Analisis Dampak Ekonomi Peraturan Pelarangan Penangkapan Rajungan Bertelur Terhadap Usaha Nelayan Tangkap Rajungan di Kabupaten Indramayu.

Abstract

Peraturan terbaru pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan (Portunus pelagicus spp.) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Penangkapan Kepiting, Lobster dan Rajungan, berdampak bagi usaha nelayan tangkap rajungan karena membatasi hasil tangkapan yang diperbolehkan khususnya dari segi kondisi rajungan betina yang boleh ditangkap dan mempengaruhi harga jual rajungan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pemanfaatan aktual dan optimal sumberdaya perikanan rajungan di Kabupaten Indramayu; (2) menganalisis kelayakan usaha nelayan tangkap rajungan secara finansial antara sebelum dan setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur di Desa Pabean Udik, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat; (3) menghitung kontribusi rajungan bagi sektor perikanan tangkap Kabupaten Indramayu antara sebelum dan setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur; (4) menganalisis alternatif kebijakan pendukung yang tepat setelah diberlakukannya regulasi penangkapan rajungan bertelur. Penelitian menggunakan metode survei dan metode analisis data meliputi analisis bioekonomi dengan model Gordon-Schaefer, analisis kelayakan usaha secara finansial, analisis deskriptif kuantitatif, dan analisis alternatif kebijakan dengan teknik pengambilan keputusan Weighted Sum Model (WSM). Hasil analisis bioekonomi menunjukkan bahwa hasil tangkapan rajungan yang diperbolehkan pada rezim pengelolaan MEY, MSY, dan open access masing-masing sebesar 915,68 ton/tahun, 920,34 ton/tahun, dan 243,31 ton/tahun. Penangkapan aktual rajungan Kabupaten Indramayu telah mengalami overfishing secara ekonomi dan biologi karena upaya penangkapan aktual rajungan telah melebihi upaya penangkapan pada rezim MEY dan MSY. Berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha secara finansial, usaha nelayan tangkap rajungan di Desa Pabean Udik layak untuk dijalankan meskipun terjadi penurunan yang signifikan terhadap nilai NPV, Net B/C, IRR, dan payback period setelah pelarangan penangkapan rajungan bertelur. Hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi dan nilai produksi rajungan di Kabupaten Indramayu antara sebelum dan setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur. Kebijakan pendukung utama yang perlu diterapkan oleh pemerintah setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur adalah peningkatan kapasitas kelembagaan melalui koperasi nelayan. Kebijakan ini memperoleh nilai tertinggi oleh stakeholder menggunakan analisis alternatif kebijakan Weighted Sum Model (WSM).