Analisis Dampak Ekonomi Peraturan Pelarangan Penangkapan Rajungan Bertelur Terhadap Usaha Nelayan Tangkap Rajungan di Kabupaten Indramayu.
View/ Open
Date
2017Author
Syilvani, Try
Kusumastanto, Tridoyo
Nababan, Benny Osta
Metadata
Show full item recordAbstract
Peraturan terbaru pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan (Portunus
pelagicus spp.) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1 Tahun
2015 Tentang Peraturan Penangkapan Kepiting, Lobster dan Rajungan,
berdampak bagi usaha nelayan tangkap rajungan karena membatasi hasil
tangkapan yang diperbolehkan khususnya dari segi kondisi rajungan betina yang
boleh ditangkap dan mempengaruhi harga jual rajungan. Penelitian ini bertujuan
untuk (1) menganalisis pemanfaatan aktual dan optimal sumberdaya perikanan
rajungan di Kabupaten Indramayu; (2) menganalisis kelayakan usaha nelayan
tangkap rajungan secara finansial antara sebelum dan setelah pemberlakuan
peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur di Desa Pabean Udik,
Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat; (3) menghitung kontribusi rajungan
bagi sektor perikanan tangkap Kabupaten Indramayu antara sebelum dan setelah
pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur;
(4) menganalisis alternatif kebijakan pendukung yang tepat setelah
diberlakukannya regulasi penangkapan rajungan bertelur. Penelitian
menggunakan metode survei dan metode analisis data meliputi analisis
bioekonomi dengan model Gordon-Schaefer, analisis kelayakan usaha secara
finansial, analisis deskriptif kuantitatif, dan analisis alternatif kebijakan dengan
teknik pengambilan keputusan Weighted Sum Model (WSM). Hasil analisis
bioekonomi menunjukkan bahwa hasil tangkapan rajungan yang diperbolehkan
pada rezim pengelolaan MEY, MSY, dan open access masing-masing sebesar
915,68 ton/tahun, 920,34 ton/tahun, dan 243,31 ton/tahun. Penangkapan aktual
rajungan Kabupaten Indramayu telah mengalami overfishing secara ekonomi dan
biologi karena upaya penangkapan aktual rajungan telah melebihi upaya
penangkapan pada rezim MEY dan MSY. Berdasarkan hasil analisis kelayakan
usaha secara finansial, usaha nelayan tangkap rajungan di Desa Pabean Udik
layak untuk dijalankan meskipun terjadi penurunan yang signifikan terhadap nilai
NPV, Net B/C, IRR, dan payback period setelah pelarangan penangkapan
rajungan bertelur. Hasil analisis deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa terjadi
penurunan produksi dan nilai produksi rajungan di Kabupaten Indramayu antara
sebelum dan setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan
bertelur. Kebijakan pendukung utama yang perlu diterapkan oleh pemerintah
setelah pemberlakuan peraturan pelarangan penangkapan rajungan bertelur adalah
peningkatan kapasitas kelembagaan melalui koperasi nelayan. Kebijakan ini
memperoleh nilai tertinggi oleh stakeholder menggunakan analisis alternatif
kebijakan Weighted Sum Model (WSM).