensi menyebabkan kecurangan, dan merumuskan strategi untuk mencegah
terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan di Badan Litbang dan Inovasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sumber data menggunakan
kuesioner dan wawancara kepada 90 pengelola keuangan di Badan Litbang dan
Inovasi, serta 5 responden yang dianggap ahli untuk merumuskan strategi
pencegahan. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, Structural
Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS), dan metode Analysis
Hierarchy Process (AHP) untuk merumuskan strategi pencegahan fraud.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap
fraud dalam pengelolaan keuangan Badan Litbang dan Inovasi adalah efektivitas
sistem pengendalian intern, budaya etis organisasi dan moralitas individu.
Semakin efektif pengendalian intern yang diterapkan, semakin etis budaya
organisasi dan semakin baik moralitas pegawai maka akan semakin baik
pengelolaan keuangan sehingga mengurangi risiko terjadinya kecurangan. Salah
satu temuan berlawanan dengan teori dan studi sebelumnya, yaitu kesesuaian
kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud dalam pengelolaan
keuangan.
Identifikasi titik rawan yang berpotensi menimbulkan risiko fraud dibagi
dalam tiga siklus pengelolaan keuangan, yaitu penganggaran, pelaksanaan
anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Risiko kecurangan dalam
penganggaran terjadi pada penentuan besaran anggaran kegiatan. Risiko lain yang
terkait dengan kegiatan penelitian yaitu adanya “daur ulang” kegiatan
penelitian/pengembangan atau judul penelitian. Risiko kecurangan dalam
pelaksanaan anggaran terkait ketidakbenaran dokumen pertanggungjawaban
kegiatan. Terakhir, risiko kecurangan dalam pertanggungjawaban anggaran adalah
kurangnya kontrol dan pengawasan internal terhadap seluruh kegiatan serta
kelemahan pengujian atau verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban.
Selanjutnya, prioritas pertama strategi pencegahan fraud adalah melakukan
perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian dengan nilai 0.200. Prioritas
kedua adalah meningkatkan kultur organisasi dengan nilai 0.171. Prioritas ketiga
dan keempat adalah merumuskan nilai anti fraud dan menerapkan sistem reward
dan punishment yang tegas dengan nilai masing-masing 0.166. Prioritas kelima
adalah melaksanakan pendidikan anti fraud bagi pegawai dengan nilai 0.155, dan
prioritas keenam adalah membentuk agen perubahan dengan nilai 0.142.
Implementasi kebijakan berdasarkan prioritas hasil analisis AHP strategi
pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan Badan Litbang dan Inovasi yaitu:
(1) Perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui tiga lini
pertahanan manajemen risiko dan pengendalian; (2) peningkatan kultur organisasi
melalui teladan dan komitmen pimpinan serta menciptakan lingkungan kerja yang
positif; (3) merumuskan nilai anti fraud melalui aturan perilaku dan nilai
integritas; (4) menerapkan sistem reward dan punishment yang tegas melalui
pemberian tunjangan kinerja dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi,
serta pengenaan sanksi disiplin yang tegas dan pemotongan tunjangan kinerja; (5)
melaksanakan pendidikan anti fraud bagi pegawai melalui sosialisasi, seminar dan
pelatihan etis, serta promosi anti fraud; dan terakhir (6) membentuk pegawai
sebagai agen perubahan. | id |
