Analisis Pembiayaan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Berdasarkan Jenis Akad pada Perbankan Syariah di Indonesia

Abstract

Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian yang mampu menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas perekonomian di Indonesia. Guna meningkatkan peran sektor pengangkutan dan komunikasi, pemerintah telah mencanangkan beberapa program pengembangan pada sektor ini. Pengembangan sektor pengangkutan dan komunikasi memerlukan peran sektor perbankan khususnya perbankan syariah dalam menyediakan akses permodalan melalui penyaluran pembiayaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan sektor pengangkutan dan komunikasi berdasarkan jenis penggunaan akad pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan panel statis dengan data yang bersumber dari delapan Bank Umum Syariah (BUS) dengan periode penelitian yang dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2015. Penelitian ini mengklasifikasikan pembiayaan sektor pengangkutan dan komunikasi dalam tiga kategori yaitu pembiayaan pada skema akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Hasil studi menunjukkan bahwa variabel Equivalen Rate Pembiayaan (ERP) dan Return on Asset (ROA) secara signifikan berpengaruh terhadap ketiga skema pembiayaan. Variabel total aset secara signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan berdasarkan skema akad murabahah dan musyarakah. Sedangkan variabel rasio likuiditas hanya berpengaruh signifikan terhadap skema pembiayaan mudharabah. Faktor eksternal (makroekonomi) seperti tingkat inflasi dan Gross Domestic Product (GDP), secara signifikan hanya berpengaruh terhadap pembiayaan berdasarkan skema musyarakah. Selain itu penelitian ini menemukan suatu pergeseran tren penyaluran berdasarkan skema pembiayaan pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Di mana pada awal penelitian, skema pembiayaan murabahah mendominasi pembiayaan pada sektor pengangkutan dan komunikasi. Namun diakhir periode penelitian, ditemukan pergeseran skema pembiayaan, di mana terjadi peningkatan pembiayaan pada skema akad musyarakah dan murabahah . Berdasarkan hasil penelitian, BUS hendaknya meningkatkan pembiayaan pada skema akad mudharabah yang secara rata-rata memiliki nilai NPF terrendah dan memberikan tingkat ROA tertinggi diantara jenis akad lainnya. BUS juga sebaiknya memperhatikan tingkat ERP, terutama pada akad murabahah yang sudah tergolong tinggi yang nantinya dapat mempengaruhi tingkat permintaan dari suatu pembiayaan. Selain itu BUS juga diwajibkan meningkatkan tingkat likuiditas perbankan dan jumlah aset yang dimiliki.